Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Linde telah menginvestasikan senilai US$ 120 juta untuk mencakupi pembangunan, pengelolaan kepemilikan, dan pengoperasian unit pemisahan udara (Air Separation Unit/ASU) baru yang merupakan fasilitas terbesar di Indonesia dan juga fasilitas ASU milik Linde yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas yang telah dikembangkan Linde kini menjalankan telah menjalankan fungsi pasokan gas industri oksigen dan nitrogen untuk PT Freeport Indonesia dalam menjalankan fungsi pemurnian tembaga dan fasilitas refining di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Fasilitas proses pemurnian tembaga tersebut merupakan salah satu yang terbesar di tingkat dunia. Unit ASU milik Linde ini juga akan memberikan pasokan gas industri yang dicairkan kepada customer baru dan existing di Jawa Timur yang turut meningkatkan kerapatan jejaring bisnis Perusahaan di wilayah tersebut.

"Dengan permintaan komoditas tembaga yang terus meningkat di tingkat global, dengan bangga kami mendukung upaya ekspansi PT Freeport Indonesia," ujar Moloy Banerjee, President, ASEAN & South Asia, Linde.

"Gas industri membantu meningkatkan efisiensi pemurnian tembaga melalui dorongan kapasitas produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan emisi bahan bakar. Fasilitas baru di lapangan yang dikembangkan Linde menggunakan teknologi terbaru untuk memasok gas industry yang esensial secara aman dan dapat diandalkan kepada seluruh customer kami pada pasar industri yang penting." tambah Moloy Banerjee.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan penggunaan anggaran kementerian baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang diteken Sri Mulyani pada 4 November kemarin.

"Peraturan menteri ini mengatur pelaksanaan penggunaan anggaran dan Aset dalam masa transisi untuk TA 2024 dan TA 2025 pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan meliputi: Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur; Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan; Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan; dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk," bunyi pasal 2 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Pasal 3 menyebut untuk percepatan pelaksanaan anggaran dan penggunaan Aset TA 2024 dan TA 2025 K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan yang baru dibentuk, Menteri Keuangan menetapkan kode Bagian Anggaran K/L.

Kemudian, dalam pasal 5 diatur K/L yang mengalami perubahan nomenklatur tetap melaksanakan program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian program atau kegiatan, K/L dapat melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi diajukan oleh K/L yang mengalami perubahan nomenklatur kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 29 November 2024.

Sementara itu, bagi K/L yang mengalami pemisahan menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 melalui dua mekanisme yakini penggunaan DIPA TA 2024 atau pemisahan DIPA TA 2024.

Apabila K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme penggunaan DIPA TA 2024 maka perlu dilakukan revisi dengan sejumlah ketentuan, diantaranya Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penunjukan K/L Pengampu yang berasal dari salah satu K/L hasil pemisahan paling lama sehari setelah PMK 90/2024 diundangkan.

Kemudian, K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran K/L TA 2024; alokasi anggaran pada Bagian Anggaran K/L Pengampu juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan; dan K.L Pengampu melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk mendanai: operasional menteri/pimpinan lembaga dan wakil menteri/pimpinan lembaga untuk K/L hasil pemisahan; dan program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan.

Sementara bagi K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Menteri Keuangan menetapkan Bagian Anggaran K/L hasil pemisahan yang salah satunya merupakan K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024;b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, melakukan pembahasan bersama untuk memetakan dan menyesuaikan program/kegiatan yang relevan bagi K/L hasil pemisahan mengacu pada Renja K/L, RKA K/L, SOTK, dan Prioritas Nasional;

c. Penentuan besaran alokasi anggaran TA 2024 K/L Pengampu dan K/L lainnya hasil pemisahan dengan memprioritaskan:1. pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan;2. pembayaran belanja pegawai;3. belanja bantuan sosial yang akan disalurkan sampai dengan akhir tahun;4. belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas Nasional; dan5. penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran;

Kemudian pasal 9 mengatur K/L yang mengalami penggabungan tetap melaksanakan DIPA TA 2024 sampai 31 Desember 2024. Jika terdapat kebutuhan penyesuaian program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang lama dan/atau kebutuhan untuk mengintegrasikan program/kegiatan, K/L yang mengalami penggabungan melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 29 November 2024.

"Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyelesaikan revisi DIPA TA 2024 Kementerian/Lembaga hasil penggabungan paling lambat dua hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar," bunyi pasal 9.

Sementara itu, K/L yang baru dibentuk diampu oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama menteri keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab hingga saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang pemasukan negara terbesar, khususnya melalui cukai hasil tembakau (CHT). Di mana besaran CHT ini bisa mencapai ratusan triliun tiap tahunnya.

Dalam catatan detikcom, hingga Juli 2024 realisasi CHT mencapai Rp 111,4 triliun. Sayang jumlah ini masih 48% dari target sebesar Rp 230,4 triliun, meskipun pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar 10% di tahun 2023 dan 2024.

Sedangkan penerimaan pemerintah dari CHT pada tahun 2023 mencapai Rp 213,5 triliun. Namun jumlah ini hanya 91,8% dari target 2023, meski di tahun itu pemerintah juga menaikkan besaran tarif CHT rata-rata 10% dibandingkan tahun sebelumnya (2022).

Meski memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara, realisasi CHT diprediksi akan semakin turun jika sejumlah aturan 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK benar diberlakukan.

"Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp 213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp 213 triliun?" ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, Selasa (8/10/2024).

Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp 308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB.

Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja. Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

"Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan," kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Koperasi dengan UMKM dalam Kabinet Merah Putih. Menteri Koperasi dijabat Budi Arie Setiadi, dan Menteri Koperasi dijabat Maman Abdurrahman, politikus Golkar.

Menurut Budi Arie pemisahan kementerian ini tak lepas dari mimpi besar Prabowo yang ingin mengembangkan koperasi menjadi lebih besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Budi Arie mimpi ini tak lepas dari kiprah kakek dan ayah Prabowo yang memang berkontribusi dalam sektor koperasi.

"Karena Pak Prabowo bilang ini warisan kakek saya Pak Margono Djojohadikusumo dan juga bapaknya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo," kata Budi dalam sambutannya, di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Budi pun mengaku optimistis koperasi di Indonesia dapat tumbuh lebih besar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini berjanji tidak akan banyak teori saja, tapi langsung bertindak.

"Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini dengan passion dari Presiden ke-8 harusnya bisa besar. Karena itu kita nggak akan banyak, teori yang penting action," terangnya.

Target Budi Arie adalah digitalisasi koperasi. Dia bilang saat ini masyarakat Indonesia yang berkoperasi kurang dari 10% dari total jumlah masyarakat. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dengan total 125 juta.

"Koperasi ini sangat miris di Indonesia di mana dari 27 juta orang berkoperasi, kurang dari 10% masyarakat Indonesia beroperasi dibandingkan negara yang individualis kapitalis liberalis seperti Amerika Serikat ternyata 125 juta," jelasnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menjelaskan pemisahan Kemenkop UKM. Dia bilang Prabowo ingin mengamankan sektor UMKM yang menyumbang kurang lebih sekitar 90-95% tenaga kerja informal.

"Di mana itu sebagian sektor informal. Artinya kita berkepentingan menjaga sektor informal ini tidak goyang. Nah salah satunya adalah memberikan kepastian terkait pinjaman modal, supporting teknologi dan hal hal administrasi yang lain. Maka dari itu kenapa pemerintah Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM," kata Maman di Gedung Smesco, Jakarta.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi komitmen dan semangat Presiden Prabowo Subianto saat pidato pelantikan di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Pidato tersebut dinilai tegas dan berani.

"Saya suka dengan materi pidato Presiden Prabowo yang lugas, tegas dan berani. Saya menyimak pidatonya dan benar bahwa bagaimana bangsa ini dibangun dengan semangat gotong royong, menghilangkan rasa dengki, rasa kebencian antara sesama dan menjaga kebersamaan umat beragama," kata Andi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/10/2024).

Menurut Andi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo perlu membuat banyak terobosan baru dan langkah-langkah strategis. Pihaknya mengaku siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.

"Dengan visi misi Presiden Prabowo, menurut saya, sangat memberikan harapan baru. Kalau ada harapan baru, pasti ada langkah-langkah baru, terobosan baru yang akan dilakukan Presiden Prabowo," ucap Andi.

Andi juga menyampaikan harapan terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan ke depan, terutama dalam pembangunan perumahan. "Mudah-mudahan janji Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hasyim untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di perkotaan bisa terealisasi," tambah Andi.

Program pembangunan 3 juta rumah disebut harus menjadi bagian dari segmentasi pasar UMKM konstruksi, bukan hanya untuk BUMN. Dengan demikian sektor konstruksi UMKM akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan sekolah dan puskesmas.

Dalam kesempatan tersebut, Andi mendukung pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya pemisahan ini akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih fokus dan mampu meningkatkan kinerja dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Harapannya, mudah-mudahan pengganti Pak Basuki adalah orang yang minimal bisa menyamai kinerjanya karena pekerjaan konstruksi tidak boleh berhenti. Pekerjaan konstruksi harus berjalan terus," kata Andi.

Gapensi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung komitmen Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. "Semua punya tekad untuk memperkokoh bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan," pungkas Andi.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nampak belum bisa terwujud. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo

Badan Penerimaan Negara rencananya dibentuk sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Dradjad Badan Penerimaan Negara tertunda karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Lalu bagaimana respons Sri Mulyani? Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara.

Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusulkan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan PUPR sebaiknya dipecah menjadi dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Kementerian PUPR pun buka suara soal isu tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menilai usulan tersebut tidak masalah jika dilontarkan. Sebab, setiap pemerintahan tentu mempunyai fokus tersendiri.

"Jadi, begini ya, kalau landscape kelembagaan itu tidak ada benar salah. Tergantung kebutuhan organisasi fokus dari pemerintahnya," kata Endra di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Menurut Endra, salah satu bentuk nyata dari hal ini adalah perbedaan format Kementerian PUPR di berbagai negara. Ada yang menggabung Kementerian PU dengan Kementerian Tata Ruang, ada pula yang menggabung Kementerian PU dengan kementerian urusan lingkungan.

Oleh sebab itu, Endra mengaku enggan menilai wacana tersebut baik atau buruk. Semuanya tergantung terhadap kebutuhan dan fokus pemerintahan Prabowo-Gibran. "Jadi saya nggak lihat ini lebih bagus, tapi tergantung kebutuhan dan fokusnya apa," bebernya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan Kementerian PUPR dipisah. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA), Rabu (29/5/2024).

Menurut Bamsoet, Kementerian PUPR baru dipecah karena instansi tersebut saat ini lebih mendominasi dalam pembangunan proyek infrastruktur jalan. Jika PUPR dipisah, ia meyakini pemerintah akan fokus untuk mewujudkan kebutuhan perumahan rakyat.

"Saya mendukung pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi dari para menteri ke depan, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya, pembangunan jalan segala macam infrastruktur tapi pembangunan perumahan rakyatnya akan sedikit terabaikan," jelasnya.