Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusung strategi model intervensi pemerintah (Government Intervention Model) untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam melanjutkan pelaksanaan program-program Ekonomi Biru.

Dengan strategi ini, pihaknya akan mengambil peran lebih besar dalam membangun sarana prasarana atau infrastruktur sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah mendorong peningkatan produktivitas pelaku utama perikanan, serta mendukung sistem ketahanan pangan nasional.

"Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan sektor ini bisa maju pesat, dan strategi seperti ini juga dijalankan di negara-negara lain di dunia," ungkap Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Di periode sebelumnya, Trenggono sudah menjalankan strategi ini. Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua.

Di kampung Samber-Binyeri, Biak, KKP membangun sarana prasarana perikanan untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern, produktif, dan berdaya saing. Sarana prasarana yang dibangun, antara lain, balai pelatihan, gudang pendingin penyimpan ikan, dermaga, sentra kuliner, pembagian kapal, hingga area docking kapal.

Trenggono menambahkan strategi intervensi pemerintah inilah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan hingga pembudidaya. Ia menargetkan nilai tukar nelayan maupun pembudidaya bisa melesat ke angka 200 dari nilai rata-rata saat ini yang hanya 104-106.

Sebagai informasi, nilai tukar nelayan/pembudidaya adalah rasio antara harga hasil ikan yang diterima nelayan maupun pembudidaya dengan harga kebutuhan yang dibayarnya. Nilai tukar ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli mereka.

Trenggono berpendapat bahwa sudah bertahun-tahun nilai tukar berkutat pada angka 104 sampai dengan 106. Baginya, angka tersebut masih masuk dalam kelompok miskin terus menerus. Untuk itu, di usia KKP ke 25 tahun ini, Trenggono mengaku akan tancap gas untuk meningkatkan nilai tersebut.

"Hitungan saya sebetulnya itu bisa mencapai di atas 200, dan ini adalah salah satu target saya," tegas Trenggono.

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan seperti nelayan dan pembudidaya dinilai akan berdampak besar pada produktivitas sektor perikanan. Hal ini tentunya bisa berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas produk perikanan yang dihasilkan.

Selama hampir empat tahun memimpin KKP, Trenggono sudah membangun empat modeling budidaya berkelanjutan, yaitu modeling budidaya lobster di Batam, udang vaname di Kebumen, rumput laut di Wakatobi, dan nila salin di Karawang.

Dalam modeling tersebut tergambar intervensi pemerintah, mulai dari pembangunan sarana di hulu hingga hilirnya. Program modeling ini telah terbukti menghasilkan komoditas perikanan kualitas ekspor.

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Penuhi Panggilan KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Penuhi Panggilan KPK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot pembangunan kampung nelayan modern (Kolamo) untuk mengintegrasikan penyediaan infrastruktur dan fasilitas perikanan dari hulu ke hilir. Tahun ini, KKP berencana membangun dua Kolamo.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah mengatakan tahun ini berencana menambah 10 Kolamo. Namun, usai dilakukan evaluasi ditetapkan hanya dua Kolamo yang akan dibangun. Kedua lokasi Kolamo tersebut Banyuwangi dan Warloka, Nusa Tenggara Timur.

"Tahun 2024, dari 10 target Kolamo, setelah dilakukan evaluasi ada dua yang ditetapkan, Banyuwangi dan Warloka NTT," kata Mochamad dalam Konferensi Pers, Jumat (27/8/2024).

Dia menjelaskan untuk Kolamo Warloka mengusung konsep terkait peningkatan produksi perikanan tangkap. Sementara, Kolamo Lateng yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengusung konsep kuliner.

Sebagai informasi, Kalamo Lateng akan dibangun di lahan seluas hampir 1 hektare. Kawasan ini merupakan sentra kuliner seafood yang berada di kawasan kampung nelayan.

Mochamad menjelaskan saat ini progresnya sudah penetapan kontrak untuk perlengkapan sarana dan prasarana di dua lokasi tersebut. Untuk Kolamo Lateng akan tersedia fasilitas, seperti lahan parkir, kios kuliner, area makan, play ground, saung pandang, pabrik es, shelter pendaratan dan bengkel nelayan, mushola, rooftop kafe, hingga pos pengawasan.

Sementara untuk Kolamo Warloka akan tersedia fasilitas, meliputi tambatan perahu, bale pelatihan, shelter pendaratan ikan, toilet umum, pabrik es, hingga pasar ikan. Dia menyebut dalam waktu dekat sudah bisa mulai pembangunan.

"Segera dilaksanakan pembangunan fisik. Target kami Oktober sudah bisa diselesaikan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga membeberkan progres pengembangan kampung nelayan maju. Dari target 55 lokasi, ada sebanyak 15 lokasi sedang proses pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan rekayasa sosial. Selain itu, ada 27 lokasi yang sedang dipersiapkan pembangunannya.

"Untuk kampung nelayan maju memang anggarannya hanya Rp 600 juta. Jadi, kita prioritaskan daerah-daerah yang memerlukan fasilitasi minimum yang kita siapkan dengan pengembangan kampung nelayan maju," jelasnya.