Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China, Sabtu (9/11) sore waktu setempat. Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

"Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita," ujar Trenggono, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Adapun TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - China, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Dalam pelaksanaanya kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

"TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan," terang Trenggono.

Selain itu, Trenggono menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi terkait penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pinjaman nelayan di Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp600 miliar. Nominal tersebut belum termasuk utang nelayan di lembaga keuangan lainnya.

“Kalau kita di BLU aja itu kira-kira sekitar Rp600 miliaran,” ungkap Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Trenggono menyebut bahwa pihaknya tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melihat potensi pengembangan bioavtur dari rumput laut.

"Karena rumput laut ini memang tersebarnya hampir di seluruh Indonesia. Terutama di kawasan Bali, NTT, dan juga Timur," kata Rosan ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Rosan mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan riset dari sejumlah asosiasi terkait dengan potensi rumput laut menjadi bioavtur.

"Ya risetnya yang terkait dengan KKP dan lain-lain. Tapi untuk riset awalnya dengan asosiasi juga sudah menyampaikan kepada kami," ucapnya.

Menurut Rosan potensi pengembangan itu sangat besar, apa lagi produksi rumput laut Indonesia menjadi yang terbesar. Jadi diyakini pasokan rumput laut dalam negeri cukup untuk dikembangkan menjadi bioavtur.

"Sangat cukup. Kita Untuk rumput laut ini, kita ini nomor 2 penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis, kita nomor 1 terbesar di dunia," ujar dia. (kil/kil)

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kabinet Merah Putih siang ini. Nampak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Hadad masuk ke istana sejak pukul 13.00 WIB.

Swasembada pangan bakal jadi bahasan utamanya. Meski begitu, para menteri singkat bicara ketika ditanya soal pembahasan akan dilakukan soal apa.

"Nanti pas keluar. (Bahas swasembada pangan?) Ya sekitar situ kira-kira," ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Sepertinya itu, soal pangan," kata Trenggono ketika ditanya apakah rapat membahas soal swasembada pangan.

Swasembada pangan sendiri sangat ingin diraih Prabowo di Indonesia. Dia memberikan pesan kepada jajaran menterinya bahwa target swasembada pangan menjadi prioritas pada pemerintahannya. Hal itu penting guna menjamin pangan masyarakat dalam negeri.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar. Perang besar bisa pecah tiap saat. Kita harus jamin kemampuan berikan makan rakyat kita sendiri," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024) yang lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusung strategi model intervensi pemerintah (Government Intervention Model) untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam melanjutkan pelaksanaan program-program Ekonomi Biru.

Dengan strategi ini, pihaknya akan mengambil peran lebih besar dalam membangun sarana prasarana atau infrastruktur sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah mendorong peningkatan produktivitas pelaku utama perikanan, serta mendukung sistem ketahanan pangan nasional.

"Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan sektor ini bisa maju pesat, dan strategi seperti ini juga dijalankan di negara-negara lain di dunia," ungkap Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Di periode sebelumnya, Trenggono sudah menjalankan strategi ini. Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua.

Di kampung Samber-Binyeri, Biak, KKP membangun sarana prasarana perikanan untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern, produktif, dan berdaya saing. Sarana prasarana yang dibangun, antara lain, balai pelatihan, gudang pendingin penyimpan ikan, dermaga, sentra kuliner, pembagian kapal, hingga area docking kapal.

Trenggono menambahkan strategi intervensi pemerintah inilah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan hingga pembudidaya. Ia menargetkan nilai tukar nelayan maupun pembudidaya bisa melesat ke angka 200 dari nilai rata-rata saat ini yang hanya 104-106.

Sebagai informasi, nilai tukar nelayan/pembudidaya adalah rasio antara harga hasil ikan yang diterima nelayan maupun pembudidaya dengan harga kebutuhan yang dibayarnya. Nilai tukar ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli mereka.

Trenggono berpendapat bahwa sudah bertahun-tahun nilai tukar berkutat pada angka 104 sampai dengan 106. Baginya, angka tersebut masih masuk dalam kelompok miskin terus menerus. Untuk itu, di usia KKP ke 25 tahun ini, Trenggono mengaku akan tancap gas untuk meningkatkan nilai tersebut.

"Hitungan saya sebetulnya itu bisa mencapai di atas 200, dan ini adalah salah satu target saya," tegas Trenggono.

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan seperti nelayan dan pembudidaya dinilai akan berdampak besar pada produktivitas sektor perikanan. Hal ini tentunya bisa berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas produk perikanan yang dihasilkan.

Selama hampir empat tahun memimpin KKP, Trenggono sudah membangun empat modeling budidaya berkelanjutan, yaitu modeling budidaya lobster di Batam, udang vaname di Kebumen, rumput laut di Wakatobi, dan nila salin di Karawang.

Dalam modeling tersebut tergambar intervensi pemerintah, mulai dari pembangunan sarana di hulu hingga hilirnya. Program modeling ini telah terbukti menghasilkan komoditas perikanan kualitas ekspor.

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Penuhi Panggilan KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Penuhi Panggilan KPK

Sakti Wahyu Trenggono membeberkan rencana kerjanya usai dipercaya lagi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu yang akan dikerjakan adalah menghidupkan kembali 78 ribu hektare tambak udang yang menganggur di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Menurutnya, tambak tersebut sudah menganggur selama 35 tahun. Tambak tersebut akan direvitalisasi dengan model yang sudah dilakukan di Karawang sebelumnya.

"Tadi saya sampaikan bagaimana revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur itu, tambak, bekas tambak udang di Pantura ada 78 ribu jelek bener. Itu kalau kita ubah, saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektar dan hasilnya bagus," kata Sakti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu. Selain itu masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budidaya udang windu.

"Ini value-nya sudah skala industri. Jadi kalau itu kita kembangkan, 78 ribu itu yang diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu. Lalu kemudian masyarakat yang tadinya sudah hopeless dengan lahannya yang sudah tidak bisa dibuat budidaya udang windu sekarang punya harapan," sebutnya.

Adapun Sakti akan berduet dengan Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan yang sudah dilantik kemarin. Proses penyambutan keduanya dilakukan di Kantor KKP hari ini.

"Itu intervensi negara yang harus dilakukan ini saya kira yang salah satunya mengeksplorasi ini yang saya akan bekerja sama berdua nih, kalau dulu mandornya satu, saya sendirian sekarang mandornya ada dua jadi lebih enak," tambah Sakti.

Simak juga Video 'Jokowi Resmikan Tambak Udang 60 Hektare Senilai Rp 175 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pada saat mengumumkan susunan kabinetnya, yakni Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10) malam.

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024.

Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University).

Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun.

Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi.

Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce.

Selanjutnya, karir politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019.

Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan jajaran menterinya yang dinamakan Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10/2024) malam.

Sebanyak 53 menteri dan kepala badan setingkat menteri, serta 56 nama wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru sore ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo.

Usai bertemu Prabowo, Sakti tak membeberkan posisi apa yang akan ia jabat di pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan, Prabowo yang akan mengumumkan sendiri.

"Itu nanti beliau ya saya belum dikasih tahu di mana dan sebagainya biar beliau mengumumkan dan menentukan," katanya di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, ia dan Prabowo bicara mengenai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih baik.

"Bahas soal bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa bagus dan kemudian ekonomi kita bisa menjadi lebih baik," katanya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas perikanan, Sakti mengatakan hal itu belum dibahas.

"Belum, belum," kata Sakti.

Menjelang masa jabatannya berakhir Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menitipkan sejumlah program ke menteri berikutnya.

Trenggono mengatakan pelaksanaan program ekonomi biru terus dilanjutkan sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Dia berharap lima program ekonomi biru yang selama ini dilaksanakan terus dilanjutkan kepada siapapun yang memimpin KKP selanjutnya.

"Saya titipkan lima program Ekonomi Biru, dan saya berharap program ini bisa terus dilanjutkan oleh siapapun nanti yang memimpin KKP," kata Trenggono dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Dia menjelaskan program ekonomi biru, terdiri dari perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya berkelanjutan di pesisir, darat, dan laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan Bulan Cinta Laut.

Dia pun tidak mempersoalkan banyak pro dan kontra dengan program-program usungannya. Sebab, dia optimis program ekonomi biru dapat menjadi solusi sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini, seperti ancaman krisis pangan, pemanasan global, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi.

"Saya diam, saya diprotes, saya didemo tidak masalah. Sebab saya meyakini apa yang kami perbuat adalah untuk kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan. Saya yakin suatu saat, entah itu lima tahun yang akan datang, entah generasi yang akan datang, akan merasakan buah dari kebijakan yang kita desain untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan," jelasnya.

Adapun program ekonomi biru yang sudah berjalan, di antaranya modeling budidaya udang, rumput laut, serta nila salin. Kemudian modeling Kampung Nelayan Modern, modeling penangkapan ikan terukur, pelaksanaan program BCL, pembangunan Ocean Accounting dan Ocean Big Data, hingga penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di sejumlah wilayah.