Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman (Sritex) babak belur.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia kembali menegaskan bahwa aturan itu bukan yang membuat industri tekstil babak belur.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Pemendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Namun, Febri sendiri belum memastikan kapan pertemuan tersebut akan berlangsung.

"Saya memang sudah melihat informasi Apple sudah kirimkan surat kepada Pak Menteri (Agus Gumiwang)," kata Febri, ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkrit. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

"Bagi Pak Menteri (Agus) jawabannya cuma yang konkrit saja. Tidak ada janji-janji manis," ujarnya.

Pembangunan Apple Academy sendiri masuk ke dalam komitmen investasi Apple di Indonesia dalam rangka memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan demikian, nantinya Kementerian Perindustrian bisa menerbitkan surat izin impor dan produk iPhone 16 bisa diperjualbelikan di Indonesia.

"Kalau sudah realisasi komitmen, investasinya udah aman," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kemenperin memantau peredaran iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Produk ini telah masuk ke Indonesia terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang.

Namun Kemenperin mengendus produk terbaru Apple tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, menurut Febri, pihaknya juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Ia menyebut elama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp 5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun. Jumlahnya jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

"Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelas Febri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penyebab utama terjadinya deflasi atau penurunan harga barang selama lima bulan berturut-turut terjadi karena banyaknya produk impor jadi yang membanjiri pasar dalam negeri Indonesia.

"Deflasi (terjadi) karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi," kata Agus saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sebab menurutnya sebagian besar produk impor yang masuk ke Indonesia ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Sehingga produk hasil industri dalam negeri tidak laku atau terpaksa ikut menjual dengan harga murah meski mengalami kerugian.

"Jadi kita melihatnya karena barang-barang impornya banyak masuk ke Indonesia, dari kaca mata industri ya, tapi kalau dari kacamata sektor lainnya berbeda, tapi kalau dari kacamata industri deflasi itu didorong karena banyaknya barang impor," ucapnya.

"Karena barang yang masuk kan barang-barang murah," tegas Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan dari sudut pandang industri permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membatasi masuknya produk impor murah.

"Kalau produk impor murah dibatasi, maka pasar domestik itu harga barang-barang bisa, terutama harga produk manufaktur, bisa dinaikkan. Bisa naik, terutama harga produk manufaktur dalam negeri," kata Febri.

"Kalau harga produk manufaktur dalam negeri di pasar domestik bisa naik, itu akan meningkatkan permintaan atas produksi. Kalau produksi meningkat, maka industri akan lebih berani memberikan insentif tambahan atau menyerap tenaga kerja yang baru," tambahnya.

Menurut Febri, secara berkelanjutan kondisi perbaikan jumlah permintaan produksi ini akan membuat banyak perusahaan sektor industri menyerap tenaga kerja baru. Hal ini berlanjut membuat

"Kalau ada tenaga kerja baru yang terserap, dan kemudian ada insentif yang tambahan (untuk pekerja), maka rumah tangga akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya meningkat, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat, ya," papar Febri.

"Itu akan mengurangi deflasi (komoditas lain). Harga barang-barang juga akan meningkat juga. Karena daya beli masyarakat meningkat. Salah satu penyebab deflasi kan daya beli masyarakat menurun," ucapnya lagi.

Untuk itu, Febri meminta kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Semisal aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kami melihat akar masalah deflasi itu ada pada pasar domestik yang kebanjiran produk impor dengan harga murah. Jadi kami minta agar Kementerian/Lembaga, agar segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Produk impor jadi, sekali lagi produk impor jadi," terangnya.

"Supaya harga-harga produk impor jadi seperti tekstil, pakaian jadi, apalagi itu ubin keramik, itu bisa naik. Sekarang kan banyak produk impor itu yang murah harganya kan, dan itu juga menurut kami bisa memicu deflasi," tambah Febri.

Kemudian Kemenperin juga meminta agar Kementerian/Lembaga terkait juga merevisi aturan impor, seperti dalam Permendag 8 Tahun 2024; kemudian pengalihan pelabuhan masuk untuk komoditas produk jadi, dan penurunan bunga kredit untuk industri dalam negeri.

"Ya kan solusinya kalau terhadap banjir impor itu, kami merekomendasikan direvisi Permendag 8 2024, diatur dan dialihkan pelabuhan masuk untuk tujuh komoditas barang jadi itu ke pelabuhan di Sorong, di Bitung. Terus juga kredit produksi, kredit untuk manufaktur, itu diturunkan suku bunganya, suku bunga pinjamannya," ucapnya.