Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding membuka wacana untuk kembali mengizinkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Penghentian sementara ini dilakukan sejak 2015 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Penghentian dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami pekerja migran.

Dilansir dari Antara, Karding mengatakan dengan penerapan moratorium saat ini penyelundupan tenaga kerja malah terjadi.

"Harus dibuka, karena kalau tidak dibuka tetap berangkat juga (PMI non-prosedural), jadi kita buka tapi diperketat," kata Karding di Tangerang, Sabtu (9/11).

Ia mengatakan saat ini pencabutan moratorium ini masih dalam kajian dan evaluasi.

"Untuk moratorium untuk Arab Saudi lagi kita kaji dan dievaluasi hingga saat ini," katanya.

Jika nanti jadi dibuka ia mengingatkan aturan ketat akan diberlakukan untuk mencegah kasus penyelundupan tenaga kerja dan untuk melindungi pekerja.

Selain itu, Kementerian PPMI juga sedang mengkaji dan menyelesaikan aturan mengenai mekanisme sistem pekerjaan bagi para pekerja migran Indonesia.

Termasuk soal penetapan upah yang harus diterima pekerja dan kemampuan dasar seperti bahasa.

"Termasuk bahasa soal salary atau upah sebesar 1.500 riyal, atau kalau di rupiahkan itu kisaran Rp7,5 juta," ujarnya.

Kadir juga menambahkan, pengkajian moratorium PMI untuk Arab Saudi dilakukan atas banyaknya minat warga negara Indonesia untuk bekerja di negara tersebut.

Selain bekerja, tentu beribadah di kota suci bagi pekerja muslim Indonesia jadi kelebihan tersendiri.

"Karena Muslim banyak yang berpandangan, Madinah, Mekah, berdoa disana luar biasa. Orang Indonesia cita-cita utama ke Arab, terutama di NTB itu tidak mau kalau tidak ke Arab, motifnya lebih keinginan beribadah," kata Karding.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkap sebab pekerja migran (TKI) masih tetap miskin meski sudah bekerja di luar negeri.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena uang hasil kerja mereka banyak yang dikirim ke keluarga mereka di Indonesia dan kemudian dipakai foya-foya oleh keluarganya.

Hal ini ia sampaikan usai menggelar rapat tingkat menteri dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kan begini, PMI yang bekerja di luar ini rata-rata itu uangnya habis dikirim ke keluarganya, dan keluarganya, mohon maaf dengan segala hormat, kadang kadang berfoya foya, sehingga sepulang mereka tetap miskin, tetap miskin," kata Karding.

Karena itu, Karding mengatakan kementerian yang dipimpinnya ingin mencari format ideal bagi para pekerja migran ketika kembali ke Indonesia dalam memanfaatkan penghasilannya. Baik untuk menabung, memiliki rumah hingga untuk modal kerja.

Di sisi lain, ia mengatakan bakal memberikan bantuan usaha hingga bantuan pelatihan untuk berusaha sendiri.

"Kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, itu akan sangat bagus sehingga masalah masalah perlindungan purnanya selesai dan pemberdayaannya di purna selesai," kata dia.

Di sisi lain, Karding mengatakan devisa yang dihasilkan dari pekerja migran Indonesia untuk negara setiap tahunnya tembus Rp227 triliun. Jumlah ini merupakan nomor dua setelah pendapatan dari Migas.

Ia mengatakan pangsa pasar akan besar jika tata kelola pekerja migran ini dapat dikelola dan di kerjakan dengan baik dari hulu ke hilir.

"Suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa Migas. Tapi syaratnya apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi bahwa kementerian luar negeri, Semua kementerian/lembaga ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Setelah pertemuan, Menteri Karding meminta agar SPMI melaporkan data perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK), ataupun oknum individu yang 'nakal' atau berbuat curang terhadap pekerja migran.

"Saya minta kepada Mas Hariyanto sebagai aktivis kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-perorang yang nakal selama ini langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa, ada langkah-langkah yang cepat dalam menangani masalah," ujar Karding.

Hal itu menurutnya berkaitan dengan dua tugas pokok Kementerian P2MI/BP2MI. Yakni melindungi pekerja migran dan mengurai persoalan lapangan kerja dalam negeri dengan mengirim tenaga kerja terampil ataupun yang memiliki keterampilan tinggi ke luar negeri.

Karding melanjutkan, persoalan migran sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh ataupun perwakilan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan dengan SBMI, ia mengaku mendapat banyak masukan dalam pemetaan persoalan pekerja migran Indonesia.

"Masalah pekerja migran tak boleh diurusi kementerian saja. Kami menyadari banyak persoalan kompleks. Sehingga negara harus hadir, dengan kementerian lain, juga perwakilan lembaga sipil, organisasi buruh, serta perusahaan kita harus bermitra dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan, hal yang paling mendesak untuk diperbaiki pemerintah adalah tata kelola pekerja migran.

Sebab, ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengurai persoalan pekerja migran.

Selain itu, perlindungan migran juga perlu terus diprioritaskan.

"Persoalan pekerja migran sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Yang terpenting kami harapkan Kementerian P2MI nantinya betul-betul punya komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkap Hariyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Setelah pertemuan, Menteri Karding meminta agar SPMI melaporkan data perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK), ataupun oknum individu yang 'nakal' atau berbuat curang terhadap pekerja migran.

"Saya minta kepada Mas Hariyanto sebagai aktivis kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-perorang yang nakal selama ini langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa, ada langkah-langkah yang cepat dalam menangani masalah," ujar Karding.

Hal itu menurutnya berkaitan dengan dua tugas pokok Kementerian P2MI/BP2MI. Yakni melindungi pekerja migran dan mengurai persoalan lapangan kerja dalam negeri dengan mengirim tenaga kerja terampil ataupun yang memiliki keterampilan tinggi ke luar negeri.

Karding melanjutkan, persoalan migran sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh ataupun perwakilan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan dengan SBMI, ia mengaku mendapat banyak masukan dalam pemetaan persoalan pekerja migran Indonesia.

"Masalah pekerja migran tak boleh diurusi kementerian saja. Kami menyadari banyak persoalan kompleks. Sehingga negara harus hadir, dengan kementerian lain, juga perwakilan lembaga sipil, organisasi buruh, serta perusahaan kita harus bermitra dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan, hal yang paling mendesak untuk diperbaiki pemerintah adalah tata kelola pekerja migran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Setelah pertemuan, Menteri Karding meminta agar SPMI melaporkan data perusahaan, lembaga pelatihan kerja (LPK), ataupun oknum individu yang 'nakal' atau berbuat curang terhadap pekerja migran.

"Saya minta kepada Mas Hariyanto sebagai aktivis kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-perorang yang nakal selama ini langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa, ada langkah-langkah yang cepat dalam menangani masalah," ujar Karding.

Hal itu menurutnya berkaitan dengan dua tugas pokok Kementerian P2MI/BP2MI. Yakni melindungi pekerja migran dan mengurai persoalan lapangan kerja dalam negeri dengan mengirim tenaga kerja terampil ataupun yang memiliki keterampilan tinggi ke luar negeri.

Karding melanjutkan, persoalan migran sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi buruh ataupun perwakilan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan dengan SBMI, ia mengaku mendapat banyak masukan dalam pemetaan persoalan pekerja migran Indonesia.

"Masalah pekerja migran tak boleh diurusi kementerian saja. Kami menyadari banyak persoalan kompleks. Sehingga negara harus hadir, dengan kementerian lain, juga perwakilan lembaga sipil, organisasi buruh, serta perusahaan kita harus bermitra dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan, hal yang paling mendesak untuk diperbaiki pemerintah adalah tata kelola pekerja migran.

Sebab, ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengurai persoalan pekerja migran.

Selain itu, perlindungan migran juga perlu terus diprioritaskan.

"Persoalan pekerja migran sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Yang terpenting kami harapkan Kementerian P2MI nantinya betul-betul punya komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkap Hariyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya menargetkan sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia (PMI) bisa naik menjadi Rp 250 triliun pada 2025.

Saat ini, rata-rata devisa yang masuk dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) per tahun sebesar Rp 227 triliun.

"Sedang kita kaji dan kita harus by data, tetapi saya kira dari Rp 227 triliun naik ke Rp 250 triliun itu kita bisa capai. Ini masih asumsi kita (untuk) 2025," ujar Karding di Kantor Kemenko Pemberdayaan Manusia, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ia pun menyinggung besaran rata-rata devisa yang disumbangkan PMI per tahun yang saat ini menjadi nomor dua terbesar setelah devisa dari sektor minyak dan gas (migas).

Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan sumbangan devisa dari PMI ke depannya bisa lebih besar dari sektor migas.

"Bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar), pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp 227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas," jelas Karding.

"Kalau kita bisa kerjakan dari hulu ke hilir dan buka lapangan pekerjaan, pangsa pasar yang bagus ke depan, suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa migas," tegasnya.

Namun, kata Karding, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, ada dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap perlindungan PMI.

Kedua, menjadikan diplomasi PMI sebagai target diplomasi ke depan.

Karding mendorong agar pemerintah melakukan perlindungan PMI sejak perekrutan hingga kembali pulang dari luar negeri.

"Perlindungan tetap kita maksimumkan sesuai dengan mandat dari Pak Presiden. Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," kata Karding.

Ia juga mengungkapkan, saat ini sekitar 65 persen keberangkatan PMI ke luar negeri berstatus ilegal.

Padahal, Kementerian P2MI/BP2MI hanya berwenang mengawasi keberangkatan PMI secara legal.

Sehingga pemerintah berusaha mengurangi keberangkatan PMI secara ilegal.

"Problemnya adalah ada sekitar 65 persen yang unprocedural. Ilegal. Ini yang juga mau kita tarik supaya kita bisa (kita) jangkau perlindungannya. Dan kita bisa kontrol untuk devisanya ke depan. Jadi kalau ini masuk semua ini akan luar biasa," tutur Karding.

Kurangi pengiriman PMI domestik

Dalam penjelasannya, Karding juga menyebut bahwa pemerintah ke depannya ingin mengurangi pengiriman PMI sektor domestik.

Sebaliknya, pemerintah akan memperbanyak pengiriman tenaga kerja Indonesia yang sudah terampil atau memiliki keterampilan tinggi.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja (PMI) domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," jelasnya Karding.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengungkapkan, saat ini keberangkatan PMI yang berstatus unskill (tanpa keterampilan) jauh lebih tinggi dibandingkan yang memiliki keterampilan.

Ke depannya, pemerintah ingin agar ada angka yang lebih seimbang.

Sehingga ia mendorong agar kegiatan vokasional semakin diperbanyak.

"Persentase keberangkatan pekerja yang unskill jauh lebih tinggi dibanding yang skill. Kedepan harus dibikin imbang. Setidaknya pada akhirnya lebih banyak yang high skill Atau middle skill. Yang bisa ke luar negeri," tutur Muhaimin.

"Tentu ini kerja bareng, akan melibatkan banyak pihak, banyak kementerian, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan vokasi," katanya.

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan menertibkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang nakal. Penertiban itu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami akan mendorong menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK nakal itu yang sebenarnya punya tugas melatih, tetapi sebagian jadi semacam ‘oknum calo’, nah, inilah yang biasanya perdagangan orang ilegal di sini banyak, sehingga coba kita rapikan pelan-pelan,” ujar Abdul dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar dikutip dari Antara, Rabu, 6 November 2024.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeringkatan LPK. Kemudian, memangkas para oknum LPK yang mengancam keamanan para pekerja migran.
“Ada pemeringkatan mana LPK yang bagus, mana yang pelat kuning, dan mana yang memang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan para pekerja migran,” ucapnya.

Selain menertibkan LPK, ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan pelatihan dan mencarikan skema bagi para PMI yang kembali ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa berusaha sendiri.

“Ke depan kita berharap sebenarnya ini kan PMI yang bekerja di luar rata-rata uangnya habis dikirim ke keluarganya. Oleh karena itu ke depan kita ingin mencari format bagaimana caranya mereka bisa aman untuk rumah dan modal kerja, dan untuk hidup mereka di negara bekerja sekarang, juga untuk dikirim ke keluarganya, kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, maka masalah pelindungan dan pemberdayaan ini bisa selesai,” paparnya.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan, para purna PMI ketika kembali ke Indonesia harus terhubung dengan unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu koperasi maupun ekonomi kreatif.

“Purna PMI itu harus terkoneksi dengan unit-unit kegiatan ekonomi di negeri kita, baik itu UMKM, koperasi, maupun ekonomi kreatif dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugas kita di sini untuk bersinergi, termasuk agar para purna PMI ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dengan pengalaman yang didapatkan di dalam negeri,” tuturnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, rata-rata devisa yang disumbangkan pekerja migran Indonesia (PMI) per tahunnya saat ini sebesar Rp 227 triliun.

Menurut Karding, sumbangan devisa dari PMI ke negara menjadi nomor dua terbesar setelah devisa dari sektor minyak dan gas (migas).

Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan sumbangan devisa dari PMI ke depannya bisa lebih besar dari sektor migas.

"Bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar), pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp 227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas," ujar Karding di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Kalau kita bisa kerjakan dari hulu ke hilir dan buka lapangan pekerjaan, pangsa pasar yang bagus ke depan, suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa migas," tegasnya.

Namun, kata Karding, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap perlindungan PMI.

Kedua, menjadikan diplomasi PMI sebagai target diplomasi ke depan.

Karding mendorong agar pemerintah melakukan perlindungan PMI sejak perekrutan hingga kembali pulang dari luar negeri.

"Perlindungan tetap kita maksimumkan sesuai dengan mandat dari Pak Presiden. Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," kata Karding.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja (PMI) domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Karding juga menyinggung situasi di Filipina. Yang mana di negara tersebut pekerja migran mampu menyumbang 20 persen devisa negara.

Dengan demikian pemerintah RI ingin mencapai target yang sama.

"Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, Mereka bisa mendapatkan 20 persen devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, masa kita tidak bisa mengikuti Filipina paling tidak," jelasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menggelar Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (24-27 Oktober 2024).

Usai acara tersebut, sempat hangat jadi pembicaraan publik soal dari mana sumber dana untuk membiayai kegiatan yang diikuti Menteri, Wakil Menteri hingga Penasihat dan Utusan Khusus Presiden itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun buka suara. Hasan menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih tidak menggunakan anggaran negara.

Prabowo, kata Hasan, menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

Saat itu Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Secara teknis, Hasan menjelaskan, kegiatan retreat menteri bukan merupakan kegiatan Kementerian Pertahanan, maka dari itu Prabowo yang saat itu masih jadi Menteri Pertahanan tak mau menggunakan anggaran kementerian.

Sementara itu, bila mau menggunakan anggaran Sekretariat Negara juga tidak bisa. Sebab saat masa persiapan agenda retreat, Prabowo belum jadi Presiden. Maka dari itu, semua acara disiapkan Prabowo dengan merogoh kocek pribadi.

"Waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya Kemenhan karena bukan untuk kegiatan Kemenhan. Beliau juga belum dilantik sebagai presiden sehingga tidak mungkin menggunakan biaya dari Setneg, sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri," beber Hasan.

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

Saksikan Live DetikPagi:

(hal/hns)

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran negara.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

(kil/kil)

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran negara.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding ditunjuk menjadi menteri perlindungan pekerja migran/kepala Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Namanya sudah terdengar sebagai calon menteri Prabowo sejak beberapa waktu lalu. Dia diminta Prabowo untuk membantu memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau buruh migran Indonesia di luar negeri.

Dia juga ditugaskan Prabowo untuk dapat membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk tenaga kerja asal Indonesia.

Abdul Kadir Karding adalah seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah (2009-2014).

Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Pada 2012, dia dipindahkan ke Komisi IV yang menangani perdagangan dan BUMN. Politisi kelahiran Sulawesi Tengah ini juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk periode 2014-2015 dan sebagai wakil ketua Fraksi PKB (2009-2014).

Selain itu, dia juga menjabat sebagai sekretaris Fraksi MPR PKB pada periode yang sama. Pada Pemilu 2014, Abdul Kadir terpilih kembali menjadi anggota DPR Komisi III, dan pada tahun yang sama, dia diangkat sebagai sekretaris jenderal DPP PKB untuk periode 2014-2019.

Karier politiknya berlanjut, dan dia kembali ke DPR RI sebagai anggota Komisi VII untuk periode 2019-2024. Karier politiknya dimulai di tingkat daerah sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah (2001-2006).

Di luar politik, Abdul Kadir aktif dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai pembina Persatuan Guru & Karyawan Swasta Indonesia dan Ketua DPP Ika Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.