JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi untuk mendalami kasus kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2014, Kamis (31/10/2024).

Dua saksi yang diperiksa adalah Direktur SDM PT Pertamina (Persero) tahun 2012-2014 Evita Maryanti Tagor, dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada 2021 Priska Sufhana.

"Semua saksi hadir," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Tessa mengatakan, kedua saksi didalami keterangannya terkait pengadaan LNG tanpa persetujuan komisaris dan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan risalah rapat direksi Pertamina.

"Saksi-saksi didalami terkait dengan pengadaan LNG tanpa persetujuan komisaris dan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan risalah rapat direksi pertamina (RRD)," ujar dia.

Diketahui, KPK tengah mengembankan kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina.

Pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua pejabat PT Pertamina sebagai tersangka kasus ini, yaitu Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina Periode 2012-2014 Hari Karyuliarto.

Sebelumnya, eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan telah divonis sembilan tahun penjara dalam kasus ini.

Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris PT Pertamina (Persero) Periode 2013-2014, AEH di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina periode 2011-2021. Dari informasi yang dihimpun, AEH merupakan A Edy Hermantoro.

“Saksi didalami terkait dengan pengadaan LNG tanpa ada izin dan persetujuan komisaris dan RUPS,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (18/10/2024). 

Melalui Edy, KPK mendalami seputar dugaan pengadaan LNG tanpa izin. Edy dinilai memiliki informasi yang dibutuhkan tim penyidik untuk mendalami dugaan tersebut.

Diketahui, KPK mengembangkan penyidikan kasus pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. Lewat pengembangan ini, KPK menetapkan dua tersangka baru.

Kasus ini sebelumnya turut menyeret mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Dia telah divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus tersebut.

“Terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Adapun Tessa belum secara resmi menyebutkan identitas dua tersangka baru tersebut. Dia hanya menyampaikan, detail konstruksi perkara yang menyeret dua tersangka baru ini akan disampaikan ke publik ketika proses penyidikan telah mencukupi. 

“Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, di antaranya dengan pemanggilan saksi-saksi dan tindakan peyidik lainnya,” ujar Tessa.

Terkait kasus ini, kerugian keuangan negara yang timbul disebut mencapai US$ 113,8 juta. Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Karen atas perbuatan melawan hukum bersama dua orang lainnya yakni Senior Vice President Gas & Power Pertamina (2013-2014), Yenni Andayani serta Direktur Gas Pertamina (2012-2014), Hari Karyuliarto.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pegawai perusahaan energi asal Jepang, Nippon Ketjen Co., Ltd., Tekashi Hashiguchi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (Persero).

Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Takeshi dimintai keterangan oleh penyidik menyangkut trading atau jual beli LNG pada Selasa (9/7/2024).

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karena Agustiawan.

"Kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan trader, atau trading-nya seperti apa. Jadi, trading atau penjualan dari LNG-nya itu seperti apa," kata Asep kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Dalam situs resminya, The Ketjen Catalyst Group memiliki tiga fasilitas yakni di Houston, Texas, dan Amsterdam.

Adapun PT Pertamina diketahui membeli LNG dari Corpus Christi Liquefaction, LLC (CCL LLC), perusahaan energi yang berbasis di Texas dengan kontrak pengadaan tahun 2011-2021.

Asep mengatakan, penyidik perlu mendalami berbagai jenis kontrak-kontrak menyangkut pengadaan LNG.

"Kita juga mencari di tahun itu misalkan kontrak-kontraknya seperti apa. Karena kita harus menyusuri mulai dari kontrak-kontrak tersebut," ujar Asep.

Menurut Asep, tidak semua orang maupun perwakilan perusahaan tertentu yang dimintai keterangan oleh KPK terlibat tindak pidana korupsi.

Dalam pemeriksaan eks pegawai Nippon Ketjen misalnya, penyidik membutuhkan informasi terkait trading LNG.

"Jadi perusahaan-perusahaan LNG ini ada beberapa perusahaan termasuk di negara tetangga tempatnya, termasuk juga di Jepang," tutur Asep.

Pemeriksaan seperti ini, kata Asep, juga dilakukan ketika penyidik memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Penyidik meminta informasi terkait rapat-rapat di jajaran pemegang saham PT Pertamina hingga apakah pembelian LNG sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

"Jadi, kita betul-betul menyusuri peristiwa-peristiwa yang saat itu terjadi," kata Asep.

Dalam kasus ini, Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction, LLC, perusahaan yang berbasis di Texas, Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) PT Pertamina.

Sementara itu, Hari merupakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014. Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Riau -

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung kasus yang menyeret mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan saat bicara mengenai produksi minyak dan gas bumi (migas) yang kerap tak mencapai target.

Pria yang akrab disapa JK itu mulanya mengatakan, produksi migas tak mencapai target karena secara alamiah produksi memang mengalami penurunan.

"Kedua, eksplorasinya harus ditambah terus, penemuan-penemuan baru," kata JK di Lapangan Duri Blok Rokan, Riau, Selasa (9/7/2024).

JK mengatakan, hukum di Indonesia juga harus baik dan konsisten. Lebih lanjut JK menerangkan, pada tahun 1980-an sebanyak 60% anggaran pemerintah berasal dari minyak. Pada saat itu, produksi minyak di Riau menembus 1 juta barel per hari.

Menurut JK, untuk kembali meningkat produksi Pertamina mesti memperluas wilayah dan menambah pompa.

"Dulu 60% budget kita dari minyak. Tahun 80-an. Pada saat Riau ini, Dumai dan Duri dan sebagainya itu Bengkalis, itu bisa berproduksi hampir sejuta. Sekarang sisa 160 ribu, jadi sisa 20%. Nah sekarang bagaimana meningkatkannya, katakanlah setidak-tidaknya jadi 400 (ribu). Itu hanya memperluas daerah, menambah pompa, itu aja sebenarnya," terangnya.

Ia pun optimistis hal tersebut bisa dilakukan Pertamina. JK lantas menyinggung kasus yang menyeret Karen Agustiawan.

"Selama diberi kepercayaan dan selama Pertamina tentu kerja keras. Selama pemerintah juga jangan mengambil tindakan hukum yang tidak perlu, seperti Karen contohnya. Jangan karena kebijaksanaanya dikriminalkan. Akhirnya orang Pertamina malah takut jadinya untuk berbuat yang lebih baik," ungkapnya.

(acd/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harus menentukan status hukum YA dan HK dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero) seiring masa pencegahan yang habis.

YA dan HK merupakan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair yang menjerat eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat ini aturan Imigrasi hanya membolehkan pencegahan orang ke luar negeri diperpanjang satu kali enam bulan.

Adapun YA dan HK telah dicegah bepergian ke luar negeri dua kali enam bulan.

"Dua kali cekal itu habis kita harus menentukan orang-orang ini seperti apa gitu statusnya, seperti itu," kata Asep kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Karena masa cegah yang sudah habis, YA dan HK bisa leluasa bepergian ke luar negeri dan berisik melarikan diri.

Asep mengatakan, KPK harus menyesuaikan dengan aturan Imigrasi terkait pencegahan yang hanya berlaku maksimal 2 x 6 bulan.

Aturan tersebut merujuk pada Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangkalan.

"Kalau sebelumnya dicekal itu habis (yang kedua) ya bisa dicekal ketiga, pencekalannya diperpanjang dan sebagainya," ujar Asep.

Adapun YA dan HK sudah dicegah untuk kedua kalinya pada Desember 2022 lalu. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri bersama Karen dan anaknya, Dimas Mohamad Aulia.

Dalam kasus ini, Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 sekaligus eks Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina.

Sementara, Hari meruoakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaca dengan kasus investasi pengeboran minyak yang pernah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dinyatakan bebas saat itu.

“Memang kita juga sudah mengantisipasi dari perkara yang ditangani oleh Kejaksaan kalau tidak salah, dan pada akhirnya di tingkat kasasi ya, itu kemudian dengan alasan proses bisnis dia (Karen) menjadi lepas,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Asep meyakini Karen tidak akan tinggal diam saat divonis sembilan tahun penjara karena diyakini korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Penguatan bukti dan argumen jaksa bakal dinomorsatukan di tingkat banding.
“Kita juga sudah bersiap-siap karena tentunya akan ada perlawanan dari saudara KA (Karen Agustiawan) ini, nanti mungkin di tingkat banding dan kasasi,” ucap Asep.

Kasus dugaan korupsi LNG di PT Pertamina (Persero) berakhir dengan vonis penjara untuk Karen. Dia dinyatakan bersalah atas perkara itu.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.

Uang denda itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, hukuman penjaranya ditambah sesuai vonis hakim.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ujar hakim.

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pernah memulihkan aset dari kasus korupsi yang tersimpan atau berada di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat diintai tanggapan terkait kerugian negara 113 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam kasus Karen Agustiawan.

Uang pengganti itu dibebankan ke Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, perusahaan gas di Texas.

Adapun Karen merupakan terdakwa kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) PT Pertamina (Persero) yang divonis sembilan tahun penjara. Namun, uang pengganti dibebankan pada CCL LLC.

“Kerugian keuangan negaranya dibebankan kepada perusahaan luar negeri CCL, KPK pernah berkoordinasi khususnya kalau tidak salah ini perkaranya, Garuda Indonesia, perkara KTP elektronik,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Asep membenarkan, dalam menangani kasus korupsi lintas negara, KPK dihadapkan dengan yurisdiksi (kewenangan berdasar hukum) yang bisa berbeda-beda di setiap negara.

Peristiwa yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana di Indonesia bisa dianggap bukan kesalahan di negara lain.

Karena itu, KPK harus ada kesepakatan atau kesepahaman bahwa perbuatan pelaku korupsi di Indonesia juga merupakan tindakan rasuah di negara terkait.

“Harus ada kesepakatan atau kesepahaman bahwa memang perbuatan tersebut juga sama di sana itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana korupsi,” tutur Asep.

Dalam menangani kasus di luar negeri seperti itu, KPK kadang menempuh mutual legal assistance (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik antar dua negara atau lebih.

Asep mengakui, proses memulihkan aset hasil korupsi yang disembunyikan atau berada di luar negeri membutuhkan waktu yang lama.

“Juga ada akhirnya kita komunikasi melalui mutual legal assistant, itu memang prosesnya cukup lama” tutur Asep.

Meski demikian, sampai saat ini KPK juga masih menunggu hasil putusan pengadilan perkara Karen berkekuatan hukum tetap.

Sebab, baik KPK maupun Karen sama-sama mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Jaksa KPK keberatan karena hakim tidak membebankan uang pengganti sebesar 113 juta dollar AS ke Karen, melainkan CCL LLC.

Majelis hakim menyebut, kerugian keuangan negara sebesar Rp 113.839.186,60 masuk ke CCL LLC. Dana itu mengalir sebagai harga pembelian LNG oleh Pertamina.

Karen divonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum meneken kontrak perjanjian pembelian LNG dari CCL LLC pada kurun 2011-2021.

Tindakan Karen bersama-sama dua pejabat Pertamina lainnya itu disebut tidak melalui prosedur yang berlaku. Perjanjian itu tidak disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun, dalam banyak kesempatan Karen bersikukuh mengeklaim tindakannya merupakan aksi korporasi.

Adapun KPK pernah berhasil menerima uang sebesar 5.956.356,78 atau 5,9 juta dollar AS yang setara dengan Rp 86.664.991.149 dari lembaga penegak hukum AS, US Marshall.

Uang tersebut bersumber dari perhitungan pemulihan aset perkara korupsi e KTP. Aset tersebut diserahkan Kedutaan besar AS untuk Indonesia di KPK pada 27 Juni 2022.

Tidak ada orang korupsi yang melaporkan pajaknya. Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan hal tersebut di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (20/5).

Ia menolak tuduhan menerima gratifikasi dari Blackstone, melalui Tamarind Energy Management. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwanya menerima uang senilai Rp 1,09 miliar dan US$ 104 ribu sejak April hingga Desember 2015.

Karen menyebut uang yang ia terima merupakan gajinya sebagai konsultan. “Dan membayar pajak,” ujar perempuan berusia 65 tahun tersebut.

Karena itu, ia menolak tudingan telah memperkaya diri. Karen lalu menyindir Ketua KPK Firli Bahuri yang menahannya pada September lalu. “Pak Firli saja punya Rp 7 miliar. Itu kan enggak bayar pajak kan,” ucapnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat hadir sebagai saksi yang meringankan. Ia mengaku bingung mengapa Karen menjadi tersangka. “Karena dia menjalankan tugasnya. Instruksi dari Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Pertamina,” kata JK pada 16 Mei 2024.

Tugas Karen tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Instruksi itu seiring dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Pertamina ketika itu harus berkontribusi dalam mewujudkan bauran energi primer. Salah satu caranya dengan menaikkan pemakaian gas bumi menjadi 30% terhadap konsumsi energi nasional.

Untuk menambah porsi gas bumi, Pertamina melakukan pengadaan gas alam cair atau LNG dari luar negeri. Di sinilah masalah muncul.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada kerugian negara atas pengadaan LNG dari Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL). Karen lalu didakwa merugikan negara sebesar US$ 113,84 juta atau setara Rp 1,77 triliun atas dugaan pengadaan LNG periode 2011 sampai 2014.

Jusuf Kalla mengatakan, wajar apabila perusahaan pelat merah, seperti Pertamina, mengalami rugi dalam menjalankan bisnisnya. Jika semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh badan usaha milik negara (BUMN) karya akan merasakannya.

Ia merujuk pada kondisi BUMN sektor konstruksi yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah. Beberapa perusahaan akhirnya merugi karena terlilit utang dan tata kelola perusahaan yang buruk.

Pertamina, dalam kasus impor LNG, pun hanya mengerjakan kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka panjang. “Kerugian hanya dua tahun kan? Kenapa harus didakwakan?,” ujar JK.

Isu mengenai doktrin business judgment rule kemudian menjadi perbincangan. Apakah keputusan yang diambil seorang direksi perusahaan dengan itikad, tujuan, dan cara yang baik dapat dipidanakan?

Terbentur Berbagai Aturan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, kerugian BUMN tak seharusnya disebut sebagai korupsi. Hal ini juga berlaku untuk kasus Karen.

Kerugian yang muncul dalam kasus pengadaan LNG merupakan dampak instruksi pemerintah dan kondisi global yang tidak bisa diperkirakan. Direksi, menurut Hikmahanto, bukan peramal

“Kalau sudah dilakukan berbagai simulasi, bahkan profesional dilibatkan, (kemudian) dia ambil keputusan, tapi tiba-tiba perang, harga rupiah melonjak, atau terjadi Covid-19, dia tidak bisa meramal,” ucapnya dalam diskusi Katadata Forum bertajuk Bahaya Kriminalisasi Putusan Bisnis pada 22 Mei lalu.

Riset Indonesia Corruption Watch pada Mei 2023 menuliskan soal salah satu sebab kebijakan direksi pelat merah berbuah pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebut pengelolaan penyertaan modal negara tidak lagi berdasarkan sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tapi prinsip perusahaan yang sehat.

Kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal BUMN tersebut berubah statusnya menjadi keuangan privat, layaknya perseroan terbatas (PT). Pengelolaanya harus dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Para direksi wajib menerapkan business judgment rule (BJR) alias aturan penilaian bisnis.

Prinsip BJR di Indonesia, tulis ICW, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 97 ayat 5 tertulis anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung.

Di negara-negara maju, seperti AS dan Inggris, doktrin BJR menjadi jaminan hukum bagi jajaran direksi dalam mengambil keputusan dan risiko secara benar. Prinsip tersebut juga menjaga agar pengadilan tidak menguji keputusan bisnis karena tidak memiliki kompetensi untuk melakukannya.

Problem selanjutnya lalu muncul pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di sini disebutkan keuangan BUMN termasuk dalam keuangan negara. Status tersebut membuat pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN dapat diperiksa oleh BPK. Dampaknya, kerugian perusahaan pelat merah menjadi kerugian negara.

Hikmahanto mengatakan bila kerugian negara didefinisikan sebagai korupsi maka para direksi akan sulit mengambil kebijakan yang berisiko. Ekonom senior Faisal Basri pun berpendapat serupa.

“Sekarang direksi Pertamina tidak mau ambil risiko. Takut (mengalami) seperti yang dialami Bu Karen. Ini fakta. Lihat saja sekarang lifting minyak tinggal 606 ribu barel per hari,” ucap Faisal dalam diskusi Katadata Forum.

Apabila keputusan direksi BUMN dapat dipidana maka hal yang sama berlaku untuk presiden. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang berujung pidana pada beberapa pengambil kebijakan.

Padahal kasus itu terjadi tak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor CPO. “Jadi, sumber masalahnya Jokowi. Kenapa dia enggak (jadi) tersangka?” katanya.

Faisal juga menyinggung kasus Karen sebelumnya. Pada 2018, Karen sempat didakwa untuk kasus pembelian blok migas Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Mahkamah Agung akhirnya melepaskan Karen dari hukuman pada Maret 2020.

Hakim MA mengakui keputusan Karen merupakan business judgment rule, bukan tindak pidana. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro ketika itu mengatakan keputusan direksi perusahaan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Meskipun keputusan direksi berujung kerugian, kondisi itu merupakan risiko bisnis.

Agar business judgment rule dapat diterapkan, praktisi hukum Maqdir Ismail menyarankan penghapusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal yang berkaitan dengan korupsi seharusnya menyorot persoalan suap. “Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP mestinya dibatalkan saja sebab di sini tidak ada syarat suap-menyuap,” ucap Maqdir.

Penyelesaian masalah penyalahgunaan pun seharusnya tidak melalui jalur pidana. “Ini berat sekarang. Semua hal ingin kita pidana. Padahal harusnya pidana itu bagian terakhir masalah,” katanya.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono mengatakan bila BUMN ingin keuangannya tidak masuk dalam keuangan negara, maka perlu mengubah undang-undang yang ada.

Ia mengatakan direksi tidak selalu bertanggung jawab secara pidana atas keputusan bisnis. “Kerugian perusahaan tidak menjadi tanggung jawab bagi direksi, sepanjang dilaksanakan berdasar keputusan atas kewenangan. Kalau tidak sesuai, seenaknya aja, dong,” ujar Feri.

Persidangan Kasus Karen

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut pengadaan impor LNG bermula dari penugasan Pertamina untuk pengembangan infrastruktur gas. Ketika itu, pemerintah berencana membuat fasilitas penyimpanan regasifikasi (FSRU) di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pembangunan tersebut membutuhkan kepastian pasokan gas demi keekonomian proyek. Pertamina lalu melakukan penjajakan kerja sama dengan Cheniere Energy, perusahaan asal Amerika Serikat.

Siaran pers Pertamina yang terbit pada 5 Desember 2013 menuliskan Pertamina dan Chenier telah menandatangani perjanjian jual beli atau SPA. Keduanya sepakat untuk pasokan LNG sekitar 0,8 juta ton per tahun selama 20 tahun.

Chenier akan memulai pasokan pada 2018 dari kilang LNG yang sedang dikembangkan di Corpus Christi, Texas, AS. “Ini merupakan tonggak penting bagi Indonesia, khususnya Pertamina, karena menjadi komitmen pembelian LNG pertama dari pemasok internasional,” tulis siaran pers tersebut.

Impor LNG itu juga untuk mengantisipasi peningkatan permintaan gas domestik sekitar 3,9% mencapai 7,2 miliar kaki kubik per hari (bcfd) pada 2025. Terutama untuk pembangkit listrik dan sektor industri di Jawa dan Sumatera.

Pasokan LNG dari Chenier akan disalurkan ke dua terminal penerima LNG Pertamina, yang sedang dalam proses pelaksanaan proyek. Keduanya adalah LNG Storage and Regasification Arun, Aceh, dan FSRU Jawa Tengah.

Kembali ke dakwaan, jaksa menyebut Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dan direksi Pertamina lainnya menyetujui pembelian LNG tersebut tanpa tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Pembelian LNG dari Chenier untuk Train 1 mencapai sekitar 11,3 kargo dengan jangka waktu 20 tahun (2019-2039). Lalu, Train 2 dengan volume yang sama untuk jangka waktu 20 tahun, dari 2020 hingga 2040.

Sebelum penandatangan kesepakatan, Karen sempat bertemu dengan CEO Tamarind Energy Ian Angell dan Chief Tamarind Energy Indonesia Gary Hing pada Juni 2014. Dalam pertemuan juga hadir Managing Director Private Equity Group Blackston Angelo Acconcia.

Blackstone, melalui Tamarind Energy, merupakan pemilik Cheniere. Jaksa mengatakan, Karen lalu meminta ditempatkan sebagai pejabat di Cheniere Energy karena telah mengamankan pembelian LNG.

Permintaan itu dikabulkan. “Maka terdakwa diberikan jabatan oleh Blackstone,” tulis dakwaan tersebut. Karen mendapat uang dari Blackstone dari periode 28 April 2015 sampai dengan 29 Desember 2015. Nilainya mencapai Rp 1,09 miliar dan US$ 104.016.

Selain itu, Karen juga didakwa memperkaya korporasi, yakni Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar US$ 113,8 juta atau setara Rp 1,8 triliun. Angka terakhir ini yang disebut negara sebagai kerugian negara.

Kerugian terjadi karena seluruh kargo yang dibeli Pertamina tidak terserap pasar domestik. Prediksi konsumsi gas tidak sesuai harapan, lalu terjadi pandemi Covid-19. Alih-alih menutup kebutuhan, kargo-kargo tersebut membuat kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia. Pada 2019, Pertamina mulai menjual gas alam Cheniere di pasar internasional.

Karen tak terima dengan dakwaan itu. Menurut dia, hukum tidak adil karena menahannya dengan alasan merugikan negara. Padahal, kerja sama kontrak pengadaan LNG tersebut telah memberikan keuntungan bagi Pertamina.

Ketika bersaksi di pengadilan, Senior Vice President for Downstream, Gas & Power, New & Renewable Business Development & Portofolio Pertamina (2021-2024) Aris Mulya Azof mengatakan penjualan LNG Pertamina pada 2019 hingga 2023 terhitung positif.

“Sejak hari pertama penjualan sampai dengan 95 kargo, besarnya akumulasi gross margin sebesar US$ 91,6 juta positif,” ucap Aris.