Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan melarang masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk menggunakan air tanah bila konstruksi ekosistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengalirkan air baku dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian rampung dikerjakan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fattah menjelaskan upaya pembatasan penggunaan air tanah itu dilakukan dalam rangka menghambat laju penurunan muka tanah yang belakangan terjadi.

“Penurunan muka tanah terjadi karena ada over extraction, air tanah terlalu banyak dipakai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Akan tetapi, saat ini pemerintah belum bisa sepenuhnya tegas melarang penggunaan air tanah. Alasannya, karena infrastruktur penyedia air dinilai belum memadai.

Oleh karena itu, saat ini Kementerian PUPR disebut tengah mengebut proyek strategis nasional (PSN) penyediaan air bersih dan air minum salah satunya yakni SPAM Regional Jatiluhur I yang memiliki kapasitas pengaliran mencapai 4.750 iter per detik (lpd).

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I tersebut akan melayani pengaliran air untuk wilayah Kabupaten Karawang (350 lpd), Kabupaten Bekasi (100 lpd), Kota Bekasi (300 lpd), dan DKI Jakarta (4.000 lpd).

“Kita tak mungkin menghentikan orang mengebor air tanah karena penduduk butuh air. Oleh karena itu, yang pertama dilakukan adalah menyediakan air dari air permukaan asal Jatiluhur dari Karian,” ujarnya.

Zainal menambahkan, apabila proyek tersebut telah rampung di kerjakan maka pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal segera melakukan imbauan untuk pembatasan penggunaan air tanah dan dialihkan untuk menggunakan air PAM.

“Nanti kebutuhan air untuk Jakarta dan sekitarnya ini selesai dengan proyek ini, maka pasti DKI akan mengimbau untuk mengurangi ekstraksi air tanah agar tak berlebihan, itu semangatnya,” pungkasnya.

Adapun, dalam laporan terbarunya, progres konstruksi SPAM Regional I Jatiluhur hingga 16 Juli 2024 progresnya telah mencapai 87,81%. Targetnya, proyek ini bakal rampung pada tahun ini.

JAKARTA, investor.id – Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten yang menelan anggaran Rp 2,2 triliun akan menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia, setelah Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Jatigede. Bendungan dengan luas genangan 1.773 hektare itu akan menopang suplai air bersih untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya di masa depan.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR l, Endra S Atmawidjaja menyampaikan, Bendungan Karian memegang peran yang sangat strategis. Tak cuma peran menjaga ketahanan pangan, tetapi juga bakal akan mampu mengalirkan air bersih ke Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang, Merak, termasuk wilayah Pantura.

Sistem pipa dengan pemompaan besar bakal digunakan untuk memastikan air mengalir ke sejumlah kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, kualitas air tanah di wilayah-wilayah itu telah menurun dan akan semakin memburuk.

“Dengan keberadaan Bendungan Tarian ini, mudah-mudahan, insyaallah, tahun 2030 kita bisa sediakan air yang lebih baik untuk masyarakat Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang sekarang mayoritas sudah tercemar air laut, kemudian juga sudah sulit (air) di situ,” kata Endra saat dihubungi, pada Jumat (20/9/2024).

Endra mengakui bahwa proses pembangunan Bendungan Tarian yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Januari 2024 lalu itu tidaklah mudah. Pemerintah harus membebaskan lahan dan memindahkan masyarakat di 12 desa ke tempat lain.

“Jadi, kita menghitung, kenapa dipilih di situ? Ya, tentunya karena berbagai pertimbangan. Setiap kita melakukan kajian yang komprehensif: kajian teknis, kajian ekonomi, kajian sosial, dan lingkungan. Titik yang dipilih tentunya berdasarkan pertimbangan itu,” ungkap Endra.

Sebagai pertimbangan teknis, lokasi bendungan di Kabupaten Lebak dipilih karena punya kerentanan geologi yang rendah. Berdasarkan studi, wilayah Bendungan Karian dinilai rendah gempa dan minim patahan.

Sedangkan secara ekonomi, Bendungan Karian punya potensi besar karena mampu menyuplai air bersih dan bisa menjadi pembangkit listrik dengan kapasitas 2 megawatt. Tak luput sebagai pertimbangan, bendungan tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai destinasi pariwisata.

Aspek Sosial dan Lingkungan

Dari kacamata lingkungan, Endra menyebut tentu tak ingin bendungan yang dibangun malah merusak lingkungan. Desain proyek telah disesuaikan agar bendungan tidak merusak iklim mikro, kendati ada aspirasi supaya air tanah masyarakat disekitar akan secara alami naik sehingga tak perlu menyedot air dari jauh.

Di sisi sosial, dia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemaksaan saat melakukan pembebasan lahan. Artinya, masyarakat punya hak untuk menyampaikan keberatannya atau ketidaksetujuannya terhadap tanah melalui mekanisme pengadilan.

“Itu sudah diatur secara baik oleh undang-undang kita, sehingga masyarakat yang menerima penggantian tanah itu biasanya lebih sejahtera, karena mendapatkan jumlah penggantian uang dari bangunan dan tanahnya yang lebih baik,” urai Endra.

Dia bilang, pemerintah mengikuti ketentuan yang berlaku dan prosedur yang telah itata dengan baik. Termasuk melakukan kajian menyangkut harga tanah hingga memastikan terjadi proses negosiasi yang adil. Sekalipun pengadilan memutuskan harga tanah dipatok lebih tinggi dibandingkan hasil studi, pemerintah tak keberatan untuk membayar sesuai putusan pengadilan yang dimaksud.

Endra menyampaikan, Bendungan Karian adalah satu dari 61 bendungan baru yang ditargetkan dapat berdiri di Tanah Air. Bendungan ini masuk program Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, yang kemudian dilanjutkan masa Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.

“Saya kira ini bendungan yang sangat besar, ketiga terbesar di Indonesia setelah Jatiluhur dan Jatigede. Kenapa? Karena tampungannya besar sekali, yaitu 314 juta meter kubik. Kalau dibandingkan dengan yang lain, kan hanya 80 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta,” kata Endra.

Dia menuturkan, 314 juta meter kubik tampungan air itu akan mengaliri sawah-sawah produktif, terutama di daerah irigasi di di Pandeglang, Lebak, hingga Serang. Sawah-sawah produktif ini akan jadi tumpuan ke depan untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia.

Presiden Jokowi menyebut bendungan yang memiliki daya tampung sebesar 315 juta meter kubik dengan luas genangan 1.773 hektare tersebut mampu memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat di wilayah Banten dan sekitarnya.

“Ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat di Provinsi Banten serta di DKI Jakarta dan sebagian kecil di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi bagi 22 ribu hektare sawah,” ucap Presiden.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

LEBAK, iNews.id – Kecelakaan kerja dialami pekerja megaproyek Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten, Senin (15/7/2024). Korban bernama Sindu Mulyono (60) tewas saat hendak memasang pipa bendungan sekitar pukul 14.30 WIB. 

"Iya benar, kecelakaan terjadi saat hendak memasang pipa bendungan," kata Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama.

Menurut Febby, berdasarkan kronologi yang diterimanya saat itu Sindu turun bersama tiga rekannya dari titik tali down line. Saat kedua rekannya masih di atas, korban telah lebih dulu turun mengikuti titik tali down line.

"Sebelumnya, para pekerja sudah brifing untuk turun jangan dilakukan sendiri, namun korban turun sendiri. Korban sempat ke permukaan air lalu tenggelam lagi," tuturnya.

Dia menuturkan, teman korban Joko sempat hendak menolong Sindu, namun posisi tangan korban sudah tersedot pipa bendungan. 

"Pak Joko yang melihat kejadian tersebut langsung menuju ke titik si korban yang tersedot pipa untuk membantu namun pak Joko tidak dapat menolong karena posisinya tenaga sedotan pipa terlalu kencang, dan akhirnya ke atas untuk meminta mematikan mesin namun mesin tidak sempat dimatikan," paparnya.

Febby mengungkapkan, sampai saat ini jasad korban masih berada di area pipa Bendungan Karian. "Menurut relawan jasad sempat terpegang hanya karena kencangnya isapan mesin evakuasi menjadi sulit, besok akan dilanjutkan pencarian," ujarnya. 

Editor: Kastolani Marzuki