Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, uji coba nasional mulai 1 November 2024 ini sebagai kelanjutan dan perluasan pelaksanaan uji coba yang sebelumnya telah dilaksanakan mulai 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh Polda dengan 105 Polres.

“Dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebelumnya dapat terlaksana dengan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan," ucap Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan, Minggu (3/11/2024).

Lantas, bagaimana jika iuran BPJS Kesehatan pemohon SIM nunggak?

Dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan dijelaskan, bagi pemohon dengan status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan, dapat melunasi tunggakan iurannya atau bisa memanfaatkan Program Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) untuk melunasi tunggakan melalui skema cicilan.

"Untuk mengetahui status kepesertaan JKN, pemohon SIM dapat melakukan pengecekan secara online melalui kanal yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, seperti PANDAWA, Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau dapat datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat," ucap David.

Sebagai informasi, iuran BPJS Kesehatan dapat dibayar melalui aplikasi Mobile JKN, anjungan tunai mandiri (ATM), dompet digital, e-commerce, minimarket, atau autodebet bank.

Selama uji coba implementasi secara nasional tersebut, BPJS Kesehatan juga akan melakukan pendampingan secara berkala di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024 melalui Duta BPJS Kesehatan, maupun layanan BPJS Keliling yang sudah dijadwalkan di masing-masing wilayah.

Kemudian, bagi pemohon yang ingin melakukan perpanjangan atau pembuatan SIM harus melampirkan sejumlah dokumen, seperti:

• Lampiran bukti kepesertaan JKN aktif
• Formulir pendaftaran SIM Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi/asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja asing).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai 1 November BPJS Jadi Syarat Bikin SIM, Bagaimana kalau Iuran Nunggak?", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/03/082100815/mulai-1-november-bpjs-jadi-syarat-bikin-sim-bagaimana-kalau-iuran-nunggak-.

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi biometrik diyakini dapat menekan kasus penyalahgunaan data pribadi. Sistem ini lebih ketat dibandingkan dengan mendaftar lewat SMS.

Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan implementasi biometrik sebagai metode pendaftaran akan membuat data pribadi masyarakat makin aman.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

“Itu pasti (memberantas). Sebab biometrik kan tujuannya memberantas perilaku penggunaan data pribadi palsu atau data pribadi milik orang lain,” kata Heru kepada Bisnis, (14/10/2024).

Heru menuturkan, penerapan biometrik ini bakal berpengaruh terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual kartu prabayar atau konter pulsa.

Namun, Heru mengatakan, tak semua UMKM penjual pulsa rumahan akan terdampak dalam kebijakan baru ini. Sebab, konter pulsa yang bakal gulung tikar adalah konter yang menyalahgunakan identitas pribadi.

“Kalau (konter pulsa) mati yang selama ini mereka memfasilitasi registrasi prabayar palsu. Kalau yang jujur-jujur saja sih tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan penerapan biometrik hanya dapat dilakukan oleh gerai resmi operator seluler. Penjual kartu SIM di kalangan UMKM kecil kemungkinan untuk mengakomodir sistem ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa penerapan biometrik ini bakal merubah tata niaga penjualan kartu sim.

Selama ini, mayoritas kartu SIM masih dipasarkan melalui konter pulsa baik dengan skala besar, menengah dan kecil. Penjualan kartu sim melalui kanal digital, dan gerai operator seluler belum terlalu signifikan.

Implementasi biometrik, menurut Wayan, bakal merombak tata niaga kartu sim di Tanah Air.

“Otomatis tidak bisa (konter gabisa registrasi kartu). Ini tata niaganya pasti berubah,“ kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto mengatakan aturan registrasi kartu subscriber identity module (SIM) menggunakan biometrik untuk mencegah penipuan.

Wayan mengatakan dengan aturan ini, proses registrasi kartu SIM tidak hanya menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (noKK), tapi juga pengenalan wajah (face recognition).

"Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan di dalam registrasi prabayar, sehingga nomor-nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, noKK dan face recognition mereka sendiri," ujar Wayan di Jakarta, Senin.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan aturan mengenai registrasi kartu SIM yang akan menggunakan teknologi biometrik.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah penipuan dan penyalahgunaan data yang kerap terjadi pada registrasi kartu prabayar di Indonesia.

Saat ini, beberapa operator seluler, seperti XL, Telkomsel, dan Indosat, telah melakukan uji coba sistem biometrik sebagai bagian dari penerapan aturan baru ini.

Wayan mengatakan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan keamanan identifikasi pengguna, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan nomor telepon untuk aktivitas ilegal.

Saat ini, kata dia, Kementerian Kominfo tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesiapan teknis dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Namun, Wayan mengatakan penerapan aturan ini masih membutuhkan waktu, terutama karena sejumlah tantangan teknis. Salah satunya adalah fakta bahwa tidak semua masyarakat memiliki ponsel pintar yang mendukung teknologi biometrik.

"Makanya kami koordinasi dengan masyarakat, kan kita pelan-pelan yang smartphone untuk beralih ke biometrik ini," kata dia.

Nantinya, aturan teknis terkait registrasi biometrik ini akan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Wayan memperkirakan aturan ini akan mulai diterapkan secara bertahap pada tahun depan.

Dia menyebut aturan ini kemungkinan tidak hanya untuk pengguna kartu SIM baru, tapi juga pengguna kartu SIM lama. Proses biometrik ini bisa dilakukan melalui gerai operator seluler dan sistem pada ponsel pintar.

"Ke gerai, ke outlet-outlet juga bisa. Nanti kan bisa di sistem seluler yang akan meregistrasi wajah mereka," kata Wayan.

Dengan aturan ini, nantinya penjual kartu SIM seperti konter pulsa tidak bisa lagi langsung mengaktifkan kartu. Pembeli harus melakukan registrasi biometrik baik melalui gerai maupun sistem pada ponsel pintar.

"(Aturan ini) enggak (menutup bisnis penjual kartu SIM). Justru kita malah menata mereka," ucap Wayan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan penerapan biometrik hanya dapat dilakukan oleh gerai resmi operator seluler. Penjual kartu SIM di kalangan UMKM kecil kemungkinan untuk mengakomodir sistem ini.

Adapun, Kemenkominfo sedang mengkaji penerapan biometrik untuk registrasi kartu prabayar guna mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat yang selama ini digunakan oknum untuk mengisi SIM kosong guna mengejar bonus.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa penerapan biometrik ini bakal merubah tata niaga penjualan kartu sim.

Selama ini, mayoritas kartu SIM masih dipasarkan melalui konter pulsa baik dengan skala besar, menengah dan kecil. Penjualan kartu sim melalui kanal digital, dan gerai operator seluler belum terlalu signifikan.

Implementasi biometrik, menurut Wayan, bakal merombak tata niaga kartu sim di Tanah Air.

“Otomatis tidak bisa (konter gabisa registrasi kartu). Ini tata niaganya pasti berubah,“ kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Meski tak bisa meregistrasi kartu secara ilegal, Wayan menuturkan bahwa konter masih bisa menjual kartu perdana.

Namun, untuk registrasi kartu tersebut pihak konter pulsa harus menggunakan wajah yang membeli kartu perdana untuk mengaktifisasi kartu tersebut.

“Boleh (menjual), tapi wajahnya kan orang yang harus datang kesana (konter),” ujarnya.

Lebih lanjut, Wayan memastikan bahwa adanya aturan ini tidak membuat konter pulsa akan gulung tikar. Sebab, aturan ini bakal membantu konter tersebut terbebas dari mafia kartu prabayar.

“Justru kita malah menata mereka, tata niaga yang selama ini dia menggunakan mesin bisa sejuta, registrasi, nipu, bisa dijual. Setelah ini kan ga bisa lagi, operator diselamatkan kalau digunakan orang yang tidak benar itu,” ucap Wayan.

Wacana biometrik sendiri merupakan wacana yang telah bergulir sejak lama dan terus disempurnakan.

Pada 2020, saat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) masih ada. Komisioner BRTI I Ketut Prihadi mengatakan bahwa verifikasi biometrik ini merupakan salah satu upaya penyempurnaan dari Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 12/2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Kemudian, pada pemberitaan Bisnis 9 September 2023, PPI Kemenkominfo juga sempat menggaungkan rencana Biometrik karena maraknya penipuan lewat OTT.

Bisnis.com, JAKARTA - Dua operator seluler besar di Tanah Air, Telkomsel dan XL Axiata, mulai menjajal penerapan biometrik pengenalan wajah untuk registrasi kartu prabayar guna mencegah praktik penipuan dan meningkatkan keamanan data.

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit mengatakan teknologi biometrik pengenalan wajah ini diharapkan dapat melengkapi metode validasi yang telah ada, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dinilai perlu memperbaiki tata kelola aktivasi kartu SIM prabayar guna mencegah praktik penyalahgunaan data masyarakat untuk mendongkrak jumlah pelanggan operator seluler.

Pengamat ekonomi digital sekaligus Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan pemerintah perlu menyempurnakan metode aktivasi kartu agar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga risiko penyalahgunaan data pribadi dapat dihindari.

Menurutnya, selama Kemenkominfo memperbolehkan dan belum menyempurnakan registrasi kartu melalui SMS 4444, pemanfaatan data pribadi masyarakat untuk registrasi kartu masih akan terjadi.

Dia juga berpendapat bahwa praktik pemanfaatan data masyarakat hal yang lumrah dan sudah terjadi sejak lama oleh oknum dalam rantai distribusi seperti yang terjadi di Bogor.

Praktik tersebut dilakukan karena adanya keinginan untuk mendapatkan bonus dengan mencapai target tertentu.

“Jadi yang harus menjadi perhatian bukanlah perihal kebocoran datanya, tetapi soal bagaimana caranya agar pendaftaran kartu prabayar benar-benar tervalidasi. Karena selama ini mungkin pelanggan di kartu prabayar bukanlah orang sesungguhnya,” kata Tesar kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Tesar menambahkan dalam menjalankan aksi tersebut, perusahaan dalam rantai pasok distributor memasukan data masyarakat ke kartu SIM, hingga mencapai jumlah tertentu.

Proses tersebut dapat terjadi karena aktivasi kartu dapat dilakukan mudah, kapanpun dan dimanapun.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kembali terulang, Tesar menyarankan agar proses registrasi dilakukan di gerai sehingga operator seluler dapat mengenal pelanggan mereka dengan lebih baik.

“Kembalikan terlebih dahulu pendaftaran dilakukan di gerai. Tidak usah ada 4444. Untuk membeli kartu harus dilakukan di gerai resmi. Boleh di warung-warung atau di pinggir jalan tetapi untuk aktivasi harus di gerai,” kata Tesar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai operator seluler perlu melakukan registrasi ulang untuk semua kartu prabayar agar didapat data yang lebih valid. Sebab, seharusnya ketika registrasi dilakukan, ada pengecekan kecocokan data, yang mana hal tersebut belum terlihat dalam praktiknya saat ini.

“Seperti metode perbankan saat ini, pakai online bisa dengan foto dan KTP. Cepat kalau AI dipastikan data KTP dan wajah sama atau berbeda dan fraud atau real,” kata Heru.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, pihaknya bakal meminta penjelasan pihak Indosat Ooredoo Hutchison terkait peristiwa kebocoran data pribadi berupa KTP milik masyarakat.

Selain Indosat, Menkominfo juga meminta kepada seluruh operator seluler untuk menjaga data konsumen dan mematuhi hukum berlaku.

Sebelumnya, Polisi menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan.

Pelaku memasukan data masyarakat ke kartu sim dengan menggunakan aplikasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Telkomsel memiliki program ramah lingkungan alias Environmental Social Governance (ESG) yang dijuluki sebagai "Jaga Bumi".

Sesuai namanya, program ini bertujuan untuk menjaga dan merawat bumi dari berbagai kegiatan dan aktivitas yang merusak lingkungan, salah satunya adalah dari limbah plastik yang berasal dari bekas cangkang kartu SIM.

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono mengatakan limbah plastik dari bekas cangkang kartu SIM ini bisa didaur ulang menjadi produk yang bisa dipakai kembali.

"Kami mendaur ulang bekas cangkang kartu SIM menjadi bata kotak untuk jalanan alias paving block hingga dudukan ponsel alias phone holder," ujar Saki dalam acara Telkomsel Media Gathering di Telkomsel Smart Office, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Saki melanjutkan, jumlah paving block yang telah diproduksi Telkomsel berkisar 75.000 buah, sedangkan jumlah phone holder yang diproduksi sudah mencapai sekitar 20.000 unit.

Kompas.com/BILL CLINTEN Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono dalam acara Telkomsel Media Gathering di Telkomsel Smart Office, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

"Untuk paving block ini nanti kami akan gunakan sebagai salah satu material pembangunan gedung baru di Telkomsel Smart Office. Kemudian untuk phone holder akan kami kembalikan ke outlet untuk berbagai kepentingan di sana," imbuh Saki.

Sebelum didaur ulang, Telkomsel akan mengumpulkan beragam bekas cangkang kartu SIM terlebih dahulu dari berbagai outlet mitra mereka di seluruh Indonesia. Saki menyebut pengumpulan ini juga berlaku bagi bekas cangkang kartu SIM dari operator lain yang ada di Tanah Air, tak hanya dari Telkomsel saja.

"Telkomsel juga membantu operator lain dalam mengolah limbah plastik ini. Karena pada akhirnya, limbah ini akan menjadi satu produk yang memiliki bentuk berbeda," klaim Saki.

Setelah dikumpulkan, mitra Telkomsel, yaitu perusahaan pengelolaan limbah plastik bernama PlusTik, akan mengolah sampah tersebut menjadi paving blocks dan phone holder, seperti apa yang sudah disebutkan di atas.

Nah, Saki menyebut program daur ulang ini dinilai penting untuk mendukung program Telkomsel Jaga Bumi. Sebab, limbah plastik macam bekas cangkang kartu SIM membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk terurai ke tanah.

"Hal ini menjadi alasan mengapa kami melakukan daur ulang bekas cangkang kartu SIM guna mengurangi limbah plastik yang berasal dari produk kami. Selain mendukung ESG, hasil daur ulang juga bisa dipakai untuk hal bermanfaat dan tidak menjadi sampah," pungkas Saki.