Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita dua aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor dengan total nilai Rp48,8 miliar.

"Pada minggu kedua Juli 2024, Satgas BLBI telah melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain dengan total estimasi nilai Rp48,8 miliar berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Penyitaan pertama yaitu atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 meter persegi (m2) dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Village, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dengan estimasi nilai sebesar Rp40 miliar.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan senilai Rp31,31 miliar, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen. Penyitaan dilakukan oleh Satgas BLBI dengan juru sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.

Baca juga: Tuntaskan Kasus BLBI, Pemerintah Didesak Terus Buru Para Obligor

Sita aset properti eks BPPN

Penyitaan berikutnya yaitu penguasaan fisik aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Aset itu berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp4,8 miliar.

Rionald memastikan Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur.

Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

"Terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," jelas Rionald.

(HUS)

Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita dua aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor dengan total nilai Rp48,8 miliar.

"Pada minggu kedua Juli 2024, Satgas BLBI telah melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain dengan total estimasi nilai Rp48,8 miliar berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Penyitaan pertama yaitu atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 meter persegi (m2) dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Village, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dengan estimasi nilai sebesar Rp40 miliar.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan senilai Rp31,31 miliar, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen. Penyitaan dilakukan oleh Satgas BLBI dengan juru sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.

Baca juga: Tuntaskan Kasus BLBI, Pemerintah Didesak Terus Buru Para Obligor

Sita aset properti eks BPPN

Penyitaan berikutnya yaitu penguasaan fisik aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Aset itu berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp4,8 miliar.

Rionald memastikan Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur.

Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

"Terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," jelas Rionald.

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan mengoptimalkan aset sitaan dari Tommy Soeharto yang tak kunjung laku atau terjual hingga saat ini.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban bakal menggunakan pasal pendayagunaan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022. Menurutnya, strategi akan dilakukan selagi menunggu hasil lelang aset milik Tommy yang telah disita tersebut.

“Akan kita gunakan pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak,” katanya usai konferensi pers Serah Terima Aset Properti Eks BLBI, Jumat (5/7/2024).

Untuk diketahui, pasal pendayagunaan PP No. No. 28/2022 yang dimaksudkan tersebut yaitu tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu Pasal 26 ayat 6.

Dalam beleid itu, disebutkan bahwa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah dilakukan penyitaan dapat dilakukan pendayagunaan oleh PUPN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Pada konferensi pers, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto juga meminta kepada Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022.

Dia menuturkan aturan tersebut perlu diimplementasikan dalam rangka memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

“Perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara,” jelasnya.

Daftar Aset milik Tommy Soeharto

Sebagai informasi, daftar aset milik Tommy Soeharto yang disita Satgas BLBI, yaitu, pertama, tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Kedua, tanah seluas 530.125,526 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Keempat, tanah seluas 98.896,700 meter persegi di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanjto memastikan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ) akan diperpanjang hingga 2025 mendatang.Hadi mengatakan hal itu dilakukan lantaran hingga saat ini Satgas BLBI belum mencapai target pengambilalihan aset senilai Rp110,45 triliun.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalah terhadap obligor maupun debiturnya," jelas Menko Hadi dalam konferensi pers Acara Serah Terima dan Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diungkapkan juga oleh Menko Hadi, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

"Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan perancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian Lembaga untuk menutaskan hak negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Hadi, dirinya juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi Ketentuan Pasal 26 Ayat 6 PP No 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomi.

"Pemikiran itu perlu disertai terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset situasi BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus senagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," pungkas Hadi.

IDXChannel - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengungkapkan aset eks BLBI sitaan dari Tommy Soeharto hingga saat ini belum juga laku dilelang.

Oleh karena itu, Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban mengatakan, akan menggunakan pasal pendayagunaan untuk aset tersebut.

"Kita akan pakai pasal pendayagunaan sambil menunggu lelangnya (aset itu) laku atau tidak," ujar Rionald usai konferensi pers Acara Serah Terima dan Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto sebelumnya telah meminta Satgas BLBI untuk melengkapi Ketentuan Pasal 26 Ayat 6 PP No 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomi.

"Pemikiran itu perlu disertai terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset situasi BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," ujar Hadi.

Oleh karena itu, Hadi memastikan, masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang hingga 2025.

Hadi mengatakan, hal itu dilakukan lantaran hingga saat ini Satgas BLBI belum mencapai target pengambilalihan aset senilai Rp110,45 triliun.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di kita lakukan ya terhadap obligor maupun debiturnya," ujar Hadi.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA – Masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan kembali diperpanjang pada tahun depan atau di tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa perpanjangan masa tugas diperlukan mengingat masih banyak aset eks BLBI yang perlu diselesaikan.

“Ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas BLBI untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Hadi menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (perpres) yang akan mengatur kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan.

Selain itu, Hadi juga meminta kepada Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

“Perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara,” jelasnya.

Hadi mengatakan perolehan Satgas hingga saat ini telah mencapai Rp38,2 triliun, dari target sebesar Rp100,45 triliun.Dari jumlah tersebut, perolehan Satgas BLBI dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp1,5 triliun.

Selain itu, perolehan aset dalam bentuk sita barang, jaminan, harta kekayaan lain, dan penyerahan jaminan aset, mencapai 19.366.503 meter persegi atau setara dengan Rp17,7 triliun.

Lebih lanjut, perolehan dalam bentuk penguasaan aset properti telah mencapai 20.857.892 meter persegi atau setara dengan Rp9,1 triliun.

Hadi menambahkan,aset dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah kepada kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 3.826.909 meter persegi atau setara dengan Rp5,9 triliun.

Perolehan aset Satgas dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non tunai juga mencapai 670.837 meter persegi atau setara dengan Rp3,7 triliun.

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ) mengungkapkan, aset eks BLBI sitaan dari Tommy Soeharto hingga saat ini tak kunjung laku. Oleh karena itu Ketua Satgas BLBI, Rional Silaban mengatakan, pihaknya akan menggunakan pasal pendayagunaan untuk aset tersebut.

"Kita akan pakai pasal pendayagunaan sambil menunggu lelangnya (aset itu) laku atau tidak," jelas Ketua Satgas BLBI, Rional Silaban usai konferensi pers Acara Serah Terima dan Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi Ketentuan Pasal 26 Ayat 6 PP No 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomi.

"Pemikiran itu perlu disertai terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset situasi BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," ujar Hadi.

Oleh karenanya, Hadi memastikan, masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang hingga 2025 mendatang. Hadi mengatakan, hal itu dilakukan lantaran hingga saat ini Satgas BLBI belum mencapai target pengambilalihan aset senilai Rp110,45 triliun.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalah yang di kita lakukan ya terhadap obligor maupun debiturnya," jelas Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyerahkan sejumlah aset hasil sitaan kepada 9 kementerian dan lembaga (K/L) dengan total nilai Rp2,77 triliun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses pengelolaan aset eks BLBI dapat dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) kepada K/L guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L tersebut.

“Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yg ditandatangani pada hari ini nilainya mencapai Rp2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi,” kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBIsekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Hadi menjelaskan sejumlah aset tersebut diserahkan diantaranya kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Ombudsman RI.

Lebih lanjut, lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

Aset-aset tersebut pun tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan lain sebagainya.

Hadi mengimbau kepada K/L untuk segera memanfaatkan aset tersebut, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut.

“Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 K/L, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal,” jelasnya.