Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya memberantas mafia tanah. Menurutnya sejumlah kasus berhasil diungkap selama 7-8 bulan dirinya menjabat Menteri ATR/BPN.

Secara keseluruhan ada 98 kasus mafia tanah yang masuk target operasi di tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 85 kasus sudah masuk tahap P19 dan P21 atau berkas perkara sudah lengkap setelah penyidikan tambahan.

"Secara keseluruhan terdapat 98 TO, Target Operasi, dan bertambah lagi 11 TO dari target sebelumnya, yaitu 87. Yang sudah masuk pada tahapan penetapan tersangka, P19 dan P21 sebanyak 85 TO. Jadi ini progres yang baik," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

AHY menambahkan,untuk kasus yang sudah masuk ke tahap P21 sudah mencapai 50 TO dengan jumlah tersangka 165 orang. Kasus itu mencakup 488 hektare tanah dengan potensi kerugian mencapai Rp 11,64 triliun.

"Dan khusus yang masuk pada tahap P21, berkas perkara sudah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang. Meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp 11.642.191.813.116. Ini juga sebuah progres yang sangat baik," bebernya.

Pada kesempatan itu ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberantas praktik mafia tanah. AHY juga meminta jajarannya agar melakukan jemput bola dan tidak hanya menunggu laporan masyarakat.

"Saya instruksikan kepada seluruh kepala kantor pertanahan, agar juga jemput bola. Jangan selalu menunggu, tetapi menjemput bila dan mengejar informasi. Jika memang ada keresahan masyarakat di suatu lokasi, daerah, datang. Dengarkan, catat, dan tindaklanjuti," tutupnya.

Simak Video: Menteri ATR/BPN AHY Nyatakan Siap Berantas Mafia Tanah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah saat ini terus memberantas mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui penyelesaian kasus ini cukup kompleks dan sudah terjadi selama puluhan tahun.

Selain itu komplotan mafia tanah juga memiliki jaringan yang luas serta dilindungi oknum yang punya pengaruh. Meski begitu, pihaknya yakin bisa memberantas mafia tanah asalkan kompak dan solid.

"Jaringan di mana-mana, resources luar biasa, ada aktor intelektual, backup kuat-kuat. Tapi kita yakin kalau kita solid dan kompak, dan hati kita bersih, niat kita baik, Insyaallah semua tantangan bisa kita hadapi dan kita bisa memberantas mafia tanah di Indonesia," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7/2024).

AHY menyebut aksi mafia tanah membuat rugi masyarakat, dunia usaha, hingga negara. Tahun 2024, Kementerian ATR/BPN menyasar 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 5 target operasi dari yang sebelumnya.

Untuk kasus yang masuk tahap P21, AHY menyebut ada 21 target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang dan luas tanah mencapai 198 hektare. Menurutnya total kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 5,16 triliun.

"Khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara sudah lengkap semua, ada 21 target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang. Sedangkan luas objek tanah mencakup 198 hektare, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 5,16 triliun," bebernya.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan ciri-ciri lahan yang menjadi incaran mafia tanah. Menurut AHY, mafia tanah cenderung mengincar lahan-lahan yang tampak ditelantarkan, sehingga meminta masyarakat merawat lahannya dengan baik.

"Jangan telantarkan tanah bapak ibu. Rawat dan garap, jangan sampai terlantarkan lalu dikuasai pihak lain. Jika memiliki kemampuan pasanglah patok-patok batas. Secara fisik paling tidak mencegah orang-orang yang kerjanya mengitari daerah-daerah, lokasi-lokasi yang tidak dihuni, seolah ditelantarkan. Kemudian itu rentan diserobot mafia tanah," jelas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Jawa Tengah yang menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Salah satu kasus bahkan menghambat rencana investasi dan pembangunan kawasan industri dengan total kerugian Rp 3,41 triliun.

Kasus tersebut dilakukan tersangka berinisial DB, 66 tahun, di Grobogan dengan modus pemalsuan akta autentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah sehingga mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah. Kasus yang dilakukan DB merupakan yang terbesar yang berhasil diungkap Kementerian ATR/BPN.

"Akibatnya lahan tersebut jadi objek sengketa. Padahal lahan tersebut seyogyanya akan dikembangkan menjadi kawasan industri. Baik utk pembangunan infra reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik. Dengan terungkapnya kasus ini maka kami selamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara kurang lebih Rp 3,41 triliun," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7/2024).

"Nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Jadi ini terbesar sampai dengan hari ini yang kami ungkap antara kasus-kasus yang lain," lanjutnya.

Adapun yang menjadi korban dalam kasus ini adalah PT ALIB, yang memenangkan lahan tersebut dari hasil lelang tahun 2004. Pemalsuan dokumen mulai dilakukan pada 2010 hingga 2011, yang mana hak tanah PT ALIB dialihkan ke tersangka.

Pada 2016, DB selaku dirut PT AAA menjual 10 hektare lahan dari total 82,6 hektare ke PT DK Utama Mandiri secara tidak sah. Tersangka mengeluarkan surat pelepasan tanah kepada Direktur PT DK Utama Mandiri pada 17 Desember 2017.

Lalu pada 2023, DB juga membangun kantor PT AAA tanpa izin dan memasangi pagar hingga papan nama. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan sengketa.

"Tahun 2023 tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan kontainer-kontainer dan memasang papan nama," imbuhnya.

Pada kesempatan itu AHY menjelaskan kasus mafia tanah kedua di Jawa Tengah yang terjadi di Kota Semarang. Tersangkanya adalah DBP berusia 34 tahun yang melakukan penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah kavling.

"Tersangka DBP ternyata residivis dengan pidana 2 tahun penjara dalam perkara kasus lainnya. Kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai Rp 1,8 miliar," tutur AHY.