Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance (ADMF) memberikan pandangannya terkait dengan keputusan Bank Indonesia (BI) dalam memperpanjang kebijakan intensif uang muka atau down payment(DP) 0% untuk kredit kendaraan hingga Desember 2025.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan untuk insentif DP 0% bukan hal baru di industri multifinance, di mana aturan 0% tersebut telah berjalan di multifinance sejak beberapa tahun lalu tergantung dari tingkat nonperforming loan (NPL) perusahaan pembiayaan.

“Insentif DP dari BI lebih diaplikasikan untuk industri perbankan. Saat ini Adira Finance juga telah menerapkan insentif DP 0% dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan profil nasabah,” kata Gani saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Selain menerapkan insentif DP 0%, Gani bilang, Adira Finance terus menerapkan berbagai inisiatif strategi untuk terus mendorong kinerja bisnis di tengah tantangan yang terjadi di industri otomotif serta makro ekonomi seperti dengan melakukan ekspansi bisnis secara selektif ke daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi.

Selain itu, perusahaan juga terus mengembangkan bisnis non-otomotif seperti produk multiguna dan memperkuat kolaborasi dengan grup untuk meningkatkan customer base.

“Serta terus meningkatkan customer retention melalui penawaran yang lebih baik serta perbaikan proses, seiring dengan inisiatif untuk memperbaiki struktur biaya agar lebih bersaing dengan melakukan proses digitalisasi,” kata Gani.

Hingga September 2024, penyaluran pembiayaan baru Adira Finance tercatat mencapai sebesar Rp27,8 triliun, di mana 76% merupakan pembiayaan otomotif dan sisanya dari pembiayaan nonotomotif.

Bisnis.com, JAKARTA — Bahana Sekuritas menuturkan bahwa pelemahan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan China yang terjadi secara bersamaan memerlukan respons kebijakan dari Bank Indonesia (BI).

Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menuturkan bahwa langkah tersebut diperlukan lantaran Indonesia tidak kebal terhadap dampak negatif dari perlambatan dua ekonomi terbesar di dunia tersebut.

"Indonesia tidak kebal terhadap dampak negatif, dengan PMI manufakturnya yang telah turun di bawah 50 selama dua bulan berturut-turut karena memburuknya permintaan eksternal," jelas Satria dalam pernyataan resminya, Senin (16/9/2024).

Adapun, Satria menuturkan bahwa reli terkini di pasar obligasi AS dan China adalah reaksi terhadap perlambatan global yang tengah berlangsung.

"Sejak pertemuan suku bunga BI bulan lalu, imbal hasil obligasi AS2y yang sensitif terhadap kebijakan telah turun dari 4,0% menjadi 3,5% sekarang, yang secara efektif setara dengan pelonggaran tambahan sebesar 50 bps dari AS," tuturnya.

Sebagai catatan, mengutipReuters,Institute for Supply Management (ISM) menuturkan bahwa PMI AS mengalami kenaikan pada Agustus 2024, menjadi 47,2 dari 46,8 pada Juli 2024, angka terendah sejak November 2023.

Adapun, angka PMI di bawah 50 mengindikasikan kontraksi di sektor manufaktur, yang menyumbang 10,3% dari perekonomian Negeri Paman Sam.

Untuk manufaktur China, Biro Statistik Nasional melaporkan penurunan menjadi 49,1 dari 49,4 pada Juli 2024. Angka ini merupakan penurunan keenam berturut-turut dan bulan keempat di bawah angka 50.

Dilaporkan bahwa setelah kuartal II/2024 yang 'suram', China semakin kehilangan momentumnya pada Juli 2024.Hal ini mendorong pembuat kebijakan untuk mengisyaratkan perubahan dari strategi 'tradisional' yang biasanya berfokus pada proyek infrastruktur, menuju stimulus baru yang ditargetkan pada rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan sembilan kementerian/lembaga (K/L) memperkuat komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal guna mendorong implementasi penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam transaksi bilateral yang menjadi salah satu program Pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah disepakati sebelumnya pada 5 September 2023.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk menjalankan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi implementasi LCT, serta menjadi panduan pelaksanaan kerja sama dan koordinasi Satgas Nasional LCT serta seluruh pihak dalam mendorong peningkatan realisasi LCT.

“Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyambut baik inisiatif implementasi LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara.

Hal ini, kata dia, telah menunjukkan hasil yang sangat positif, tecermin dari transaksi yang meningkat pesat baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

“Implementasi LCT dengan mitra strategis Indonesia yang semakin berkembang akan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional,” kata dia.

Adapun, 9 K/L yang melakukan PKS LCT, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, BI menggunakan sejumlah instrumen untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah. Adapun nilai tukar rupiah menguat 0,52% secara month to date per tanggal 26 Juli 2024 bila dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024.

Jika dibandingkan dengan periode akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48% secara year to date (ytd) sejalan dengan kondisi global, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara kawasan, seperti won Korea (6,93% ytd) dan yen Jepang (8,27% ytd).