Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut terdapat banyak kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Sehingga, banyak melukai siswa hingga orang tua.

"Sistem PPDB yang belum berkeadilan bagi semua dan juga proses yang diwarnai dengan banyak kecurangan membuahkan kekecewaaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Ubaid menuturkan akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadi rebutan bangku sekolah yang tidak adil. Sehingga, hal itu memicu kecurangan merata di semua daerah.
Berdasarkan pemantauan JPPI, modus-modus kecurangan saat PPDB sangat banyak ragamnya. Apabila disederhanakan, ada 10 jenis kecurangan terbanyak di PPDB 2024.

10 jenis kecurangan terbanyak di PPDB 2024

1. Cuci Rapor
2. Sertifikat Palsu
3. Jual Beli Kursi dan Suap
4. Permainan Kuota Bangku
5. Manipulasi Kartu Keluarga (KK)
6. Siswa Titipan
7. Pungutan Liar di PPDB
8. Penerima KIP-K Tidak Lulus
9. Sistem Online tapi Tertutup
10. Otak-atik Titik Zonasi

Ubaid menuturkan dri data di atas, lima kecurangan terbesar yang terjadi di tahun ini adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi KK (10 persen). Ubaid menyebut cuci rapor dan pemalsusan sertifikat merupakan modus lama yang semakin marak tahun ini.

Kasus cuci rapor khusus terjadi di jalur prestasi. Sedangkan, Manipulasi KK, hanya terjadi di jalur zonasi. Sementara itu, kasus jual beli kursi yang diwarnai dengan suap dan permainan kuota bangku terjadi di semua jalur, seperti prestasi, zonasi, dan afirmasi.

“Memang, sebagian anak-anak yang tidak lulus PPDB ini, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas. Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah,” ujar Ubaid.

Baca juga: 51 Siswanya Mark Up Nilai Demi Masuk SMA Negeri, Ini Penjelasan Kepsek SMPN 19 Depok

(REN)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Sebab, semua persoalan terus berulang setiap tahun.

"Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah," kata Fikri dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menyoroti persoalan PPDB pada jalur zonasi. Karut marut di jalur zonasi semakin diperparah dengan label sekolah favorit, kualitas guru yang tidak merata, dan perbedaan fasilitas serta sarana prasarana sekolah.
"Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah," kata dia.

Menurut dia, mesti ada evaluasi serius terhadap sistem PPDB. Termasuk, dalam menghadirkan akses yang lebih banyak.

"Daya tampung murid sekarang sedikit, program unit sekolah baru dulu sempat ada di 2016 sekarang tidak ada lagi. Kapan ini bisa terkejar kuota daya tampung murid barunya?" tanya Fikri.

Ia menyatakan sejak tujuh tahun terakhir pelaksanaan PPDB jalur zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah. Fikri berharap ke depan jalur zonasi bisa memberikan pemerataan akses, sehingga tak ada lagi label sekolah favorit.

"Jangan lagi ada kasta dalam sistem pendidikan. Bahwa tidak ada sekolah favorit-favorit itu, Kemendikbudristek harus bisa menjelaskan itu. Jangan-jangan malah Kemendikbudristek itu sendiri ada SMK Pusat Keunggulan adalah sekolah favorit," ujar dia.

Baca juga: Legislator Nilai Kemendikbudristek Absen Tangani Masalah PPDB 2024

(REN)

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 menyisakan banyak persoalan. Mirisnya, persoalan ini terjadi bertahun-tahun, mulai dari permasalahan jalur zonasi hingga prestasi.

Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, mengungkapkan terdapat pemalsuan Kartu Keluarga agar siswa dapat diterima di sekolah tertentu pada jalur zonasi. Bahkan, ada pula pemalsuan rapor agar siswa bisa masuk sekolah tertentu di jalur prestasi.

Ia mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang absen dalam persoalan PPDB.
"Saya merasa ada absen dari Kemendikbudristek dalam komunikasi dengan warga negara Indonesia untuk khususnya orang tua dalam membuat suasana tenang," ujar Putra dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Ia meminta Kemendikbudristek bersuara mengatasi permasalahan ini. Kemendikbudristek tidak bisa membiarkan daerah berbuat di luar peraturan yang sudah ada.

"PPDB sumbernya kementerian kan, Peraturan Menteri, yang sekarang diterjemahkan bebas oleh mereka. Jangan Kementerian tidak bersuara. Karena sumber dari ini semua adalah Kementerian," tegas dia.

Padahal kata dia, media terus menyorot masalah ini. Persoalan PPDB telah menjadi headline, bahkan terus diberikan media berhari-hari.

"Ini membawa kebingungan kepada kita," ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyebut persoalan PPDB muncul akibat panitia di daerah tak mengikuti panduan dari Kemendikbudristek.

"Bahwa implementasi di lapangan ternyata masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan panduan dari Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Sehingga itu lah yang terjadi permasalahan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia mengungkap temuan masalah dalam PPDB 2024. Indraza menyebut setidaknya persoalan PPDB 2024 ditemui di 10 provinsi.

"Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara," beber Indraza.

Dia membeberkan sejumlah persoalan yang muncul. Antara lain jalur zonasi yang implementasinya masih keliru dan tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.

"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," beber dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. "Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," ungkap Indraza.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi PR.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ujar dia.

Baca juga: 221.334 CPDB Diterima pada PPDB DKI Jakarta 2024

(REN)

Jakarta: Ombudsman RI melakukan pemantauan langsung terhadap jalannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Lembaga menemukan banyak persoalan dalam sejumlah jalur seleksi.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengungkapkan pihaknya menemukan PPDB 2024 di 10 provinsi bermasalah. Berikut provinsi-provinsi tersebut:

"Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara," beber Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
Ia membeberkan sejumlah persoalan yang muncul. Pada jalur zonasi terdapat kekeliruan dalam implementasinya yang tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.

"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," ujar dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. Pihaknya menemukan banyak sekolah melakukan 'cuci rapor' atau mengganti nilai rapor.

"Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," beber dia.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

Indraza menyebut PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi pekerjaan rumah.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Panitia hingga Pejabat Terlibat Kecurangan PPDB 2024

(REN)

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 masih diwarnai banyak persoalan. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyatakan ragam persoalan itu muncul akibat panitia PPDB di daerah tak mengikuti panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Bahwa implementasi di lapangan ternyata masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan panduan dari Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sesjen Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Sehingga itu lah yang terjadi permasalahan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia membeberkan sejumlah kasus yang muncul dalam PPDB 2024. Seleksi jalur zonasi misalnya, implementasinya masih keliru dan tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.
"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," papar dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Pihaknya menemukan banyak sekolah melakukan 'cuci rapor' atau mengganti nilai rapor.

"Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," beber dia.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

Indraza menyebut PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi pekerjaan rumah.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Curangi PPDB, Anak Direktur di Yogyakarta Diduga Pindah KK Demi Masuk SMA Favorit

(REN)