Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara.

Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Kabulkan PK Mardani Maming, Hukuman Dikurangi Jadi 10 Tahun Penjara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14330921/ma-kabulkan-pk-mardani-maming-hukuman-dikurangi-jadi-10-tahun-penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak Mahmakah Agung (MA).

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari ]emohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, drnda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara.

Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024 lalu.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Astra Agro Lestari Tbk.(AALI) mampu mencatatkan profitabilitas yang stabil hingga kuartal III/2024 di tengah berlanjutnya penurunan produksi minyak sawit .

Lantas, bagaimana prospek kinerja keuangan dan pergerakan saham dariemiten perkebunan sawitGrup Astraini?

Jakarta: Upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Mardani Maming, diyakini tak mulus. Mahkamah Agung (MA) berpotensi menolak PK mantan Bupati Tanah Bumbu itu, karena beberapa hal.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi membeberkan soal 'batu sandungan' PK Mardani. Pertama, amicus curiae atau status sahabat peradilan, yang kurang kuat.

“Setahu saya sampai sejauh ini, jarang amicus curiae itu diterima oleh pengadilan sebagai suatu pandangan,” kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Oktober 2024.
Hendardi menjelaskan amicus curiae bukan cuma ada dalam perkara Mardani. Dalam persidangan lain, amicus curiae bahkan kerap diabaikan oleh majelis hakim.

“Seringkali tidak dimasukkan sebagai semacam pandangan hakim kemudian. Jadi saya kira tetap adalah pengadilan yang akan menentukan semua ini,” ucap Hendardi.

Hendardi juga meyakini PK tidak akan membebaskan Mardani dari perkaranya. Sebab, kasus suap yang menjerat eks Bupati Tanah Bumbu itu sudah diuji dalam tiga tahapan persidangan sampai dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

“Perkara ini sudah di MA, sudah putus kasasinya ya terus kemudian ada pengajuan PK,” tegas Hendardi.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) kembali lolos dari pailit setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan PKPU yang diajukan oleh Greylag 1446.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio menyampaikan perkembangan terbaru yang diperoleh perseroan terkait dengan putusan Mahkamah Agung No.22/PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Putusan itu terkait dengan permohonan peninjauan kembali atas putusan permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company.

Dalam keterbukaan informasi, Selasa (29/10/2024), manajemen GIAA melaporkan perseroan melalui kuasa hukum telah menerima putusan MA tersebut pada 24 Oktober 2024.

“Pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan putusan menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company tersebut,” tulisnya.

MA juga menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10 juta.

Lebih lanjut, manajemen GIAA menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam suatu perkara. Dengan demikian, tidak terdapat upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan atas Putusan Permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company.

“Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.”

Sebelumnya, pada 26 Agustus 2024, GIAA melalui kuasa hukumnya telah menerima putusan penunjauan kembali atas putusan permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1410 Designated Activity Company.

Dalam putusan atas gugatan dengan nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 tertanggal 25 Juli 2024 itu, MA pada intinya menolak permohonan yang diajukan oleh Greylag 1410 sehingga Garuda dimenangkan pada perkara ini.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seorang pemilik wallet Bitcoin anonim akhirnya mendapatkan akses kembali ke asetnya senilai US$3 juta setelah terjebak tanpa kata sandi selama 11 tahun.

Mengutip unilad.com, wallet tersebut menyimpan 43,6 BTC, yang pada saat pemiliknya kehilangan akses hanya bernilai sekitar US$3,000 hingga US$4,000.

Namun, dengan kenaikan harga Bitcoin lebih dari 20,000 persen selama dekade terakhir, nilai tersebut kini mencapai jutaan dolar, mendorong pemiliknya untuk mencari bantuan seorang pakar keamanan.

Joe Grand, Hacker Profesional, Menemukan Solusi

Sang pemilik wallet menghubungi Joe Grand, seorang insinyur listrik yang dikenal sebagai 'Kingpin' di dunia online, untuk membantunya mengakses wallet yang terkunci.

Grand, yang sebelumnya berhasil membantu pemilik lainnya memulihkan akses ke cryptocurrency senilai lebih dari US$2 juta pada tahun 2022, memutuskan untuk membantu kasus ini.

Menurut Grand, banyak orang yang menghubunginya untuk meminta bantuan membuka akses ke wallet cryptocurrency yang terlupa, namun ia memilih untuk hanya menangani kasus-kasus tertentu dengan berbagai pertimbangan.

Untuk kasus ini, Grand menggunakan keterampilan khusus dalam menganalisis sistem keamanan dan membongkar kode perangkat lunak pembuat kata sandi yang digunakan oleh pemilik wallet.

Metode Grand: Membongkar Kode Generator Kata Sandi

Sebelumnya, pemilik wallet menggunakan generator kata sandi acak bernama RoboForm untuk menciptakan kata sandi yang rumit demi keamanan maksimal. Ironisnya, tingkat perlindungan yang tinggi tersebut membuat pemilik akhirnya lupa kata sandi dan kehilangan akses ke wallet miliknya.

Grand berhasil menemukan bahwa versi lama dari RoboForm tidak sepenuhnya menghasilkan kata sandi secara acak.

Berdasarkan temuannya, kata sandi yang dihasilkan perangkat lunak tersebut sebenarnya dapat diulangi jika waktu pembuatan dikendalikan.

Grand menggunakan alat dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) untuk mengurai kode RoboForm dan memanipulasi pengaturan waktu kembali ke tahun 2013, saat kata sandi wallet pertama kali dihasilkan.

Proses Pencarian Kata Sandi

Grand dan rekannya, Bruno, kemudian menciptakan jutaan kemungkinan kata sandi berdasarkan parameter waktu yang telah ditentukan.

Setelah beberapa percobaan, mereka akhirnya menemukan kata sandi yang sesuai, memungkinkan pemilik wallet untuk mengakses kembali asetnya.

Dalam sebuah wawancara, Grand mengungkapkan bahwa keberhasilan mereka sebagian besar disebabkan oleh faktor keberuntungan.

Jika waktu atau parameter yang mereka tentukan tidak tepat, proses pemulihan mungkin akan membutuhkan lebih banyak percobaan yang berisiko gagal.

Menurut Grand, “Kami beruntung bahwa parameter waktu yang kami gunakan tepat. Jika ada yang salah, kami hanya akan terus menebak tanpa kepastian.”

Jakarta: Persidangan peninjauan kembali (PK) dalam kasus suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming disorot. Sebab, terpidana itu dinilai tidak melanggar Pasal 94 dalam Undang-Undang Minerba.

“Menurut eksaminasi kami, Mardani H Maming tidak melanggar Pasal 93 UU Minerba, karena norma pasal tersebut berlaku untuk pemegang IUP (izin usaha pertambangan), bukan bupati yang mengeluarkan SK (surat keputusan),” kata Akademisi Hukum Pidana dari Fakultas Hukum UII Mahfud Ali melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Mahkamah Agung (MA) diminta bijak menimbang fakta hukum dalam PK Mardani Maming. Majelis juga disarankan meninjau eksaminasi yang dibuat oleh akademisi terkait perkara itu.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni UII Rohidin menyebut penimbangan eksaminasi akademisi penting dalam putusan perkara. Sebab, kata dia, majelis harus melihat semua materi yang ada sebelum memutuskan nasib seseorang.

“Putusan itu juga harus berdasarkan pertimbangan kualitatif, bukan kuantitatif serta kemanusiaan dan kemaslahatan. Itu semua untuk kepentingan bersama atau semua pihak,” ujar Rohidin.

Baca juga: PK Mardani Maming Disorot, Pengadil Harus Jadi Benteng Melawan Mafia Hukum

Kebijakan hakim melihat semua fakta yang ada dinilai penting dalam memutus perkara. Hal senada juga dicetuskan oleh Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII Ridwan.

Menurut Ridwan, majelis PK harus memahami makna Pasal 93 Undang-Undang Minerba dalam kasus Mardani. Beleid itu diketahui mengatur soal keabsahan perizinan dan pihak-pihak terkait.

“Jawaban atas kedua isu hukum ini berkaitan dengan pemahaman yang utuh tentang keabsahan perizinan, Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, pengalihan IUP-OP, dan syarat pengalihan IUP OP,” terang Ridwan.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Berbagai harapan dialamatkan untuk Sunarto, salah satunya terkait penanganan perkara yang menjerat mantan kepala daerah.

Pakar hukum Universitas Lampung Hieronymus Soejatisnanta menyoroti penanganan perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Menurut dia, MA mesti melihat betul bukti baru terkait peninjauan kembali (PK) perkara itu.

“Saya yakin dengan kapasitas beliau (Ketua Mahkamah Agung Sunarto) dalam memeriksa perkara hukum dan keadilan adalah pegangannya. peninjauan kembali membutuhkan novum (bukti baru) yang terkait dengan judex iuris, proses PK bukan hal yang sederhana, bila novum tidak kuat maka putusan akan ditolak,” tegas Hieronymus saat dikonfirmasi, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut dia, Sunarto mumpuni menilai pengajuan PK itu, mengingat integritasnya dalam memutus perkara tak diragukan. Ia pun berharap, Sunarto dapat terus menegakkan nilai keagungan yang sesuai dengan blue print reformasi birokrasi MA usai dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029.
Ia mengingatkan, pentingnya Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029 Sunarto untuk menjaga semangat anti korupsi dengan menolak peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Harapan terbesar adalah komitmen nya untuk menegakkan nilai keagungan dari mahkamah agung sebagaimana tertuang dalam blue print reformasi birokrasi MA. Oleh karena itu, semangat anti korupsi tidak dapat dipisahkan dengan upaya menegakkan hukum dan keadilan,” pungkas dia.

Diketahui, Hakim Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ia membacakan sumpah jabatan di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Selaras penetapan Hakim Agung Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA), masyarakat tengah dihebohkan dengan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. Terpidana korupsi Mardani H Maming sendiri telah kalah 3 kali berturut-turut baik di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

Pengadilan tingkat pertama sedianya telah memvonis Mardani H Maming bersalah dan harus menjalani kehidupan di bui selama 10 tahun, serta denda Rp500 juta.

Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024. Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

Dalam perjalananya, Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori dan Hakim Agung Sunarto diduga ikut terpengaruh untuk mengurangi masa hukuman melalui proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

KOMPAS.com - Stasiun Pondok Rajeg di Depok, Jawa Barat, kembali beroperasi melayani penumpang mulai Sabtu (19/10/2024). Stasiun yang non-aktif setelah 18 tahun ini diresmikan beroperasi kembali oleh Kementerian Perhubungan.

"Pengaktifan ditandai dengan diresmikannya layanan perjalanan Commuter Line oleh Menteri Perhubungan RI (Republik Indonesia) Budi Karya Sumadi," kata Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero), Anne Purba dalam siaran resmi, Minggu (20/10/2024).

Setelah selesai direaktivasi dan penambahan berbagai fasilitas layanan, kata Anne, saat ini masyarakat sekitar daerah Pondok Rajeg dan Cibinong bisa kembali naik dan turun Commuter Line di Stasiun Pondok Rajeg.

Pengoperasian kembali Stasiun Pondok Rajeg, lanjutnya, merupakan wujud peningkatan pelayanan kepada pelanggan Commuter Line.

Sebagai informasi, Stasiun Pondok Rajeg berada di ketinggian sekitar 121 meter. Lokasinya di Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Stasiun yang berada di lintas antara Stasiun Cibinong-Stasiun Citayam ini sempat berhenti beroperasi sejak tahun 2006 silam.

"Dengan adanya penambahan Stasiun Pondok Rajeg, jumlah stasiun yang melayani perjalanan Commuter Line menjadi 83 stasiun," terang Anne.

Stasiun Pondok Rajeg melayani 24 perjalanan Commuter Line relasi Nambo dan tujuan Jakarta Kota setiap hari. Waktu operasionalnya dimulai pukul 05.10 WIB hingga pukul 22.05 WIB.

• Foresthub Jatibening, Ruang Terbuka Hijau Nempel Stasiun LRT
• Penumpang Kereta di 8 Stasiun Besar Bisa Nikmati Fasilitas Luxury Lounge

Adapun fasilitas layanan yang ada di stasiun meliputi area tunggu, loket, ruang laktasi, mushala, toilet untuk penyandang disabilitas, dan lima unit gate elektronik untuk melayani tap in-tap out pelaku perjalanan.

Saat ini, kata Anne, tercatat volume rata-rata pengguna yang naik setiap hari di stasiun sekitar Pondok Rajeg yaitu 30.961 orang di Stasiun Citayam, sebanyak 3.797 orang di Stasiun Cibinong, dan 1.357 orang di Stasiun Nambo.

"Untuk Stasiun Depok, rata-rata volume penumpang yang naik dari stasiun tersebut sebanyak 21.430 orang," ucap dia.

Sementara itu, rata-rata volume pengguna Commuter Line yang menuju stasiun lintas Nambo yaitu Stasiun Citayam sebanyak 27.967 orang, Stasiun Cibinong sebanyak 3.400 orang, dan Stasiun Nambo 1.402 orang.

Kata Anne, dengan dioperasikannya kembali Stasiun Pondok Rajeg, diharapkan dapat membagi kepadatan pengguna di Stasiun Citayam.

“Diprediksi volume pengguna yang akan beralih dari Stasiun Citayam sebanyak 10 persen dan 10 persen pengguna dari Stasiun Cibinong, atau diprediksi volume pengguna di Stasiun Pondok Rajeg sebanyak 3.000 sampai 4.000 orang tiap hari kerjanya,” jelas dia.

Ia menambahkan, KAI Commuter juga menugaskan staf stasiun dan petugas loket masing-masing sebanyak empat orang dan petugas pengamanan setiap harinya.

• 5 Tempat Wisata Dekat Stasiun Gambir, Bisa Jalan Kaki
• Sedang di Stasiun Gambir, Ada Fasilitas untuk Mandi dan Titip Barang

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Mahkamah Agung (MA) akan menolak peninjauan kembali (PK) mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Sebab, dia sudah dinyatakan bersalah menerima suap oleh tiga komponen majelis hakim dalam tahapan peradilan berbeda.

“KPK tetap meyakini kerja kedeputian penindakan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan hal tersebut tercermin pada keyakinan hakim dalam putusannya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Tessa mengamini banyak pihak mengomentari persidangan Mardani saat ini. Bahkan sejumlah akademisi kerap menggelar diskusi membahas anotasi perkara tersebut.
Namun, komentar itu diyakini tidak akan memengaruhi persidangan. KPK juga enggan menyampuri pendapat pihak lain terkait perkara tersebut.

Baca juga: PK Mardani Maming Disorot, Pengadil Harus Jadi Benteng Melawan Mafia Hukum

“KPK tidak mengomentari kajian yang dibuat oleh para akademisi tersebut,” ujar Tessa.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet katalis mengiringi emiten sektor komoditas PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) di tengah prospek harga saham yang cenderung konservatif.

Tingkat profitabilitas yang tetap terjaga dan undang-undang hijau dariUni Eropabertajuk Antideforestasi yang kemungkinan besar ditunda ke tahun depan menjadi sentimen positif bagi emiten perkebunan sawitGrup Astra ini.

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) tengah menggelar sidang peninjauan kembali (PK) kasus suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Kemerdekaan hakim dalam memutus perkara itu diminta tidak diusik.

“Sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” kata Akademisi Bidang Hukum dari Universitas Esa Unggul, Indri Rahmat Isnaini, melalui keterangan tertulis, Selasa, 15 Oktober 2024.

Andri menjelaskan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara merupakan harga mati berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pengambilan keputusan harus berdasarkan bukti dalam persidangan.
“Kebebasan hakim ini harus berlandaskan obyektifitas dari perkara itu sendiri,” ucap Andri.

Baca juga: Tak Ada Alasan Mengubah Putusan, Hakim Sunarto Harus Tolak PK Mardani Maming

MA juga didesak memastikan persidangan PK Mardani berjalan dengan semestinya. Para hakim didorong menjaga muruah pemberantasan korupsi dalam putusannya.

“Seberapa dekat hakim tersebut mengadili perkara tersebut berdasarkan asas-asas hukum yang baik dan benar dan berdasarkan KUHAP dan UU terkait secara komprehensif,” ujar Andri.

Praktisi Hukum sekaligus mantan Hakim Irwan Yunus juga meminta kemerdekaan hakim tetap dijaga dalam memutus PK Mardani. Eksaminasi terkait perkara itu yang sebelumnya muncul diharap diabaikan para majelis.

“Jadi pandangan saya hakim PK tentunya atau tidak akan terpengaruh dengan buku atau tulisan (eksaminasi) tersebut. Karena itu bentuk pembelaan dalam bentuk lain( pendapat ahli),” ucap Irwan.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)