Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten. Pembangunan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aguan mengatakan anggaran pembangunan 250 unit itu sebesar Rp60 miliar yang diambil dari dana kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

"Semua dananya sekitar Rp60 miliar, memang perusahaan kita tiap tahun ada siapkan dari CSR. Perusahaannya dari PIK 2," katanya saat groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Aguan menargetkan 250 unit rumah tersebut rampung terbangun Oktober 2025. Rumah yang dibangun tipe 36 di lahan 2,5 hektare milik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar mengatakan target penerima rumah gratis itu adalah TNI dan ASN berpenghasilan rendah, kemudian juga masyarakat umum terutama milenial.

Namun, ia belum bisa memastikan bagaimana mekanisme agar masyarakat bisa mendapatkan rumah tersebut. Soal penerima ini akan dibahas seiring dengan pembangunan rumah.

"Sambil jalan kita persiapkan dengan baik. Kalau kita nunggu dulu kriteria, data penerima, waduh habis berapa bulan. Terus terang kami belum punya kriteria dan aturan (penerima) yang pasti," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu menambahkan penerima rumah gratis akan mendapatkan sertifikat. Namun ia masih akan menyusun aturan pasti soal status kepemilikan rumah. Ara pun mengingatkan agar penerima tidak menjual rumah yang diterima.

"Misalnya berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kan kalau itu dipikirkan baru jalan, mau jalannya kapan. " katanya.

"Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual. Gratis dan harus dikasih ke yang tepat," imbuhnya.

Adapun berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada denah rumah, hunian yang akan dibangun adalah rumah tapak atau landed house. Fasilitas di dalamnya yakni dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur, dan parkir mobil.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan nama-nama yang akan memimpin Kementerian Perumahan.

Hashim mengatakan, yang akan menduduki posisi sebagai Menteri Perumahan Ialah politikus Partai Gerindra Maruar Sirait.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," kata Hashim, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Sedangkan yang akan menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Perumahan ialah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Baik Maruar maupu Fahri telah dipanggil ke kediaman Prabowo pada Selasa (15/10/2024) lalu.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah telah dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan. Maruarar, yang biasa disapa Ara, dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober.

Usai bertemu Prabowo, Maruarar pun menyampaikan pesan Prabowo kepadanya.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali, ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Ara di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sementara Fahri Hamzah dipanggil Prabowo sehari kemudian, Selasa (15/10/2024).

"Ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Simak: Video Para Calon Menteri Berkemeja Putih Saat Pembekalan di Hambalang

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) semakin menyeruak. Padahal selama ini kinerja Kementerian yang digawangi Basuki Hadimuljono itu sudah berjalan baik. Rencana pemisahan ini dinilai tidak efektif.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, selama ini Kementerian PUPR sudah berjalan baik terbukti dari target-target yang mampu dicapai oleh Basuki. Menurut dia, pemisahan ini lebih condong pada kepentingan politik

“Nggak efektif, pemisahan itu lebih cenderung ke bagi-bagi kue,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Trubus menyatakan bahwa Kementerian PUPR ini merupakan kementerian yang basah alias banyak menggarap proyek-proyek dengan anggaran besar. Sehingga, banyak yang menginginkan untuk menduduki kementerian tersebut.

“Kalau PU ini termasuk kementerian basah makanya diperebutkan, kementerian yang banyak proyeknya,” kata Trubus.

Trubus menuturkan, pada zaman orde baru kementerian ini sudah sempat dipisah dan hasilnya tidak memuaskan. Dia mencontohkan, dahulu ada kementerian perumahan rakyat, namun banyak pembangunan yang mangkrak dan menghilangkan tanah subur.

“Begitu banyak tanah subur, tanah pertanian yang dijadikan perumahan, makanya dulu Perumahan Rakyat ini kementeriannya dihapus,” tuturnya.

Di sisi lain, Trubus mengungkapkan, kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum nantinya bakal memfokuskan proyek sesuai dengan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto di kepemimpinannya.

Di antaranya membangun 2.300 kilometer (Km) jalan tol, lalu melanjutkan proyek bendungan yang belum rampung, membangun jembatan, akses jalan desa hingga pelabuhan.

“Persoalannya sangat tergantung pada anggaran, anggarannya kan kalau kemarin bisa ngebut karena utang, kalau sekarang mau ngebut tergantung APBN, kecuali nanti Pak Prabowo bisa mendatangkan tuan dari negara lain (investor),” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pemisahan ini untuk mengembalikan kiprah pekerjaan umum kepada inti fungsinya, yakni berfokus pada pembina jasa konstruksi seperti Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA).

"Enggak apa-apa, kan memang PU sebagai pembina jasa konstruksi, jadi semua aturan konstruksi itu ada di PUPR, secara undang-undang, yang lainnya mengikuti, yang lainnya enggak masalah," jelasnya beberapa waktu lalu.