Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan mengejar penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ini sebagai komitmen meneruskan kerja pendahulunya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Kelanjutan pembangunan IKN tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia mengatakan kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Prabowo Pilih Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Masih soal IKN, Basuki Hadimuljono dipastikan bakal lanjut menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah kemarin.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga enggan menjawab ketika ditanya soal siapa sosok yang akan menemani Basuki sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara pada 20 Oktober kemarin. Padahal IKN adalah megaproyek warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser.

Merespons hal ini, Hashim Djojohadikusumo memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru. Adik Presiden Prabowo ini menyebut kepastian ini ditandai dengan pengangkatan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so, lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So, dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota. Sebab hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional," tegasnya.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

Simak: 4 Mega Proyek Hashim Djojohadikusumo di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal rencananya usai tak lagi menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut pengakuan Basuki, ia diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun jabatannya sebagai Plt OIKN telah selesai. Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai alokasi anggaran besar pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tercatat, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, belanja infrastruktur mencapai Rp 1.300 triliun.

"Dalam 10 tahun ini Kementerian PUPR diamanahi anggaran oleh pemerintah hampir Rp 1.300 triliun dalam 10 tahun," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/10).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan kepada menteri pekerjaan umum selanjutnya mempunyai pakem sidlacom dalam setiap pekerjaannya. Yakni survei, investigation, design, land acquisition, operation and maintanance. Hal itu agar pekerjaan dapat selesai dengan baik.

"Saya yakin bapak menteri pekerjaan umum sudah familiar dengan sidlacom. Backgroundnya beliau adalah pekerja lapangan," kata Basuki.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Adapun, Diana menjadi salah satu pihak yang dipanggil Prabowo Subianto ke Kertanegara beberapa hari lalu.

"IKN jelas lanjut, yang lainnya kayak (infrastruktur) air dan sebagainya lanjut juga, (infrastruktur) rumah lanjut juga," ujar Diana.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran infrastruktur terbilang besar selama 10 tahun. Dari sisi lapangan kerja tahun 2014 jumlah pekerja informal mencapai 56%, dan tahun 2024 pekerja informal mencapai 59%.

"Itu menunjukkan infrastruktur yang dibangun belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor formal," ujar Bhima.

Kedua, Bhima menilai pembangunan infrastruktur belum mampu mendorong daya saing industri. Karena yang terjadi infrastruktur yang dibangun ini konten impor mesinnya cukup tinggi, bahkan bahan baku sebagian besi baja diperoleh dari impor.

"Sehingga ada disconnecting antara infrastruktur yang cukup besar biayanya, tapi di satu sisi terjadi deindustrialisasi prematur, terjadi penurunan porsi industri manufaktur terhadap PDB. Itu juga jadi salah satu bukti belum bisa memacu industrialisasi," jelas Bhima.

Selain itu juga infrastruktur yang dibangun ternyata menjadi tekanan utang atau tekanan likuiditas bagi BUMN. Karena di luar dari Rp 1.300 triliun, ada BUMN yang harus menanggung hutang dalam bentuk penugasan.

Bhima menyebut, di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi banyak BUMN yang keuangan tertekan, bahkan ada yang masuk PKPU. Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur yang tidak berkelanjutan juga.

Faktor lainnya, lanjut Bhima, infrastruktur juga banyak memicu terjadinya konflik agraria dan juga alih fungsi lahan pertanian. Sebab itu, jumlah luasan lahan panen padi terus mengalami penurunan.

Salah satunya karena sebagian digunakan untuk jalan tol, infrastruktur yang mengambil pertanian.

"Infrastrukturnya belum bisa memicu penyerapan lapangan kerja yang ada di sektor-sektor produktif," pungkas Bhima.

Seperti diketahui, dalam 10 tahun terakhir, di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

Kementerian PUPR juga membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Direktorat Jenderal Bina Marga PUPR juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Selanjutnya, di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan sejumlah pesan untuk Menteri Pekerjaan Umum (PU) selanjutnya. Adapun masa jabatan Basuki akan berakhir kurang dari dua hari lagi, yakni per 20 Agustus 2024.

Basuki mengatakan, salah satu landasan paling sebagai pegangan dari Menteri PU selanjutnya ialah menerapkan Konsep SIDLAKOM (Survey Investigation, Design, Land Acquisititon, Konstruksi dan Operation and Maintenance).

"Saya kira kalau untuk Bapak Menteri PU (selanjutnya), ini mohon maaf, ini kementerian teknis yang mempunyai pakem SIDLAKOM. Setiap pekerjaan harus melalui SIDLAKOM tersebut supaya pekerjaan dapat selesai dengan baik," kata Basuki, ditemui usai media gathering di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, Basuki percaya bahwa sosok penggantinya itu bisa menjalankannya dengan baik karena sudah familiar dengan SIDLAKOM. Hal ini lantaran sosok Menteri PU berikutnya merupakan pekerja lapang.

"Saya yakin Bapak Menteri PUPR sudah familiar dengan SIDLAKOM. Background-nya beliau adalah pekerja lapangan," ujarnya.

Basuki sendiri telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014-2024. Dalam acara media gathering terakhirnya dengan media, ia mengutarakan isi hatinya jelang melepas jabatan tersebut.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, sambutannya.

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi.Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya.Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir.Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti,kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Tidak terasa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pekan ini. Ucapan selamat tinggal pun disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan, momen ini merupakan momen yang berat bagi dirinya. Apalagi mengingat Basuki telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014 s.d 2024 ini. Dengan suara yang tak gentar, Basuki mengutarakan isi hatinya di sore terakhirnya di Kantor Kementerian PUPR.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir. Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti, kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

"Ini kita tinggal menghitung jam untuk menuju kabinet baru. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Tidak ada yang siap-siap menunggu saya di situ (doorstop jumatan)," kata Basuki.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dari setulus-tulusnya bagi mereka yang berada di sini, dan mohon maaf yauntuk kesalahan selama dalam interaksi kita saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 atau tinggal menyisakan dua hari lagi. Nantinya, pemerintahan akan dilanjutkan di bawah era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) semakin menyeruak. Padahal selama ini kinerja Kementerian yang digawangi Basuki Hadimuljono itu sudah berjalan baik. Rencana pemisahan ini dinilai tidak efektif.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, selama ini Kementerian PUPR sudah berjalan baik terbukti dari target-target yang mampu dicapai oleh Basuki. Menurut dia, pemisahan ini lebih condong pada kepentingan politik

“Nggak efektif, pemisahan itu lebih cenderung ke bagi-bagi kue,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Trubus menyatakan bahwa Kementerian PUPR ini merupakan kementerian yang basah alias banyak menggarap proyek-proyek dengan anggaran besar. Sehingga, banyak yang menginginkan untuk menduduki kementerian tersebut.

“Kalau PU ini termasuk kementerian basah makanya diperebutkan, kementerian yang banyak proyeknya,” kata Trubus.

Trubus menuturkan, pada zaman orde baru kementerian ini sudah sempat dipisah dan hasilnya tidak memuaskan. Dia mencontohkan, dahulu ada kementerian perumahan rakyat, namun banyak pembangunan yang mangkrak dan menghilangkan tanah subur.

“Begitu banyak tanah subur, tanah pertanian yang dijadikan perumahan, makanya dulu Perumahan Rakyat ini kementeriannya dihapus,” tuturnya.

Di sisi lain, Trubus mengungkapkan, kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum nantinya bakal memfokuskan proyek sesuai dengan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto di kepemimpinannya.

Di antaranya membangun 2.300 kilometer (Km) jalan tol, lalu melanjutkan proyek bendungan yang belum rampung, membangun jembatan, akses jalan desa hingga pelabuhan.

“Persoalannya sangat tergantung pada anggaran, anggarannya kan kalau kemarin bisa ngebut karena utang, kalau sekarang mau ngebut tergantung APBN, kecuali nanti Pak Prabowo bisa mendatangkan tuan dari negara lain (investor),” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pemisahan ini untuk mengembalikan kiprah pekerjaan umum kepada inti fungsinya, yakni berfokus pada pembina jasa konstruksi seperti Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA).

"Enggak apa-apa, kan memang PU sebagai pembina jasa konstruksi, jadi semua aturan konstruksi itu ada di PUPR, secara undang-undang, yang lainnya mengikuti, yang lainnya enggak masalah," jelasnya beberapa waktu lalu.

YOGYAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penurunan emisi gas rumah kaca untuk menuju nol emisi karbon (net zero emission/NZE).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi, penandatanganan MoU antara PUPR, ESDM, dan Kemendagari tersebut, termasuk peluncuran peta jalan (roadmap) pembinaan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Dirinya menggarisbawahi, roadmap tersebut bukan sekadar menjadi dokumen, melainkan di balik itu merupakan kerja keras kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Apa yang menjadi kelemahan kita selama ini, banyak sekali yang namanya rodmap-roadmap. We just named it. Mau nyari roadmap apa saja, pasti ada. Tapi, konsistensi pelaksanaanya yang saya kira kita perlu jaga dengan baik dan melaksanan roadmap itu dengan konsisten,” ucap Menteri Basuki di acara bertajuk ‘Menuju Nol Emisi Karbon Bangunan Gedung di Indonesia’ di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).

Sebab, menurut dia, peluncuran peta jalan ini hanya seremoni. Hilang begitu saja. Namun, kaitannya dengan himpunan pejabat fungsional permukiman (HPFP) yang dikukuhkan bersamaan dengan peluncuran roadmap ini memiliki peran penting salah satunya untuk mengawal pelaksanaan roadmap bangunan hijau tersebut.

Kata dia, HPFP merupakan entitas yang akan lebih banyak dibutuhkan. Sebab, Indonesia ke depan di bawah arahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mempunyai fokus pada pembangunan perumahan. Yang pastinya, akan berkaitan dengan kawasan permukiman.

“Jadi, pejabat fungsional permukiman diminta peran serta yang lebih daripada sekadar menjalankan tugas-tugas rutin. Lebih banyak mempunyai ide dalam rangka perumahahan hijau dan permukiman hijau,” tutur Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menambahkan, di Indonesia bangunan gedung hijau belum menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

“Untuk hal tersebut, maka kita ingin mulai bangunan gedung hijau ini menjadi hal penting yang harus kita ikuti bersama agar bangunan gedung hijau menjadi hal penting yang kita lakukan. Karena kondisi iklim di Indonesia sedang banyak perubahan,” ujar Diana dalam sambutannya.

Sejalan dengan perubahan iklim tersebut, maka peta jalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih, Kementerian PUPR saat ini sudah mempunyai peraturan menteri terkait bangunan gedung hijau dan sudah memiliki sekretariat bangunan gedung hijau sehingga harus mulai dijalankan.

Semua instrumen pendukung tersebut, Diana katakan, bertujuan agar seluruh pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun kota mengikuti langkah-langkah dalam membangun bangunan hijau di seluruh Indonesia.

“Seluruh bangunan yang kami bangun di Kementerian PUPR seharusnya semuanya juga mengacu pada bangunan gedung hijau terutama untuk bangunan-bangunan sekolah, stadion, dan bangunan-bangunan lain yang sudah seharusnya merupakan bangunan hijau,” ujar dia.

Untuk itu, komitmen ini harus terus dipelihara pemerintah baik kabupaten maupun kota agar sama-sama membangunan gedung hijau. Apalagi, Peraturan Menteri PUPR menyebutkan, angka yang disepakati untuk gedung bangunan hijau sebesar 25%.

Melalui peluncuran roadmap bangunan hijau yang ditandatangani bersama Kemendagri dan ESDM, Diana berharap, hal ini menjadi langkah awal yang harus terus didorong bersama untuk mewujudkan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Tak ketinggalan, Diana mengapresiasi peran Global Building Performance Network (GBPN) yang telah mendukung. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri sehingga kita bisa menandatangani objek-objek ini,” tutupnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan tanggul laut (sea dikes) dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI).

Basuki mengungkapkan, hasil pertemuan tersebut bakal ditinjaklanjuti dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat. NHRI akan mengkaji desain dasar yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan PUPR.

Dia menekankan, pentingnya membuat model fisik sea dikes dengan memanfaatkan laboratorium Sumberdaya Air di Bandung dan laboratorium Pantai di Bali Utara.

“Hal ini merupakan transfer of knowledge dari Tiongkok ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan,” ujarnya melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi mengatakan, Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan.

Arie bilang, saat ini echosounding dilakukan untuk mengumpulkan data bathimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

Menurutnya, proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar.

“Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi septic tank,” ungkap Arie.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa pembangunan istana wakil presiden (Wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan waktu paling tidak satu tahun.

“Setahun, paling cepat setahun,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Pembukaan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (8/8).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menuturkan bahwa istana Wapres IKN dijadwalkan mulai dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) selepas Sidang Kabinet yang bakal digelar di IKN pada 12 Agustus 2024.

Endra menuturkan, peletakan batu pertama Istana Wapres tersebut rencananya akan dilakukan oleh Wapres Ma’ruf Amin. Namun masih menunggu kepastian apakah beliau akan hadir pada sidang kabinet di IKN.

“Kalau pak Wapres hadir di IKN saat Sidang Kabinet Paripurna yang dijadwalkan tanggal 12 Agustus, kita akan usulkan groundbreaking Istana Wapres, ini pembicaraan yang sedang berlangsung sekarang,” kata Endra di Jakarta, Rabu (7/8).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Menurutnya, sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik.

"Air melimpah, listrik oke, internet bagus," tutur Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengaku telah menyiapkan dua alternatif jalan menuju IKN jelang penyelenggaraan HUT RI pada 17 Agustus 2024.

Basuki menyampaikan dua alternatif jalan menuju IKN usai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menyebut akan terdapat lebih dari 3.000 peserta upacara di IKN.

“Tentang konektivitas, konektivitas akses ke Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara dapat diakses melalui 2 jalan [untuk tamu undangan] dari Balikpapan atau Airport Sepinggan,” jelasnya dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan, Kamis (1/8/2024).

Pertama, para tamu undangan Upacara di IKN dapat melalui Jalan Tol akses IKN yang baru-baru ini dijajal oleh Presiden Jokowi. Akses tol ini dapat ditempuh melalui Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam) dan keluar di exit KM 11.

Kemudian, pengendara bakal diarahkan untuk menuju Jalan Tol Akses IKN hingga ke Pulau Balang sepanjang 88 KM yang dapat ditempuh sekitar 90 menit.

Kedua, para tamu undangan dapat melalui jalan nasional. Dengan rincian, menggunakan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda hingga exit KM38. Kemudian, menyusuri jalan nasional Samboja dengan waktu tempuh sekitar 150 menit atau hamir 2 jam.

“Itu yang akses menuju ke IKN [untuk] tamu dari Jakarta,” tuturnya.

Adapun, saat ini konstruksi Tol IKN telah dilakukan pada 6 seksi, Perinciannya yakni Seksi 3A Karangjoang - KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 81,15%, Seksi 3B KKT Kariangau - Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 91,53%, serta Seksi 5A Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km dengan progres 88,28%.

Kemudian, Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Riko sepanjang 13,27 km dengan progres 23,54% dan Seksi 6A Riko – Rencana Outer Ring Road IKN sepanjang 6,28 km dengan progres 31,68%. Terakhir, Seksi 6B Rencana Outer Ring Road – Simpang 3 ITCI sepanjang 6,18 km dengan progres 35,18%.

Sementara itu, ruas yang bakal fungsional pada 17 Agustus 2024, antara lain sebagian Tol IKN seksi 3A, yakni Karangjoang – KKT Kariangau dan seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung.

JAKARTA, investor.id – Pemasangan bilah terakhir garuda Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) telah selesai. Kabar ini disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) usai memasang bilah ke-4650, di Penajam Paser Utara, lokasi IKN.

"Alhamdulillah kita melihat dan melakukan pelaksanaan pemasangan bilah ke-4650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita ini," ujar Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (22/7/24).

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke 4650.

Pemasangan turut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (sekaligus Plt Kepala OIKN) dan Nyoman Nuarta, perupa yang merancang dan membuat bilah-bilah tembaga pembentuk Sayap Garuda.

Hal ini juga merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung Kantor Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN.

Sebelumnya pemasangan bilah perdana dilakukan pada 17 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo.

Sebagai informasi, bilah selubung sayap garuda terakhir untuk Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tuntas dikirim dari lokakarya PT Siluet Nyoman Nuarta di NuArt Sculpture Park Bandung ke ibu kota negara baru di Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Presiden Direktur PT Siluet Nyoman Nuarta yakni Nyoman Nuarta menjelaskan bahwa pengiriman bilah sayap garuda bukan pekerjaan ringan. Ia menjelaskan burung garuda raksasa itu dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter.

Bilah sayap tersebut terbuat dari kuningan dan baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang sangat berat dan perlu diangkut dengan cara yang tepat.

Patung garuda IKN dibangun dengan 4.661 bilah selubung, dengan satu selubungnya memiliki berat 0,3 ton. Patung garuda IKN memiliki bobot total 1.398,3 ton.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News