Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) menggelar rangkaian program pembinaan tech-startup pada tahun 2024. Program ini dilakukan guna mendukung perkembangan bisnis pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

Selain pembinaan, Ditjen IKMA juga melaksanakan upaya untuk membuka akses pendanaan kepada startup melalui penyelenggaraan Startup4industry Investment Summit.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita mengungkapkan bahwa penyokong utama dari keberlangsungan startup adalah pendanaan dan salah satu tugas pemerintah adalah menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Acara Investment Summit ini menjadi salah satu ajang bagi venture capital untuk mengeksplorasi potensi startup,” kata Reni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11) kemarin.

Dirjen IKMA juga mengimbau agar para pelaku startup lebih fokus kepada economic value daripada mengejar percepatan pertumbuhan traction. “Kami pun berharap agar startup yang mengikuti acara ini dapat lebih menonjolkan economic value dan sustainability strategy pada bisnis yang digeluti sehingga venture capital dapat memberikan kepercayaan dan pendanaan kepada startup,” tuturnya.

Maulana Wiga selaku Head of Investment Summit Asosiasi Startup for Industry (Starfindo) dalam laporannya menyebutkan acara Investment Summit ini diikuti oleh 24 venture capital (VC) serta 65 startup yang berasal dari ekosistem Startup4industry dari berbagai sektor teknologi seperti manufaktur, agrikultur, clean-tech, edu-tech, hingga smart machine.

Ia juga menekankan pentingnya upaya pembukaan akses pendanaan kepada startup. “Ke depannya, Startup4Industry bersama Starfindo akan terus mengawal dan memberikan pendampingan kepada startup untuk dapat meraih pendanaan di tahun 2024,” ujar Maulana.

Lebih lanjut, Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Dini Hanggandari mengungkapkan, Kemenperin telah mengembangkan program Startup4Industry sejak tahun 2018 dan program ini telah berperan sebagai hub yang menjembatani kebutuhan dan permasalahan industri dengan solusi teknologi yang dimiliki oleh tech-startup Indonesia.

Dini menambahkan, Startup4industry 2024 merupakan ajang kompetisi untuk implementasi teknologi yang mempertemukan solusi teknologi dari startup dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri. “Tahapan akhir dari rangkaian kompetisi Startup4industry di tahun ini adalah final pitching yang diselenggarakan bersamaan dengan Startup4industry Investment Summit,” tutur Dini.

Pada tahun 2024, melalui kompetisi Startup4Industry, diharapkan para pelaku startup akan semakin tumbuh dan bermunculan penyedia teknologi dari Indonesia dengan solusi penuh inovasi, serta terkurasi dan teruji melalui kompetisi Startup4Industry.

Dini juga menyampaikan bahwa Startup4Industry tidak berhenti hanya pada kompetisi, namun juga sebagai gerbang yang lebih luas untuk terhubung dengan ekosistem dan jejaring sektor terkait lainnya. Selanjutnya, selama masa proyek implementasi teknologi ini, merupakan periode pembinaan dan pemantapan bagi para finalis Startup4Industry.

“Seluruh tahapan yang dilakukan bertujuan untuk menjadikan para finalis sebagai startup yang siap secara profesional menjadi technology provider bagi industri dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Demi mendukung bisnis mulai dari tahap perencanaan pengembangan produk, proses produksi, hingga proses promosi dan penjualan yang menjadi penentu dalam persaingan pasar, para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) perlu untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini.

Pemanfaatan teknologi ini bisa melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk startup yang dapat memberikan solusi dan inovasi bagi pelaku IKM.

Melalui sasaran tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) kembali menggelar rangkaian program pembinaan tech-startup pada tahun 2024. Selain pembinaan, juga dilaksanakan upaya untuk membuka akses pendanaan kepada startup, melalui penyelenggaraan Startup4industry Investment Summit yang dilaksanakan pada 7 November 2024 di Jakarta.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita mengungkapkan bahwa penyokong utama dari keberlangsungan startup adalah pendanaan dan salah satu tugas pemerintah adalah menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Acara Investment Summit ini menjadi salah satu ajang bagi venture capital untuk mengeksplorasi potensi startup,” kata Reni dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (8/11).

Dirjen IKMA juga mengimbau agar para pelaku startup lebih fokus kepada economic value daripada mengejar percepatan pertumbuhan traction. “Kami pun berharap agar startup yang mengikuti acara ini dapat lebih menonjolkan economic value dan sustainability strategy pada bisnis yang digeluti sehingga venture capital dapat memberikan kepercayaan dan pendanaan kepada startup,” tuturnya.

Maulana Wiga selaku Head of Investment Summit Asosiasi Startup for Industry (Starfindo) dalam laporannya menyebutkan acara Investment Summit ini diikuti oleh 24 venture capital (VC) serta 65 startup yang berasal dari ekosistem Startup4industry dari berbagai sektor teknologi seperti manufaktur, agrikultur, clean-tech, edu-tech, smart machine, dan lain sebagainya.

Ia juga menekankan pentingnya upaya pembukaan akses pendanaan kepada startup. “Ke depannya, Startup4Industry bersama Starfindo akan terus mengawal dan memberikan pendampingan kepada startup untuk dapat meraih pendanaan di tahun 2024,” ujar Maulana.

Final Pitching Startup4industry

Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Dini Hanggandari mengungkapkan, Kemenperin telah mengembangkan program Startup4Industry sejak tahun 2018 dan program ini telah berperan sebagai hub yang menjembatani kebutuhan dan permasalahan industri dengan solusi teknologi yang dimiliki oleh tech-startup Indonesia.

Dini menambahkan, Startup4industry 2024 merupakan ajang kompetisi untuk implementasi teknologi yang mempertemukan solusi teknologi dari startup dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri. “Tahapan akhir dari rangkaian kompetisi Startup4industry di tahun ini adalah final pitching yang diselenggarakan bersamaan dengan Startup4industry Investment Summit,” tutur Dini.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis peta jalan hilirisasi aspal buton sebagai komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan potensi cadangan aspal alam yang besar, Indonesia siap memperkuat sektor infrastruktur nasional dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri. Pengembangan Aspal Buton dapat memberikan dampak besar pada berbagai sektor di Indonesia.

"Aspal Buton adalah aset nasional yang memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung infrastruktur nasional. Melalui pemanfaatan ini, kita dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam sektor aspal, mengurangi impor, dan membuka lapangan kerja baru,” ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Aspal Buton merupakan satu-satunya aspal alam di Indonesia dengan cadangan yang sangat besar. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2022 memberi arahan untuk mendorong hilirisasi dan mempercepat pemanfaatan Aspal Buton.

Potensi ini semakin strategis, mengingat target pemerintah ke depan yaitu memenuhi sebagian besar kebutuhan aspal nasional dengan sumber daya domestik, sejalan dengan visi swasembada nasional 2030.

"Kami berupaya untuk terus membangun industri Aspal Buton agar dapat memberi dampak besar pada ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah seperti Buton," kata Reni.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini memiliki visi besar, yaitu Aspal Buton Menjadi Tuan Rumah Pasok Aspal Nasional 2030. Untuk mencapainya, terdapat tiga misi utama yang dicanangkan, yaitu meningkatkan utilisasi industri Aspal Buton yang berkualitas, mendorong pertumbuhan industri aspal murni, dan menciptakan ekosistem industri yang berbasis hijau.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan Aspal Buton hingga 90 persen dari kebutuhan nasional, mengembangkan dua industri pengolahan aspal murni, dan mensertifikasi sepuluh pabrik dengan standar industri hijau pada 2030.

Saat ini, terdapat 37 pabrik pengolahan Aspal Buton yang tersebar di seluruh Indonesia dan memproduksi berbagai jenis produk seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur, dan aspal murni, serta menyerap lebih dari 800 tenaga kerja.

Namun, pada periode 2019-2023, rata-rata penggunaan Aspal Buton dalam proyek nasional hanya mencapai sekitar 5 persen, sedangkan kebutuhan aspal lainnya sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Dengan beroperasinya pabrik-pabrik ini secara penuh, diperkirakan substitusi impor dapat meningkat drastis dan berkontribusi pada pengurangan defisit perdagangan.

Untuk mengatasi tantangan rendahnya utilisasi Aspal Buton, Kementerian Perindustrian telah mengambil sejumlah langkah strategis sepanjang 2024. Langkah-langkah tersebut termasuk kegiatan business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi regulasi tata kelola, serta partisipasi di Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024.

"Selain itu, Kemenperin juga menyusun kajian teknologi dan keekonomian serta merencanakan revisi standar kualitas nasional (SNI) untuk menjamin mutu produk aspal yang dihasilkan,” ujar Reni.

Pemerintah pun telah menetapkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023, yang mendukung penggunaan Aspal Buton untuk proyek-proyek jalan nasional.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar-kementerian, memastikan konsistensi kualitas, dan menjawab tantangan pasar agar Aspal Buton dapat menjadi pilihan utama untuk pembangunan infrastruktur nasional.

"Implementasi Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini adalah langkah besar untuk mencapai swasembada aspal yang berkelanjutan. Kami optimis bahwa dengan kerja sama dari berbagai pihak, Aspal Buton akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, membawa Indonesia lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya saing di masa depan," kata Reni.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Industri hasil tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar. Tak hanya itu, industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja, mulai dari petani, hingga pedagang.

Meski begitu, pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Beberapa pihak menilai apabila peraturan tersebut diterapkan dapat berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satunya adalah Head of Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho yang mengatakan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja mungkin akan terdampak aturan tersebut. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% tenaga kerja.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," ujar Andry dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Andry mengatakan peraturan tersebut juga berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya.

Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, industri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum FPS RTMM SPSI Sudarto. Ia menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal. Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," ujarnya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnani mengkhawatirkan dampak dari kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, khususnya bagi para buruh dan petani tembakau.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Kusnasi pun berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," tutur Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," lanjutnya.

(ega/ega)

KOMPAS.com - Jalan bagi iPhone 16 series masuk Indonesia tak semulus pendahulunya. Ponsel terbaru keluaran Apple ini dilarang diperjualbelikan di Indonesia oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Musababnya, Apple belum mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lantaran belum melunasi janji investasinya di Indonesia.

"Saat ini proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita kepada kantor berita AntaraNews, dikutip KompasTekno beberapa waktu lalu.

Adapun Apple tahun lalu menjanjikan investasi sebesar Rp 1,7 triliun. Namun, Kemenperin mengatakan saat ini baru terealisasi sekitar Rp 1,48 triliun. Artinya, masih kurang sekitar Rp 200 miliar yang belum dibayar.

Menurut pengamat gadget Herry S.W, Apple sebaiknya mematuhi regulasi di Indonesia soal TKDN, apabila ingin memasarkan produknya di Tanah Air. Mereka perlu segera merealisasikan sisa investasi demi bisa menjual iPhone 16 series secara legal di Indonesia.

Apalagi, menurut Herry, selama ini, Apple terkesan mendapat kemudahan dari pemerintah untuk memasarkan produknya.

"Kalau mau tetap berjualan di Indonesia, ya mereka harus mematuhi regulasi. Apple selama ini sudah banyak mendapatkan kemudahan dari regulator lho. Masak masih bandel juga. Bila memang enggan mengikuti regulasi, mending keluar dari pasar Indonesia," kata Herry dihubungi KompasTekno melalui pesan singkat, Selasa (5/11/2024).

Pemerintah telat blokir iPhone

Lebih lanjut, Herry mendukung keputusan pemerintah untuk melarang iPhone 16 diperjualbelikan di Indonesia, setidaknya sampai TKDN terpenuhi.

Namun, dia menilai bahwa tindakan pemerintah itu semestinya ditempuh sejak tahun lalu, atau saat iPhone 15 series menjadi iPhone terbaru yang dirilis Apple.

"Saya amat setuju dengan langkah pemerintah saat ini. Harus tegas. Bahkan, tindakan pemerintah itu sebenarnya sudah terlambat. Mestinya dieksekusi mulai tahun lalu menjelang iPhone 15 series masuk resmi," jelas Herry.

Herry mengatakan, pemerintah mulai mendesak vendor smartphone untuk merakit HP flagship mereka di Indonesia sejak tahun lalu.

Aturan ini, menurut Herry, memang belum diundangkan secara resmi. Namun, sejumlah vendor smartphone di Tanah Air, nyatanya tetap bersedia mematuhi demi bisa menjual ponsel flagship mereka di Indonesia.

Oppo misalnya. Sejak April 2023, Oppo mulai memanfaatkan pabrik Oppo Manufacturing Indonesia di Jl. Bayur, Periuk, Kota Tangerang, Banten untuk merakit ponsel flagship, seperti Oppo Find N2 Flip.

Dalam sebuah kesempatan, Chief Marketing Officer Oppo Indonesia, Patrick Owen mengatakan alasan mereka memproduksi flagship di Indonesia adalah untuk menaati peraturan baru pemerintah Indonesia, untuk merakit ponsel di dalam negeri.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Apple yang tetap bisa menjual iPhone 15 series, walaupun tidak dirakit di Indonesia.

"Realitanya, per tahun lalu aturan tersebut sudah diterapkan. Akibatnya beragam ponsel flagship Android dari berbagai merek terlambat masuk, bahkan batal masuk resmi ke Indonesia," kata Herry.

"Nah, uniknya, tahun lalu iPhone 15 series ternyata masih bisa masuk tanpa menggunakan skema TKDN manufaktur. Apple seolah mendapatkan “karpet merah"," imbuh pengamat gadget itu.

Selama ini, vendor smartphone mengacu ke Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 untuk memenuhi nilai TKDN.

Dalam aturan itu, ada beberapa skema yang bisa dipilih masing-masing vendor ponsel untuk memenuhi komponen lokal pada perangkat yang akan dipasarkan di Indonesia.

Skema pertama yaitu lewat jalur perangkat keras (hardware), misalnya dengan membangun manufaktur ponsel atau merakit ponsel di pabrik lokal di Indonesia. Sejumlah vendor berani berinvestasi di jalur ini, seperti Oppo dan Samsung.

Skema kedua yaitu lewat software, di mana vendor bisa menggandeng developer atau pengembang aplikasi lokal.

Kemudian skema ketiga yakni memberikan komitmen investasi dalam jumlah tertentu dan direalisasikan secara bertahap.

Apple sendiri memilih skema investasi bidang riset dan pengembangan. Salah satunya lewat program Apple Developer Academy untuk mengembangkan talenta developer di Tanah Air.

Sarankan vendor desak pemerintah

Herry juga mengatakan, isu pelarangan iPhone 16 ini bisa dimanfaatkan untuk turut mengedukasi masyarakat.

"Tunjukkan bahwa dengan menempuh TKDN manufaktur, mereka telah banyak memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat. Biar publik tahu bagaimana kiprah mereka dan betapa Apple selama ini cenderung “tidak peduli” terhadap Indonesia," terang Herry.

Dia juga menyarankan para vendor ponsel untuk mendesak pemerintah mengeluarkan aturan, bahwa TKDN smartphone wajib dengan skema TKDN manufaktur, tanpa perlu skema lain.

"Kalau itu sukses, dalam jangka waktu lama Apple bakal kesulitan memasarkan iPhone keluaran terbaru secara resmi di sini," ujarnya.

Rilis iPhone 16 tertunda di Indonesia

Adapun larangan iPhone 16 dari Kemenperin membuat jadwal peluncuran iPhone 16 series di Indonesia tertunda.

Smartphone ini sendiri dirilis perdana di Amerika Serikat pada 9 September lalu dan mulai bisa dipesan pada 13 September 2024, kemudian dijual serentak di 58 wilayah pada 20 September 2024 termasuk di Singapura dan di Malaysia melalui Apple Store.

Karena tidak memiliki Apple Store seperti Malaysia dan negara lainnya, di Indonesia, produk Apple dipasarkan melalui mitra distributor Apple seperti iBox (Erajaya Group), Digimap (MAP Group) dan Blibli.

Biasanya, iPhone generasi baru diboyong ke Indonesia, kurang lebih dua bulan sejak dirilis perdana.

iPhone 15 series misalnya yang dirilis pada 12 September 2023, baru tersedia untuk dipesan di Indonesia pada 20 Oktober pada tahun yang sama. Smartphone ini kemudian dijual resmi sepekan setelahnya, yaitu pada 27 Oktober 2023.

Contoh lainnya, iPhone 14 series yang diumumkan pada Kamis 8 September 2022, baru bisa dipesan konsumen pada 28 Oktober 2022 dan dibeli langsung 4 November pada tahun yang sama.

Bila mengacu tradisi itu, iPhone 16 series mestinya sudah bisa dipesan bahkan dibeli langsung oleh konsumen di Indonesia pada Oktober-November 2024 ini, melalui beberapa distributor resmi macam iBox hingga Digimap.

Namun, karena belum memenuhi TKDN seperti dijelaskan di atas, ponsel terbaru Apple itu masih ilegal diperjualbelikan di Indonesia.

Tim KompasTekno sudah menghubungi pihak iBox, Digimap, serta Blibli untuk meminta tanggapan terkait larangan penjualan iPhone 16 series di Tanah Air, berikut dampak yang mungkin dialami oleh masing-masing perusahaan selaku distributor resmi.

Sayangnya hingga artikel ini ditulis, ketiga perusahaan itu kompak memilih bungkam. Padahal, mereka tampak sudah bersiap merilis ponsel andalan terbaru Apple itu.

iBox dan Digimap misalnya, mengunggah posting tentang iPhone 16 dan iPhone 16 Pro di media sosial Instagram pada September 2024 lalu.

Postingnya tampak identik, memuat informasi yang memastikan bahwa iPhone 16 series bakal segera rilis di Tanah Air, walaupun keduanya tidak mengumbar jadwal rinci.

View this post on Instagram

A post shared by iBox Indonesia (@iboxindonesia)

View this post on Instagram

A post shared by Digimap Indonesia (@digimap_id)

Kini, nasib iPhone 16 series di Indonesia masih menanti komitmen Apple untuk memenuhi investasinya.

Apple tawarkan investasi baru?

Laporan terbaru yang dipublikasikan outlet media Bloomberg pada Selasa (5/11/2024) menyebutkan bahwa Apple menawarkan investasi hampir 10 juta dollar AS (sekitar Rp 157 miliar) untuk Indonesia.

Menurut sumber dalam anonim yang dikutip Bloomberg, dana investasi itu akan disalurkan ke sebuah pabrik di Bandung melalui mitra strategis Apple di Indonesia.

Nantinya, pabrik itu akan membuat produk seperti aksesori dan komponen untuk melengkapi gadget keluaran Apple.

Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana itu ke Kemenperin. Sementara Kemenperin, menurut sumber itu, masih mempertimbangkan proposal tersebut.

Dengan kata lain, Kemenperin belum memberikan keputusan resmi apakah mengabulkan usulan Apple sepenuhnya atau memberikan penyesuaian. Walhasil, keputusan akhirnya boleh jadi berbeda dari tawaran awal Apple.

Belum diketahui rinci pabrik mana yang dimaksud dalam laporan Bloomberg itu. Rincian aksesori yang bakal diproduksi juga masih belum jelas.

Di samping itu, Apple maupun Kemenperin juga belum memberikan tanggapan terkait laporan ini, dihimpun KompasTekno dari Business Times.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi telah mengetahui rencana Apple Inc. untuk membangun pabrik aksesori dan komponen perangkat Apple di Indonesia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini menawarkan investasi senilai 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 157 miliar guna mendukung penjualan iPhone 16 series di Indonesia.

"Kami sudah mendengar kabar ini dan telah melakukan komunikasi, namun rencananya akan dibahas lebih detail," ujar Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui di St. Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menjelaskan bahwa Apple sebelumnya sempat menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia, namun komitmen tersebut dinilai belum kuat. Dengan adanya komitmen baru ini, Faisol berharap Apple dapat segera merealisasikannya.

"Sebelumnya kami mendengar komitmen dari Apple, namun hingga beberapa waktu lalu masih kurang. Kami berharap komitmen yang sekarang dapat segera diwujudkan," tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan anonim yang dikutip Bloomberg, Apple menawarkan tambahan investasi sebesar 10 juta dollar AS untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra lokal. Pabrik ini diharapkan akan memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana investasi tersebut kepada Kemenperin, meski hingga kini masih dalam tahap pertimbangan. Rincian terkait jenis aksesori dan komponen yang akan diproduksi juga belum dipublikasikan secara resmi.

Menambahkan konteks ini, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Indonesia memang telah memberlakukan pembatasan untuk perangkat yang belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan pihaknya akan menindak platform e-commerce yang masih menjual iPhone 16 dan Google Pixel karena belum memiliki izin edar di Indonesia. Hal ini diakibatkan ketidaksesuaian komponen lokal pada produk tersebut.

Langkah tegas ini menjadi salah satu alasan yang mendorong Apple untuk mempertimbangkan pembangunan pabrik aksesori dan komponen lokal di Indonesia.

Dengan membangun fasilitas produksi di dalam negeri, Apple berupaya memenuhi regulasi TKDN agar produknya, termasuk iPhone 16, dapat beredar resmi di pasar Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi telah mengetahui rencana Apple Inc. untuk membangun pabrik aksesori dan komponen perangkat Apple di Indonesia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini menawarkan investasi senilai 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 157 miliar guna mendukung penjualan iPhone 16 series di Indonesia.

"Kami sudah mendengar kabar ini dan telah melakukan komunikasi, namun rencananya akan dibahas lebih detail," ujar Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui di St. Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menjelaskan bahwa Apple sebelumnya sempat menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia, namun komitmen tersebut dinilai belum kuat. Dengan adanya komitmen baru ini, Faisol berharap Apple dapat segera merealisasikannya.

"Sebelumnya kami mendengar komitmen dari Apple, namun hingga beberapa waktu lalu masih kurang. Kami berharap komitmen yang sekarang dapat segera diwujudkan," tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan anonim yang dikutip Bloomberg, Apple menawarkan tambahan investasi sebesar 10 juta dollar AS untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra lokal. Pabrik ini diharapkan akan memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana investasi tersebut kepada Kemenperin, meski hingga kini masih dalam tahap pertimbangan. Rincian terkait jenis aksesori dan komponen yang akan diproduksi juga belum dipublikasikan secara resmi.

Menambahkan konteks ini, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Indonesia memang telah memberlakukan pembatasan untuk perangkat yang belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan pihaknya akan menindak platform e-commerce yang masih menjual iPhone 16 dan Google Pixel karena belum memiliki izin edar di Indonesia. Hal ini diakibatkan ketidaksesuaian komponen lokal pada produk tersebut.

Langkah tegas ini menjadi salah satu alasan yang mendorong Apple untuk mempertimbangkan pembangunan pabrik aksesori dan komponen lokal di Indonesia.

Dengan membangun fasilitas produksi di dalam negeri, Apple berupaya memenuhi regulasi TKDN agar produknya, termasuk iPhone 16, dapat beredar resmi di pasar Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap Apple Inc segera merealisasikan janji dan komitmennya untuk membangun pabrik senilai USD10 juta di Indonesia. Hal ini merespons laporan Bloomberg yang menyebut Apple berencana mendirikan pabrik di Bandung, Jawa Barat, dengan nilai investasi USD10 juta atau setara Rp156 miliar (kurs Rp15.678 per USD).

Sebelumnya diterangkan bahwa pemerintah terbuka dengan kerja sama atau investasi dengan pihak manapun khususnya produksi dalam negeri. Terkait kabar pembangunan pabrik Apple, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengaku bakal menindaklanjuti.

"Ya kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang. Dan saya berharap, kita berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan bisa dijalankan sesegera mungkin," jelas Wamenperin Faisol Riza di Hotel St.Regis, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Investasi tambahan tersebut bakal memuluskan Apple untuk menjual seri terbaru iPhone 16 di Indonesia yang sejauh ini masih dilarang pemerintah. Selain itu diungkapkan Faisol, dalam waktu dekat, Menteri Perindustrian (Menperin) akan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait nasib iPhone 16 di Indonesia.

"Ya pokoknya kami sedang mengkaji dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri. Ya cukup ya," pungkas Faisol.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, bahwa pihaknya mendorong mendorong kepada Tim Cook agar dapat membangun pabrik pembuatan handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) Apple di Indonesia.

"Itu juga yang ingin kami dorong bahwa sebetulnya komponen-komponen hp itu sudah siap ada di Indonesia, baterainya kabelnya dan lain-lain. Itu kami akan coba business matching dengan Apple apakah mereka bisa menggunakan produk-produk dari dalam negeri yang sebetulnya kita sudah siap, sudah siap," jelas Agus.

Sebagai informasi, seri iPhone 16 hingga kini belum dijual resmi di Indonesia karena Apple belum memperpancang sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diwajibkan pemerintah.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Warta Ekonomi, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri pengolahan nonmigas kembali memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional pada triwulan III – 2024, yaitu sebesar 17,18 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan kontribusi industri manufaktur pada triwulan III – 2024 ini meningkat dibandingkan pada triwulan II – 2024 yang mencapai 16,70 persen. Pada periode ini, industri pengolahan nonmigas tumbuh 4,84 persen (y-o-y), melampaui pertumbuhannya pada triwulan II – 2024 sebesar 4,63 persen.

“Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas merupakan jerih payah para pelaku industri yang terus bekerja keras di tengah kondisi perekonomian global yang sangat dinamis, juga gempuran produk impor,” Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan tanggapan pada Rabu (6/11/2024).

Pertumbuhan ekonomi pada periode ini mencapai 4,95 persen (y-on-y), dengan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, sebesar yaitu 0,96 persen. Menurut Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh aktivitas domestik yang relatif terjaga, termasuk juga pada aktivitas produksi.

Hal ini seperti ditunjukkan oleh Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia, yang berada pada zona ekspansi sebesar 51,54 persen di Triwulan III – 2024. Masih bersumber dari Bank Indonesia, pada Triwulan III – 2024 kapasitas produksi terpakai sebesar 73,13 persen. Peningkatan produksi juga ditunjukkan oleh industri semen yang tumbuh 3,51 persen (y-on-y).

Selanjutnya, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Seperti pada industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,82 persen dengan ditopang permintaan domestik produk makanan dan peningkatan ekspor produk minuman. Kemudian industri logam dasar yang tumbuh 12,36 persen, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja. Sedangkan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 7,29 persen didorong oleh permintaan luar negeri untuk bahan bangunan dari logam dan komponen elektronik.

Di samping itu, belanja modal APBN yang tumbuh 49,51 persen (y-on-y) serta konsumsi masyarakat, salah satunya ditunjukkan oleh penjualan domestik sepeda motor tumbuh 11,96 persen (y-on-y), juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Meski demikian, kami berpendapat, pertumbuhan sektor manufaktur bisa lebih bagus apabila semua regulasi yang dibutuhkan tersedia, khususnya yang berkaitan dengan lartas dan safeguards,” kata Menperin.

Pada hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 2024 Oktober 2024, terjadi peningkatan persentase pelaku usaha yang merasa optimis dan stabil menjadi 95,1%, dengan 73,3% pelaku usaha menyatakan optimisme terhadap kondisi usaha mereka. Angka ini naik 1,8% dibandingkan September 2024. Keyakinan mayoritas pelaku usaha ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah baru yang akan mendukung kondisi pasar dan iklim produksi yang lebih baik.

Saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa terutama yang seamless

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengajak industri pipa PT Artas Energi Petrogas dan PT Inerco bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan jaringan gas (jargas), guna mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat energi nasional.

Faisol saat menghadiri Indonesia Seamless Tube Summit di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perekonomian mengenai rencana pembangunan jargas di wilayah Pulau Jawa.

"Saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa terutama yang seamless, juga termasuk untuk Indonesia Seamless Tube dan PT Inerco untuk bersama-sama pemerintah merealisasikan jargas yang selama ini sudah bertahun-tahun digagas tidak pernah selesai," kata Faisol.

Dia menyampaikan, langkah sinergi ini bertujuan mengurangi beban subsidi di sektor migas, yang hingga kini telah mencapai Rp400 triliun.

Faisol menegaskan bahwa jargas akan menjadi peluang besar bagi perusahaan pipa dalam negeri, khususnya yang bergerak di bidang pipa seamless.

Ia menekankan bahwa realisasi jargas akan menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia dalam mencapai ketahanan energi yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

"Kemarin dibahas agak serius, salah satu jalan keluarnya adalah membangun jargas," ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat terwujudnya jargas, yang selama bertahun-tahun digagas namun belum terealisasi secara optimal.

"Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga berharap Indonesia dapat menjadi produsen utama pipa seamless di Asia Tenggara, memenuhi kebutuhan sektor migas secara mandiri.

Lebih lanjut, Faisol mengatakan bahwa dengan dukungan semua pelaku usaha di sektor pipa, pemerintah optimis bahwa inisiatif ini akan menjadi langkah penting menuju kedaulatan energi nasional.

"Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dan semua yang terkait, kami optimis bahwa Indonesia akan menjadi produsen utama pipa seamless di Asia Tenggara dan dapat memenuhi kebutuhan sektor migas secara mandiri," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Indonesia Seamless Tube atau PT Artas Energi Petrogas, Jose Antonio E Reyes mengatakan bahwa penyerapan pipa terbesar yakni pada sektor minyak bumi dan gas (migas).

"Yang terbesar itu memang di sektor migas. Tetapi pipa ini bukan hanya untuk migas, tapi buat industrial, jadi banyak sekali penggunaan dari pada pipa tersebut. Tapi sekarang yang paling besar adalah di migas," kata Jose.

Jose menyampaikan bahwa hingga saat ini Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT Artas Energi Petrogas mencapai 43 persen, bahkan menargetkan hingga 90 persen setelah membangun pabrik bersama mitranya yakni PT Inerco yang ditargetkan pada tahun 2027-2028.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong penggunaan bahan alami untuk produk kosmetik. Sebab, tren kosmetik natural sedang digemari pasar dunia.

Reni mengatakan, tren memadukan bahan alami seperti minyak atsiri, tumbuhan herbal, dan rumput laut sedang populer.

"Tren ini mendorong industri lokal berinovasi menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomis tinggi," kata dia dalam Forum Komunikasi Bakohumas, Selasa (5/11/2024).

Berdasarkan data Statista, pendapatan dari penjualan kosmetik natural secara global diperkirakan akan tumbuh dengan rata-rata 6,85 persen hingga 2028.

Sedangkan pendapatan nasional dari industri kosmetik natural diperkirakan tumbuh dengan rata-rata 5,9 persen hingga 2028.

Selaras dengan tren tersebut, Reni mengatakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara sumber bahan baku kosmetik natural. Indonesia memiliki lebih dari 30.000 jenis tanaman berkhasiat.

"Namun, baru 350 jenis yang sudah dimanfaatkan oleh industri. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh industri lokal untuk menciptakan keunikan dan daya saing baru produk kosmetik lokal," kata dia.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha kecantikan adalah pada kosmetik halal. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim dan mulai diwajibkannya produk halal di Indonesia, industri kosmetik nasional harus mampu menambah produksi dan varian kosmetik halal.

Data Indonesia Halal Economic Report 2021/2022 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan konsumen halal terbesar kedua dengan nilai pasar sebesar USD4,19 miliar pada 2022.

Selain itu, terdapat lebih dari 2 miliar penganut muslim dunia atau seperempat populasi dunia pada 2023 yang mayoritas berada di benua Asia dan Afrika.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Industri kosmetik nasional sukses mencatatkan kinerja positif. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, mengatakan pertumbuhan industri kecantikan, khususnya industri kosmetik nasional semakin menjanjikan.

Dia mengatakan, jumlah seluruh pelaku usaha industri kosmetik terus meningkat sebesar 43,11 persen dalam tiga tahun terakhir, dari 726 pelaku usaha pada 2020 menjadi 1,039 pelaku usaha di 2023.

"Kelompok industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, yang di dalamnya termasuk industri kosmetik juga berkontribusi cukup bagus, yaitu 6,8 persen terhadap PDB sektor industri pengolahan non-migas pada tahun 2023," ujarnya dalam Forum Komunikasi Bakohumas, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Reni menyebut kontribusi ini menempati posisi nomor dua setelah industri makanan yang mencapai 17,2 persen. Reni juga mengemukakan, industri kosmetik, yang termasuk dalam kelompok KBLI 20 kimia, berada dalam fase ekspansi selama 21 bulan berturut-turut, berdasarkan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

Kinerja industri kosmetik juga memiliki andil besar terhadap performa IKI bulan Oktober 2024 yang berada di fase ekspansi dengan angka 52,75.

“Pencapaian tersebut menandakan juga bahwa pandangan pelaku industri terhadap kondisi iklim usaha Indonesia selama enam bulan ke depan tercatat masih optimistis,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)