Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai alokasi anggaran besar pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tercatat, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, belanja infrastruktur mencapai Rp 1.300 triliun.

"Dalam 10 tahun ini Kementerian PUPR diamanahi anggaran oleh pemerintah hampir Rp 1.300 triliun dalam 10 tahun," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/10).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan kepada menteri pekerjaan umum selanjutnya mempunyai pakem sidlacom dalam setiap pekerjaannya. Yakni survei, investigation, design, land acquisition, operation and maintanance. Hal itu agar pekerjaan dapat selesai dengan baik.

"Saya yakin bapak menteri pekerjaan umum sudah familiar dengan sidlacom. Backgroundnya beliau adalah pekerja lapangan," kata Basuki.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Adapun, Diana menjadi salah satu pihak yang dipanggil Prabowo Subianto ke Kertanegara beberapa hari lalu.

"IKN jelas lanjut, yang lainnya kayak (infrastruktur) air dan sebagainya lanjut juga, (infrastruktur) rumah lanjut juga," ujar Diana.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran infrastruktur terbilang besar selama 10 tahun. Dari sisi lapangan kerja tahun 2014 jumlah pekerja informal mencapai 56%, dan tahun 2024 pekerja informal mencapai 59%.

"Itu menunjukkan infrastruktur yang dibangun belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor formal," ujar Bhima.

Kedua, Bhima menilai pembangunan infrastruktur belum mampu mendorong daya saing industri. Karena yang terjadi infrastruktur yang dibangun ini konten impor mesinnya cukup tinggi, bahkan bahan baku sebagian besi baja diperoleh dari impor.

"Sehingga ada disconnecting antara infrastruktur yang cukup besar biayanya, tapi di satu sisi terjadi deindustrialisasi prematur, terjadi penurunan porsi industri manufaktur terhadap PDB. Itu juga jadi salah satu bukti belum bisa memacu industrialisasi," jelas Bhima.

Selain itu juga infrastruktur yang dibangun ternyata menjadi tekanan utang atau tekanan likuiditas bagi BUMN. Karena di luar dari Rp 1.300 triliun, ada BUMN yang harus menanggung hutang dalam bentuk penugasan.

Bhima menyebut, di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi banyak BUMN yang keuangan tertekan, bahkan ada yang masuk PKPU. Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur yang tidak berkelanjutan juga.

Faktor lainnya, lanjut Bhima, infrastruktur juga banyak memicu terjadinya konflik agraria dan juga alih fungsi lahan pertanian. Sebab itu, jumlah luasan lahan panen padi terus mengalami penurunan.

Salah satunya karena sebagian digunakan untuk jalan tol, infrastruktur yang mengambil pertanian.

"Infrastrukturnya belum bisa memicu penyerapan lapangan kerja yang ada di sektor-sektor produktif," pungkas Bhima.

Seperti diketahui, dalam 10 tahun terakhir, di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

Kementerian PUPR juga membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Direktorat Jenderal Bina Marga PUPR juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Selanjutnya, di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) semakin menyeruak. Padahal selama ini kinerja Kementerian yang digawangi Basuki Hadimuljono itu sudah berjalan baik. Rencana pemisahan ini dinilai tidak efektif.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, selama ini Kementerian PUPR sudah berjalan baik terbukti dari target-target yang mampu dicapai oleh Basuki. Menurut dia, pemisahan ini lebih condong pada kepentingan politik

“Nggak efektif, pemisahan itu lebih cenderung ke bagi-bagi kue,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Trubus menyatakan bahwa Kementerian PUPR ini merupakan kementerian yang basah alias banyak menggarap proyek-proyek dengan anggaran besar. Sehingga, banyak yang menginginkan untuk menduduki kementerian tersebut.

“Kalau PU ini termasuk kementerian basah makanya diperebutkan, kementerian yang banyak proyeknya,” kata Trubus.

Trubus menuturkan, pada zaman orde baru kementerian ini sudah sempat dipisah dan hasilnya tidak memuaskan. Dia mencontohkan, dahulu ada kementerian perumahan rakyat, namun banyak pembangunan yang mangkrak dan menghilangkan tanah subur.

“Begitu banyak tanah subur, tanah pertanian yang dijadikan perumahan, makanya dulu Perumahan Rakyat ini kementeriannya dihapus,” tuturnya.

Di sisi lain, Trubus mengungkapkan, kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum nantinya bakal memfokuskan proyek sesuai dengan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto di kepemimpinannya.

Di antaranya membangun 2.300 kilometer (Km) jalan tol, lalu melanjutkan proyek bendungan yang belum rampung, membangun jembatan, akses jalan desa hingga pelabuhan.

“Persoalannya sangat tergantung pada anggaran, anggarannya kan kalau kemarin bisa ngebut karena utang, kalau sekarang mau ngebut tergantung APBN, kecuali nanti Pak Prabowo bisa mendatangkan tuan dari negara lain (investor),” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pemisahan ini untuk mengembalikan kiprah pekerjaan umum kepada inti fungsinya, yakni berfokus pada pembina jasa konstruksi seperti Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA).

"Enggak apa-apa, kan memang PU sebagai pembina jasa konstruksi, jadi semua aturan konstruksi itu ada di PUPR, secara undang-undang, yang lainnya mengikuti, yang lainnya enggak masalah," jelasnya beberapa waktu lalu.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 40,59 triliun menjadi Rp 116,23 triliun untuk pagu anggaran di tahun 2025.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, tambahan pagu anggaran tersebut bakal dialokasikan pada tiga program yakni program quick win, program non quick win, serta untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Hasil rapat panja pemerintah pusat Rencana Undang-Undang APBN 2025 Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 40,59 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9).

Basuki merinci, tambahan anggaran tersebut bakal diperuntukkan pertama, program quick win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp 19,50 triliun. Menurutnya, lokasi sekolah tersebut mengacu pada data KRISNA Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Kedua, untuk program non quick win berupa penyelesaian bangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,98 triliun. Ketiga, untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 9,11 triliun.

Basuki menuturkan, alokasi anggaran untuk menunjang IKN di tahun depan akan disalurkan melalui tiga direktorat jenderal (Ditjen).

“Keberlanjutan pembangunan IKN sbesar Rp 9,11 triliun ini diapkai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kementerian PUPR mendapatkan anggaran sebesar Rp 75,63 triliun, kemudian PUPR juga mengusulkan tambahan sebesar Rp 61 triliun.

Namun yang disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tambahan anggaran hanya sebesar Rp 40,59 triliun. Sehingga, anggaran PUPR di tahun 2025 mencapai Rp 116,23 triliun.

Adapun total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp 116,23 triliun tersebut secara rinci Sekretariat Jenderal sebesar Rp 528,44 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 98,91 miliar.

Berikutnya, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 37,41 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 33,82 triliun.

Lalu, Ditjen Perumahan sebesar Rp 4,78 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 148,96 miliar, BPIW sebesar Rp 92,79 miliar, dan BPSDM sebesar Rp 347,32 miliar.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tengah memperkuat kerja sama strategis dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan (Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MOLIT).

Fokus utama dari kerjasama ini adalah peningkatan kualitas perkerasan aspal serta pengembangan teknologi perkerasan jalan yang ramah lingkungan, yang dianggap sangat penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur jalan di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, menegaskan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam aspek teknologi dan bisnis, khususnya dalam perkerasan aspal dan teknologi perkerasan ramah lingkungan, merupakan langkah krusial dan strategis bagi Ditjen Bina Marga.

Ia mengungkapkan pentingnya teknologi perkerasan aspal berkualitas tinggi, mengingat luasnya jaringan jalan nasional di Indonesia. “Implementasi teknologi perkerasan aspal yang lebih ramah lingkungan adalah kebutuhan mendesak yang harus segera direspons,” ujarnya, Rabu (7/8/2024).

Rachman Arief menambahkan bahwa penerapan teknologi dalam perkerasan aspal tidak hanya akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Dengan penerapan sistem manajemen kualitas yang terintegrasi dengan teknologi digital, Ditjen Bina Marga dapat memantau dan mengendalikan proses pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif.

“Teknologi digital memungkinkan kita untuk melakukan pemantauan secara real-time, analisis data yang akurat, deteksi dini kerusakan, serta penanganan yang lebih cepat dan tepat,” jelasnya.

Teknologi perkerasan aspal dari Korea Selatan sudah terbukti berkualitas dan teruji, namun tantangan utama bagi Indonesia terletak pada luasnya cakupan wilayah yang membutuhkan infrastruktur jalan berkualitas tinggi.

“Kita berharap teknologi hasil kerjasama ini dapat disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, namun tetap memberikan hasil yang setara dengan standar kualitas di Korea,” harap Rachman Arief.

Lebih lanjut, Rachman Arief menjelaskan bahwa selain fokus pada pengembangan teknologi perkerasan jalan, Ditjen Bina Marga juga memprioritaskan percepatan pembangunan sistem Pavement Quality Management System (PQMS).

Program ini diharapkan dapat selesai lebih cepat pada akhir tahun 2024, sehingga dapat segera digunakan untuk memastikan seluruh proses dan pekerjaan terkait perkerasan jalan berjalan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi.

Kemitraan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang infrastruktur jalan telah terjalin selama kurang lebih 19 tahun.

Sejak tahun 2019 hingga 2023, Kementerian PUPR telah bekerjasama dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jembatan pada jaringan jalan nasional melalui program Establishment of Integrated Management for Structural Health Monitoring System (SHMS).