Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) banyak yang tumbang. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memprediksi jumlah BPR yang ditutup bisa tembus 20 bank.

Sampai September 2024, jumlah BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya mencapai 15 bank. Artinya kemungkinan lebih dari 5 bank akan tutup lagi jika jumlahnya lebih dari 20 bank.

"Sampai ke angka 20 (BPR) itu mungkin. Kalau dalam beberapa bulan ini ada yang masih setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," kata dia usai acara Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024) kemarin.

Dia mengungkap salah satu penyebab banyak BPR harus ditutup karena ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR. Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia.

Itu sebabnya banyak BPR yang tidak terselamatkan. Untuk itu pula, guna mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024)

(ada/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap salah satu penyebab banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang harus ditutup. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR.

Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Itu alasannya mengapa OJK ingin pengendalian BPR di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan begitu, pemerintah daerah dilarang ikut mengendalikan langsung.

"Oleh karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini," terangnya.

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena menurutnya BPD lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia ditemui usai acara.

Dian menyebut, selama ini saat BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah. Saat menyelesaikan masalah di BPR banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," pungkasnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

(ada/ara)

Jakarta -

Proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan berakhir besok, Jumat, 6 September 2024. Di sisa waktu yang sedikit ini, situs penyedia e-meterai milik Perum Peruri masih mengalami berbagai kendala yang membuat banyak pelamar CPNS kesal.

Kendala yang banyak ditemui mulai dari tidak bisa melakukan pembelian e-meterai, tidak bisa membubuhi dokumen dengan e-materai yang sudah dibeli, hingga tidak bisa mengunduh dokumen yang sudah dibubuhi meterai elektronik tersebut. Bahkan kini situs resmi Peruri meterai-elektronik.com sangat sulit diakses.

detikcom mencoba sendiri untuk mengakses laman resmi Peruri tersebut. Saat diminta login untuk proses membeli e-meterai, proses loading akan memakan waktu yang sangat dan berujung gagal.

Situs resmi Peruri meterai-elektronik.com sulit diakses. Foto: Fadhly Fauzi Rachman

Padahal dokumen dengan e-meterai ini merupakan salah satu syarat pendaftaran CPNS 2024. Sehingga mereka yang tidak berhasil mengunggah dokumen bermeterai elektronik ini berpotensi gugur tahap administrasi alias gagal ikut CPNS karena berbagai kendala tadi.

Kondisi ini tentu menyulut emosi banyak calon pelamar CPNS. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengungkapkan kekesalannya melalui media sosial. Misal di media sosial X yang hingga pukul 10.00 WIB ini, 'Peruri' dan 'CPNS' masih menjadi trending topik alias perihal yang paling banyak dibahas. Sebab banyak netizen ini merasa kecewa

"Masa iya tahun ini gak jadi submit pendaftaran (CPNS 2024) perkara dokumen ga bisa diunduh, iya!! Sudah berhasil dibubuhi tapi ga bisa diunduh. Sudah terlewat batas waktu pengunduhan perkara website mu yang keos itu. Beli e-meterai lagi malah gak nambah kuota nya," keluh sosial media X @c******rl sembari menyebut Peruri dalam unggahannya.

"Gagal CPNS gara-gara e-meterai adalah jokes tahun 2024," tulis pengguna X yang lain, @P************do.

"Kalau saya terpilih jadi kepala BKN, akan saya siapkan psikolog keliling di timeline untuk netizen yang pengen curhat gagal daftar CPNS karena SSCASN dan e-meterai susah diakses pada akhir periode pendaftaran CASN. Agar netizen bahagia dan tidak stress," ungkap netizen lainnya, @p*****t.

Bahkan ada juga beberapa calon pelamar CPNS 2024 lain yang sudah pasrah dan hanya bisa menunggu agar situs e-meterai Peruri dengan segera dapat digunakan kembali.

"Ya harapan sekarang satu-satunya semoga server Peruri normal hari ini juga dan stok e-meterai di seller nambah. Siap-siap juga buat server BKN yang bakal diserbu ratusan/jutaan pelamar yang mau upload dokumen gara-gara e-materai mandeg 4 harian," tulis akun X @W*********na.

Atas berbagai kendala terkait e-meterai tersebut, Head of Corporate Secretary Perum Peruri Adi Sunardi mengatakan pihaknya meminta maaf atas persoalan yang terjadi. Menurutnya permasalahan terkait e-meterai itu terjadi karena tingginya antusiasme masyarakat jelang penutupan pendaftaran CPNS.

"Atas kondisi dimaksud, PERURI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (4/9/2024).

"Melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CASN, website layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai. Hal ini mengakibatkan perlambatan pelayanan e-meterai melalui website dimaksud," paparnya lagi.

Dia mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk memulihkan layanan. Pihaknya juga akan memberikan informasi ke publik secara berkala.

"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," katanya.

"Kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait update layanan e-meterai secara berkala sebagai bagian keterbukaan informasi kepada publik," imbuhnya.

(fdl/fdl)

Jakarta: Pengamat militer Khairul Fahmi menilai ada beberapa kendala pembebasan pilotSusi Air Kapten Phillip Mark Mehrthens. Salah satunya, kondisi geografiis.

Menurut Khairul, pengumpulan data dan informasi intelijen yang akurat tentang lokasi dan kondisi sandera sangat sulit. Apalagi KKB pelaku penyanderaan sering berpindah-pindah tempat.

"Dalam keterbatasan informasi intelijen, tergesa-gesa menggelar operasi untuk membebaskan sandera bisa sangat berisiko, baik bagi sandera itu sendiri maupun bagi personel yang terlibat. Prioritas pemerintah tentunya adalah bagaimana menghindari eskalasi kekerasan yang bisa membahayakan nyawa sandera," kata Khairul Fahmi kepada Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2024.
Kendala lain yaitu rumitnya negosiasi dengan kelompok separatis itu. Sebab, mereka memiliki tuntutan politik yang tidak bisa dikabulkan pemerintah.

"Rumitnya negosiasi dengan KKB, terutama karena mereka memiliki tuntutan politik yang nyaris tidak berpeluang dipenuhi oleh pemerintah," ungkap dia.

Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Seret Pembunuh Pilot Selandia Baru ke Pengadilan

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini mengatakan upaya pembebasan sandera seperti ini selalu memerlukan keseimbangan antara negosiasi yang hati-hati dan tindakan militer yang terukur. Tujuan utamanya, kata dia, untuk memastikan keselamatan sandera dan mengurangi risiko terhadap pihak-pihak lain yang terlibat.

"Sebenarnya pemerintah telah menggunakan pendekatan yang beragam, termasuk dialog, tekanan militer, dan upaya diplomatik dengan Selandia Baru untuk mencari solusi terbaik yang memastikan keselamatan sandera," sebut dia.

Pilot Susi Air itu disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya pada 7 Februari 2023. Philip disandera kelompok separatis itu saat mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Philip ditawan, sedangkan pesawatnya dibakar. Motif penyanderaan orang asing ini untuk Papua Merdeka.

(ABK)

SMA Negeri (SMAN) 1 Medan mengakui punya kendala dalam menjalankan Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

SMAN 1 Medan sudah menjalani kurikulum ini selama dua tahun. Dalam kurikulum ini, jurusan IPA dan IPS hingga Bahasa dihapuskan.

“Jelas adalah (kendala), namanya baru, harus ada penyesuaian, ada guru penggerak lagi, segala macam yang harus dipenuhi,” kata Wakil Kepala SMAN 1 Medan Sutarto saat dihubungi kumparan pada Kamis (18/7).

“Tapi kalau dari segi esensi materi, ya, pasti guru menguasailah. Yang mengajar fisika meski isinya beda-beda kan tetap guru fisika yang basic-nya ada,” sambung dia.

Sutarto menjelaskan kendala lainnya. Misalnya soal guru yang harus kembali belajar. Padahal, sudah nyaris memasuki masa purnabakti.

“Kendalanya di situ lagi penyesuaian adaptasi,” jelasnya.

Meski begitu, Sutarto meyakini bahwa guru-guru di sekolahnya siap menghadapi berbagai kondisi. Salah satunya soal perubahan kurikulum dari 2013 menjadi Merdeka.

“Tapi ya namanya guru siap aja gitu,” pungkasnya.

Meski jurusan IPA IPS dihapuskan, menurutnya hal itu hanya ganti istilah saja. Bahasanya menjadi mata pelajaran peminatan.

“Cuma penggantian istilah sajanya materi A sesungguhnya sebenarnya itu kalau kita lihat ya kita lihat komposisinya bahwa mapel A, B, C, itu IPA di dalamnya itu,” kata dia.

“Cuma nanti ada di dalamnya dimasukkan sosiologi, misalnya bidang medis, kedokteran, mapelnya paket B, medis, di situ ada dokter, dokter gigi, dokter umum, bidan keperawatan, di situ dimasukkan sosiologi karena berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, norma,” sambungnya.

Di SMAN 1 Medan, penerapan kurikulum ini baru berjalan dua tahun. Artinya mulai kelas X dan XI.

Kurikulum Merdeka resmi diberlakukan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru 2024/2025 atau tahun ini. Dengan demikian tidak ada lagi jurusan IPS, IPA dan Bahasa di sekolah menengah tingkat atas.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo mengatakan peniadaan jurusan di SMA itu merupakan bagian dari impelementasi Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021.