Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -KUALA LUMPUR. Amerika Serikat telah mencabut larangan terhadap produsen sarung tangan Malaysia, Brightway Group. Ini memungkinkan perusahaan tersebut untuk melanjutkan penjualan produknya di AS hampir tiga tahun setelah dikenai sanksi atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.

Mengutip Reuters, Senin (14/10), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) telah melarang impor sarung tangan sekali pakai yang diproduksi oleh tiga anak perusahaan Brightway pada Desember 2021 atas dugaan praktik kerja paksa.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat malam, CBP mengatakan Brightway dan anak perusahaannya telah diizinkan untuk melanjutkan ekspor ke Amerika Serikat mulai 11 Oktober setelah perusahaan tersebut mengambil tindakan untuk sepenuhnya memperbaiki indikator kerja paksa dalam proses manufakturnya.

Brightway tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada tahun 2021, CBP mengatakan telah ditemukan 10 dari 11 indikator kerja paksa yang diidentifikasi oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam proses produksi Brightway.

Indikator kerja paksa ILO mencakup jam kerja yang berlebihan, jeratan utang, kekerasan fisik dan seksual, serta kondisi kerja dan kehidupan yang kasar.

CBP tidak menyebutkan dalam pernyataannya tahun 2021, 10 dari 11 indikator yang dikatakannya telah dilanggar.

Malaysia, produsen sarung tangan medis yang besar, bergantung pada jutaan pekerja migran untuk pabrik-pabriknya tetapi telah menghadapi tuduhan eksploitasi di seluruh industri utama yang berorientasi ekspor selama bertahun-tahun.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan kerja paksa di industri nikel Indonesia. Menurutnya, hal tersebut adalah kampanye hitam yang bertujuan untuk merusak reputasi Indonesia.

"Nggak ada kerja paksa. Saya kan setiap bulan waktu saya di Menteri Investasi kan turun ke lokasi. Ini hanya black campaign aja kok, ini geopolitik," ujarnya dalam Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/9/2024).

Bahlil menilai banyak negara merasa lebih hebat dari Indonesia.

"Yakinlah bahwa Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik, dengan pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi, dan kita mampu menjadi negara nomor 10 terbaik dalam GDP," kata Bahlil.

Tuduhan mengenai kerja paksa ini berasal dari laporan Global State of Child and Forced Labour yang diterbitkan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) pada 5 September 2024. Dalam laporan tersebut diberitakan bahwa industri nikel Indonesia terlibat dalam praktik kerja paksa.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Ia menyatakan, tudingan tersebut merupakan kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi Indonesia.

Tuduhan mengenai kerja paksa ini berasal dari laporan Global State of Child and Forced Labour yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) pada 5 September 2024.

Dalam laporan tersebut, industri nikel Indonesia disebutkan terlibat dalam praktik kerja paksa.

"Enggak ada kerja paksa. Saya kan hampir setiap bulan, waktu saya jadi Menteri Investasi, turun ke lokasi," ujar Bahlil saat ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024) malam.

"Ini hanya black campaign saja kok. Ini hanya black campaign, ini geopolitik. Tenang saja," tambah dia.

Bahlil juga menegaskan bahwa banyak negara lain yang merasa lebih unggul, tetapi kenyataannya tidak lebih baik dari Indonesia.

"Di negara luar itu, yang merasa semua paling hebat itu, mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita," kata dia.

Ia optimistis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dengan mengoptimalkan potensi dan kekayaan yang dimiliki.

Bahlil percaya bahwa Indonesia dapat mencapai posisi sebagai salah satu negara dengan produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia.

"Yakinlah, bahwa Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik dengan pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi, dan kita mampu menjadi negara nomor 10 terbaik dalam GDP," kata dia.

Mengutip Asian Times, Departemen Tenaga Kerja AS dalam laporannya telah memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar produk yang dibuat menggunakan kerja paksa.

Laporan itu berdasarkan liputan pers dan berbagai laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang kondisi kerja di pabrik peleburan nikel yang terkonsentrasi di Pulau Sulawesi dan Maluku di Indonesia Timur.

Perusahaan-perusahaan nikel itu dimiliki dan dioperasikan dengan kemitraan antara perusahaan China dan Indonesia.

Para pekerja dari kedua negara diduga menghadapi pemotongan upah secara sewenang-wenang, kekerasan, lembur paksa, dan pengawasan terus-menerus. Pekerja China juga menghadapi penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Ia menyatakan, tudingan tersebut merupakan kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi Indonesia.

Tuduhan mengenai kerja paksa ini berasal dari laporan Global State of Child and Forced Labour yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) pada 5 September 2024.

Dalam laporan tersebut, industri nikel Indonesia disebutkan terlibat dalam praktik kerja paksa.

"Enggak ada kerja paksa. Saya kan hampir setiap bulan, waktu saya jadi Menteri Investasi, turun ke lokasi," ujar Bahlil saat ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024) malam.

"Ini hanya black campaign saja kok. Ini hanya black campaign, ini geopolitik. Tenang saja," tambah dia.

Bahlil juga menegaskan bahwa banyak negara lain yang merasa lebih unggul, tetapi kenyataannya tidak lebih baik dari Indonesia.

"Di negara luar itu, yang merasa semua paling hebat itu, mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita," kata dia.

Ia optimistis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dengan mengoptimalkan potensi dan kekayaan yang dimiliki.

Bahlil percaya bahwa Indonesia dapat mencapai posisi sebagai salah satu negara dengan produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia.

"Yakinlah, bahwa Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik dengan pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi, dan kita mampu menjadi negara nomor 10 terbaik dalam GDP," kata dia.

Mengutip Asian Times, Departemen Tenaga Kerja AS dalam laporannya telah memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar produk yang dibuat menggunakan kerja paksa.

Laporan itu berdasarkan liputan pers dan berbagai laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang kondisi kerja di pabrik peleburan nikel yang terkonsentrasi di Pulau Sulawesi dan Maluku di Indonesia Timur.

Perusahaan-perusahaan nikel itu dimiliki dan dioperasikan dengan kemitraan antara perusahaan China dan Indonesia.

Para pekerja dari kedua negara diduga menghadapi pemotongan upah secara sewenang-wenang, kekerasan, lembur paksa, dan pengawasan terus-menerus. Pekerja China juga menghadapi penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia. Menurutnya hal itu adalah kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi Indonesia.

"Nggak ada kerja paksa. Saya kan setiap bulan waktu saya Menteri Investasi turun. Ini hanya black campaign aja kok, tenang aja," tegasnya ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, banyak negara lain yang merasa lebih hebat dari Indonesia, namun sebenarnya tidak lebih hebat. "Di negara luar itu yang merasa semua paling hebat. Mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita," lanjutnya.

Bahlil percaya dengan kekayaan yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Dengan begitu diharapkan dapat masuk daftar 10 besar negara maju.

"Indonesia ke depan akan menjadi negara dalam pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi dan kita mampu menjadi nomor 10 terbaik dalam GDP," pungkasnya.

Tudingan Kerja Paksa

Mengutip dari Asia Times, Departemen Tenaga Kerja AS memasukkan nikel Indonesia ke daftar produk yang dibuat menggunakan kerja paksa. Laporan tersebut menyebutkan industri nikel di Indonesia tidak memiliki landasan hukum atau peraturan langsung.

Informasi ini didapat oleh AS dari liputan pers dan berbagai laporan oleh LSM tentang kondisi kerja di pabrik peleburan nikel yang terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku, Indonesia timur.

Perusahaan-perusahaan nikel itu dimiliki dengan kemitraan antara China dan Indonesia. Laporan AS menyebut para pekerja dari kedua negara tersebut diduga menghadapi pemotongan upah yang sewenang-wenang, kekerasan, lembur paksa, dan pengawasan terus-menerus.

Pekerja China juga diduga menghadapi penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan mereka. Sumber Asia Times yang merupakan pekerja di peleburan nikel itu juga mengonfirmasi kondisi tersebut.

Menurut penelitian Trend Asia, organisasi berbasis di Jakarta yang menangani kecelakaan pada industri Nikel pada 2015 dan 2023 ,sekitar 91 pekerja meninggal dalam kecelakaan fatal di tempat kerja yang terkait dengan industri pemurnian nikel.

Kecelakaan terburuk terjadi pada Desember 2023 ketika ledakan peleburan yang menewaskan 21 pekerja, terdiri dari 13 orang Indonesia dan 8 orang Cina.

Simak Video: Bertemu MBZ, Jokowi Tawarkan Proyek Financial Center IKN-Investasi Nikel

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tidak ada indikasi kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Bahlil yang ditemui di sela Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam, menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Nggak ada dong (pekerja paksa industri). Saya kan mantan menteri investasi, mana ada sih kerja paksa," ujar Bahlil.

Dia mengungkapkan hal itu ketika awak media meminta tanggapan Bahlil soal adanya tudingan dari Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa ada praktik kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Ia menegaskan bahwa isu kerja paksa di sektor nikel Indonesia tidak pernah terjadi dan tidak berdasar.

Menurutnya, pemberitaan tentang hal tersebut perlu didasarkan pada fakta, bukan persepsi negatif yang dapat merugikan citra Indonesia di mata dunia.

Ia mengingatkan pentingnya jurnalisme yang objektif.

"Jangan pake katanya, kamu jangan proasing," ucapnya.
Bahlil juga menekankan bahwa jurnalis Indonesia seharusnya tidak menyebarkan informasi yang merugikan negara sendiri.

Ia meminta agar berita-berita yang muncul tidak sekadar mengikuti narasi asing.

"Wartawan Indonesia itu harus memberitakan sesuatu yang fakta, jangan persepsi yang negatif bangsa kita, kita beritakan," tutur Bahlil.

Ia mengajak media untuk lebih mengutamakan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap pencapaian bangsa, khususnya dalam sektor hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi besar.

"Nggak ada (pekerja paksa), sayangi negara kalian lah, kita ini kan punya nasionalisme dong," tegas Bahlil.

Sebelumnya, AS melalui Departemen Ketenagakerjaan atau US Department of Labor (US DOL) menuding bahwa industri nikel di Indonesia menerapkan sistem kerja paksa. Hal itu menjadi pemberitaan beberapa media di tanah air.

US DOL menuding bahwa warga negara asing (WNA) asal China direkrut untuk bekerja di Indonesia, berdasarkan laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.

Laporan tersebut menyebutkan kerja paksa terjadi pada kawasan industri di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, di mana China memiliki kepemilikan mayoritas atas kawasan ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Korea Utara mewajibkan sebagian besar warganya masuk ke dalam sistem kerja paksa, berbahaya dan rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan. Berdasarkan laporan PBB, hal itu mencakup kerja paksa di penjara hingga pekerjaan wajib yang dialokasikan oleh negara.

Dikutip dari Nikkei Asia, Kamis (18/7/2024), pemerintah Korea Utara juga mengirim warganya bekerja ke luar negeri demi mengumpulkan mata uang asing.

Ekonomi Korea Utara dalam keadaan hampir mati imbas sederet sanksi internasional yang diterima. Negara di bawah pimpinan Kim Jong Un ini kian sulit melakukan perdagangan internasional hingga mengimpor barang-barang penting seperti minyak bumi.

Sanksi tersebut dimaksudkan untuk membatasi kemampuan Pyongyang mengembangkan senjata berbahaya seperti senjata nuklir dan rudal berkekuatan tinggi.

"Laporan baru ini memperkuat kesimpulan bahwa kerja paksa masih menjadi perhatian utama di Korea Utara," kata Eleanor Fernandez, petugas hak asasi manusia yang berkantor di Seoul, Korea Selatan dikutip dari Nikkei, Kamis (18/7/2024).

"Kerja paksa ini menjadi perhatian serius dan menyentuh kehidupan hampir semua orang," tambah Fernandez.

Korea Utara belum menanggapi laporan tersebut, namun sebelumnya mengecam kritik internasional terhadap kondisi hak asasi manusia negaranya. Pemerintahan Korea Utara menilai laporan tersebut itu sebagai upaya untuk mencampuri urusan negaranya.

Mereka juga menuduh badan-badan seperti PBB bersikap munafik, dan mengklaim pelanggaran hak asasi manusia merajalela di negara-negara Barat. Adapun laporan tersebut didasarkan pada 183 wawancara yang dilakukan antara tahun 2015 dan 2023 dengan pelarian Korea Utara yang menderita atau menyaksikan kerja paksa.

Fernandez mengatakan warga Korea Utara dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Seringkali di sektor-sektor berbahaya tanpa upah, kebebasan memilih, hak untuk pergi, perlindungan, perawatan medis, waktu istirahat, tempat tinggal atau makanan yang memadai.

Seorang laki-laki yang diwawancarai menceritakan tugasnya di unit pembuat bulu mata palsu dan pengait logam untuk kalung. "Ada kuota harian. Kalau tidak memenuhi kuota harian, kami dipukuli dan dipotong jatah makannya," terang dia.

Awal tahun ini, investigasi yang dilakukan oleh Outlaw Ocean Project, yang diterbitkan di majalah The New Yorker, mengungkap bukti adanya warga Korea Utara yang dikirim untuk bekerja di pabrik cumi-cumi di China.

"Banyak perusahaan di China bergantung pada program kerja paksa yang besar dari Korea Utara, dan para pekerja tersebut mengalami pelecehan seperti pemukulan, kekerasan seksual, dan pencurian upah," bunyi laporan itu.

Program yang mengatur kegiatan buruh di luar negeri juga terlibat dalam operasi yang mencakup pencucian uang dan serangan siber untuk menghasilkan pendapatan guna mendanai pengembangan senjata Pyongyang.