REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti), KH Anwar Sanusi, mengatakan, integrasi empat bingkai kerukunan, yakni politis, yuridis, sosiologis, dan teologis, dapat menjadi pilar kekuatan bangsa dalam melawan radikalisme dan terorisme.

"Faktor dominan dalam munculnya paham radikalisme adalah karena pemahaman agama yang tidak utuh dan memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan tertentu," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengingat cita-cita bangsa yang ditetapkan oleh para pendiri negara, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, salah satunya dengan memahami dan menerapkan empat pilar tersebut.

Pilar pertama adalah aspek politis. Dalam kerangka politis, kata dia, UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah dasar utama yang harus dijaga dan dijunjung tinggi.

“Negara ini adalah negara hukum dan setiap warga negara, baik pejabat maupun rakyat biasa, harus taat hukum. Penegakan hukum yang adil dan tegas sangat penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah munculnya tindakan radikal dan anarkis,” kata dia.

Menurut dia, aspek politis tersebut berkaitan erat dengan unsur sosiologis dan kearifan lokal.

Pilar kedua adalah pilar sosiologis melibatkan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat. “Menghargai dan memelihara kearifan lokal adalah kunci untuk menjaga kerukunan dan persatuan,” kata dia.

Pilar ketiga, dimensi politis dan sosiologis juga membutuhkan pilar teologis untuk menekankan pentingnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

“Semua harus memahami bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mendukung keberagaman agama,” ujarnya.

Pilar keempat, dalam implementasinya, empat pilar tersebut membutuhkan kepastian hukum. Dalam konteks regulasi, ia mencontohkan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 8 dan 9 tahun 2006, yang membahas pendirian rumah ibadah dan kerukunan umat beragama.

“Meskipun regulasi ini sudah ada dan berjalan cukup lama, masalah utamanya adalah penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa hak beribadah dan keberagaman agama dihormati dan dilindungi,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara aspek politis, yuridis, sosiologis, dan teologis, masyarakat dapat membangun kontra narasi radikalisme yang kuat dan efektif.

Ia juga mengingatkan bahwa integrasi empat pilar kerukunan tersebut harus dijaga dan diperkuat. Dengan integrasi yang kuat, bangsa Indonesia dapat melawan radikalisme dan terorisme dengan efektif serta menjaga kedamaian dan persatuan di tengah keberagaman.

“Pendidikan, pemahaman agama yang mendalam, penegakan hukum yang tegas, dan penghargaan terhadap kearifan lokal adalah langkah-langkah penting untuk mencapai kerukunan Indonesia. Semoga dengan upaya bersama, bangsa kita dapat terus menjaga kedamaian dan kerukunan di tengah keberagaman,” pungkasnya.

ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu. Bahkan, penyair asal Sumenep, Madura, Zawawi Imran, dibuat melongo karena menemukan pantun itu 'hidup' justru di Jember, bukan di Madura. Orang Madura sekalipun tidak tahu pantun itu.

Bunyi pantun itu begini: 'Namen magik tombu sokon. Tabing kerrep benyak kalana. Mompong gik odik koddhu parokon. Ma’ olle salamet tengka salana'.

Jika diterjemahkan secara bebas, arti dari pantun tersebut ialah 'Menanam biji asam tumbuh sukun. Gedek rapat banyak kalajengkingnya. Selagi hidup harus rukun. Agar selamat tingkah lakunya'.

Jelas bahwa maksud dari larik-larik pantun Madura itu ialah tidak ada rumus pertengkaran dalam kearifan Indonesia. Ada banyak kearifan lokal, apakah itu sastra, upacara, tradisi, atau simbol-simbol yang selalu mempertautkan antara perjalanan kehidupan dan kerukunan. Bila muncul amuk, berarti ada yang salah dari 'sel-sel kehidupan' dalam tubuh mereka. Pertengkaran, bahkan amuk, umumnya muncul karena perlakuan ketidakadilan atau provokasi politik. Itu pun setelah berkali-kali dihindari. Ada rumusngalah,ngalih, barungamukdalam kearifan Jawa.

Kebanyakan orang Jawa akan mengalah saat pertama diganggu atau diprovokasi. Bila tetap diganggu, ia akanngalihatau pindah. Namun, bila sudah pindah, kok terus-terusan diganggu, baru ia akan mengamuk sebab itu sudah bukan lagi pergaulan kehidupan, melainkan serangan dan menginjak-injak kehormatan atau merampas keadilan.

Karena itu, kerukunan dan keadilan ialah satu tarikan napas. Memperjuangkan keadilan dengan cara menjadi anti terhadap golongan tertentu itu tidak dibenarkan dalam rumus kearifan Indonesia. Persatuan dan keadilan tidak bisa saling meniadakan. Demi persatuan, kita tidak boleh merusak keadilan dan demi keadilan, kita tidak boleh mengorbankan persatuan.

Berbagai amuk massa kerap muncul bila ada ketidakadilan hidup. Kekerasan kerap dipicu perlakuan tidak adil dalam akses ekonomi, yang mengarah ke kesenjangan. Kasus kerusuhan di Malaysia yang terjadi pada 1960, contohnya. Salah satu penyebab terjadinya kerusuhan itu ialah faktor kesenjangan.

Karena itu, sebagai salah satu usaha untuk mempersempit kesenjangan tersebut pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakannew economic policy(kebijakan ekonomi baru), yaitu memberikanaffirmative action(perlakuan khusus) kepada golongan Melayu dengan harapan integrasi persatuan Malaysia jauh lebih baik. Jadi didasarkan atas pembelahan ras, golongan Melayu, bumi putra diberi perlakuan khusus ketimbang golongan Tionghoa.

Setelah puluhan tahun pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan ekonomi baru itu, barulah kesenjangan sosial di Malaysia menciut. Namun, harapan Melayu dan Tionghoa di Malaysia untuk menjadi lebih rukun dan akrab tetap susah, bahkan semakin hari semakin jauh karena pembelahan perlakuan khusus atas dasar pembedaan ras.

Dari kasus itu kita belajar bahwa kita boleh memperjuangkan dengan cara memberikan perlakuan khusus, tapi jangan dilakukan di atas pembelahan agama atau etnis. Mestinya, siapa pun yang miskin, siapa pun yang terbelakang, apa pun agamanya, apa pun rasnya, harus diberi perlakuan khusus oleh negara.

Unsur negara mesti hadir untuk membentuk kerukunan permanen, bukan kerukunan semu. Modal sosial kearifan Indonesia, yakni kerukunan, akan 'habis' bila tidak dirawat, alih-alih digerus. Pertengkaran mesti dicegah sejak di hulu. Embrio ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, intoleransi, mestinya tidak diberi ruang.

Saya gembira bahwa hasil survei Badan Litbang dan Diklat Kemenag pada 2023 menunjukkan indeks kerukunan umat meningkat mencapai 76,02 poin. Sementara itu, pada 2022, indeks tersebut berada pada angka 73,09 poin. Pemerintah menargetkan indeks kerukunan umat beragama bisa mencapai angka 78 pada lima tahun mendatang.

Namun, saya mesti akui bahwa embrio pertengkaran tidak serta-merta mati karena ada faktor lain yang belum mencapai target, bahkan tidak kunjung diselesaikan secara menyeluruh. Itulah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan yang cenderung muncul (terlihat dari berhenti bahkan naiknya rasio Gini) jelas kabar menyedihkan bagi beragam upaya merawat modal sosial kerukunan.

Bila kesenjangan ekonomi tidak kunjung diperbaiki secara signifikan, saya khawatir kearifan kerukunan sebagaimana tersimbolkan dalam pantun, syair, tari, upacara, dan seterusnya tinggal sejarah. Bila tenunan kerukunan terkoyak, butuh waktu lama bagi kita untuk menyulamnya kembali satu per satu. Padahal, kita inginma’ olle salamet tengka salana, ingin selamat tingkah polah kita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerja sama penguatan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi umum.

"Moderasi beragama adalah mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan kerja sama berbagai pihak di lingkungan kampus," ujar Kepala Balitbangdiklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Kerja sama penguatan moderasi beragama ini diwujudkan dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Moderasi Beragama 2024 yang rencananya bakal digelar 17-19 Juli 2024 di Jakarta.

Suyitno mengatakan Kemenag ingin membangun ekosistem moderasi beragama di kampus. Selain itu, juga memastikan dosen dan civitas akademika lainnya memiliki kesadaran kolektif terhadap moderasi beragama.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menyatakan bahwa forum diskusi dan Semiloka Moderasi Beragama 2024 merupakan bagian penting dalam upaya memberantas tiga dosa besar di lingkungan pendidikan tinggi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi

"Moderasi Beragama ini adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi. Saya pikir ini peran dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terus menjaga masalah intoleransi ini agar kehidupan beragama bisa hidup berdampingan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan dan mengungkapkan praktik-praktik baik terkait moderasi beragama serta bersinergi dengan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek.

"Semoga acara Semiloka Moderasi Beragama ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian ke depannya," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Grand Syaikh Al Azhar Ahmed Al Tayeb menyebut akar perpecahan umat Islam dalam kuliah umumnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa (9/7/2024). Hal itu harus menjadi pembelajaran bersama, sehingga umat Islam dapat muhasabah kolektif dan membangun kesadaran bersama mewujudkan persatuan.

“Perpecahan sering lahir dari lisan dan pena para dai yang tidak memahami prioritas dan fikih ikhtilaf. Mereka sibuk dengan perkara khilafiyah, tapi lupa dengan isu keumatan yang utama,” kata Ahmed Al Tayeb di hadapan hadirin.

Karena tidak memahami apa yang seharusnya menjadi prioritas dan fikih perbedaan, ditambah lagi dengan keengganan belajar dan menambah wawasan, maka banyak orang beradu argumen hingga akhirnya menjadi perpecahan.

Dalam versi lain, ada juga golongan yang menolak fikih empat madzhab, kemudian membuat fikih sendiri. Isinya adalah ajaran yang menyalahkan, bahkan mengafirkan pihak lain yang tidak sependapat dengan mereka.

Golongan semacam ini semakin menceraiberaikan umat. Dengan kondisi terpecah, maka umat Islam menjadi lemah dan mudah dimanfaatkan pihak lain yang merugikan kemajuan Islam.

Grand Syaikh menjelaskan kerukunan, toleransi, sikap moderat (wasatiyah) merupakan kunci menguatkan persatuan. Kemudian membangun prioritas bersama untuk memajukan umat. Sesama pemeluk agama dapat saling menghormati. Harus dipahami bahwa menghormati tidak sama dengan meyakini.

“Yang kita lakukan adalah menghormati meskipun tetap keyakinan itu adalah urusan masing-masing,” kata al-imam al-akbar. Dengan begitu, kebersamaan dan kedamaian tercipta.

Ahmed Al Tayeb juga menjelaskan apa yang menjadi isu utama umat hari ini, yaitu persoalan Palestina yang masih dijajah Israel, kemiskinan di banyak kawasan, kemerosotan moral karena adanya gaya hidup materialisme. Hal ini menyebabkan banyak orang mengikuti gaya hidup baru yang tidak mencerminkan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad.

Grand syaikh menghaturkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas perjuangannya untuk membela saudara-saudara di Gaza Palestina. “Juga dengan memperjuangkan gencatan senjata dan menyampaikan bantuan-bantuan kemanusiaan,” kata Ahmed Al Tayeb.