JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta penduduk. Diakui olehnya bahwa ketimpangan di Indonesia masih terbentang luas, antara jumlah penduduk kaya dengan yang miskin.

Bahkan menurutnya 2 dari 10 orang terkaya itu, termasuk Hashim dan Presiden Prabowo Subianto . "Pak Prabowo katakan, gambaran 10 keluarga terkaya di Indonesia, lebih kaya dari 114 juta penduduk Indonesia, itu mungkin termasuk keluarga saya dan Pak Prabowo, kita akui," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Menurutnya, saat ini di Indonesia sendiri ada sekitar 44 juta keluarga yang masuk dalam kategori miskin. Sehingga jika dikalikan satu keluarga berjumlah 3-4 orang, maka sekitar 160 juta penduduk Indonesia masih mengalami kemiskinan.

Oleh sebab itu, Hashim mengatakan, salah satu misi besar Pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan adalah mengurangi ketimpangan sosial. Caranya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kebijakan yang akan dikeluarkan.

Pada kesempatan tersebut, Hashim mengakui Presiden Prabowo memang mengidolakan salah satu tokoh pemimpin Partai Komunis China, Deng Xiaoping. Sosok ini yang menginspirasi Prabowo mengeluarkan kebijakan populis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Semakin kita sejahterakan orang miskin, kita dunia usaha beruntung, karena kalau mereka berdaya, mereka lebih kaya, dan income besar, kita yang untung. Mereka tidak akan bawa uang lari ke Hongkong atau ke Shanghai," kata Hashim yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo.

"So this point is, kebijakan kita sangat pro rakyat, tapi tidak benturan dan tidak anti pengusaha. Itu yang penting. Pak Prabowo bilang, orang kaya tetap kaya tidak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan, jurang, mereka harus hidup bermartabat," tutupnya.

Pengusaha kawakan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Aburizal langkah itu harus tercermin dari kebijakan yang akan diambil pemerintahan.

“Saya cuma mau menyampaikan, pertama pada bagaimana meningkatkan growth. salah satu caranya adalah investasi,”ujar Aburizal dalam wawancara dengan Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (24/9).

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia itu mengatakan dalam membangun iklim investasi pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tak biasa. Keberanian itu menurut Aburizal salah satunya bisa terlihat dari kemauan untuk menjalin kerja sama dan investasi dengan pemerintah Rusia bila dirasa menguntungkan.

Ia mencontohkan keberanian Malaysia dan Arab Saudi yang dinilai tidak takut dalam mencari mitra investasi. Menurut Aburizal, Malaysia dan Arab Saudi mendapatkan keuntungan diskon US$20 dollar atau sekitar Rp 300 ribu untuk setiap transaksi satu barel minyak.

“Kita ga berani bergitu. Itu kebijakan itu kita mesti ubah,” ujar Aburizal.

Hal kedua yang menjadi perhatian Aburizal adalah menghapuskan kesenjangan yang ada di masyarakat. Menurut Aburizal bila persoalan kesenjangan tidak segera diatasi akan menjadi persoalan di masa mendatang.

“Harus ada suatu ide untuk mengatasi kesenjangan itu,” ujar Aburizal lagi.

Pemerintahan Prabowo - Gibran akan melanjutkan kepemimpinan yang kini dipegang oleh Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Peralihan kekuasaan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan akan fokus melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Pengusaha kawakan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Aburizal langkah itu harus tercermin dari kebijakan yang akan diambil pemerintahan.

“Saya cuma mau menyampaikan, pertama pada bagaimana meningkatkan growth. salah satu caranya adalah investasi,”ujar Aburizal dalam wawancara dengan Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (24/9).

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia itu mengatakan dalam membangun iklim investasi pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tak biasa. Keberanian itu menurut Aburizal salah satunya bisa terlihat dari kemauan untuk menjalin kerja sama dan investasi dengan pemerintah Rusia bila dirasa menguntungkan.

Ia mencontohkan keberanian Malaysia dan Arab Saudi yang dinilai tidak takut dalam mencari mitra investasi. Menurut Aburizal, Malaysia dan Arab Saudi mendapatkan keuntungan diskon US$20 dollar atau sekitar Rp 300 ribu untuk setiap transaksi satu barel minyak.

“Kita ga berani bergitu. Itu kebijakan itu kita mesti ubah,” ujar Aburizal.

Hal kedua yang menjadi perhatian Aburizal adalah menghapuskan kesenjangan yang ada di masyarakat. Menurut Aburizal bila persoalan kesenjangan tidak segera diatasi akan menjadi persoalan di masa mendatang.

“Harus ada suatu ide untuk mengatasi kesenjangan itu,” ujar Aburizal lagi.

Pemerintahan Prabowo - Gibran akan melanjutkan kepemimpinan yang kini dipegang oleh Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Peralihan kekuasaan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan akan fokus melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) harus dibenahi oleh Indonesia agar bisa menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mulai dari masalah kesenjangan sosial, kemiskinan dan lainnya.

Dalam studi INFID berjudul Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD, terungkap bahwa Indonesia masih harus bekerja keras, terutama dalam mengurangi kesenjangan dengan negara-negara OECD. Ini menjadi indikator krusial yang diperlukan untuk menjadi negara maju.

Pemerintah dapat memulai dengan sejumlah hal. Pertama adalah menaikkan investasi pada belanja sosial yang memiliki daya ungkit terbesar untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan.

Misalnya, anggaran infrastruktur air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan upaya menutup kesenjangan gender dan kelompok rentan lainnya, melalui berbagai program perlindungan sosial.

Tingkat kemiskinan dan kesenjangan juga masih belum menunjukkan kelayakan sebagai negara maju yang mengusung negara kesejahteraan jika dibandingkan dengan rata-rata negara anggota OECD.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola kelembagaan. Melalui reformasi tata kelola kelembagaan baik dalam sisi perlindungan sosial maupun penerimaan pajak. Kemudian meningkatkan koherensi antara kebijakan sosial, ekonomi atau fiskal, sisi penerimaan, dan belanja.

"Dengan adanya tuntutan untuk menaikkan belanja sosial yang masih rendah, wacana mengenai kenaikan anggaran perlindungan sosial, misalnya, tidak boleh dipisahkan dari wacana pentingnya menggenjot penerimaan pajak," kata Program Officer SDG's INFID Angelika Fortuna dalam acara publikasi studi INFID di Jakarta, Selasa (23/7).

Untuk menjadi negara yang sejahtera, mandiri dan demokratis, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, pajak berfungsi sebagai kontrak sosial, yang pada gilirannya akan menumbuhkan mekanisme tanggung gugat yang lebih baik antara warga negara dan pemerintah.

Belum Menjadi Negara Maju

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira bahkan menyoroti banyak hal yang perlu dilakukan Indonesia sebelum menjadi anggota OECD. Sementara Indonesia saat ini belum menjadi negara maju.

"Kita tahu sejarah OECD ini kan kumpulan negara maju. Jadi dia negara maju dulu baru bikin organisasi," kata Bhima.

Saat ini, Indonesia tengah memasuki tahapan aksesi OECD pasca disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia. Namun kondisi Indonesia belum menjadi negara maju, akan memunculkan kesenjangan dengan anggota OECD lain. "Karena idealnya, seharusnya kita menjadi negara yang memiliki high income dulu," ujar Bhima.

Meskipun begitu, Indonesia bisa belajar banyak dalam mempersiapkan struktur ekonomi. Khususnya dari penguatan industri manufaktur dan teknologi.

Momentum Perubahan RI

Deputi Direktur atau Koordinator Utama Kerja Sama Multilateral Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Lembaga Keuangan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Hadianto menilai status Indonesia yang belum menjadi negara maju bukan menjadi masalah.

Hadianto menilai, justru dengan masuknya Indonesia menjadi anggota OECD bisa memicu perubahan dan regulasi. Karena OECD sebelumnya pernah mengeluarkan survei yang menunjukkan kondisi pendidikan di Indonesia memiliki peringkat rendah.

Kemudian pada akhirnya hal tersebut disikapi sebagai momentum untuk melakukan perubahan."Ini salah satu ilustrasi bagaimana kemudian Indonesia tidak menunggu menjadi sempurna untuk bisa bergabung [dengan OECD]," kata Hadianto.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) harus dibenahi oleh Indonesia agar bisa menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mulai dari masalah kesenjangan sosial, kemiskinan dan lainnya.

Dalam studi INFID berjudul Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD, terungkap bahwa Indonesia masih harus bekerja keras, terutama dalam mengurangi kesenjangan dengan negara-negara OECD. Ini menjadi indikator krusial yang diperlukan untuk menjadi negara maju.

Pemerintah dapat memulai dengan sejumlah hal. Pertama adalah menaikkan investasi pada belanja sosial yang memiliki daya ungkit terbesar untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan.

Misalnya, anggaran infrastruktur air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan upaya menutup kesenjangan gender dan kelompok rentan lainnya, melalui berbagai program perlindungan sosial.

Tingkat kemiskinan dan kesenjangan juga masih belum menunjukkan kelayakan sebagai negara maju yang mengusung negara kesejahteraan jika dibandingkan dengan rata-rata negara anggota OECD.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola kelembagaan. Melalui reformasi tata kelola kelembagaan baik dalam sisi perlindungan sosial maupun penerimaan pajak. Kemudian meningkatkan koherensi antara kebijakan sosial, ekonomi atau fiskal, sisi penerimaan, dan belanja.

"Dengan adanya tuntutan untuk menaikkan belanja sosial yang masih rendah, wacana mengenai kenaikan anggaran perlindungan sosial, misalnya, tidak boleh dipisahkan dari wacana pentingnya menggenjot penerimaan pajak," kata Program Officer SDG's INFID Angelika Fortuna dalam acara publikasi studi INFID di Jakarta, Selasa (23/7).

Untuk menjadi negara yang sejahtera, mandiri dan demokratis, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, pajak berfungsi sebagai kontrak sosial, yang pada gilirannya akan menumbuhkan mekanisme tanggung gugat yang lebih baik antara warga negara dan pemerintah.

Belum Menjadi Negara Maju

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira bahkan menyoroti banyak hal yang perlu dilakukan Indonesia sebelum menjadi anggota OECD. Sementara Indonesia saat ini belum menjadi negara maju.

"Kita tahu sejarah OECD ini kan kumpulan negara maju. Jadi dia negara maju dulu baru bikin organisasi," kata Bhima.

Saat ini, Indonesia tengah memasuki tahapan aksesi OECD pasca disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia. Namun kondisi Indonesia belum menjadi negara maju, akan memunculkan kesenjangan dengan anggota OECD lain. "Karena idealnya, seharusnya kita menjadi negara yang memiliki high income dulu," ujar Bhima.

Meskipun begitu, Indonesia bisa belajar banyak dalam mempersiapkan struktur ekonomi. Khususnya dari penguatan industri manufaktur dan teknologi.

Momentum Perubahan RI

Deputi Direktur atau Koordinator Utama Kerja Sama Multilateral Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Lembaga Keuangan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Hadianto menilai status Indonesia yang belum menjadi negara maju bukan menjadi masalah.

Hadianto menilai, justru dengan masuknya Indonesia menjadi anggota OECD bisa memicu perubahan dan regulasi. Karena OECD sebelumnya pernah mengeluarkan survei yang menunjukkan kondisi pendidikan di Indonesia memiliki peringkat rendah.

Kemudian pada akhirnya hal tersebut disikapi sebagai momentum untuk melakukan perubahan."Ini salah satu ilustrasi bagaimana kemudian Indonesia tidak menunggu menjadi sempurna untuk bisa bergabung [dengan OECD]," kata Hadianto.

ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu. Bahkan, penyair asal Sumenep, Madura, Zawawi Imran, dibuat melongo karena menemukan pantun itu 'hidup' justru di Jember, bukan di Madura. Orang Madura sekalipun tidak tahu pantun itu.

Bunyi pantun itu begini: 'Namen magik tombu sokon. Tabing kerrep benyak kalana. Mompong gik odik koddhu parokon. Ma’ olle salamet tengka salana'.

Jika diterjemahkan secara bebas, arti dari pantun tersebut ialah 'Menanam biji asam tumbuh sukun. Gedek rapat banyak kalajengkingnya. Selagi hidup harus rukun. Agar selamat tingkah lakunya'.

Jelas bahwa maksud dari larik-larik pantun Madura itu ialah tidak ada rumus pertengkaran dalam kearifan Indonesia. Ada banyak kearifan lokal, apakah itu sastra, upacara, tradisi, atau simbol-simbol yang selalu mempertautkan antara perjalanan kehidupan dan kerukunan. Bila muncul amuk, berarti ada yang salah dari 'sel-sel kehidupan' dalam tubuh mereka. Pertengkaran, bahkan amuk, umumnya muncul karena perlakuan ketidakadilan atau provokasi politik. Itu pun setelah berkali-kali dihindari. Ada rumusngalah,ngalih, barungamukdalam kearifan Jawa.

Kebanyakan orang Jawa akan mengalah saat pertama diganggu atau diprovokasi. Bila tetap diganggu, ia akanngalihatau pindah. Namun, bila sudah pindah, kok terus-terusan diganggu, baru ia akan mengamuk sebab itu sudah bukan lagi pergaulan kehidupan, melainkan serangan dan menginjak-injak kehormatan atau merampas keadilan.

Karena itu, kerukunan dan keadilan ialah satu tarikan napas. Memperjuangkan keadilan dengan cara menjadi anti terhadap golongan tertentu itu tidak dibenarkan dalam rumus kearifan Indonesia. Persatuan dan keadilan tidak bisa saling meniadakan. Demi persatuan, kita tidak boleh merusak keadilan dan demi keadilan, kita tidak boleh mengorbankan persatuan.

Berbagai amuk massa kerap muncul bila ada ketidakadilan hidup. Kekerasan kerap dipicu perlakuan tidak adil dalam akses ekonomi, yang mengarah ke kesenjangan. Kasus kerusuhan di Malaysia yang terjadi pada 1960, contohnya. Salah satu penyebab terjadinya kerusuhan itu ialah faktor kesenjangan.

Karena itu, sebagai salah satu usaha untuk mempersempit kesenjangan tersebut pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakannew economic policy(kebijakan ekonomi baru), yaitu memberikanaffirmative action(perlakuan khusus) kepada golongan Melayu dengan harapan integrasi persatuan Malaysia jauh lebih baik. Jadi didasarkan atas pembelahan ras, golongan Melayu, bumi putra diberi perlakuan khusus ketimbang golongan Tionghoa.

Setelah puluhan tahun pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan ekonomi baru itu, barulah kesenjangan sosial di Malaysia menciut. Namun, harapan Melayu dan Tionghoa di Malaysia untuk menjadi lebih rukun dan akrab tetap susah, bahkan semakin hari semakin jauh karena pembelahan perlakuan khusus atas dasar pembedaan ras.

Dari kasus itu kita belajar bahwa kita boleh memperjuangkan dengan cara memberikan perlakuan khusus, tapi jangan dilakukan di atas pembelahan agama atau etnis. Mestinya, siapa pun yang miskin, siapa pun yang terbelakang, apa pun agamanya, apa pun rasnya, harus diberi perlakuan khusus oleh negara.

Unsur negara mesti hadir untuk membentuk kerukunan permanen, bukan kerukunan semu. Modal sosial kearifan Indonesia, yakni kerukunan, akan 'habis' bila tidak dirawat, alih-alih digerus. Pertengkaran mesti dicegah sejak di hulu. Embrio ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, intoleransi, mestinya tidak diberi ruang.

Saya gembira bahwa hasil survei Badan Litbang dan Diklat Kemenag pada 2023 menunjukkan indeks kerukunan umat meningkat mencapai 76,02 poin. Sementara itu, pada 2022, indeks tersebut berada pada angka 73,09 poin. Pemerintah menargetkan indeks kerukunan umat beragama bisa mencapai angka 78 pada lima tahun mendatang.

Namun, saya mesti akui bahwa embrio pertengkaran tidak serta-merta mati karena ada faktor lain yang belum mencapai target, bahkan tidak kunjung diselesaikan secara menyeluruh. Itulah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan yang cenderung muncul (terlihat dari berhenti bahkan naiknya rasio Gini) jelas kabar menyedihkan bagi beragam upaya merawat modal sosial kerukunan.

Bila kesenjangan ekonomi tidak kunjung diperbaiki secara signifikan, saya khawatir kearifan kerukunan sebagaimana tersimbolkan dalam pantun, syair, tari, upacara, dan seterusnya tinggal sejarah. Bila tenunan kerukunan terkoyak, butuh waktu lama bagi kita untuk menyulamnya kembali satu per satu. Padahal, kita inginma’ olle salamet tengka salana, ingin selamat tingkah polah kita.

Jakarta: Pendidikan tinggi merupakan salah satu jalan keluar dari rantai kemiskinan. Namun, pendidikan tinggi juga bisa memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menjelaskan dilihat dari stratifikasi sosial di Indonesia terdapat empat kelompok, yaknik Kelompok A: Kaya dan Pintar; Kelompok B: Kaya dan Bodoh; Kelompok C: Miskin dan Pintar; Kelompok D: Miskin dan Bodoh.

"Kelompok A, kaya dan pintar sudah pasti masuk PTNBH, perguruan tinggi unggul yang diprivatisasi, PTS unggulan, atau Luar Negeri; kelompok B: PTNBH, Luar Negeri, PTS unggulan. Kelompok C: PTNBH, PTS unggulan, PTN Keagamaan; kelompk D: PTS pinggiran karena sambil kerja," papar dia dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Nah, setelah lulus, kelompok A biasanya bakal bekerja di perusahaan multinasional, dokter, BUMN, konsultan, dan lainnya. Kelompok B bekerja sebagai pengusaha melanjutkan usaha orang tua.

Lalu, kelompok C bekerja di sektor formal, dosen, guru, PNS, wartawan, peneliti, LSM, pegawai swasta, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok D bekerja sebagai buruh pabrik, pegawai swasta dengan upah UMP, ojek, dan lainnya.

Kelompok-kelompok ini juga bakal membuat hubungan pertemanan dan keluarga dengan kelompok sendiri. Ini makin membuat kelompok D tidak bisa mengubah hidup.

"Pendidikan tinggi memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Jadi, tadi kelompok A mampu melakukan kapitasliasi besar-beasaran melalui pendidikan yang baik. kelompok C bisa melakukan mobilitas vertikal. Tapi kelompok D agak susah melakukan mobilitas veritkal," tutur Darmaningtyas.

Darmaningtyas mengatakan pemerintah mesti bisa mengentaskan pendidikan kepada kelompok D. Salah satu caranya bisa dengan pendidikan gratis.

"Kalau mau melakukan pendidikan gratis menurut saya mungkin tidak harus semuanya karena yang harus menjadi konsentrasi adalah kelompok C dan kelompok D," ujar dia.

Kelompok C harus difalisilasi mampu mengakses pendidikan gratis agar bisa kuliah di PTNBH unggul. Sementara itu, kelompok D bisa memperoleh pendidikan berkualitas.

Mereka dapat ditempatkan di perguruan tinggi swasta asal berkualitas dengan bantuan pemerintah. Darmaningtyas juga mendorong pendidikan tinggi berlaku seperti pendidikan dasar dan menengah yang memberikan kuota untuk mereka yang tidak mampu sehingga memperoleh pelayanan yang baik.

"Kalau kelompok D harus kuliah di PTS pinggira maka yang terjadi adalah pendidikan akan melanggengkan kesenjangan sosial termasuk kesenjangan gender," ujar dia.

Baca juga: Biaya Pendidikan Kedokteran Mestinya Dibikin Murah

(REN)