Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan capaian Rasio Desa Berlistrik (RD) dan Rasio Elektrifikasi (RE) untuk Triwulan III tahun 2024.

Rasio Desa Berlistrik nasional mencapai 99,90%, sementara capaian RD khusus PLN berada di angka 92,75%. Rasio Elektrifikasi nasional tercatat sebesar 99,82%, dengan RE PLN sebesar 98,42%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Nur Hidayanto, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan (Lisdes) Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (6/11/2024).

“Meski begitu, masih ada sekitar 6.072 desa atau kelurahan serta 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki akses listrik dari PLN,” ujar Nur dalam keterangan tertulis, seperti dikutip, Jumat (8/11).

Rasio Desa Berlistrik adalah perbandingan antara jumlah desa yang sudah teraliri listrik dengan total desa di Indonesia, sedangkan Rasio Elektrifikasi mengukur perbandingan rumah tangga yang sudah berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia.

Nur menjelaskan, mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di wilayah Indonesia Timur, dengan rincian 269 desa di Sulawesi, 229 desa di Maluku, 141 desa di Nusa Tenggara, dan 4.398 desa di Papua.

“Tantangan utama dalam program listrik desa meliputi pengadaan dan distribusi Material Distribusi Umum (MDU), akses jalan yang kurang memadai, keterbatasan lahan, kekurangan tenaga kerja, kondisi keamanan, dan masalah perizinan, terutama yang terkait dengan hutan dan pemanfaatan ruang,” jelas Nur.

Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis guna mengatasi tantangan tersebut.

PLN diminta memprioritaskan penyelesaian desa-desa yang belum berlistrik di wilayah timur, serta mempercepat pengalihan desa berlistrik Non-PLN dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) menjadi desa berlistrik PLN guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Selain itu, PLN diinstruksikan untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pemasaran Listrik Nasional (APLN), menginventarisasi kendala pelaksanaan lisdes, serta memfasilitasi usulan pembangunan jaringan listrik dari DPR, DPRD, dan pemerintah daerah.

Sosialisasi juga akan dilakukan agar masyarakat segera memanfaatkan jaringan listrik yang sudah tersedia. Pemerintah juga akan mendata masyarakat tidak mampu untuk diusulkan masuk dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan upaya elektrifikasi dan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” tutup Nur.

JAKARTA - PLN Icon Plus menegaskan komitmennya untuk mendukung pelantikan presiden Republik Indonesia yang berlangsung pada 20 Oktober 2024. PLN Icon Plus mendukung sistem ketenagalistrikan dari PLN untuk memastikan kelancaran prosesi bersejarah ini.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, PLN Icon Plus menyediakan akses internet yang stabil dan andal bagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ( SPKLU ) yang terletak di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi meninjau langsung kesiapan SPKLU, di GBK guna memastikan layanan dan fasilitas SPKLU dalam kondisi optimal serta siap digunakan oleh para tamu undangan selama pelantikan presiden berlangsung.

PLN Icon Plus turut memberikan dukungan infrastruktur sistem komunikasi dan jaringan internet di berbagai titik strategis yang berperan penting dalam mendukung jalannya kegiatan.

Selain itu, PLN Icon Plus juga telah menyiagakan tim teknis yang siap beroperasi di lapangan. Dengan lebih dari 20 tim yang terlatih dan berkolaborasi dengan PT PLN, PLN Icon Plus memastikan bahwa segala aspek kelistrikan selama pelantikan dapat ditangani secara cepat dan efektif selama kegiatan berlangsung.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan, PLN Icon Plus berkomitmen penuh untuk mendukung sistem ketenagalistrikan dari PLN selama prosesi pelantikan presiden melalui layanan infrastruktur komunikasi yang andal.

"Kami memastikan bahwa seluruh aspek jaringan komunikasi, salah satunya akses internet di SPKLU Gelora Bung Karno, berjalan dengan optimal. Pelantikan presiden ini adalah momen penting bagi bangsa Indonesia, dan kami bangga dapat berkontribusi dalam menjaga kestabilan dan keandalan infrastruktur yang mendukung kegiatan ini. Kami optimis dengan kesiapan ini, PLN Icon Plus dapat menjadi bagian penting dalam mensukseskan prosesi bersejarah ini serta memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia," terangnya.

Dengan teknologi dan infrastruktur komunikasi andal dari PLN Icon Plus, diharapkan pelantikan presiden dapat berlangsung dengan lancar. Peran PLN Icon Plus dalam mendukung akses internet yang stabil dan andal menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan kenegaraan yang bersejarah ini.

Dukungan PLN Icon Plus dalam prosesi pelantikan presiden ini merupakan wujud nyata kontribusi dalam mendukung pembangunan bangsa, tidak hanya melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui pelayanan terbaik dalam mendukung kegiatan kenegaraan.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan kepada 15 badan usaha subsektor ketenagalistrikan atas upaya dan inovasinya dalam mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan penghargaan ini merupakan momentum dalam mewujudkan budaya keselamatan (safety culture).

?Keselamatan ketenagalistrikan bukan lagi hanya sekedar pemenuhan kewajiban, namun dapat menjadi budaya keselamatan (safety culture) yang terus ditingkatkan di bidang ketenagalistrikan,? ujar Jisman dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan, di Menara Bidakara, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Jisman mengatakan, sangat penting untuk memahami beberapa ketentuan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan agar tidak terjadi potensi risiko bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan listrik.

Ia menyebutkan, beberapa hal yang mendukung terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan, yakni setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).

Di samping itu, setiap kegiatan usaha penunjang tenaga listrik harus memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2).

?Kami mengucapkan selamat kepada para penerima Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan Tahun 2024. Prestasi dan sumbangsih tanpa pamrih Bapak/Ibu sekalian memiliki makna besar untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional khususnya dalam rangka menjaga keberlangsungan pasokan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan,? tutur Jisman.

Sejak 2018

Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan telah dilaksanakan selama enam tahun semenjak tahun 2018 dan pemenang terbaik diberikan saat Penghargaan Subroto dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, MP Dwinugroho mengatakan, proses penilaian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan dimulai dari seleksi kualifikasi berdasarkan unit pembangkit yang memperoleh predikat ?Biru? pada penerapan audit Sistem Manajemen Keselamatan Ketanagalistrikan (SMK2) tanpa catatan.

Kemudian, dilakukan penilaian administrasi dan teknis, verifikasi lapangan dan penilaian tahap akhir berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun oleh Tim Ahli Penilaian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan.

?Pada tahun ini, Tim Ahli Penilaian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan terdiri dari 9 anggota yang berasal dari Kementerian ESDM, akademisi, praktisi, dan perwakilan stakeholder,? ujar Nugroho.

Berikut adalah daftar pemenang Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan tahun 2024:

No Kategori Pemenang
1 Kategori PLTU ? 200 MW Pemenang Utama: PLTU Tanjung Power Indonesia (PT Adaro Power)
Pemenang: PLTU Punagaya (PT PLN Nusantara Power)
2 Kategori PLTU > 200 MW Pemenang Utama: PLTU Jawa 7 (PT Shenhua Guohua PJB)
Pemenang: PLTU Tanjung Jati B (PT PLN (Persero))
3 Kategori PLTG/GU > 200 MW Pemenang Utama: PLTGU Muara Karang (PT Nusantara Power)
Pemenang: PLTGU Tanjung Priok (PT Indonesia Power)
4 Kategori PLTA ? 200 MW Pemenang Utama: PLTA Sutami (PT Nusantara Power)
Pemenang: PLTA PM Noor (PT Indonesia Power)
5 Kategori PLTA > 200 MW Pemenang Utama: PLTA Saguling (PT Indonesia Power)
Pemenang: PLTA Cirata (PT Nusantara Power)
6 Kategori PLTP Pemenang Utama: PLTP Kamojang Unit 1,2,3 (PT Indonesia Power)
Pemenang: PLTP Salak unit 4,5,6 (PT Star Energy Geothermal)
7 Pelapor SMK2 bidang Pembangkit PLTGU Tambak Lorok
8 Pelapor SMK2 bidang Transmisi PT PLN Persero (UIT Jawa Bagian Tengah)
9 Pelapor SMK2 bidang Distribusi PT Cikarang Listrindo

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk setiap instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tak terkecuali PLTS Atap. Kepemilikan SLO dinilai penting untuk pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dan mencegah terjadinya busur listrik pada instalasi tenaga listrik.

"Instalasi PLTS Atap sebelum dioperasikan wajib memiliki SLO. Instalasi PLTS Atap yang dinyatakan laik menghindarkan kita dari bahaya listrik atau busur listrik," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Seperti diketahui, busur listrik merupakan pelepasan arus listrik (elektron) melintasi celah dalam suatu rangkaian listrik/instalasi listrik. Jika terus-menerus hal ini dapat meningkatkan suhu atau panas pada titik loncatan elektron tersebut sehingga dapat menimbulkan percik api.

Dalam mendukung pengembangan PLTS guna pemenuhan kewajiban SLO, saat ini jumlah badan usaha pelaksana usaha penunjang tenaga listrik di subbidang PLTS semakin meningkat. Hal itu terlihat dari semakin bertambahnya badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi PLTS, Lembaga Inspeksi Teknik sebagai badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi PLTS, dan pihak pabrikan atau industri dari pengembang PLTS Atap.

Dengan semakin banyaknya badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang bekerja di subbidang PLTS, Nugroho berharap badan usaha dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat dengan memberikan layanan berkualitas sesuai pedoman mutu dan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wahyudi Joko Santoso menyampaikan poin-poin penting untuk mencegah terjadinya busur listrik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan diterapkannya keselamatan ketenagalistrikan pada seluruh tahapan kegiatan ketenagalistrikan.

"Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, sampai tahap operasi dan pemeliharaan serta pengawasan instalasi tenaga listrik, " papar Wahyudi.

Sebelum beroperasi, instalasi tenaga listrik pada PLTS Atap harus terlebih dahulu dilakukan sertifikasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik untuk memastikan bahwa instalasi telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.

(aid/ara)

Penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan harus dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenagalistrikan selain PLN merupakan pelanggaran konstitusi dan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan harus dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN. Itu amanat konstitusi yang diturunkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional/RUKN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/RUPTL," katanya di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Marwan tersebut menanggapi upaya beberapa pihak swasta dan bahkan BUMN lain non-ketenagalistrikan yang ingin menumpang jaringan ketenagalistrikan yang selama ini dikelola negara melalui PLN.

Melalui keterangannya dia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.

Keinginan itu muncul bersamaan saat DPR dan pemerintah membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih alot karena power wheeling yang membolehkan perusahaan lain menumpang jaringan ketenagalistrikan yang saat ini dikelola PLN.

“Beberapa kali skema power wheeling disusupkan dalam RUU EBET. Meski skema power wheeling sudah berkali-kali dibatalkan MK, tetap saja muncul. Memaksakan power wheeling lagi, ya melanggar konstitusi lagi,” katanya.

Dikatakannya, putusan MK No.36/2012 telah menjelaskan dan mempertegas peran penguasaan negara menguasai sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Melalui ketentuan bahwa pengelola hajat hidup rakyat tersebut adalah PLN," katanya.

Selanjutnya, menurut dia, ada Putusan MK No. Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling (dalam UU No.20/2002) mereduksi makna dikuasai negara yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Terbaru, putusan MK No.111/PUU-XIII/2015 menyatakan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dan unbundling bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945," katanya.

Menurut dia skema power wheeling sangat berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat, apalagi jika power wheeling dibuka untuk swasta.
Selain itu, tambahnya, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta, sedangkan investasi jaringan listrik itu mahal.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBET), salah satu yang sedang alot dibahas terkait skema power wheeling.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pasal power wheeling dalam RUU EBET melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," katanya Fahmi Radhi dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara, lantaran 90% penjualan listrik berasal dari pelanggan industri.

"Selain menggerus pendapatan negara, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin," ungkap Fahmy.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Kalau tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran APBN untuk membiayai program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang sempat tertunda, kembali dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan). Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi tiga bulan berikutnya. Saat ini RUU EBET dibahas kembali dan sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi.

Power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau IPP untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

(rrd/rir)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Peraturan yang terbit bersamaan dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan itu mengatur agar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengutamakan produk lokal.

Diungkap Plt. Direktur Jenderal Industri Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Putu Juli Ardika, peraturan tersebut menggantikan Permenperin Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah dicabut melalui Permenperin Nomor 33 Tahun 2024.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa regulasi baru ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur PLTS tetap fokus pada penggunaan produk dalam negeri dan mengikuti ketentuan TKDN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Peraturan ini juga turut mengatur ketentuan TKDN untuk infrastruktur ketenagalistrikan yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN), serta menentukan nilai minimal TKDN untuk proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM," kata Putu dilansir dari siaran pers, Minggu (11/8/2024).

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 tahun 2024 terkait pengaturan TKDN untuk pembangunan PLTS, relaksasi dapat diberikan setelah ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan energi untuk pembangunan PLTS yang tercantum dalam RUPTL, yang kontrak jual beli listriknya (PPA-Power Purchase Agreement) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2024 dan selesai pembangunannya (COD) paling lambat 30 Juni 2026.

Putu menyampaikan, kebijakan pengaturan TKDN pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya PLTS, telah mampu menumbuhkan investasi dan ekosistem industri modul surya dalam negeri. Salah satu di antaranya adalah PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI), perusahaan manufaktur sel surya dan modul surya di Indonesia.

PT TMAI sedang membangun pabrik berkapasitas produksi awal sebesar 1 gigawatt peak per tahun dengan nilai investasi lebih dari USD100 juta di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah, yang menggunakan teknologi i-TOPCon & n-type cell dengan ukuran modul sampai dengan 700Wp.

Pabrik panel dan sel surya diharapkan dapat beroperasi secara komersial masing-masing pada kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun 2024. Selain Trina, beberapa pabrikan kategori "Tier 1" BNEF seperti Jinko, Seraphim, SEG Solar, juga menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia.

"Dengan adanya pengaturan ulang melalui penerbitan Permenperin No. 34 tahun 2024 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2024, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTS tetap mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan mematuhi ketentuan TKDN sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PP 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta peraturan terkait lainnya,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 31 Juli 2024. Aturan baru ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan tetap mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

"Selama ini banyak paket-paket proyek PLTS yang memang dibawa oleh investor ditawarkan dengan murah, tapi mereka satu paket. Kalau macet ya selama ini karena memang ada aturan TKDN, jadi mandek. Karena kalau pakai TKDN kan jadi mahal. Sekarang udah ada aturannya bahwa pendanaan luar negeri dengan itu boleh, banyak pendanaan dari luar negeri," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (10/8/2024).

Arifin berharap, regulasi ini menjadi solusi permasalahan proyek infrastruktur kelistrikan berbasis EBT, terutama persoalan pendanaan dari luar negeri. Disebutkan, pada pasal 2 dan 3 beleid tersebut bahwa setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik pembangkit (pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan) beserta infrastruktur pendukungnya seperti jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan gardu induk perlu diatur nilai minimum TKDN-nya.

Kewajiban tersebut berlaku terhadap setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.

Kewajiban itu juga berlaku untuk BUMN, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, BUMD, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang dan Jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha juga dalam pelaksanaanya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Dalam pasal 6 dinyatakan, pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan wajib menggunakan Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal EBTKE untuk Infrastruktur pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk infrastruktur ketenagalistrikan pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi tak terbarukan; dan jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan gardu induk.

Dalam hal buku apresiasi Produk Dalam Negeri belum tersedia, pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai dengan daftar Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

"Dalam rangka penilaian TKDN untuk menentukan batasan lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan pre-assessment TKDN yang dilakukan oleh lembaga verifikasi independen pada saat tahap perencanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan," kata Arifin.

Sementara itu, sanksi dan penghargaan diatur dalam Bab IV pasal 12, 13 dan 14. Pengguna Barang dan Jasa dikenai sanksi administratif apabila tidak memenuhi batas minimum nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, penghentian sementara, denda administratif; dan/atau pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Sebaliknya Pengguna Barang dan Jasa dapat diberikan penghargaan apabila memenuhi batas minimum nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku. Penghargaan diberikan dapat berupa, piagam penghargaan, pengumuman di media massa; dan/atau penghargaan lainnya.

Dalam ketentuan lain juga diatur terkait relaksasi yang diberikan hingga tanggal 30 Juni 2025 dengan ketentuan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dimana perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) harus dilakukan secara transparan.

Dia menilai, skema power wheeling tidak dapat masuk dalam RUU EBET karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Ada beberapa hal dalam RUU EBET yang berisiko memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (6/8/2024).

“Pasal tersebut mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” katanya.

Dia bilang, dalam pasal 33 itu, sektor ketenagalistrikan masih dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang dikuasai negara.

Menurut dia, pemerintah dan DPR juga harus menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET.

“DPR dan pemerintah harus menjamin azas-azas transparansi keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan UU EBET,” jelasnya.

Dia mengimbau agar dalam penyusunan, DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan syarat formil pembentukan undang-undang.

Mulai paparan ke publik, menerima masukan hingga pembahasan harus dibuka secara gamblang, dan tidak dilakukan secara tertutup.

Dengan tidak adanya transparansi, Bisman menyebut skema power wheeling bisa menyusup ke RUU EBET dan menjadi pintu masuk kembalinya sistem privatisasi, kompetisi, hingga liberalisasi ketenagalistrikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) harus dilakukan secara transparan.

Dia menilai, skema power wheeling tidak dapat masuk dalam RUU EBET karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Ada beberapa hal dalam RUU EBET yang berisiko memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (6/8/2024).

“Pasal tersebut mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” katanya.

Dia bilang, dalam pasal 33 itu, sektor ketenagalistrikan masih dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang dikuasai negara.

Menurut dia, pemerintah dan DPR juga harus menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET.

“DPR dan pemerintah harus menjamin azas-azas transparansi keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan UU EBET,” jelasnya.

Dia mengimbau agar dalam penyusunan, DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan syarat formil pembentukan undang-undang.

Mulai paparan ke publik, menerima masukan hingga pembahasan harus dibuka secara gamblang, dan tidak dilakukan secara tertutup.

Dengan tidak adanya transparansi, Bisman menyebut skema power wheeling bisa menyusup ke RUU EBET dan menjadi pintu masuk kembalinya sistem privatisasi, kompetisi, hingga liberalisasi ketenagalistrikan.

IDXChannel - PT PLN (Persero) menggelar Enterprise Customer Gathering sebagai bentuk apresiasi PLN terhadap pelanggan terutama konsumen dari sektor industri. PLN juga memberikan penghargaan bagi perusahaan yang berdedikasi dalam enam kategori.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, Tirta Nugraha Mursitama, mengapresiasi PLN yang terus menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya.

Upaya ini kata dia, akan mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia berjalan stabil.

Tirta berharap kerja sama PLN dengan berbagai pihak juga dapat meningkatkan koordinasi dan bahu-membahu mendukung akselerasi transisi energi di Indonesia.

"Kami juga sangat terbuka terhadap berbagai inisiatif promosi dalam bersama-sama memfasilitasi investasi end-to-end dalam rangka kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi khususnya sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kita sama-sama berkontribusi ke arah pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen," kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (14/7/2024).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan PLN atas kerja sama dengan pelanggan industri yang telah terjalin selama ini.

Kontribusi pelanggan sangat besar dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

"Acara ini adalah bentuk apresiasi kami atas dukungan Bapak/Ibu selama ini. Inilah pejuang ekonomi Indonesia. Berada di depan menjaga bukan hanya kestabilan ekonomi, tetapi bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, membangun kapasitas nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia," kata Darmawan.

Melalui agenda ini diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara PLN dan para pelanggan yang menjadi pelaku usaha. Sehingga bisa memperkuat kerja sama yang telah ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, PLN berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan menyediakan energi yang andal bagi seluruh pelanggan," katanya.

Darmawan juga menjabarkan, transformasi PLN beberapa tahun terakhir merupakan wujud komitmen perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Mulai dari membentuk direktorat retail untuk lebih fokus pada kebutuhan pelanggan hingga memutakhirkan aplikasi PLN Mobile.

PLN Mobile yang kini sudah berating 4,9 di Google Play Store menjadikannya salah satu aplikasi dengan rating tertinggi di Indonesia.

"Demi mendukung energi rendah karbon, kami juga mengembangkan bisnis beyond kWh di mana PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga layanan internet, fiber optic, dan green services untuk mendukung industri rendah karbon," ujarnya.

Asia Pulp & Paper Group sebagai salah satu pelanggan PLN sejak lama pun merasakan transformasi perseroan yang semakin andal. Direktur Asia Pulp & Paper, Irsyal Yasman menyampaikan PLN kini lebih responsif dan berkomitmen pada energi bersih.

"Saya bilang ke semua pihak di kantor, PLN sekarang andal, lebih andal dari dulu, kemudian responsif, kalau ada masalah langsung cepat diselesaikan kemudian konsennya PLN pada energi bersih luar biasa sekali," ujar Irsyal.

Hal ini juga membuat Asia Pulp and Paper Group terus memperbaharui kerja sama dengan PLN tersebut. Pihaknya pun telah membangun solar cell dengan pembangunan roof top seluas 11,4 hektare dengan dukungan PLN.

"Semua pabrik itu sudah kami tutupi dengan solar cell. Jadi dengan energi bersih itu kami yakin bahwa ke depan kita akan loyal pak. Saya sangat bangga dengan visi PLN yang baru," kata dia.

Sebagai bentuk penghargaan, PLN memberikan apresiasi dalam 6 kategori awarding, yaitu:

1. Customer With the Highest Energy Consumption Growth (Huadi Nickel Alloy)
2. ?Customer With the Largest Green Energy Contribution (Cheil Jedang Indonesia)
3. ?Customer With Most Responsive Settlement (Astra International)
4. ?Customer With the Largest Energy Cunsumtion (Semen Indonesia Group)
5. ?Customer With the Largest Emissions Reduction (Indorama Corporation)
6. ?The Most Loyal Customer (Asia Pulp & Paper Group)

(ADV/NIA)

RUKN kita sudah mencantumkan bahwa nuklir bisa masuk tahun 2033

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masuk ke Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033.

“RUKN kita sudah mencantumkan bahwa nuklir bisa masuk tahun 2033,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam diskusi panel Leading Up To COP-29 yang digelar di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, tutur Eniya melanjutkan, program-program ketenagalistrikan yang menyinggung terkait nuklir dapat mulai dimaksimalkan.

Eniya mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali membahas terkait tenaga nuklir bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Yang menjadi perhatian saat ini, kata Eniya, adalah masalah keselamatan, kesiapan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani PLTN tersebut.

“Pak Menko (Luhut) masih perlu diyakinkan untuk masalah keselamatan dan SDM yang menangani, tetapi regulasinya sudah kami siapkan,” kata Eniya kepada ANTARA.

Oleh karena itu, Eniya mengatakan bahwa saat ini pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) guna mengawasi pengimplementasian PLTN.

“Sekarang membahas tentang NEPIO, untuk pengawasan implementasinya,” kata Eniya.

Kementerian ESDM merilis regulasi baru mengenai Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 34.K/HK.02/MEM/2024.

Aturan ini sekaligus merevisi Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat IAEA dalam membangun PLTN.

Sebelumnya, Eniya mengungkapkan nuklir, hidrogen, amonia dan sumber energi baru lainnya masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

RUU EBET telah disampaikan oleh DPR kepada pemerintah pada 14 Juni 2022. RUU EBET merupakan RUU inisiatif DPR yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024