Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengawasi industri gula yang dinilai semakin oligopolistik akibat kebijakan impor yang memperkuat dominasi pelaku usaha besar. KPPU mengusulkan kebijakan yang mendorong persaingan lebih sehat agar harga gula dapat lebih kompetitif dan adil bagi konsumen.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa industri gula adalah salah satu sektor prioritas yang selalu dipantau secara konsisten oleh KPPU.

"Kami sudah melakukan berbagai kajian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Menteri terkait untuk pembenahan industri tersebut. Bahkan penegakan hukum juga telah dilakukan atas berbagai persoalan seperti proses lelang gula ilegal, distribusi gula, hingga jasa survei gula impor," ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai informasi, KPPU telah dua kali memberikan saran dan pertimbangan terkait industri gula kepada Pemerintah. Pada Januari 2004, KPPU menyoroti mekanisme penunjukan importir yang berpotensi menciptakan hambatan pasar dan kartel.

Pada September 2010, KPPU menyarankan Presiden RI untuk menyempurnakan kebijakan tata niaga gula dengan menetapkan harga secara rigid di setiap level distribusi, termasuk HET di tingkat konsumen.

Fanshurullah juga mendorong Pemerintah untuk membangun road map industri gula nasional yang mampu menghasilkan harga kompetitif dan meninjau ulang kebijakan dana talangan, agar harga gula petani selalu berada di atas harga dasar gula.

KPPU telah menangani beberapa kasus di industri gula, termasuk kasus No. 4/KPPU-L/2005 yang melibatkan persekongkolan tender lelang gula ilegal. KPPU menerima laporan tentang penyimpangan dalam lelang barang bukti tindak pidana kepabeanan, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui PT. Balai Mandiri Prasarana pada 4 Januari 2005 di Hotel Sheraton Media.

Lelang tersebut tidak sesuai ketentuan, dengan hanya dua peserta dan tidak diumumkan dalam harian umum nasional. Kasus ini melibatkan PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy, dan Ketua Panitia Lelang. KPPU menjatuhkan denda masing-masing Rp 1 miliar kepada PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy.

KPPU berhasil membuktikan adanya persaingan semu dalam lelang tersebut dan ketiga terlapor membayarkan denda pada tahun 2008. Ada juga Perkara No. 8/KPPU-I/2005 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 dalam penyediaan jasa survei gula impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.

Selain itu, terdapat Perkara No. 5/KPPU-L/2006 terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan d dalam distribusi gula pasir oleh PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) dan 11 peserta lelang gula.

Fanshurullahmenilai bahwa penetapan Harga Acuan Penjualan pada industri ini tidak efisien, terutama karena mengacu pada pabrik yang belum produktif atau menggunakan mesin tua, sehingga membuat harga gula domestik lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Ketidakefisienan ini memaksa Indonesia untuk tetap melakukan impor gula guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan kebutuhan gula tahunan sebesar 2,93 juta ton dan produksi nasional hanya mencapai 2,38 juta ton, masih dibutuhkan impor sebesar 708 ribu ton per tahun.

Tercatat pangsa pasar produsen gula konsumsi dikuasai secara berurutan oleh PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN), Sugar Group, dan Gunung Madu. Dalam kondisi ini, kebijakan Pemerintah harus mampu membatasi potensi penyalahgunaan kekuatan oligopoli pelaku usaha di industri tersebut.

Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan mendapat penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun di tahun 2025, tepatnya Rp 3.005.127.683.257.000. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025.

Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024.

"Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005.127.683.257.000," bunyi pasal 3 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Penerimaan negara ini akan diperoleh dari tiga sumber. Mulai dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga hibah.

Penerimaan pajak terdiri dari Rp 2.490 triliun, atau tepatnya Rp 2.490.911.571.145.000. Terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari dalam negeri pendapatan pajak didapatkan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Totalnya, ditargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433.505.588.870.000.

Sementara itu dari pajak perdagangan internasional ditargetkan penerimaan sebesar Rp 57.405.982.275.000. Terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar untuk perdagangan ekspor dan impor.

Khusus untuk PNBP ditargetkan penerimaan senilai Rp 513 triliun atau tepatnya Rp 513.635.052.112.000. penerimaan PNBP didapatkan dari 4 pos.

"Terdiri atas a. pendapatan sumber daya alam, b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, c. pendapatan PNBP lainnya, dan d. pendapatan Badan Layanan Umum," tulis pasal 5 beleid tersebut.

Terakhir, dalam 6 UU nomor 62 tahun 2024 pasal dari penerimaan hibah direncanakan negara akan mendapatkan Rp 581 miliar atau tepatnya Rp 581.060.000.000.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran hak keuangan untuk ketua dan para anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hak tersebut meliputi gaji dan tunjangan.

Langkah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun besarannya dari hak tersebut tembus hingga Rp 30 juta.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perpres No. 124 Tahun 2024 tersebut, tetapkan besaran yang didapat Anggota DJSN adalah Rp 31,20 juta. Sedangkan untuk Ketua DJSN mencapai Rp 33,92 juta.

"Ketua sebesar Rp 33.915.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), Anggota sebesar Rp 31.201.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah)," dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

Selain hak keuangan tersebut, Ketua dan Anggota DJSN juga mendapat beberapa fasilitas dan jaminan sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 5. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perpres Nomor 124 Tahun 2024 ini diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.