Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas sebagai Presiden Oktober 2024 lalu sudah resmi mendapatkan uang pensiunan bulanan. PT Taspen telah menyalurkan penyaluran manfaat pensiun ke Jokowi. Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi sendiri diatur ketat dalam Undang-undang. Dalam catatan detikcom, hal itu diatur pada Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, artinya 6 dikali Rp 5.040.000.

Sebelumnya, dalam unggahannya di Instagram @taspen, dikutip Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Penyerahan simbolis itu dilakukan di kediaman Jokowi. Dia bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran hak keuangan untuk ketua dan para anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hak tersebut meliputi gaji dan tunjangan.

Langkah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun besarannya dari hak tersebut tembus hingga Rp 30 juta.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perpres No. 124 Tahun 2024 tersebut, tetapkan besaran yang didapat Anggota DJSN adalah Rp 31,20 juta. Sedangkan untuk Ketua DJSN mencapai Rp 33,92 juta.

"Ketua sebesar Rp 33.915.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), Anggota sebesar Rp 31.201.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah)," dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

Selain hak keuangan tersebut, Ketua dan Anggota DJSN juga mendapat beberapa fasilitas dan jaminan sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 5. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perpres Nomor 124 Tahun 2024 ini diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu bulan, pada 20 Oktober 2024 nanti. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun.

Berapa besaran uang pensiun Jokowi?

Perlu diketahui, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain Selain Uang Pensiun Seumur Hidup

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, Presiden dan Wakil Presiden diberikan juga:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi juga berhak menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB. Pertemuan ini berlangsung di tengah kabar keinginan Risma untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Di lain pihak, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana juga sudah mengonfirmasi pertemuan Risma dengan Jokowi pagi tadi hanya berisi laporan singkat soal rencana Risma untuk maju di kontestasi Pilgub Jatim.

⁠Lebih lanjut, ia menjelaskan berdasarkan ketentuan UU Pilkada tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat Menteri, atau Kepala Lembaga yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mundur dari jabatannya.

Kemudian hingga saat ini Ari juga memastikan Risma belum mengundurkan diri jabatannya sebagai Menteri Sosial, meskipun sudah bertemu Jokowi untuk membicarakan perihal rencananya maju Pilgub 2024.

Terlepas dari itu, jika nanti Risma benar mengundurkan diri untuk fokus Pilgub 2024, apakah dirinya bisa mendapatkan uang pensiun sebagai Menteri?

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 Ayat (1) tertulis hanya pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Artinya pengunduran diri Risma dari jabatannya sebagai Mensos masih masuk dalam kriteria berhenti dengan hormat yang dapat menerima uang pensiun.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian uang pensiun kepada Menteri, termasuk Risma, ataupun pimpinan lembaga tinggi lainnya ditentukan oleh Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) aturan tersebut.

"Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden," jelas Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1980.

Lebih lanjut dijelaskan untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Sekretaris Jenderal lembaga tinggi yang bersangkutan mengajukan permintaan pemberian uang pensiun secara tertulis kepada Presiden.

Dengan begitu Sekjen Kemensos harus terlebih dahulu mengajukan surat tertulis kepada Presiden yang menjabat, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), agar Risma bisa menerima uang pensiun. Setelah disetujui barulah uang tersebut akan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti.

Namun jika ternyata dalam hal ini Jokowi tidak menyetujui pengajuan pemberian uang pensiun itu, maka Risma secara otomatis tidak dapat menerima hak keuangan tersebut.

Sedangkan untuk besaran pensiunan yang dapat diterima Risma sebagai mantan Mensos sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara beserta Dudanya/Jandanya.

Dalam pasal 11 aturan tersebut, dijelaskan bahwa besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi 75% dari dasar pensiun," bunyi aturan tersebut.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada istri yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah istrinya.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia dan tidak punya istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak di mana besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pensiunan diturunkan kepada anak jika anak tersebut belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau belum pernah menikah. Di luar itu maka pensiunan bekas menteri akan diputus.

Saksikan Live DetikSore