Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Estafet kepemimpinan negara ini akan berpindah kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyebutkan bahwa ada beberapa menteri di kabinet Jokowi yang akan berlanjut di era pemerintahannya.

Bahlil Lahadalia saat ini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ditanya apakah dirinya akan menjadi Menteri ESDM di pemerintahan Prabowo, Bahlil menyebut keputusan itu berada di tangan Presiden Terpilih.

"Bapak presiden kan 10 tahun, dan 10 hari lagi beliau akan berakhir. Kami sebagai keluarga besar ESDM pasti tentu meminta nasihat. Saya kalau ditanya lanjut atau tidak, saya nggak bisa memastikan, karena itu kewenangan prerogatif bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo," kata dia ditemui di Hotel Kempinski, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil mengatakan, meski dirinya hanya memimpin 1,5 bulan, dia berharap pegawai Kementerian ESDM akan lebih kompak dan dapat mewujudkan target negara, seperti lifting minyak hingga hilirisasi sesuai arahan Jokowi.

"Dan memangkas aturan-aturan yang memperlambat," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang, dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan juga perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," kata Ogi dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian current issues dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan. Dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan best practices dan standar internasional.

Sebagai bagian dari transformasi ini, OJK juga secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung UU P2SK dimana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDK dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SEOJK untuk penjelasan ketentuan teknis. Selain itu, untuk 2025, OJK juga sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

OJK juga terus melakukan penguatan di internal OJK dimana salah satunya membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan pembuatan Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun database pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun. Melalui database ini, OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan. Sebagai contoh, pada sektor perasuransian telah diterbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap baik pada tahun 2026 maupun tahun 2028.

Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi dan pada sisi pengawasan, sejumlah program juga telah dilakukan seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan three layers pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, serta adanya pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri dengan pengawasnya.

(shc/kil)

Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani masih bungkam soal sosok T, pengendali judionlinedi Tanah Air. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura itu menyebut penyampaian informasi soal sosok T merupakan kewenangan penyidik karena dianggap bagian dari materi pemeriksaan.

"Terkait materi nanti ke penyidik ya terkait materi ke penyidik lah ya," kata Benny usai menjalani pemeriksaan kedua di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Dalam pemeriksaan kali ini, Benny mengaku mendapat pertanyaan lebih banyak dari sebelumnya. Eks anggota DPD itu mendapat 22 pertanyaan dalam pemeriksaan pertama pada Senin, 29 Juli 2024.
"(Pemeriksaan kedua dicecar) 64 pertanyaan," ungkap dia.

Baca juga: Tessy Klarifikasi di Bareskrim Terkait Inisial T yang Merugikan Dirinya

Sebelumnya, Benny mengaku sudah menyerahkan nama asli sosok T kepada penyidik Bareskrim Polri saat pemeriksaan perdana pekan lalu. Namun, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya belum mendapatkan identitas T tersebut.

Hal ini karena pemeriksaan sebelumnya belum masuk dalam pokok permasalahan. Yakni, sosok T yang dimaksud Benny sebagai pelaku penempatan pekerja migran ilegal untuk judi online dan scamming online di Kamboja.

"(Sebanyak) 22 pertanyaan itu kan dari dia kondisi sehat tidak, kemudian pribadi itukan kewajiban ditanya, lalu tugas pokok tanggung jawabnya dia. Lalu ditanya tentang tentang rapat terbatas, lalu begitu setelkan video itu beliau minta ditunda pemeriksaan," ungkap Djuhandani saat dikonfirmasi, Kamis, 1 Agustus 2024.

Benny Ungkap Pengendali Judi Online Berinisial T

Sebelumnya, Benny mengungkap bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden," kata Benny beberapa waktu lalu.

(ABK)

Jakarta: Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR, Wisnu Wijaya, membantah anggapan yang menyebut kewenangan pengaturan kuota haji tambahan merupakan kewenangan mutlak pada Menteri Agama. Pendapat tersebut dinilai perlu diluruskan.

“Di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memang disebutkan bahwa penambahan kuota haji setelah Menteri menetapkan kuota haji diatur oleh Peraturan Menteri,” ujar Wisnu di Jakarta saat dikutip Minggu, 28 Juli 2024.

Namun, penambahan kuota tersebut tak bisa diperuntukkan sepenuhnya untuk haji khusus. Sebab, Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur komposisi kuota haji khusus sebesar 8 persen.

“Artinya, Pasal 62 ayat (2) ini berfungsi untuk ‘mengunci’ atau menetapkan ambang batas maksimal pengisian kuota haji khusus,” ungkap dia.
Dia menegaskan pengaturan kuota haji khusus tak bisa hanya mengacu pada Pasal 9 UU Haji dan Umroh. Sebab, berpotensi menimbulkan tafsir seolah Menag memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur kuota haji tambahan sekehendaknya.

"Sehingga membuatnya boleh mengisi kuota haji khusus melebihi batas yang sudah ditetapkan UU sebagaimana yang terjadi saat ini,” ungkap dia.

Baca juga: Ingin Segera Undang Pemerintah, Pansus Angket Haji Tunggu Pimpinan DPR

Menurutnya, Pasal 9 dan Pasal 62 saling terkait satu sama lain. Kedua aturan tersebut tak bisa berdiri sendiri sehingga tidak bisa dimaknai parsial.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan, perubahan atas penetapan kuota haji nasional berkonsekuensi pada perubahan postur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Selama ini, anggaran tersebut dikelola oleh BPKH yang bersumber dari dana jemaah haji.

“Artinya, setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal BPKH dan Kementerian Agama,” tegasnya.

Dengan adanya kebijakan pengalihan kuota tambahan yang dilakukan sepihak oleh Kemenag melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan tanpa konsultasi dengan DPR, hal itu otomatis membuat besaran BPIH berubah. Padahal, BPIH sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH.

Politikus dari Fraksi PKS itu menuturkan, KMA Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 1445H/2024M melanggar asas lex superior derogat legi inferiori. Yakni, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“KMA Nomor 13 Tahun 2024 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH dan Pasal 62 ayat (2) UU Cipta Kerja, sehingga kami nilai cacat hukum,” jelasnya.

Dia menegaskan kewenangan DPR mencakup pada wilayah menolak atau menyetujui anggaran yang diminta Kemenag dari dana jemaah yang dikelola oleh BPKH untuk penyelenggaraan haji. Termasuk soal anggaran yang berubah akibat pengalihan kuota haji tambahan juga semestinya atas persetujuan DPR.

Maka, klaim yang menyebut kewenangan pengaturan kuota haji tambahan mutlak pada Menteri Agama tidak perlu memperoleh persetujuan DPR dinilai tidak tepat dan tidak berdasar.

(ABK)