Surakarta: Polda Jateng telah berhasil menyita lebih dari 300.000 knalpot brong sejak Januari hingga Oktober 2024. Khusus di wilayah Surakarta, sebanyak 2.000 knalpot brong berhasil diamankan oleh Polresta Surakarta.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari partai politik, komunitas, hingga pelajar, untuk bersama-sama menciptakan kampanye terbuka yang damai, tanpa knalpot brong, khususnya dalam kampanye terbuka nanti," tegas Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Kombes Pol. Sonny Irawan pada Deklarasi Pilkada Damai di Mapolres Surakarta, Minggu, 6 Oktober 2024.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menggaungkan semangat tertib berlalu lintas, tetapi juga menjadi langkah penting menuju Pemilukada 2024 yang aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Pjs. Walikota Surakarta Dhoni Widianto, Kapolresta Surakarta Kombes.Pol. Iwan Saktiadi, Dansatpom AU Lanud Adi Soemarmo, Dandenpom IV/4, juga turut didampingi Ketua Bawaslu Surakarta,
Budi Wahyono, dan Kepala Divisi Sosialisasi KPU Kota Surakarta, Yuli Yulianingrum.

Apel tersebut diisi dengan serangkaian kegiatan simbolis, seperti penyerahan knalpot brong dari masyarakat, penyematan Pin keselamatan, hingga pembacaan ikrar oleh seluruh elemen masyarakat.

Isi ikrar tersebut menegaskan komitmen masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung upaya Polri dalam mewujudkan 'Zero Knalpot Brong' (tidak sesuai spesifikasi teknis).

Mereka juga berjanji untuk mematuhi segala peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan di jalan raya, sekaligus menjaga suasana damai selama Pemilukada berlangsung.

Dalam keteranganya, Kombes Pol. Sonny Irawan juga menyoroti dampak negatif penggunaan knalpot brong dari tiga aspek: Aspek hukum, sosiologis, dan lingkungan.

Secara hukum, penggunaan knalpot brong melanggar aturan, baik undang-undang lalu lintas maupun peraturan Kementerian Lingkungan Hidup.

Secara sosiologis, suara bising dari knalpot ini dapat menjadi pemicu konflik antar kelompok dan dari sisi lingkungan, knalpot brong menambah polusi udara dan mengganggu ketenangan masyarakat.

"Kami berharap partai politik dan tim sukses dapat mengingatkan para pendukungnya agar tertib, Kampanye terbuka harus dilakukan dengan damai, tanpa penggunaan knalpot brong, sehingga Pemilukada di Jawa Tengah dapat berlangsung aman dan nyaman," tambah Kombes Pol. Sonny. MI/Haryanto Mega

(CDE)

Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meminta Korps Lalu Lintas Polri mengantisipasi penggunaan knalpot brong selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sigit mengatakan antisipasi itu harus dilakukan karena ada fenomena penggunaan knalpot brong Pemilu 2024, sehingga ada kecenderungan akan kembali muncul pada masa kampanye pilkada yang dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024.

"Tolong diantisipasi jangan sampai kemudian memunculkan gesekan," kata Sigit dikutip dari Antara.
Selain mengantisipasi knalpot brong, Sigit juga meminta Korlantas mengantisipasi rute dan jadwal kampanye dengan melakukan pengaturan dan berkoordinasi bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta intelijen.

Baca Juga: New Toyota GR86 dengan Peningkatan Performa Balap

"Bagaimana mengatur rute kampanye dari satu titik sampai dengan ke lokasi tempat kumpul dan kembalinya. Apalagi kalau dalam satu hari ada beberapa calon yang kampanye bersama-sama," ucapnya.

Aturan Knalpot Kendaraan Bermotor

Penggunaan knalpot mobil di jalan raya tidak bisa sembarangan, sebab knalpot yang digunakan harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan Korlantas Polri. Dikutip dari laman resmi Daihatsu, knalpot mobil yang digunakan di jalan raya tidak boleh terlalu bising karena dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya.

Aturan mengenai tingkat kebisingan knalpot mobil tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019. Untuk mobil pribadi tidak boleh melebihi 74 dB (desibel), dan untuk mobil barang tidak boleh melebihi 84 dB (desibel).

Bagi pengemudi yang melanggar aturan tersebut, maka pengemudi tersebut akan mendapatkan hukuman yakni hukuman kurungan selama satu bulan atau sanksi denda paling banyak Rp250.000.

Baca Juga: Aprilia SR-GT 200 Replica Kini Punya Livery Baru

Soal ambang batas kebisingan kendaraan bermotor, sudah tercantum di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2009. Tercatat untuk kendaraan bermotor dengan kubikasi mesin kurang dari 80 cc maka memiliki batas hanya 77 dB, kemudian untuk mesin berkubikasi 80-175 cc memiliki batas 80 dB, dan untuk mesin berkubikasi lebih dari 175 cc hanya boleh 83 db.

Jika pengendara sepeda motor asal mengganti knalpot tanpa memperhatikan desibel yang dihasilkan, siap-siap kena tilang. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mengatur denda mengenai kebisingan yang disebabkan knalpot kendaraan bermotor.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian segera menggelar giat Operasi Patuh 2024 di seluruh daerah. Terdapat 14 pelanggaran yang menjadi target operasi, tapi kali ini tidak ada knalpot brong di antaranya.

Pada awal tahun, pengguna knalpot brong menjadi incaran petugas kepolisian. Tercatat, ada ratusan ribu pengendara motor yang terjaring dan ratusan ribu knalpot brong juga berhasil dimusnahkan.

Permasalahan knalpot brong cukup dilematis. Pasalnya, banyak produsen knalpot yang menuntut kejelasan hukum dari pemerintah. Sehingga, IKM, UMKM, dan pelaku usaha mikro ini bisa berjalan, bukannya malah dimatikan. Knalpot yang harus dikatakan layak secara umum untuk dipakai berkendara di jalan raya juga harus dijelaskan seperti apa.

Misjaya, pemilik SKR Racing Exhaust, yang juga anggota dari Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI), mengatakan, sudah ada sedikit kemajuan untuk adanya mediasi dengan pihak kepolisian.

"Kalau kemajuan ada, walaupun tidak secepat yang diharapkan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menghadap Kakorlantas (Polri)," ujar pria yang akrab disapa Gondronk tersebut, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Namun, kita belum tahu agenda pertemuan kapan, karena berbenturan dengan beberapa kegiatan dari Kakorlantas. Kita lagi minta waktu untuk menghadap pihak kepolisian, namun agenda masih penuh," kata Gondronk.

Untuk diketahui, regulasi terkait ketentuan batas suara knalpot sudah diatur di dalam 48 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan.

Berdasarkan ketentuan, dijelaskan bahwa tingkat kebisingan maksimal untuk motor kubikasi 80 cc sampai 175 cc adalah 80 desibel (db), kemudian tingkat kebisingan maksimal untuk motor kubikasi di atas 175 cc adalah 83 db.

Bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong, akan dikenai ganjaran sebagaimana tercantum di dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Menurut UU LLAJ, knalpot brong dianggap tidak memenuhi aturan teknis terkait laik jalan kendaraan. Sanksinya adalah berupa denda maksimal senilai Rp 250.000. Namun, ada ganjaran lain yang bisa ditimpakan kepada pelanggar pengguna knalpot brong, yakni sanksi pidana dengan denda maksimal Rp 10 juta.

Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 alias Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Pasalnya, knalpot brong tidak sesuai standar dan menimbulkan suara bising hingga mengganggu ketentraman umum, bisa dikenakan pasal 265, atas dugaan membuat hingar bingar alias berisik melebihi batas.