Industri keramik Indonesia telah habis dihantam serbuan produk impor China. Kini, pemerintah sudah menyiapkan senjata baru untuk melawan serbuan keramik impor dari negeri bambu.

Indonesia resmi akan mengenakan bea masuk anti dumping terhadap produk impor ubin keramik dari China. Aturan bea masuk anti dumping itu dirilis langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Beleid itu diteken langsung Sri Mulyani pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 14 Oktober 2024 yang lalu. Dalam pertimbangan PMK 70 tahun 2024 disebutkan dari hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik yang berasal dari China.

Perilaku dumping ini menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Komite Anti Dumping Indonesia juga menemukan ada hubungan antara dumping produk China dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

"Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Anti Dumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian," tulis pasal I aturan tersebut, dikutip Rabu (16/10/2024).

Bea masuk anti dumping diberikan untuk impor produk ubin keramik yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92, yang berasal dari China.

Sri Mulyani dalam beleidnya menetapkan bea masuk anti dumping yang akan dikenakan merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Sementara itu, dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk anti dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Pada pasal 6 dan 7 beleid tersebut disebut Peraturan Menteri ini akan berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. Sementara itu, substansi yang ada di dalamnya akan berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Setidaknya ada 31 perusahaan dan 1 ketentuan perusahaan lainnya yang diwajibkan membayar bea masuk anti dumping untuk impor produk keramiknya dengan tarif yang berbeda-beda. Berikut ini daftarnya:

1. Foshan Sunny Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm (meter per segi)
2. Guangdong Haosen Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm
3. Guangdong Leader Marble Ceramics Co.,Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm
4. Guangxi Chunyi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.333 per sqm
5. Zhaoqing Chunyi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.333 per sqm
6. Qingyuan Ouya Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
7. Zhaoqing Jin'ouya Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
8. Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
9. Guangdong Romantic Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 34.305 per sqm
10 Pingxiang Dacheng Ceramic Technology Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
11. Zhaoqing Guoshi Corporation Mingjia Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 22.366 per sqm
12. Enping Xianying Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 15.259 per sqm
13. Zhaoqing Aomilong Building Materials Co., Ltd sebesar Rp 17.082 per sqm
14. Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 36.616 per sqm
15. Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 90.384 per sqm
16. Guangdong Gani (Group) Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 90.384 per sqm
17. Guangdong Jiabin Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 36.577 per sqm
18. Zhao Qing City, Gao Yao District Jinshajiang Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 13.446 per sqm
19. Zhaoqing Zhenpeng Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 15.268 per sqm
20. Guangdong Yonghang New Material Industry Co., Ltd sebesar Rp 37.340per sqm
21. Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm
22. Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm
23. Weder International Development Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm
24. Qingyuan Qiangbiao Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 32.486 per sqm
25. Zhaoqing Langfeng Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 37.349 per sqm
26. Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd sebesar Rp 47.740 per sqm
27. Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 22.409 per sqm
28. Newpearl (Guangdong) New Materials Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
29. Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co.,Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
30. Foshan Sanshui Newpearl Building Ceramics Industrial Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
31. Foshan Newpearl Trade Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
32. Perusahaan Lainnya sebesar Rp 94.544

Pengusaha Riang Gembira

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto buka suara soal langkah Sri Mulyani menerbitkan PMK 70 tahun 2024. Dia mengapresiasi kehadiran dan keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri keramik nasional dari tindakan kecurangan perdagangan berupa dumping dari keramik impor asal China.

Namun dia menggarisbawahi besaran bea masuk anti dumping yang ditetapkan Sri Mulyani masih jauh dari aspirasi yang disampaikan oleh pihaknya selama ini.

"Kami tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35%-50%, di mana besaran tarif tersebut masih di bawah harapan Asaki yang bisa menyerupai negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran diatas 100%," kata Edy dalam keterangannya.

Menurut Edy, kehadiran bea masuk anti dumping ini akan menjadi awal kebangkitan industri keramik nasional yang telah dihantam praktik dumping diharapkan peraturan ini dapat segera memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional yang saat ini berada di level 63% dapat beranjak naik ke level 67-68% di akhir tahun 2024.

"Asaki memasang target utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di kisaran level 90%," jelas Edy.

Sekedar informasi, kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional menempati peringkat 4 besar produsen keramik dunia sebesar 675 juta meter persegi per tahun, di bawah China, India, dan Brazil.

Namun, secara kapasitas produksi aktual industri di Indonesia masih tertinggal dan berada di nomor 8 besar dunia. Asaki menargetkan tahun 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menjelaskan perkembangan progres penetapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal China.

Ketua KADI, Danang Prasta Danial mengaku hasil penyelidikan antidumping ihwal porduk keramik asal China telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) dan sedang dikaji.

Berdasakan Peraturan Pemerintah (PP) 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Menteri Perdagangan memiliki waktu 14 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KADI sejak surat itu diberikan kepadanya.

"Ini tapi belum masuk masa 14 harinya, dan nanti akan dilakukan pembahasan antara lembaga terkait di tim kepentingan nasional (TKN)," jelas Danang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (15/7).

Danang menjelaskan dalam pembahasan di tingkat tim pertimbangan nantinya akan diputuskan apakah rekomendasi dari KADI ini bisa diterima atau dilakukan penyesuaian besaran bea masuk antidumping (BMAD).

Setelah itu, hasil tim pertimbangan ini akan langsung disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan melalui Peratuan Menteri Keuangan (PMK).

"Untuk besaran kita tunggu ya di hasilnya aja Tim TKN, namun untuk rekomendasi waktunya 5 tahun," jelasnya.

Danang membenarkan memang ada kerugian yang diterima oleh industri dalam negeri dengan masuknya produk impor asal negeri tirai bambu itu.

Hanya saja, pihaknya tidak menjabarkan detail berapa besar kerugian yang ditanggung. Menurutnya hal ini bersifat rahasia karena bagian dari produk investigasi yang dilakukanya.

"Ada kerugian bahwa utilitas dari industri dalam negeri turun, ada juga kerugian keuangan dalam laporan industri yang kami terima tapi tidak bisa dibuka karena sifatnya rahasia," ungkapnya.

Berdasarkan salinan surat penyampaian Laporan Akhir Penyelidikan Anti Dumping Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang diterima KONTAN, KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor ubin keramik yang berasal dari China.

Target pengenaan BMAD-nya menyasar keramik dengan pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91 dan 6907.40.92 dengan pengenaan tarif ad valorem dengan terntang tarif 100,12% - 199,88%.

Rekomendasi ini berdasar pada sejumlah kesimpulan laporan penyelidikan KADI. Pertama, terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki yang dilakukan oleh perusahaan asal China dengan presentase 100,12% - 199,88%.

Kedua, Indonesia mengalami kerugian material yang dapat dilihat menurunya laba, harga dalam negeri, utilisasi kapasitas, dan ruturn of investment (ROI).

Ketiga, terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan adanya banyak dampak volume baik secara absolut dan relatif, serta adanya dampak harga secara price undercutting, price depression dan price suppession.

JAKARTA, investor.id -Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sepakat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tidak direvisi lagi.

Awalnya, aturan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024.

Aturan tersebut memuat persyaratan perizinan impor berupa Pertimbangan Teknis (Pertek). Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala dalam proses perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan barang di beberapa pelabuhan yaitu di Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.

“Awalnya kan permendag 36 itu tetapi dalam pelaksanaannya menumpuk tuh barang barang puluhan ribu di Tanjung Priok. Presiden akhirnya mencabut pertek (Pertimbangan Teknis) tapi TPT enggak, lahirlah Permendag 8, yang saat itu saya masih di luar negeri di Peru, Jadi keputusan mencabut bukan Menteri Perdagangan tetapi saat ratas kabinet.”katanya.

Adanya kebijakan tersebut diambil untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Selain itu, kebijakan menaikkan tarif bea masuk hingga 200% juga sebagai bentuk bea masuk anti dumping.

Zulkifli menuturkan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) nanti akan melihat selama tiga tahun hasil perkembangannya. Jika impor mengalami kenaikan yang besar maka kenaikan tarif bea masuk anti dumping bisa 10% hingga 200%.

Pemerintah memberikan solusi alternatif dengan mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas. Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Zulhas mengatakan, ini merupakan tugas dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diminta berperan untuk menyelidiki kebijakan dumping suatu negara dan dampaknya terhadap industri di Indonesia. Jika terbukti berdampak signifikan, maka barang-barang impor tersebut akan dikenakan bea masuk.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News