Bisnis.com,JAKARTA - Bos Loco Montrado, Siman Bahar, meminta penjadwalan ulang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap pengolahan anoda logam antara perusahaan tersebut dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam.

Lembaga antirasuah tersebut telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado pada Kamis (18/10/2024). Adapun, pemeriksaan yang seharusnya segera dilakukan di Gedung merah Putih KPK tersebut harus batal karena saksi berhalangan hadir.

“Saksi berhalangan hadir karena Sakit dan minta penjadwalan ulang,” tutur Tessa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2024).

Sebelumnya, Siman juga sempat memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun lembaga antirasuah tersebut tidak berhenti, melainkan terus mendalami keterlibatannya di dalam kasus ini.

Adapun, saat ini, KPK telah menjatuhi hukuman pidana penjara 6,5 tahun pada kasus yang sama terhadap General Manager (GM) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam Dodi Martimbang.

Konstruksi Perkara

Sebagai informasi, KPK menduga bahwa kasus ini terjadi pada 2017 silam, kala unit bisnis Antam pada saat itu meneken kerjasama kontrak pemurnian logam menjadi emas dengan Loco Montrado.

Ketika kontrak akan dilaksanakan, Dodi diduga secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah menandatangani kontrak karya, namun tidak didukung dengan alasan yang mendesak.

Dodi saat itu diduga langsung memilih PT Loco Montrado dengan direkturnya Siman Bahar, untuk meneken kerja sama. Dia juga disebut tidak melapor terlebih dulu kepada pihak direksi Antam.

Tidak hanya itu, diduga terdapat beberapa poin isi perjanjian kerja sama antara Antam dan Loco Montrado yang sengaja dikesampingkan yakni besaran jumlah nilai pengiriman anoda logam, maupun yang diterima.

Singkat cerita, ketika dilakukan audit internal, ditemukan adanya kekurangan pengembalian emas dari Loco Montrado ke Antam. Oleh sebab itu, perbuatan Dodi diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Good Corporate Governance di perusahaan milik negara, serta keputusan Direksi PT Aneka Tambang Tbk. Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan.

Siman Diduga Memberikan Suap

Siman juga diduga memberikan suap kepada mantan General Manager (GM) Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) Antam Dody Martimbang.

Dalam dakwaan terhadap Dody, jaksa KPK mendakwa ia melakukan korupsi pada pengolahan logam berkadar emas dan perak menjadi emas batangan sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp100,7 miliar.

Pada perkembangan lain, Satgas TPPU di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelumnya juga telah mengumumkan penyidikan baru berupa kasus pidana kepabeanan serta pencucian uang yang diduga menyeret grup SB.

Grup perusahaan yang turut diselidiki soal dugaan tindak pidana perpajakan itu diduga milik Siman Bahar.

"Jadi ada perkaranya pemurnian emas ore ya, kerja sama Antam dan Loco Montrado. Loco Montrado itu PT-nya yang dimiliki SB [Siman Bahar]. Nah, itu salah satunya sedang kita dalami," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Selasa (7/11/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung mendakwa tiga mantan pejabat Dinas ESDMBangka Belitung merugikan negara Rp300 triliun di kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Tiga pejabat dinas itu, mantan Kabid Pertambangan Mineral Logam Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Amir Syahbana; eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); dan eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN).

Khusus Amir Syahbana yang juga mantan Plt. Kadis ESDM Babel telah didakwa memperkaya diri sebesar Rp325 juta.

"Memperkaya Amir Syahbana sebesar Rp325.999.998," ujar JPU di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Ketiga pejabat Dinas ESDM Babel ini disebut lalai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki IUJP bebas membeli bijih timah hasil penambangan ilegal dan bahkan melakukan penambangan sendiri di wilayah IUP PT Timah.

Adapun, terdakwa juga disebut tidak melaporkan penyimpangan itu kepada Kementerian ESDM. Padahal, telah mengetahui ada penyimpangan dalam tata niaga timah itu.

Akibatnya, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara dengan Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 dari BPKP tertanggal 28 Mei 2024 telah merugikan negara hingga Rp300 triliun.

"Bahwa kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14," pungkas JPU.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan di lokasi, hanya Amir Syahbana dan Suranto Wibowo yang hadir langsung di pengadilan. Sementara, Rusbani mengikuti persidangan secara daring di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran 7 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola emas cap PT Antam Tbk. (ANTM) palsu 109 ton periode 2020-2021.

Adapun, penyidik menetapkan 7 tersangka setelah memperoleh alat bukti yang cukup pada Kamis (18/7/2024) malam. Ketujuh tersangka ini berinisial, LE, SL, SJ, JT, HKT, GAR dan DT.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan ketujuh tersangka baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa manufaktur di UBPPLM PT Antam.

Satu dari tersangka merupakan salah satu direktur di PT JTU. Sementara, sisanya adalah pengguna jasa manufaktur UBPPLM secara perorangan atau individu.

Adapun, ketujuh tersangka ini kompak melakukan persekongkolan dengan General Manager UBPPLM Antam yang telah ditetapkan tersangka sebelumnya.

"Sehingga para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan dan pencetakan, melainkan juga untuk melekatkan merek LM Antam tanpa didahului dengan kerja sama dan membayar kewajiban kepada PT Antam Tbk," kata Harli dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Menurut Harli, persekongkolan itu dilakukan agar meningkatkan nilai jual logam mulia milik para tersangka. Namun demikian, hal tersebut tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sebab, penggunaan merek cap Antam harus melalui prosedur terlebih dahulu.

Di samping itu, Harli juga menyampaikan kerugian kasus dugaan korupsi terkait cap palsu pelekatan merek Antam pada logam mulia periode 2010-2021 mencapai Rp1 triliun.

Hanya saja perolehan kerugian negara itu masih bersifat sementara. Pasalnya, penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) Kejagung masih melakukan perhitungan kerugian negara dengan ahli.

"Dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya belum didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di kisaran Rp 1 triliun," ujarnya di Kejagung, Kamis (18/7/2024) malam.