Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku penyidik membuka peluang untuk menetapkan tersangka korporasi dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden pada pandemi Covid-19 pada 2020.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, lembaganya masih membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak individu tambahan maupun korporasi terkait dengan kasus tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren.

"Seandainya itu ada korporasi yang terlibat dan menikmati yang digunakan secara aktif untuk mengambil keuntungan dengan secara melawan hukum, itu kita akan tetapkan sebagai tersangka termasuk tambahan tersangka individu," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Meski demikian, Tessa menyebut penetapan individu tambahan atau korporasi sebagai tersangka harus dilakukan berdasarkan mekanisme gelar perkara atau expose.

Adapun sejauh ini KPK telah memeriksa berbagai saksi terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara itu. Contohnya, pada pekan ini, Kamis (7/11/2024), penyidik memeriksa dua orang swasta yaitu Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar serta Direktur PT Inkubisc Steven Kusuma.

Keduanya dimintai konfirmasi atas dokumen yang disita oleh penyidik KPK, terkait dengan spesifikasi barang bansos termasuk harga beli dari supplier dan harga jualnya ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut soal materi pemeriksaan terhadap dua orang saksi itu. Namun, dia memastikan penyidik mendalami harga beli dan harga jual bansos itu karena adanya indikasi ketidakwajaran harga.

"Tentunya kalau wajar kan tidak mungkin ada perkara pidana yang ditangani oleh KPK, pastinya akan ada selisih baik itu kemahalan yang juga akan dihitung oleh teman-teman yang menghitung perhitungan kerugian negara ya," ungkap pria yang juga merupakan penyidik pada kasus tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menduga terdapat 6 juta paket bansos Presiden yang diduga dikorupsi pada pandemi Covid-19 lalu. Total 6 juta paket itu terdiri dari paket yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Terdapat 2 juta paket sembako di masing-masing tahap.

Alat bukti kasus tersebut ditemukan ketika KPK melakukan penyidikan pada kasus suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik menduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu," ungkap Tessa pada keterangan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pengaturan (plotting) kuota pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden oleh mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pada pandemi Covid-19 untuk sejumlah perusahaan.

KPK menduga perusahaan-perusahaan yang memeroleh kuota pengadaan bansos Presiden dari Juliari itu telah ditentukan sebelumnya.

Dugaan itu didalami saat pemeriksaan mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial (Kemensos) 2017-2020 Adi Wahyono, Jumat (30/8/2024). Bersama Juliari, Adi merupakan salah satu terpidana kasus suap pengadaan bansos Covid-19.

Bekas anak buah Juliari di Kemensos itu diperiksa di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Raya Cibeureum No. 50 Bandung, Jawa Barat.

"Saksi hadir. Pertanyaan seputar plotting kuota dari menteri untuk perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Minggu (1/9/2024).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos 2020 silam.

Lembaga antirasuah menduga terdapat enam juta paket bansos dalam bentuk sembako yang dikorupsi. Bukti-bukti kasus tersebut turut ditemukan penyidik saat mengusut perkara suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat Juliari, anak buahnya, serta sejumlah pihak swasta 2020 lalu.

Adapun, 6 juta paket bansos presiden yang diduga dikorupsi itu disalurkan pada tahap 3,5 dan 6. Masing-masing tahap penyaluran mencakup 2 juta paket bansos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH) sebagai saksi dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, HH diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Betul, saudara HH hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).

Tessa tidak mengatakan apa yang didalami tim penyidik kepada HH dalam pemeriksaan hari ini.

Ia hanya menyebut agenda hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya digelar pada Jumat (26/7/2024).

Selebihnya, juru bicara belakang penyidik itu mengatakan HH dimintai keterangan menyangkut pengadaan bansos untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Infonya sudah selesai," ujar Tessa.

Sebelum memeriksa Herman Hery, penyidik telah menggeledah kediaman Herman Hery di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Kemudian, penyidik juga menggeledah kediaman Herman Hery di kawasan elite Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

“Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen,” kata Tessa, Jumat (26/7/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi Bansos Presiden terungkap dalam dakwaan perkara distribusi BSB di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren (IW).

BSB ditujukan kepada 10 juta KPM pada PKH pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen saat menggeledah rumah anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH).

Kediaman Herman digeledah terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jumat (26/7/2024).

Tessa enggan mengungkap apakah terdapat barang bukti lain yang diamankan tim penyidik menyangkut dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden.

Ia hanya mengatakan, sampai saat ini kegiatan penyidikan masih berlangsung. Informasi lain akan disampaikan jika sudah ada perkembangan penyidikan.

Herman Hery sedianya diperiksa oleh penyidik pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IW (Ivo Wongkaren) dalam perkara Bansos Banpres.

Namun, politikus PDI-P itu tidak hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang.

”Saksi HH yang bersangkutan tiddak hadir namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadwal dan meminta untuk penjadwalan ulang minggu depan,” ujar Tessa.

Meski demikian, Tessa belum mengetahui apakah penyidik bisa mengagendakan pemeriksaan terhadap Herman pekan depan. Sebab, mereka telah memiliki rencana penyidikan yang sudah berjalan. “Kemungkinan akan ada koordinasi lebih lanjut,” kata Tessa.

Sebelum dipanggil KPK, penyidik telah menggeledah kediaman Herman Hery di Depok, Jawa Barat pada Selasa (23/7/2024) dan rumah mewah di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Kamis (25/7/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi Bansos Presiden terungkap dalam dakwaan perkara distribusi BSB di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren (IW).

BSB ditujukan kepada 10 juta KPM pada PKH pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geledah Rumah Politikus PDI-P Herman Hery, KPK Sita Dokumen",

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) presiden pada masa pandemi Covid-19.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan, lokasi yang digeledah berada di sekitaran Jabodetabek.

"Untuk tempat-tempat (penggeledahan), titik pastinya, kami belum bisa sampaikan karena kegiatan masih berlangsung," kata Tessa Mahardhika saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa berjanji pihaknya akan mengungkap lebih detail apabila nantinya ada hasil dari penggeledahan tersebut.

"Nanti kalau seandainya ada hasil dari penyidik, kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang dilakukan penyitaan," kata Tessa.

Tessa pun menyampaikan, terbuka peluang bagi pihaknya untuk menggali keterangan anggota DPR, Herman Hery terkait kasus ini. Rumah yang bersangkutan dikabarkan menjadi salah satu lokasi yang digeledah KPK terkait kasus tersebut.

"Kalau seandainya memang ada yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan, bisa dipanggil," ujar Tessa.

Korupsi Bansos

Kasus ini diketahui merupakan pengembangan dari korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Tessa menegaskan, kasus ini terus berkembang dan tidak berhenti.

"Kalau seandainya dibilang ini perkara sudah lama kemudian naik kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan. Jadi perkara ini tetap berjalan, hanya masalah waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya," kata Tessa.

Diberitakan sebelumnya, KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan 6 juta paket bansos presiden di era Covid-19. Tessa mengungkapkan nilai proyek bansos yang diduga dikorupsi tersebut sekitar Rp 900 miliar.

“Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp 900 miliar untuk tiga tahap ya,” kata Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dugaan korupsi pengadaan bansos ini terkait dengan pengurangan kualitas barang. Korupsi tersebut diduga menyebabkan isi bantuan yang disalurkan menjadi tidak layak.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-PHerman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

“(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.

Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung.

“Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19.

Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa.

“Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.

Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.

Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.

Kompas.com telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDI-P sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-PHerman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

“(Geledah rumah HH)) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.

Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung.

“Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19.

Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa.

“Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.

Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.

Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.

Kompas.com telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDI-P sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan total jumlah paket yang diduga berkaitan dengan dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden. Total, ada tiga tahapan pengadaan yang diulik penyidik.

“Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.

Tessa enggan memberikan informasi lebih dalam soal kasus ini. KPK khawatir penyelidikannya terganggu jika kebanyakan membeberkan data ke publik.
“Itu masih kita dalami, karena masuk materi penyidikan, jadi, belum bisa, ya,” ujar Tessa.

KPK menyebut negara telah menganggarkan dana Rp900 miliar untuk tiga tahapan pengadaan bansos presiden tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini menyentuh Rp250 miliar.

Total, ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan bansos yang diusut KPK. Perkara baru ini simultan didalami saat kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos berjalan.

“Pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh pengadilan tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2024.

Tessa menjelaskan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren menjadi tersangka dalam kasus ini. Perkara ini simultan diusut dengan korupsi pengadaan bansos beras untuk keluarga penerima harapan di Kemensos masuk ke persidangan.

“Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” ujar Tessa.

(ADN)