JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pidana Agus Surono menyebut, kerusakan lingkungan bisa dihitung sebagai kerugian negara atau actual loss.

Keterangan ini Agus sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan terdakwa eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menanyakan apakah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara, kata Fahzal, Mahkamah Konstitusi (MK) Melalui putusannya menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata.

“Apakah kerugian itu (lingkungan) bisa dianggap kerugian negara?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Agus, jika kerugian akibat kerusakan lingkungan itu bisa dihitung secara jelas dengan kaidah yang berlaku, maka dampak kerusakan ekologi bisa dihitung sebagai kerugian nyata.

Meski demikian, Agus mengaku dirinya bukan ahli kerugian lingkungan sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

“Soal begini kerugian ekologi itu mungkin sudah dibayarkan mungkin tidak diserahkan ke negara. Apakah itu bisa dikatakan sebagai potensial loss atau actual loss?“ tanya Hakim Fahzal lagi.

“Yang berkaitan dengan kerusakan dan seterusnya itu nyata dan pasti,” jawab Agus.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris perusahaan smelter timah swasta, PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menggunakan nama sopirnya sebagai Direktur CV Bangka Jaya Abadi (BJA).

Adapun CV BJA merupakan perusahaan cangkang atau boneka bentukan PT Stanindo Inti Perkasa yang digunakan untuk menampung bijih timah dari para kolektor dan penambang untuk kemudian dibawa ke perusahaan smelter.

Suwito mengakui penempatan sopirnya di kursi direktur itu ketika diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon da kawan-kawan.

“Kalau untuk CV Bangka Jaya Abadi itu direkturnya siapa?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Suwito lantas menjawab, kursi Direktur CV BJA itu diisi oleh mantan sopir ayahnya yang sewaktu-waktu juga menjadi sopirnya.

“Direkturnya adalah bekas sopir papa saya, setelah papa saya meninggal dia bawa saya lagi. Tapi enggak terus menerus,” jawab Suwito.

Dalam sidang itu, Suwito mengaku diminta pihak PT Timah membentuk perusahaan cangkang untuk menampung dan mengangkut bijih timah.

PT Stanindo kemudian membentuk dua perusahaan yakni, CV BJA dan CV Rajawali Total Persada.

“Kalau CV BJA kita yang mendirikan atas permintaan PT Timah. Kalau Rajawali atas titipan PT Timah,” tutur Suwito.

Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebut, terdapat 12 perusahaan cangkang yang dikendalikan 5 smelter timah swasta.

Untuk memenuhi ketentuan, mereka meminjam kartu identitas sejumlah pihak sebagai penanggungjawab CV tersebut dengan bayaran Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.

“Bahkan terdapat penanggung jawab operasi yang berstatus sebagai PNS serta tidak mengetahui dirinya dijadikan sebagai penanggung jawab operasi perusahaan-perusahaan cangkang/boneka tersebut,” kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Adapun 12 perusahaan boneka itu adalah CV Bangka Karya Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, CV Semar Jaya Perkasa, CV Bukit Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, CV Bangka Jaya Abadi.

Kemudian, CV Rajawali Total. Persada, CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung, CV Mutiara Jaya Perkasa, CV Babel Alam Makmur, dan CV Babel Sukses Persada.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklarifikasi 10 tas branded kepada aktris Sandra Dewi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Diketahui, Kejagung menyita 88 buah tas branded milik Sandra Dewi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya Harvey Moeis tersebut.

Namun, saat bersaksi dalam sidang, Sandra Dewi menegaskan bahwa 88 tas mewah tersebut bukan bersumber dari terdakwa Harvey Moeis. Melainkan, berasal dari endorsement yang dilakukannya sejak tahun 2014.

Di antara 10 tas yang dipamerkan jaksa dalam ruangan sidang Pengadilan Tipikor Jakara bermerek seperti Chanel, Gucci, Luis Vuiton, dan Christian Dior.

Awalnya, Jaksa menanyakan kepada Sandra Dewi perihal kapan waktu pasti tas-tas tersebut diperolehnya.

“Ada yang di bawah tahun 2017-2018 yang disita, yang jadi barang bukti pada saat ini?” tanya jaksa dalam sidang, Kamis.

“Kalau yang sudah lama biasanya sudah dijual,” jawab Sandra Dewi.

Namun, bintang sinetron “Putri Bidadari” ini mengungkapkan bahwa dia tidak hapal secara pasti waktu perolehan puluhan tas branded tersebut.

“(Tahun) 2017 sepertinya masih ada tapi saya lupa. (Tahun) 2015 ada sepertinya, tapi biasanya tas-tas lama ini saya habis foto terus saya jual kalau saya tidak pakai,” ujar Sandra Dewi.

Kemudian, Sandra menyebut bahwa dia memiliki semua bukti endorsement dari tas-tas tersebut, termasuk bukti dokumen.

Jaksa lantas mengajak Sandra Dewi ke depan meja hakim untuk mengklarifikasi 10 tas branded yang merupakan bagian dari 88 tas yang disita.

Pertama, jaksa mengklarifikasi perihal tas Luis Vuiton (LV) Moon Backpack. Menurut Sandra, tas itu didapatkannya dari ewholesale yang menjual barang-barang milik designer ternama dunia.

“Jadi, di Instagram saya isinya saya menggunakan. Saya tiap hari posting foto saya menggunakan baju dari siapa, sepatu dari siapa, tas dari siapa. ini dari ewholesale seingat saya. Semua bukti-buktinya saya sudah (serahkan),” kata Sandra Dewi.

Majelis hakim pun sempat meminta jaksa untuk menyerahkan bukti-bukti dokumen yang membuktikan endorsement dari tas-tas mewah tersebut.

“Barang bukti tas kan ada 88 ya, kami hanya sampling 10. Ini untuk dilakukan klarifikasi,” ujar jaksa.

Tas berikutnya yang diklarifikasi adalah keluaran Hermes dengan model Lindi mini berwarna lime. Sandra menyebut, dia mendapatkan tas tersebut dari virginia luxury.

Tak hanya satu, jaksa membawa tas Hermes dengan model Lindi lain tetapi warna orange dan abu-abu.

“Jadi, Yang Mulia saya memang banyak, satu model tas banyak warna. Karena kan toko-toko ini bertanya, setiap bulan mereka bertanya mau tas apa Kak Sandra,” ujar Sandra Dewi.

Kemudian, ada juga tas Chanel berwarna royal blue yang dikatakan Sandra Dewi didapatkannya dari authentic lux.

Selanjutnya, ada tas Lady Dior Mini dan Gucci, serta dua tas merek Chanel lagi.

“Ini saya dapatkan dari Dior Indonesia ketika mendatangi even Dior Indonesia,” kata Sandra Dewi.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA (Berita foto) Tas hermes berwarna coklat yang diperlihatkan Kejagung saat melimpahkan barang bukti milik Harvey Moeis dan Helena Lim. Berdasarkan keterangan, diketahui tas mewah yang disita dari Harvey mencapai 88 buah, dan yang disita dari Helena berjumlah 37 buah.

Sebagaimana diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Harvey Moies tercantum sejumlah aset dan harta yang disita karena diduga terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Aset tersebut diduga dibeli Harvey Moeis untuk menyamarkan uang hasil dugaan korupsi. Antara lain, tanah kavling di Permata Regency 8, Jakarta Barat atas nama Sandra Dewi; tanah di Senayan Residence, Jakarta Selatan dan rumah di Komplek Perum Green Garden, Jakarta Barat masing-masing atas nama Harvey Moeis.

Kemudian, satu unit mobil Mini Cooper atas nama Harvey Moeis; mobil Rolls Royce tanpa BPKB; dan rumah di The Pakubuwono House, Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Selanjutnya, 88 tas branded; 141 perhiasan mulai dari emas, berlian hingga bukan emas; satu buah logam mulia 3 gram, dua buah logam mulia 100 gram, dan satu buah logam mulia 88 gram.

Dalam perkara korupsi ini, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) didakwa bersama Mochtar hingga crazy rich Helena Lim diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung akan menghadirkan crazy rich Helena Lim sebagai "saksi mahkota" untuk terdakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Dalam persidangan dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk dengan terdakwa Helena dan kawan-kawan, Jaksa meminta izin kepada majelis hakim untuk menghadirkan para terdakwa dalam persidangan lain sebagai saksi pada Senin (7/10/2024).

"Satu lagi Yang Mulia, mohon izin, hari Senin itu kebetulan para terdakwanya yang ada di sini, itu digunakan untuk jadi saksi, untuk perkara Harvey Moeis," kata Jaksa pada penghubung sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Mendengar permohonan ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rianto Adam Pontoh lantas menanyakan siapa saja terdakwa dimaksud.

Sebab, Dalam persidangan itu perkara Helena disidangkan bersma eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, dan Beneficiary Owner PT Stanindo Inti Perkasa, M.B. Gunawan.

"Yang untuk Harvey Moeis, Helena," ujar jaksa.

Sementara itu, Riza, Emil, dan Gunawan menjadi saksi mahkota dalam perkara klaster pegawai negeri sipil (PNS).

"Hari?" tanya Hakim Adam.

"Hari Senin juga," jawab jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama Mochtar diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris pribadi pemilik PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Imelda mengaku membeli dollar Amerika Serikat (AS) di money changer milik crazy rich Helena Lim, PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Keterangan ini Imelda sampaikan ketika dicecar Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dugaan korupsi tata niaga timah yang menjerat Helena, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Usai mengulik hubungan pekerjaan Imelda dengan Robert, jaksa mendalami apakah ia pernah diperintahkan untuk menukar rupiah ke dollar.

"Apakah saudara saksi pernah mendapat perintah dari Pak Robert Indarto untuk menukar mata uang rupiah menjadi mata uang dollar?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Imelda mengaku, sejak menjadi sekretaris pribadi Robert pada 2018, ia pernah diperintahkan untuk membeli valuta asing (Valas).

"Perintahnya bapak mau beli US Dollar terus saya cari rate yang terendah," jawab Imelda.

Jaksa lantas mengulik apakah Robert pernah merekomendasikan money changer tertentu.

Menurut Imelda, Robert hanya menyebutkan beberapa money changer. Salah satunya PT QSE.

"Paling coba kamu tanya ke Quantum gitu. Atau coba tanya ke temen saya, dia bilang," ujar Imelda.

Setelah itu, ia menghubungi pihak PT QSE melalui aplikasi WhatsApp. Setelah melakukan tawar menawar dan mendapatkan kesepakatan, ia akan mengabarkan hasilnya kepada Robert.

Bos smelter Timah swasta itu kadang meminta Imelda menghubungi pegawainya bernama Elly untuk mentransfer rupiah ke PT QSE.

Menurut Imelda, selama ini transaksi yang pernah dilakukan memcapai Rp 7,8 miliar.

"Di BAP ada 1,4 (miliar); 1,7; 2,1; 2,1; dan 500 (juta)," kata Imelda.

Meski mendapat perintah menukar rupiah, Imelda mengaku tidak pernah menerima dollar AS yang telah dibeli.

Ia juga tidak pernah bertanya kepada Robert apakah uang dollar itu telah diterima.

"Pernah dikonfirmasi ke Pak Robert uang yang ditukar itu sudah didapat tidak?" tanya jaksa.

"Bapak tidak pernah tanya ke saya, jadi asumsi saya bapak sudah dapat," tutur Imelda.

Pada persidangan sebelumnya, pegawai Robert bernama Elly Kohari mengaku telah menyetorkan uang ke PT QSE sejumlah Rp 7,8 miliar.

Elly mengaku tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Sebab, tugasnya hanya menyetorkan uang.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami aktris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022, Rabu (31/7/2024).

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung bakal membacakan surat dakwaan kepada tiga mantan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mereka yakni eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana, serta dua eks Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani dan Sutanto Wibowo.

"Pukul 09.00 WIB sidang pertama di ruang Prof Muhammad Hatta Ali," demikian agenda sidang terdakwa Amir Syahbana, Rusbani dan Sutanto yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.

Diketahui, dalam kasus timah ini total ada 22 tersangka ditetapkan Kejaksaan. Jumlah kerugian negara terkait perkara ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Beberapa tersangka kasus timah ini di antaranya ada suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT; Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT); hingga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE Helena Lim.

Para tersangka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan.

Ditangani 30 Jaksa

Kejagung RI telah menyiapkan 30 jaksa untuk menangani dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 tersebut.

Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 14 Juni 2024.

Menurut Harli, 30 jaksa tersebut akan berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa-jaksa tersebut juga akan mendapatkan pengamanan khusus selama menangani kasus timah.

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan," ujar Harli.

Harli juga memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka.

"Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mulai memeriksa dan mengadili perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana dan dua eks Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani alias Bani dan Sutanto Wibowo bakal diadili lebih dahulu.

"Rabu 31 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, sidang pertama di ruang Prof Muhammad Hatta Ali," demikian agenda sidang terdakwa Amir Syahbana, Rusbani dan Sutanto yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Diketahui, dalam kasus timah ini total ada 22 tersangka ditetapkan Kejaksaan.

Jumlah kerugian negara terkait perkara ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Beberapa tersangka kasus timah ini di antaranya ada suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT; Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT); hingga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE Helena Lim.

Para tersangka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan.

Ditangani 30 Jaksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 14 Juni 2024.

Menurut Harli, 30 jaksa tersebut akan berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa-jaksa tersebut juga akan mendapatkan pengamanan khusus selama menangani kasus timah.

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan," ujar Harli.

Harli juga memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka.

"Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara," kata dia.