REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, angkat bicara soal pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Pengusutan itu turut menyeret kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

Bambang mengatakan, pengusutan dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK merupakan persoalan hukum. “Kalau persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada hukum,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Kendati demikian, Bambang menekankan bahwa partainya siap jika harus memberikan pendampingan hukum kepada Ita. “Sebagai kader partai, pasti kita akan memberikan pendampingan sama Bu Ita ataupun Mas Alwin (suami Ita yang juga menjabat anggota DPRD Jateng). Kita akan memberikan pendampingan secara hukum kalau nanti proses hukumnya berjalan,” ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro atau biasa disingkat RSWN Semarang terkait kasus dugaan korupsi di lingkup pemerintahan kota setempat. Tim penyidik datang ke RSWN Semarang, Senin (22/7/2024), sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menuju ke lantai atas, termasuk ke ruang direksi.

Penggeledahan berlangsung sekitar hampir tujuh jam dan sekitar pukul 16.45 WIB, para penyidik meninggalkan RS milik Pemerintah Kota Semarang itu. Dengan membawa dua koper, tim penyidik KPK meninggalkan halaman RSWN Semarang menggunakan lima mobil.

Meski demikian, aktivitas pelayanan di RS tersebut tampak berjalan lancar, pasien yang datang disambut satpam di lobi RS dan dilayani sesuai dengan yang dikeluhkan atau diarahkan ke bagian informasi. Direktur RSWN Semarang Eko Krisnarto, mengatakan bahwa pelayanan pada pasien di rumah sakit tersebut tetap berjalan seperti biasa meskipun terdapat penggeledahan KPK.

"Tadi tim KPK hanya melakukan verifikasi dokumen. Tadi mulai datang jam 10.00 WIB lebih, kemudian jam 12.00 WIB ishoma (istirahat, sholat, dan makan), dilanjutkan lagi jam 1 (13.00 WIB) verifikasi," katanya.

Eko mengaku tidak ada dokumen yang dibawa penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut, melainkan hanya melakukan verifikasi dokumen. Eko membenarkan pembangunan Gedung Layanan Kanker menjadi salah satu proyek yang diverifikasi dokumennya oleh penyidik KPK, sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa Pemkot Semarang.

Selain Eko, seluruh jajaran direksi juga turut dimintai keterangan dan verifikasi dokumen oleh penyidik KPK. "Semua (yang diperiksa). Direksi kumpul semua, KPK mengumpulkan untuk verifikasi dokumen," katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7/2024) lalu. Penggeledahan dilakukan penyidik KPK di sejumlah kantor OPD Pemkot Semarang, baik yang berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran.

Tak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah alat bukti dokumen yang berisikan catatan aliran uang dan dokumen tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dalam penggeledahan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Hingga Jumat (19/7/2024), penggeledahan masih berlangsung di sejumlah tempat.

"Telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen, salah satunya adalah terkait dengan perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan, bahwa penggeledahan tersebut di sejumlah lokasi Kota Semarang, bahkan hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung di sejumlah tempat.

"Kegiatan di Semarang sampai dengan saat ini disampaikan bahwa kegiatan penyidikan masih berlangsung. Untuk lokasinya, hanya di Kota Semarang, jadi tidak keluar dari Kota Semarang. Ada beberapa tempat yang telah dilakukan kegiatan penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, sejak Rabu (17/7/2024). Pada hari pertama penggeledahan, penyidik KPK menyasar ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.

Pada hari kedua, penyidik KPK menggeledah Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang. Pada hari ketiga KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah lingkungan Pemkot Semarang yang berada di Gedung Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di Gedung Pandanaran, antara lain, Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan pemkot setempat.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024. Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Tessa menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan Balai Kota Semarang, Kamis (18/7/2024), dengan membawa tiga koper besar, usai melakukan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks pemerintahan tersebut. Ada dua rombongan tim penyidik KPK yang secara bergiliran meninggalkan Balai Kota Semarang dengan menggunakan total sembilan mobil.

Rombongan pertama terlihat keluar dari ruangan di lantai delapan Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang, sekitar pukul 15.50 WIB, dengan membawa satu koper. Tampak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Diah Supartiningtias turut bersama penyidik KPK dan memasuki satu dari lima mobil yang sudah dipersiapkan.

Rombongan kedua turun dari lantai delapan gedung yang sama sekitar pukul 16.30 WIB dengan membawa dua koper dan dua kardus. Mereka menggunakan empat mobil yang langsung meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat kepolisian.

Sebelumnya, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, yakni Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Selain itu, para penyidik KPK sempat mengumpulkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di sebuah ruangan di lantai delapan Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang. Tampak sejumlah kepala OPD, seperti Kepala Disperkim Yudi Wibowo, Kepala Diskominfo Sunarto, dan Kepala Dinas Tata Ruang Irwansyah yang turut masuk ke dalam ruangan.

Penggeledahan itu merupakan lanjutan dari kegiatan sehari sebelumnya yang dilakukan KPK di ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper dari ruang Wakil Wali Kota Semarang dan Sekda Kota Semarang usai penggeledahan di sejumlah ruang di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024).

Usai penggeledahan, penyidik KPK meninggalkan kompleks Balai Kota Semarang dengan menggunakan empat mobil. Penyidik yang sejak pagi melakukan penggeledahan baru selesai bekerja sekitar pukul 18.15 WIB. Tidak ada keterangan dari penyidik KPK usai penggeledahan tersebut.

Selain ruang Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Semarang, KPK juga menggeledah Kantor Badan Pengadaan Barang/Jasa serta rumah dinas Wali Kota Semarang. Belum ada pernyataan dari Pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan penggeledahan tersebut.

Sementara itu, KPK menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi pemerintah daerah setempat.

Ketiga kasus dugaan korupsi itu masing-masing pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada tahun 2023—2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023—2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan empat orang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurut dia, empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu terdiri atas dua orang penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 1,5 jam menggeledah serta memeriksa ruang Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang yang berada di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024). Petugas KPK mendatangi ruang yang berlokasi di lantai 6 Gedung Moch Ihsan kompleks Balai Kota Semarang itu sekitar pukul 14.00 WIB.