Bisnis.com, JAKARTA - Laju rasio kredit bermasalah kini menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, per Agustus 2024, total baki debet UMKM di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencapai Rp255,96 triliun, naik 10,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp232,56 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor ini meningkat menjadi Rp6,37 triliun, naik 35,19% YoY dari Rp4,71 triliun, sehingga rasio NPL mencapai 2,49% per Agustus 2024, naik 49 basis poin (bps) dari 2% pada Agustus 2023.

Pada periode yang sama, baki debet di sektor perikanan tercatat Rp17,44 triliun, tumbuh 3,38% YoY dari Rp16,87 triliun. Rasio NPL sektor perikanan pun menjadi 4,66% per Agustus 2024, naik 36 bps dari 4,3% pada Agustus 2023, dengan nominal kredit bermasalah sebesar Rp813 miliar.

Adapun, secara keseluruhan, rasio kredit bermasalah UMKM meningkat 6 bps secara tahunan menjadi 4,06% dari 4%, dengan total kredit bermasalah mencapai Rp59,81 triliun per Agustus 2024. Total baki debet UMKM sendiri mencapai Rp1.474,76 triliun, naik 4,42% YoY dari sebelumnya Rp1.412,39 triliun.

Selanjutnya apabila diurutkan, maka NPL tertinggi jatuh pada sektor Konstruksi (9,94%), Perantara Keuangan (7,56%), dan Real Estate, Usaha Persewaan, serta Jasa Perusahaan (4,81%) per Agustus 2024. Dengan demikian, sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan masuk di posisi keempat sektor dengan NPL tinggi.

Sebagaimana diketahui, aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit UMKM masih tumbuh 4,42% pada Agustus 2024, angka ini melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 8,9% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM secara tahunan memang meningkat 7 basis poin (bps) dan secara bulanan (mtm) meningkat 1 bps menjadi 4,05%.

Sementara itu loan at risk (LAR) UMKM masih terus menurun menjadi 13,11% dari bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 13,26% dan Agustus 2023 yang mencapai 16,06%.

“Peningatan NPL UMKM dan penurunan LaR UMKM telah diprediksi sebelumnya sejalan dengan berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19,” ujarnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Selain itu, LAR UMKM saat ini sebesar 13,11% juga makin mendekati level sebelum pandemi yaitu Desember 2019 yang sebesar 12,74%.

Dian juga memaparkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang jauh lebih lambat dari kredit non-UMKM menyebabkan porsi kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 19,64%, meski naik dari 19,56% pada bulan sebelumnya, namun angka ini turun dari tahun sebelumnnya sebesar 20,96%.

Sementara itu, berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM pada bulan kedelapan tahun ini tumbuh sebesar 4,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total nilai sebesar Rp1.379,4 triliun.

Sebelumnya, pada Juli 2024, BI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit UMKM sebesar 5,1% yoy dan total nilai Rp1.375,5 triliun.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 4,3% [yoy], setelah tumbuh sebesar 5,1% [yoy] pada bulan sebelumnya,” tulis BI.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat dengan persentase 4% yoy pada Agustus 2024, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,8% yoy. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp438,5 triliun.

Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan dengan persentase 2,3% yoy pada Agustus 2024, lebih kecil dibandingkan Juli 2024 dengan angka 3,1% yoy. Nilai kredit yang disalurkan pada Agustus 2024 menyentuh Rp305 triliun.

Terakhir, untuk skala usaha mikro menunjukkan pelambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dengan persentase 5,6% yoy dan total nilai Rp635,9 triliun pada Juli 2024. Jumlah tersebut kian menyusut dibandingkan capaian Juli 2024 sebesar 7%.

Bisnis.com, JAKARTA – Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di sektor UMKM mencapai Rp59,52 triliun pada Juni 2024. Meski NPL meningkat secara tahunan, sejumlah bank menengah hingga mini tetap optimistis terhadap prospek sektor ini, sambil memperkuat strategi untuk mencegah pemburukan lebih lanjut.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), data menunjukkan NPL sektor UMKM per Juni 2024 mencapai 4,04% atau senilai Rp59,52 triliun. Capaian pada tahun ini kian menanjak dibandingkan dengan Juni 2023, di mana NPL hanya berada pada level 3,7% atau senilai Rp51,46 triliun.

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) besutan Kredivo Group misalnya masih memiliki strategi fokus pada dua segmen konsumen. Pertama, generasi muda sebagai target segmen utama layanan tabungan dan deposito. Kedua, pelaku UMKM sebagai segmen dalam penyaluran kredit.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan fokusnya pada segmen UMKM ini sejalan dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2023 yang telah mencapai 66 juta pelaku dan signifikansi kontribusinya terhadap perekonomian yang mencapai 61% dari PDB Indonesia atau Rp9.580 triliun.

“Hingga saat ini, Krom Bank telah menyalurkan lebih dari 25% dari total kredit ke segmen UMKM. Dengan proporsi yang signifikan ini, kami berhasil menjaga tingkat NPL sebesar 3,97% untuk seluruh segmen per Juni 2024,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, tingkat NPL Krom Bank yang berada di bawah rata-rata industri merupakan cerminan komitmennya untuk selalu berhati-hati dan menerapkan manajemen risiko yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

Ke depan, dia menuturkan bahwa perseroan akan tetap memfokuskan penyaluran kredit ke UMKM seiring dengan tingginya permintaan di segmen tersebut.

“Kami juga akan terus memperkuat sistem manajemen risiko kredit untuk memastikan pelaku UMKM tetap mendapatkan fasilitas kredit, dengan tetap menjaga tingkat NPL Krom Bank,” ucapnya.

Pemain bank mini lainnya, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) juga menyebut bahwa bank tetap berkomitmen pada sektor UMKM, meskipun risikonya cenderung mengalami peningkatan.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan ini lantaran perseroan melihat UMKM merupakan segmen pasar yang strategis dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Adapun, dalam hal pengelolaan risiko, tentu bank akan memperkuat manajemen risiko kredit untuk sektor UMKM.

“Ini bisa termasuk penerapan kebijakan penilaian kredit yang lebih ketat, peningkatan analisis risiko, dan lain-lain,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu juga, perseroan juga akan mengembangkan produk kredit yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM, seperti kredit dengan syarat fleksibel atau jangka waktu yang lebih panjang.

Tak hanya dari kalangan KBMI I, bank menengah seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga masih terus fokus pada segmen UMKM. Perseroan pun telah menyesuaikan strategi kredit UMKM dengan mengikuti risk appetite yang baru.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan pinjaman SME sejauh ini hampir 10% YoY. Kualitas aset NPL bagus dan margin bunga bersih alias NIM masih relatif tidak terlalu tertekan.

“SME CIMB Niaga sudah tidak ada lagi restrukturisasi ex Covid-19, karena kami tidak melakukan perpanjangan restrukturisasi tahun lalu. Berdasarkan analisa portfolio performance, segmen SME yang tetap belum pulih setelah dua kali restrukturisasi akan sulit keluar dari restrukturisasi,” ujarnya kepada Bisnis.

Senada, dari kalangan bank daerah, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan karakteristik bisnis UMKM memang kerap mengalami pasang-surut, sehingga cukup berisiko.

Namun, dia menilai daya tahan dari segmen ini pun lebih tinggi dibanding segmen lain karena selain modal kerja yang relatif kecil, alhasil mudah diperoleh.

Tak hanya itu, dirinya menuturkan segmen UMKM juga memiliki motivasi yang sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena menjadi sumber penghasilan keluarga.

“Yang paling penting adalah kita perlu selektif dan pandai menilai sektor-sektor yang prospektif atau berisiko tinggi,sehingga kita dapat memitigasinya agar tidak berdampak pada NPL,” ucapnya.

Perbesar

Karyawati melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) di Jakarta, Kamis (29/12). JIBI/Bisnis/Suselo Jati

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim juga masih mencatatkan NPL per akhir Agustus terjaga baik sekitar 2,99 % walaupun kredit tumbuh cukup tinggi sekitar 18 % yoy.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan dengan melihat dari karakter bisnis dan ukuran sebagai BPD, kelompok bank ini dinilai lebih tepat tumbuh di sektor UMKM dibandingken dengan korporasi.

“Selain captive market di sektor konsumtif, kami tetap tumbuh cukup tinggi di sektor produktif terutama UMKM khususnya di sektor ekonomi unggulan Jawa Timur,” ujarnya yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum II Asbanda kepada Bisnis.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan pun menilai segmen UMKM masih prospektif mengingat jumlahnya yang banyak dan masih potensial. Adapun, untuk saat ini bank memang akan lebih berhati-hati dalam memberikan penyaluran kredit. “Bila kondisi geopolitik membaik, 2025 kredit [UMKM] akan kembali bergairah,” ujarnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank besar kian melirik potensi pertumbuhan kredit di segmen korporasi demi menjaga kualitas kredit, utamanya saat terjadi pemburukan kualitas aset segmen usaha wong cilik alias UMKM.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL)gross per Juli 2024 mencapai 2,27% naik tipis dari Juni 2024 yakni 2,26%. NPL net juga naik 0,79% per Juli 2024 dari sebelumnya 0,78% per Juni 2024

Meski demikian, jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, NPL gross dan NPL net secara industri telah menyusut, di mana per Juli 2023 masing-masing berada pada level 2,51% dan 0,8%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya yang tak menampik fakta bahwa segmen UMKM tengah mengalami pelemahan dan terjadi banyak pemburukan.

Sebagai catatan, BRI menjadi bank yang paling banyak menyalurkan kredit ke segmen UMKM, di mana per semester I/2024 perseroan telah menyalurkan kredit Rp1,336,78 triliun, dengan 81,96%-nya disalurkan ke segmen UMKM.

Berdasarkan presentasi perusahaan, komposisi kredit mikro BRI mencatatkan penyusutan porsi menjadi 46,6% dari total kredit per semester I/2024 dari sebelumnya menyentuh 48,1% pada semester I/2023.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penyebab turunnya segmen mikro saat ini, lantaran manajemen tengah fokus pada kebijakan baru, yakni penagihan dan memprioritaskan agar kualitas asetnya yang artinya dalam keadaan lancar.

Tak hanya itu, penyusutan juga terjadi pada porsi segmen kredit small alias kecil menjadi 17,4% dari sebelumnya 18,9%. Sementara itu kredit dengan segmen medium mencatatkan peningkatan porsi yakni 3,1% dari 2,6%.

“Dan itulah yang kemudian kita tangani dengan tumbuh selektif, risk acceptance kriteria kita perbaiki, pertajam dan perketat. Lalu, yang sudah tidak bisa diselamatkan, kemudian kita hapus buku, dan kemudian kita tagih menjadi recovery,” ucapnya dalam Public Expose Live beberapa waktu lalu.

Alhasil, BRI pun melihat peluang untuk bertumbuh di segmen korporasi sebagai cara untuk mengimbangi perlambatan di sektor mikro. Meski demikian, BRI akan tetap selektif dalam memilih korporasi, terutama yang memiliki keterkaitan value chain dengan segmen mikro.

“Ini sifatnya sementara [ke korporasi], yakni dalam rangka mengkompensasi slowing down pertumbuhan di mikro, jadi kita kompensasi di corporate,” katanya.

Sunarso juga menjelaskan bahwa di era digitalisasi, bank tidak dapat beroperasi hanya di satu segmen, seperti mikro saja, tetapi harus mengintegrasikan semua segmen, yaitu korporasi, konsumer, menengah, dan kecil, untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelola dan mengatasi risiko kredit bermasalah atau NPL.

Tercatat, NPL gross BRI berada pada level 3,21% per Juni 2024, naik dari Juni 2023 yang hanya 3,1% dan NPL net yang mencapai 0,86% dari sebelumnya 0,76%.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga melaporkan bahwa kualitas aset pada segmen korporasi telah sepenuhnya pulih, dengan tingkat rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) terjaga dan penurunan Cost of Credit (CoC).

Saat ini kredit korporasi menjadi segmen yang berkontribusi besar mencapai 55,45% atau sebesar Rp403,1 triliun dari total kredit yang dimiliki BNI yakni Rp727 triliun. Rasio NPL per Juni berada di level 1%.

Adapun, dalam menggenjot pertumbuhan kredit korporasi, kini BNI berupaya terus meningkatkan kapabilitas, baik dari sisi produk maupun menawarkan solusi lain berupa advisory, salah satunya lewat dukungan perusahaan anak yaitu BNI Sekuritas serta pengoptimalan layanan transaksi valuta asing.

“Kita lihat segmen yang cukup terjaga kualitasnya masih di segmen korporasi, kita juga percaya optimisme pertumbuhan PDB Indonesia masih relatif baik, kami tentunya berharap BNI berperan dalam fokus korporasi yang menjadi segmen andalan kami sejak transformasi,” ujar Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini dalam Public Expose (30/8/2024).

Meskipun segmen korporasi menunjukkan pemulihan yang baik, perhatian utama BNI tak terlepas dari segmen Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Di segmen korporasi sudah relatif full recover, akan tetapi yang masih menjadi concern kami adalah SME, di mana kita lihat secara industri segmen ini mengalami kesulitan atau mendapat issue dari kualitas aset,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, BNI menyalurkan kredit ke segmen UKM sebesar Rp80 triliun per Juni 2024, turun 11,2% yoy dari periode tahun lalu Rp90,1 triliun per Juni 2023. Adapun, porsi kredit small hanya tercatat 11% per Juni 2024, susut dari sebelumnya 13,8% dari total kredit.

Selanjutnya, dari kredit yang disalurkan oleh BNI ke segmen SME, ada sebagian yang dianggap memiliki risiko tinggi (high risk), BNI pun tanggap melakukan antisipasi dengan mencadangkan provisi yang cukup.

“Rasanya segmen ini [SME], walaupun masih ada yang potensi high risk sudah bisa dicover dengan provisi yang sudah kami bentuk tanpa mengganggu laba BNI di semester II/2024,” ujarnya.

Pada tahun ini, kata Novita, segmen SME di BNI akan fokus pada perbaikan secara fundamental, salah satunya credit scoring SME. “Jadi, secara keseluruhan di segmen korporasi, middle, consumer, aset kualitas relatif manageable, kita membentuk CKPN yang cukup, sementara itu, meski SME meski masih ada potensi high risk, tapi kita sudah identifikasikan,” katanya.

Dengan demikian, kata Novita, penguatan fundamental yang baik, kredit-kredit baru setelah tahun 2022 ini diharapkan memiliki tingkat aset kualitas lebih baik dibanding periode sebelumnya, BNI juga optimistis apabila hal ini terus dijaga secara disiplin dan konsisten, maka aset kualitas dapat terjaga.

Tercatat, NPL gross BNI turun menjadi 1,98% per Juni 2024 dari 2,45% per Juni 2023. Sementara itu, NPL net stagnan di level 0,62%.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Darmawan Junaidi juga melaporkan penyaluran kredit ke segmen korporasi menjadi kontributor terbesar yang tumbuh 29,7% YoY atau senilai Rp561 triliun di tengah demand yang baik pada segmen ini.

“Dari sisi growth strategi, kami tetap melanjutkan strategi yang telah dilakukan, yaitu fokus untuk meningkatkan dominasi di bisnis nasabah prinsipal atau wholesale agar menghasilkan portfolio yang lebih berkualitas,” ujarnya dalam Paparan Kinerja Semester I/2024.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan & Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan agar penyeluruhan kredit tetap mudah, maka strategi yang dijalankan untuk segmen wholesale adalah dengan melakukan pertumbuhan yang ditargetkan kepada nasabah wholesale dengan mempertimbangkan portfolio guideline.

“Kita juga disiplin untuk memilih sesuai dengan [debitur] yang sehat dan dengan strategi yang telah kami lakukan, di antaranya adalah loan follow transaction,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyebab tingginya rasio kredit bermasalah(nonperforming loan/NPL) di segmen UMKM. Tercatat, per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara umum, risiko yang melekat pada kredit UMKM memang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi maupun rumah tangga. Ini lantaran, bisnis UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyakarat.

“Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024)

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia, kredit UMKM per Juni 2024 mencapai Rp1.375,2 triliun, atau tumbuh 6,7% yoy. Akan tetapi, pertumbuhan ini lebih lambat dibanding periode yang sama tahun lalu atau Juni 2023 yaitu 7,1% yoy.

Namun, kata Dian, peningkatan NPL pada kredit UMKM telah dapat diprediksi sebelumnya dan sudah dimitigasi oleh bank melalui pembentukan cadangan yang cukup, sehingga tingkat rasio NPL UMKM masih tergolong dalam acceptable level.

Selanjutnya, NPL gross UMKM pada bulan Juni 2024 sebesar 4,04% tercatat sudah menurun dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebesar 4,27%, meskipun masih tergolong meningkat secara tahunan.

Di sisi lain, kredit berisiko (loan at risk/LaR) kredit UMKM terus mengalami tren penurunan yaitu menjadi sebesar 13,5%, dibanding bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 pada level 13,83%.

Adapun, dari tahun sebelumnya LaR sebesar 16,8%, dan sudah semakin mendekati level sebelum pandemi, di mana Desember 2019 mencapai 12,74%.

“Hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas kredit UMKM akan tetap terjaga bahkan membaik, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung juga sepakat bahwa NPL UMKM memang mengalami kenaikan hingga berada di level 4%. Meski demikian, Juda menyampaikan di tengah pembengkakan NPL segmen UMKM, nyatanya bank-bank yang gencar menyalurkan ke segmen ini telah membentuk pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko kredit.

"Kabar baiknya, bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Bisnis.com, JAKARTA - Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpantau meningkat di tengah kondisi ekonomi global yang menantang. Bagaimana kondisi penyaluran kredit UMKM perbankan?

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio NPL segmen UMKM meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Pada Mei 2024, rasio NPL kredit UMKM mencapai 4,27%, sedangkan Desember 2023 sebesar 3,71%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, sebagai bank yang fokus menyalurkan kredit ke segmen UMKM, tercatat menyalurkan kredit senilai Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (YoY).

"Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar Rp1.095,64 triliun," ujar Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja semester I/2024 di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meski mengalami pertumbuhan secara total penyaluran kredit, untuk segmen mikro dan kecil mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Pada semester I/2023, kredit segmen mikro dan kecil BRI tumbuh 11,4% YoY dan 5,1% YoY. Adapun, pada semester I/2024 kredit segmen mikro tumbuh 7,8% YoY, sedangkan segmen kecil tumbuh 2,0% YoY.

Sunarso pun tidak menampik saat ini penyaluran kredit UMKM menghadapi tantangan tingginya rasio kredit bermasalah atau NPL. Dia menyebutkan NPL kredit UMKM perbankan sekitar 4%, tetapi BRI masih berada di bawah angka industri, yaitu 3,05%.

Dilihat dari presentasi perusahaan, segmen kecil (small) mencatatkan NPL paling tinggi sebesar 5,05%, lebih besar ketimbang semester I/2023 yang sebesar 4,29%. Sementara, segmen mikro juga mencatatkan kenaikan NPL dari 2,23% menjadi 2,95%.

Segmen lainnya, seperti menengah (medium) dan korporasi justru mencatatkan perbaikan NPL, masing-masing sebesar 1,75% dari 2,70% dan 3,07% dari 4,83%. Adapun, segmen konsumer mencatatkan kenaikan tipis rasio NPL, dari 2,02% menjadi 2,13%.

Sunarso pun menyatakan perseroan akan tetap tumbuh di segmen UMKM, tetapi lebih selektif dalam penyalurannya. "Portofolio yang sudah ada akan dipilah-pilah lagi mana yang bisa lanjut, mana yang bermasalah," jelasnya.

BRI juga menjalankan kebijakan restrukturisasi dalam menghadapi kenaikan NPL di segmen UMKM ini serta menyisihkan pencadangan yang cukup, yaitu lebih dari 2 kali NPL. Sebagai informasi, rasio NPL coverage BRI berada pada level yang memadai sebesar 211,60%.

Sementara itu, berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), perbankan telah menyalurkan kredit kepada segmen UMKM dengan nilai Rp1.375,2 triliun pada Juni 2024, hanya tumbuh 6,7% secara tahunan.

"Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama ditopang kredit skala mikro 9,9% yoy," tulis laporan BI pada Senin (22/7/2024).

Perbesar

Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta, belum lama ini. Bisnis/Abdurachman

Meski tumbuh, kinerja kredit UMKM pada Juni 2024 melambat dibandingkan bulan sebelumnya atau Mei 2024 yang tumbuh 7,3% yoy. Adapun, pada akhir tahun lalu atau Desember 2024, kredit UMKM telah tumbuh 7,9% yoy.

Porsi penyaluran kredit UMKM pun kian susut. Per Juni 2024, tercatat porsi kredit UMKM mencapai 18,57%, susut dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai porsi 18,71%.

Porsi kredit UMKM juga susut sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 pada level 19,36%. Dengan begitu, porsi kredit UMKM kian jauh dari harapan pemerintah yakni 30%.

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan kinerja kredit UMKM dipengaruhi oleh belum 100% pulihnya bisnis UMKM pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada pekan lalu (18/7/2024).

Selain itu, kinerja kredit UMKM pun dipengaruhi oleh NPL UMKM yang kian membengkak. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan NPL UMKM memang membengkak sepanjang tahun berjalan. Meski begitu, menurutnya perbankan sudah menyiapkan pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi dampak pembengkakan NPL segmen UMKM.

"Kabar baiknya bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Sementara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tercatat menyalurkan kredit ke segmen UKM mencapai Rp40,6 triliun per Maret 2024, turun 4,7% secara tahunan dari sebelumnya Rp42,5 triliun.

Secara bank only segmen medium perseroan memiliki NPL 5,9% stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, segmen usaha kecil mengalami kenaikan NPL menjadi 4% dari 2,5%.

Sementara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kredit UKM dan mikro sebesar Rp247,9 triliun per Maret 2024, naik dari Maret 2023 yang hanya Rp223,2 triliun.

Lebih lanjut, secara bank only segmen SME di BMRI memiliki NPL 1,02% per Maret 2024 dari tahun sebelumnya 0,93%. Kemudian, pada periode yang sama NPL segmen mikro mencapai 1,65% dari 1,15%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memberikan pernyataaan mengenai rencana perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan perpanjangan kebijakan stimulus itu hanya berlaku untuk kredit usaha rakyat (KUR).

Airlangga mengatakan terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, diserahkan masing-masing ke perbankan.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien. “Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Penyaluran KUR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat. Pemerintah dan OJK pun terus melakukan evaluasi baik kompetensi dan kondisi bank penyalur.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Adapun, penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.

Di sisi lain, peningkatan atas penyaluran KUR sedang dibayangi pemburukan atas kualitas kredit segmen UMKM.

OJK mencatat NPL gross untuk UMKM Mei 2024 mencapai 4,27% angka sebelumnya 4,26%. NPL UMKM juga naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%. Sementara itu, loan at risk (LAR) UMKM mengalami tercatat sebesar 13,83% per Mei 2024.

Terlepas dari naiknya NPL di segmen UMKM, saat ini dalam hal KUR, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran

“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektifitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (18/7/2024).

Dari kelompok Himbara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) terus mendorong UMKM untuk naik kelas. Tercatat, sampai dengan akhir Juni 2024 realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 19,33 triliun kepada 122.907 debitur di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan pencapaian tersebut adalah sebesar 51,6% dari target KUR Bank Mandiri pada 2024.

“Berdasarkan sektornya, penyaluran KUR tersebut disalurkan ke sektor produksi sebanyak 59,93% atau Rp11,8 triliun, sementara sisanya ke sektor non-produksi,” katanya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Kata Ali, Bank Mandiri berkomitmen untuk mencapai target penyaluran KUR tahun 2024 dengan strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale Bank Mandiri.

Selain itu, perseroan juga mengoptimalisasi digital oleh tenaga sales Bank Mandiri guna memberikan percepatan layanan kepada calon debitur dan perluasan akses kredit melalui program referral diikuti dengan edukasi layanan dan transaksi keuangan melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang terdapat di ekosistem bisnis pelaku UMKM.

Seiring dengan penyaluran KUR yang terus ditingkatkan, Bank Mandiri juga konsisten menjaga posisi rasio non performing loan (NPL) KUR dengan baik.

“Sampai dengan Juni 2024 rasio NPL KUR Bank Mandiri terjaga sangat baik,” ucap Ali.

KUR di BCA

Dari pemain swasta, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat untuk tahun ini, target penyaluran KUR BCA mencapai Rp800 miliar, meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun sebelumnya.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn melaporkan hingga Mei 2024, BCA telah menyalurkan KUR sebesar Rp 382,02 miliar atau 47,75% dari total target tahun ini.

Dia menjelaskan, realisasi KUR BCA tercatat bertumbuh sebesar 57,55% YoY dengan sebagian besar KUR BCA disalurkan untuk sektor perdagangan.

“Pada prinsipnya, kami berharap penyaluran KUR tahun ini dapat bertumbuh positif, dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang disiplin,” ujarnya kepada Bisnis.

Ke depan, BCA berkomitmen untuk mengoptimalkan channel penyaluran di Bank, digitalisasi, serta optimalisasi rantai pasok buyer atau mitra serta komunitas binaan BCA lainnya

Bahkan guna menggenjot penyaluran KUR, BCA terus mengembangkan infrastruktur penyaluran KUR dengan adanya webform pengajuan KUR, end to end pengolahan KUR Tanpa Agunan via platform digital, serta otomasi beberapa laporan serta data untuk internal dan eksternal.

KUR di BJB dan BRI

Tak hanya dari sederet KBMI IV, kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB melaporkan sampai dengan semester I/2024 penyaluran KUR mencapai 40% dari total kuota penyaluran KUR Bank BJB.

“Ada kehati-hatian yang harus kami jaga juga pemilihan debitur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024)

Menurutnya, saat ini masih ada waktu sampai dengan akhir tahun 2024, di mana permintaan KUR masih tinggi hingga dobel digit, walau lebih landai pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. “Kita melihat adanya optimisme kondisi ekonomi yg lebih baik,” ujarnya.

Ke depan, Yuddy berujar akan mendorong permintaan kredit KUR ini lebih tinggi lagi. “Namun kami harus tetap menjaga kehati hatian, apalagi masa relaksasi atas restrukturisasi juga telah berakhir, dan tekanan daya beli masyarakat masih terasa,” ucapnya.

Kondisi di BBRI

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur sepanjang Januari 2024 hingga Mei 2024.

Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia Supari mengungkapkan nilai tersebut setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni senilai Rp165 triliun.

Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mencatatkan NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran

Supari mengungkapkan BRI telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI, di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

Ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang.

Bisnis.com, JAKARTA – Porsi penyaluran kredit terhadap segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian menciut, menjauh dari target pemerintah. Hal ini ditengarai karena rasio kredit macet UMKM membengkak.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), porsi penyaluran kredit UMKM mencapai 18,71% per Mei 2024. Porsinya susut dibandingkan dengan bulan sebelumnya 18,95%.

Porsi kredit UMKM juga susut sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 di level 19,36%. Dengan begitu, porsi kredit UMKM kian jauh dari harapan pemerintah yakni 30%.

Pertumbuhan kredit UMKM pun kian melambat. Per Mei 2024, kredit UMKM tumbuh 7,3%, melambat dibandingkan bulan sebelumnya 8,1%. Adapun, pada akhir tahun lalu, kredit UMKM tumbuh 7,9%.

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan penyebab porsi kredit UMKM kian susut adalah UMKM belum 100% pulih pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada Kamis (18/7/2024).

Selain itu, penyusutan porsi kredit UMKM pun dipengaruhi oleh rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM yang kian membengkak. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

"Hal lain [faktor penyusutan porsi kredit UMKM] bisa terjadi karena latar belakang, saat ini daya beli masyarakat masih belum normal," tutur Amin.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Teten Masduki mengatakan pemerintah memang sempat menargetkan agar porsi kredit UMKM bisa mencapai 30%. Namun, menurutnya target tersebut sulit dicapai.

Dia beralasan terdapat kendala yang dirasakan pemerintah dalam mendongkrak porsi kredit UMKM. Menurutnya, selama ini pemerintah, otoritas, hingga lembaga jasa keuangan terlalu mengandalkan agunan sebagai jaminan bagi UMKM yang mau memperoleh kredit. Alhasil, banyak UMKM yang masih enggan untuk mendapatkan akses kredit.

Pemerintah pun saat ini gencar mendorong kredit UMKM tanpa agunan. "Di 145 negara itu akses pembiayaan sudah lakukan credit scoring, agunannya tidak lagi aset fisik," ujarnya di acara BNI UMKM Festival pada tahun lalu (8/8/2023).

Di perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang mencatatkan porsi kredit UMKM jumbo terus membukukan pertumbuhan kredit UMKM. Per kuartal I/2024, BRI mencatatkan penyaluran segmen kredit mikro sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, naik 10,5% yoy.

Segmen usaha kecil mencapai Rp12,1 triliun, naik 5,4% yoy. Lalu, segmen usaha menengah sebesar Rp8,3 triliun, naik 27,7% yoy.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu (14/7/2024).

Namun, NPL UMKM di BRI mengalami peningkatan. Secara bank only, NPL segmen mikro per Maret 2024 mencapai 2,69%, naik dari 2,24%. Kemudian, segmen usaha kecil sebesar 5,44% dari 4,45%, dan usaha menengah menjadi 2,21% dari 2,06%.

Supari mengatakan perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL UMKM, di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pun mencatatkan pertumbuhan kredit UKM dan mikro pada kuartal I/2024 menjadi sebesar Rp247,9 triliun, dari kuartal I/2023 yang hanya Rp223,2 triliun.

Namun NPL UMKM di Bank Mandiri meningkat. Secara bank only segmen SME di BMRI memiliki NPL 1,02% per Maret 2024 dari tahun sebelumnya 0,93%. Kemudian, pada periode yang sama NPL segmen mikro mencapai 1,65% dari 1,15%.

Sementara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tercatat menyalurkan kredit ke segmen UKM mencapai Rp40,6 triliun per Maret 2024, turun 4,7% secara tahunan dari sebelumnya Rp42,5 triliun.

Adapun, secara bank only segmen medium perseroan memiliki NPL 5,9% stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, segmen usaha kecil mengalami kenaikan NPL menjadi 4% dari 2,5%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama segmen kredit usaha rakyat alias KUR dinilai kian membengkak. Sejumlah siasat pun disiapkan pemerintah menanggulangi kredit macet segmen wong cilik itu.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit kepada UMKM pada Mei 2024 mencapai Rp1.368,2 triliun, tumbuh sebesar 7,3% secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala mikro 11,6% yoy, diikuti oleh kecil 3,6% yoy, dan menengah 4,3% yoy.

Khusus untuk KUR, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menargetkan penyalurannya sebesar Rp300 triliun pada 2024.

Namun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) segmen UMKM mengalami pemburukan.

Tercatat, pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%. Untuk diketahui, batas rasio NPL bank yang ditetapkan oleh regulator adalah 5%.

NPL UMKM juga membengkak sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih berada pada level 3,71%.

Begitu pun dengan KUR. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah perusahaan yang menjamin KUR telah minta tambahan premi. Artinya, terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah dialami penerima KUR.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah pun langsung bergerak. Pemerintah misalnya melakukan kajian untuk mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 ke 2025.

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Airlangga menyampaikan saat ini regulator belum memutuskan perpanjangan relaksasi jadi dilakukan atau tidak, tetapi sedang mengkaji cara lain untuk memperbaiki portfolio kredit tersebut.

“Iya kami lihat nanti [jadi atau tidak]. Kami akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan [selain perpanjangan relaksasi], kami kaji dalam kebijakan KUR,” ujarnya usai acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat program KUR yang dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai penjamin.

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menjelaskan kedua perusahaan ini menanggung risiko sebesar 70% setelah KUR disalurkan oleh bank, dengan menerima imbal jasa sebesar 1,5% hingga 2%.

Perbesar

Pelaku usaha UMKM menyiapkan pesanan pembeli yang bertransaksi secara online. /Bisnis - M. Faisal Nur Ikhsan

"Dalam posisinya sebagai penjamin, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur," ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hexana menyebut KUR sebenarnya telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia dengan penyaluran sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007-2023 yang mampu menjangkau 60 juta UMKM dan menciptakan 94 juta lapangan kerja.

Selain itu, KUR juga membantu pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19, dengan peningkatan penyaluran hingga 2,6 kali lipat.

Namun, pandemi menyebabkan combined ratio mencapai di atas 100%, diperkirakan akan meningkat menjadi di atas 200% pada 2024.

Kondisi ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo, sehingga diperlukan penguatan modal untuk menjaga keberlanjutan program KUR.

Sinyal dari OJK

Kondisi kredit macet yang dihadapi segmen UMKM, khususnya KUR memang membuat pemerintah khawatir hingga mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. Hal ini pun direspons oleh OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memang tidak mengatakan secara gamblang menolak usulan pemerintah. Namun, dia menuturkan bahwa saat regulator menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi, OJK telah menghitung seberapa besar luka lebam alias scaring effect dari pandemi terhadap kondisi perbankan.

Lebih lanjut, terkait kondisi restrukturisasi, kata Mahendra, bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang memadai dengan coverage rasio mencapai 33,84%.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank secara umum menerapkan manajamen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik,” katanya.

Sementara itu, dia mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 terus turun, mencapai Rp192,52 triliun, dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun.

Apabila dirinci berdasarkan pembagian jumlahnya, yang bersifat targeted mencapai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujar Mahendra.

Perbesar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Lebih lanjut, jumlah debitur saat ini pun terus mengalami tren yang menurun, di mana saat ini berkisar 702.000 dibanding pada saat puncak yang mencapai 6,8 juta.

Perbankan pun menanggapi usulan pemerintah agar restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya merupakan bank yang paling banyak mendapatkan alokasi KUR. Pada 2024 alokasi KUR BRI mencapai Rp165 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI sendiri telah menjalankan program restrukturisasi kredit Covid-19 sejak Maret 2020 dalam rangka penyelamatan segmen UMKM dari dampak pandemi Covid-19.

Dalam menjalankan restrukturisasi, BRI fokus terhadap penyehatan nasabah dan sebagai wujud kehati-hatian selama pandemi. "BRI pun telah menyiapkan pencadangan yang lebih konservatif untuk mengantisipasi risiko ke depan," kata Supari kepada Bisnis pada bulan lalu (30/6/2024).

Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

"Sebab, dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang," ujar Supari.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), Yuddy Renaldi mengatakan berakhirnya kebijakan relaksasi Covid-19 memang akan berdampak pada beberapa akun khususnya pada segmen yang belum pulih pasca berakhirnya pandemi.

“Iya ini termasuk di BJB, selain terdampak oleh dinamika perekonomian yang terjadi pascapandemi,” ujarnya kepada Bisnis, pada bulan lalu (25/6/2024).

Namun, kata Yuddy, perbankan juga telah mengantisipasi dengan pembentukan pencadangan yang memadai, sehingga tidak akan berdampak signifikan pada permodalan dan rentabilitas bank.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian membumbung tinggi, terimbas kondisi bisnis tak menentu kala pandemi Covid-19. Ada usulan agar kredit macet UMKM dihapus buku dan hapus tagihkan.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan berakhirnya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024 membawa konsekuensi bagi bank.

"Saya khawatir karena UMKM yang lahir atau diberikan kredit pada pandemi mendapatkan situasi sulit, mereka potensi gagalnya besar," ujarnya saat rapat dengar pendapat pada beberapa waktu lalu (8/7/2024).

Menurutnya, UMKM sulit membayar kredit karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti dampak pandemi Covid-19. "Bukan karena kesengajaan tapi karena memang tidak bisa untuk lanjut, kalau tidak ada keputusan [dari bank] itu larut dan tidak pernah selesai," tuturnya.

Nyatanya, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL UMKM membengkak. Pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%.

NPL UMKM juga naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%.

Oleh karena itu, Komisi VI mengusulkan agar bank menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. "Dengan syarat yang sangat selektif, melalui verifikasi, terutama bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil, dari Rp25 juta, maksimal Rp50 juta," jelas Sarmuji.

Menurutnya, harus ada kejelasan nasib UMKM yang memiliki tunggakan di bank. Sebab, dengan beban kredit macet di bank, UMKM tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi.

"Sepanjang tanggungan merek tidak dibayar padahal gagal karena pandemi atau bencana, mereka [UMKM] tidak bisa lagi mencoba bisnis karena utang yang memang tidak bisa dibayar," kata Sarmuji.

Terlebih, menurutnya pihak bank sudah mempunyai cadangan yang kuat dalam menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet.

Sebelumnya, OJK telah menggodok kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. OJK melaporkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait hapus buku dan hapus tagih kredit macet pada kelompok UMKM masih dalam tahap penyesuaian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan proses tersebut termasuk dalam finalisasi bersama beberapa RPP lainnya.

“Itu RPP [hapus buku dan hapus tagih kredit macet] masih sedang jalan sekarang, artinya sedang finalisasi dengan beberapa RPP lain sebetulnya, mudah-mudahan sih itu bisa dilakukan dilakukan secara lebih cepat itu saja,” ujarnya di Gedung DPR RI, pekan lalu (27/6/2024).

Perbesar

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae/OJK

Namun, Dian tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai target waktu penyelesaian regulasi yang sedang dibahas. Dia menyebut bahwa pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini sebaiknya diajukan kepada Kementerian Keuangan, karena kemungkinan Kemenkeu memiliki informasi lebih detail terkait progres dan jadwalnya.

“Tapi kalau dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK] tentu kami mengharapkan ini segera bisa selesai,” ucapnya.

Dian membeberkan sebenarnya hapus buku dan hapus tagihan kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, hal yang membuat ini menjadi tantangan saat aturan ini diimplementasikan adalah bagi bank BUMN.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya.

Menurut Dian ini menjadi isu utama, lantaran jangan sampai Himbara pada saat melakukan hapus buku dan hapus tagih dianggap merugikan negara.

“Nah, itu yang mereka [Himbara] takut, itu sebetulnya yang jadi isu utama, sehingga kalau bank-bank swasta ya tiap hari mungkin melakukan hapus buku,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, hapus buku ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk membayar utang yang sudah dijalankan.

Sementara itu, aturan hapus tagih alias pemutihan adalah sebuah penghapusan tagihan yang dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan reputasi mereka dan mendapat kredit baru kembali.

Pada awal tahun, Dian juga sempat membocorkan sejumlah usulan yang diberikan OJK terkait dengan aturan tersebut agar tidak menimbulkan moral hazard.

"Kebijakan hapus tagih bersifat one time policy atas kredit bermasalah yang telah direstrukturisasi dan dihapus buku minimal 10 tahun sejak aturan berlaku," ujarnya.

Selain itu, bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN hanya dapat melakukan penghapus tagihan kredit macet paling lama 1 tahun sejak aturan efektif.

Dian mengatakan wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM berkembang seiring dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Kondisi di Bank BUMN

Di tengah bergulirnya aturan itu, sejumlah bank pelat merah sendiri mencatatkan peningkatan nilai hapus buku kredit macetnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan total hapus buku kredit macet secara bank only sebesar Rp9,6 triliun pada Maret 2024, naik dibandingkan per Maret 2023 sebesar Rp4,4 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan sejak adanya rencana kebijakan hapus tagih, banyak nasabah yang sebelumnya lancar dalam pembayaran kreditnya meminta agar status kreditnya menjadi macet. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hapus buku (write-off).

"Kalau itu terjadi, Himbara bisa bubar dan tidak bisa setor dividen ke negara,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, pada Maret lalu (20/3/2024).

Meski begitu, dia menyebut kebijakan hapus tagih tidaklah mudah. Namun, jika nantinya sudah menjadi keputusan, pihaknya menjamin aturan tersebut akan tetap dilaksanakan.

BRI memiliki cadangan NPL atau NPL coverage pada level 214,26% per Maret 2024. Kata Sunarso, pencadangan ini digunakan untuk menghapus buku kredit UMKM yang tidak berhasil direstrukturisasi.

Selain BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,92 triliun, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,7 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menekankan pentingnya persiapan matang dalam mengimplementasikan kebijakan hapus tagih terkait utang atau kredit.

"Harus hati-hati lah. Itu kan nanti ada moral hazard. Pasti ada, enggak gampang lah gitu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara, hapus buku sendiri telah dilakukan perseroan dan pihaknya menjamin tidak memberikan pengaruh bagi kinerja bank pelat merah tersebut.

Adapun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sendiri mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,6 triliun per Maret 2024, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,33 triliun.