Bisnis.com, JAKARTA — Bank perekonomian rakyat (BPR) mencatatkan pemburukan kualitas kredit, tecermin dari rasio kredit bermasalah alias NPL yang membengkak pada tujuh bulan pertama 2024 alias hingga Juli 2024.

Adapun, seiring memburuknya kualitas kredit, sudah ada 15 bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun. Total kredit macetnya pun mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% (year on year/YoY).

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juli 2023, NPL BPR sendiri masih berada pada level 9,79% dengan nominal NPL Rp13,35 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,87 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 di level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei dan Juni 2024 yang masing-masing berada di level 10,7%; 11,2%; 11,37% dan 11,39%.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan rasio NPL yang mengalami kenaikan imbas dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, beberapa BPR, kata Tedy, baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir periode masa berlaku relaksasi.

"Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Menurutnya, seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya. Bahkan, dirinya optimistis rasio NPL di industri BPR dapat ditekan di bawah 8%.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yangmakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

"Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM]," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Bisnis.com, CIREBON - Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menjadi daerah kedua terbesar dalam penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Barat, setelah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan dengan tingginya minat masyarakat terhadap produk keuangan dari BPR, pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut menunjukkan tren positif.

"Ciayumajakuning telah berkontribusi besar terhadap total penyaluran kredit BPR di Jawa Barat, di bawah Bodebek. “Penyaluran kredit BPR di Ciayumajakuning mencapai lebih dari 13,16% dari total penyaluran di Jawa Barat," kata Agus, Selasa (17/9/2024).

Agus menyebutkan, angka tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR sebagai lembaga yang mampu menyediakan akses keuangan yang inklusif.

BPR selama ini memang dikenal sebagai bank yang fokus pada layanan keuangan mikro dan usaha kecil menengah (UMKM). Dengan produk-produk kredit yang lebih fleksibel, BPR menjadi tumpuan banyak masyarakat di pedesaan dan kota kecil, termasuk Ciayumajakuning untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan finansial lainnya.

"Kredit yang disalurkan BPR banyak dimanfaatkan untuk modal usaha, terutama di sektor perdagangan, pertanian, hingga industri kreatif," lanjutnya.

OJK mencatat penyaluran kredit yang dilakukan 19 BPR di Ciayumajakuning pada semester 1 2024 menembus Rp2,1 triliun. Penyaluran yang dilakukan oleh belasan BPR ini mengalami kenaikan 2,47% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Dalam catatan tersebut, ada tiga faktor fokus penyaluran Kredit BPR di Ciayumajakuning. Pertama, sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak Rp752,29 miliar; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan Rp101,3 miliar; dan sektor bukan lapangan usaha-lainnya Rp970,54 miliar.

Di balik kinerja positif itu, jumlah aset yang dimiliki BPR mengalami penurunan sebesar 1,60% menjadi Rp2,65 triliun.

JAKARTA, investor.id – Aspek daya saing disebut masih akan menjadi tantangan bagi sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) supaya tetap eksis pada tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae mengungkapkan, dinamika ekonomi global dan domestik membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR/BPRS. Adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/BPRS.

“Selain itu, BPR/BPRS juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Sebagai gambaran ketika kredit bank umum tumbuh tinggi atau sampai double digit, kredit BPR/BPRS pada semester I-2024 cuma naik 6,96% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara aset dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh 6,19% dan 7,01%.

Menurut Dian, pertumbuhan kredit, aset, dan DPK dari BPR/BPRS ini masih relatif terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK. Ditopang pemenuhan modal inti minimum Rp 6 miliar sehingga rasio CAR BPR/BPRS posisi Semester I-2024 tercatat 28,11% sehingga memiliki ketahanan permodalan yang memadai.

Selain itu, akselerasi konsolidasi industri BPR/BPRS sebagaimana single presence policy pada POJK 7/2024. Namun, dia juga mengakui industri BPR/BPRS masih akan selalu dihadapkan pada sejumlah tantangan ke depan.

“Industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS. Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR/BPRS yang memiliki daya saing yang rendah,” imbuh Dian.

Langkah Pengembangan

Untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Pada tanggal 21 Mei 2024, OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/BPRS.

Roadmap itu memuat empat pilar utama yaitu, penguatan struktur dan daya saing; akselerasi digitalisasi BPR/BPRS; penguatan Peran BPR/BPRS di wilayahnya; dan penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan. Masing-masing pilar itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian inisiatif.

Dian pun menjelaskan lebih lanjut beberapa pilar yang dimaksud. Untuk pilar pertama penguatan struktur dan daya saing, akan terjadi penguatan fundamental dalam rangka meningkatkan daya saing BPR dan BPRS yang akan dilakukan melalui penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, produk dan layanan yang inovatif, serta penguatan integritas.

Pilar kedua adalah akselerasi Digitalisasi BPR/S sebagai salah satu upaya peningkatan efisiensi, integritas, serta daya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional BPR dan BPRS.

Kemudian pilar ketiga adalah Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya sebagai wujud kontribusi dan peran BPR dan BPRS dalam penyediaan akses keuangan kepada sektor UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya sebagai fokus market BPR dan BPRS.

Dian menuturkan, sejumlah pilar itu merupakan akan mendukung pengembangan dan penguatan bagi industri BPR/BPRS yang apabila dilaksanakan sesuai dengan serangkaian inisiatif. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan peningkatan ketahanan dan daya saing bagi industri BPR/BPRS untuk menghadapi tantangan bisnis.

“Melalui penerapan seluruh inisiatif dalam RP2B 2024-2027, diharapkan dapat mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya. Untuk itu diperlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi antara BPR dan BPRS dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Dian.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Aspek daya saing disebut masih akan menjadi tantangan bagi sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) supaya tetap eksis pada tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae mengungkapkan, dinamika ekonomi global dan domestik membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR/BPRS. Adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/BPRS.

“Selain itu, BPR/BPRS juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Sebagai gambaran ketika kredit bank umum tumbuh tinggi atau sampai double digit, kredit BPR/BPRS pada semester I-2024 cuma naik 6,96% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara aset dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh 6,19% dan 7,01%.

Menurut Dian, pertumbuhan kredit, aset, dan DPK dari BPR/BPRS ini masih relatif terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK. Ditopang pemenuhan modal inti minimum Rp 6 miliar sehingga rasio CAR BPR/BPRS posisi Semester I-2024 tercatat 28,11% sehingga memiliki ketahanan permodalan yang memadai.

Selain itu, akselerasi konsolidasi industri BPR/BPRS sebagaimana single presence policy pada POJK 7/2024. Namun, dia juga mengakui industri BPR/BPRS masih akan selalu dihadapkan pada sejumlah tantangan ke depan.

“Industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS. Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR/BPRS yang memiliki daya saing yang rendah,” imbuh Dian.

Langkah Pengembangan

Untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Pada tanggal 21 Mei 2024, OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/BPRS.

Roadmap itu memuat empat pilar utama yaitu, penguatan struktur dan daya saing; akselerasi digitalisasi BPR/BPRS; penguatan Peran BPR/BPRS di wilayahnya; dan penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan. Masing-masing pilar itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian inisiatif.

Dian pun menjelaskan lebih lanjut beberapa pilar yang dimaksud. Untuk pilar pertama penguatan struktur dan daya saing, akan terjadi penguatan fundamental dalam rangka meningkatkan daya saing BPR dan BPRS yang akan dilakukan melalui penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, produk dan layanan yang inovatif, serta penguatan integritas.

Pilar kedua adalah akselerasi Digitalisasi BPR/S sebagai salah satu upaya peningkatan efisiensi, integritas, serta daya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional BPR dan BPRS.

Kemudian pilar ketiga adalah Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya sebagai wujud kontribusi dan peran BPR dan BPRS dalam penyediaan akses keuangan kepada sektor UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya sebagai fokus market BPR dan BPRS.

Dian menuturkan, sejumlah pilar itu merupakan akan mendukung pengembangan dan penguatan bagi industri BPR/BPRS yang apabila dilaksanakan sesuai dengan serangkaian inisiatif. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan peningkatan ketahanan dan daya saing bagi industri BPR/BPRS untuk menghadapi tantangan bisnis.

“Melalui penerapan seluruh inisiatif dalam RP2B 2024-2027, diharapkan dapat mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya. Untuk itu diperlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi antara BPR dan BPRS dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Dian.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News