Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bank mencatatkan rasio kredit bermasalah(nonperforming loan/NPL) tinggi, yakni hampir atau bahkan berada di atas ambang batas 5% yang ditetapkan regulator. Bank hingga OJK pun bekerja untuk memperbaiki kualitas kredit yang ada.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sendiri menyatakan komitmennya dalam hal pengawasan atas kondisi tersebut. Meski demikian, Dian menilai tingginya NPL itu bersifat siklikal, yang bisa naik dan turun mengikuti perubahan kondisi ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat sejumlah bank yang mencatatkan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) tinggi, yakni hampir atau bahkan berada di atas ambang batas 5% yang ditetapkan regulator hingga semester I/2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan terus dilakukan oleh regulator mengenai kondisi tersebut. Meski demikian, Dian menilai tingginya NPL itu bersifat siklikal, yang bisa naik dan turun mengikuti perubahan kondisi ekonomi.

“Mungkin, [NPL tinggi] karena terkait persoalan masalah pengakhiran restrukturisisasi, dan semua ini sudah di-manage dengan baik, bank juga tidak terekspos risiko yang terlalu besar,” ucapnya, Selasa (20/8/2024)

Dirinya juga menyampaikan, pihak regulator akan terus mendorong serangkaian upaya demi memperbaiki kualitas kredit bank “[NPL 5%] itu kita melalui berbagai upaya sudah akan selesai,” ujar Dian.

Sebelumnya, dia juga menyebut bahwa pengawas OJK terus melakukan monitoring secara ketat untuk memastikan perbankan mampu memitigasi risiko-risiko yang dihadapi dengan baik.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, secara industri NPL gross perbankan memang berada di level 2,26% per Juni 2024, turun 18 basis poin (bps) dari 2,44% per Juni 2023. Sementara itu, NPL net tercatat 0,78% naik tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya 0,77%.

Adapun, apabila melihat sejumlah pemain perbankan, memang beberapa di antaranya masih mencatatkan rasio NPL tinggi, salah satunya PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS).

Bank Banten membukukan NPL gross sebesar 9,76% pada Juni 2024, naik dari 9,59% pada 30 Juni 2023. Angka itu di atas threshold yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Sementara itu, rasio NPL net juga mengalami kenaikan dari 1,42% menjadi 1,74%.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menyatakan pihaknya terus berupaya menekan laju rasio kredit bermasalah. Perseroan juga menargetkan NPL berada di bawah 5% pada 2025.

Dia mengungkapkan sebenarnya sebagian besar portofolio NPL yang ada saat ini merupakan warisan dari kredit bermasalah di masa lalu.

Dia pun memberi contoh tentang salah satu perusahaan BUMN yang merupakan debitur Bank Banten dengan nilai kredit macet yang cukup besar.

Busthami menyebut saat itu ketika pihaknya sudah melakukan approach, lalu melakukan proses restrukturisasi, namun perusahaan tersebut justru menghadapi masalah hukum.

”Jadi kita lakukan pemetaan. Satu, kita kerjakan sendiri. Kedua, kita minta bantuan pihak ketiga. Ketiga, kita sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan tinggi berupa surat kuasa khusus. Ya, mudah-mudahan InsyaAllah bisa lebih baik,” ujarnya, Selasa (20/8/2024)

Sayangnya, dia enggan menyebutkan perusahaan apa serta besaran nilai utang yang dimiliki. Meski demikian, dia juga mengungkapkan bahwa Bank Banten sedang melakukan pembicaraan terkait masalah ini, termasuk berkomunikasi dengan Kementerian BUMN. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyelesaiannya,” harapnya.

Ke depan, BEKS memproyeksikan dapat memperbaiki kondisi kredit bermasalah dengan level di bawah 5% pada 2025. Adapun, penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga dinilai bisa menjadi katalis positif dalam perbaikan kualitas kredit. Pasalnya, peningkatan portofolio kredit yang bagus akan turut menurunkan tingkat NPL yang ada.

“Apalagi kalau kemudian RKUD banyak yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali. Kenapa sangat membantu? Satu, membuka akses bisnis yang lebih besar lagi bagi Bank Banten,” tutur Busthami.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri penjaminan Indonesia mengalami penurunan outstanding penjaminan menjadi Rp415,57 triliun per Juni 2024. Angka tersebut turun tipis 0,06% month to month (mtm) dari Rp418,34 triliun pada Mei 2024.

Kendati demikian, nilainya mengalami pertumbuhan 16,38% secara tahunan (YoY) dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp357,06 triliun. Sementara itu, beban klaim juga turut meningkat 22,11% menjadi Rp4,36 triliun per Juni 2024 dari Rp3,57 triliun per Mei 2024.

Apabila dibandingkan dengan Juni 2023 beban klaim sebesar Rp2,88 triliun melonjak 51,26%. Hal tersebut mengindikasikan terjadi peningkatan klaim penjaminan sedangkan aset yang dijaminkan mengalami penurunan.

Melihat fenomena tersebut, Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata mengungkap industri penjaminan di Indonesia sangat tergantung kepada kondisi perbankan nasional.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membengkak pada paruh pertama 2024. Per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%.

“Secara umum tentunya kondisi ini mempengaruhi terhadap meningkatnya klaim penjaminan akibat meningkatnya kredit macet di perbankan,” kata Agus saat dihubungi Bisnis pada Selasa (20/8/2024).

Agus mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut menurutnya perusahaan penjaminan harus mampu membuka diri untuk mengembangkan pasar di luar penjaminan kredit perbankan yang masih menjadi ranah penjaminan.

Beberapa potensi pasarnya adalah penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit, berdokumen dalam negeri, penjaminan letter of credit, penjaminan kepabeanan, dan penjaminan cukai yang sampai saat ini masih sangat minim bahkan belum tersentuh oleh perusahaan penjaminan.

Tidak hanya sampai disitu, Agus mengatakan perusahaan penjaminan juga harus mampu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan manajemen risiko yang prudent sehingga mampu mengelola risiko dengan baik serta upaya bagaimana melakukan mitigasi risiko nya diantaranya melalui skema co-garansi atau re-garansi.

Pihaknya pun optimistis prospek industri penjaminan masih terbuka luas, di samping masih banyaknya produk-produk penjaminan yang belum dikembangkan, juga karena besarnya jumlah UMKM di Indonesia.

“Saat ini lebih dari 65 juta unit/individu UMKM, tetapi baru sedikit saja yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Disinilah peran penjaminan harus hadir sebagaimana amanah UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Aribowo mengungkap penurunan outstanding penjaminan dapat dipengaruhi oleh peningkatan beban klaim yang signifikan.

Namun demikian, lanjut dia, di Jamkrindo peningkatan klaim tidak serta merta menurunkan aset yang dijaminkan

“Karena volume penjaminan baru yang dicapai tiap bulan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan klaim yang terjadi,” kata Aribowo saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (20/8/2024).

Di sisi lain, Aribowo menyebut ada beberapa strategi yang disiapkan dalam menyikapi fenomena kenaikan klaim antara lain management cash flow perusahaan, melakukan renegosiasi TC penjaminan, serta selektif dalam memilih mitra penerima jaminan.“Diperkirakan peningkatan klaim masih akan terjadi hingga akhir tahun 2024,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan memperpanjang restrukturisasi kredit khususnya untuk segmen KUR dengan akad pada 2022. Pemerintah berpandangan kredit untuk UMKM perlu mendapatkan injeksi untuk mendorong pemulihan.

Di sisi lain, BBRI telah menyiapkan strategi untuk menjaga kualitas kredit khususnya untuk segmen UMKM. BBRI terbuka untuk hapus buku jika restrukturisasi meleset.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank diketahui menjual aset bermasalah guna menjaga kualitas kredit. Kendati secara industri rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) masih terjaga tetapi alarm menyala untuk beberapa segmen tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan NPLgross industri perbankan berada pada level 2,34% pada Mei 2024, sementara pada April 2024 pada level 2,33%. Adapun, NPL net berada pada 0,79% pada Mei 2024, lebih baik dari 0,81% pada April 2024.