Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) segera membayar ganti rugi kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan arahan OJK agar Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

"OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK telah mengenakan sanksi tegas kepada Jiwasraya atas ketidakpatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada. Sanksi yang dikenakan adalah Pembatasan Kegiatan Usaha per 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal." jelasnya.

Sebelumnya, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahelan Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Di sisi lain, sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya mau agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis sampai saat ini kekeh menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya menuntut agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"IFG Life sama Jiwasraya selalu lempar bola. Saya bilang Anda mau laksanakan putusan pengadilan atau tidak? Itu saja. Kalau tidak, Anda melakukan pembiaran terhadap kejahatan," tegas OC Kaligis.

OC Kaligis mengaku selalu ditawarkan untuk ikut restrukturisasi Jiwasraya agar nasabah lainnya ikut. Hanya saja, ia masih konsisten dengan keputusannya agar uang bisa kembali tanpa ikut restrukturisasi.

"Kalau saya terima ini, saya mengkhianati yang 70 orang karena kita cuma minta uang kita kembali, bukan uang negara," ucapnya.

Menurutnya, banyak alasan tidak masuk akal disampaikan Jiwasraya hingga belum mengembalikan uang nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. "Dia bilang kalau seandainya dia bayar kita, yang lain nuntut. Padahal kan restrukturisasi itu pilihan," tuturnya.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya disebut telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang. Pihaknya mengharapkan pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri.

"Saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Bandara Dhoho Kediri yang dibangun PT Gudang Garam Tbk melalui PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI) diresmikan hari ini. InJourney Airports berperan sebagai operator bandara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan optimismenya terhadap peranan Bandara Dhoho Kediri dalam memajukan kawasan selatan Pulau Jawa.

"Hari ini adalah salah satu peristiwa penting bagi pengembangan konektivitas dan ekonomi di selatan Pulau Jawa. Bandara Dhoho Kediri menjadi proyek percontohan di Indonesia dengan skema KPBU unsolicited, di mana inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan didukung oleh Pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Kehadiran Bandara Dhoho ini mencerminkan kolaborasi efektif antara sektor publik dengan swasta, dan menjadi contoh bagi skema KPBU dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan cepat dan efisien," lanjutnya.

Bandara Dhoho Kediri dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI), serta dioperasikan oleh InJourney Airports. Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara PT SDHI dengan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada 7 September 2022, serta kemudian disahkan melalui penandatanganan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura I (AP1) (saat ini telah menggabungkan diri ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports) dengan PT SDHI pada 29 Maret 2023. Melalui KSO tersebut, InJourney Airports akan mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri selama 50 tahun.

Jenis kerja sama antara InJourney Airports dengan PT SDHI menjadi yang pertama kalinya di Indonesia, di mana InJourney Airports selaku perusahaan pengelola bandara diberi kepercayaan untuk mengoperasikan bandara yang dibangun dan dibiayai oleh entitas perusahaan swasta. Bandara Dhoho Kediri juga menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni, serta tanpa menggunakan anggaran dari negara.

"InJourney Airports sebagai mitra PT SDHI dalam mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh pengguna jasa di Bandara Dhoho Kediri, utamanya dari sisi kesiapan SDM, standar keamanan, pelayanan, dan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan standar global yang selama ini diterapkan di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi.

"Kami berharap, keberadaan Bandara Dhoho Kediri dapat memberikan dampak positif bagi warga masyarakat Kediri khususnya, serta memberikan multiplier effect dalam hal pengembangan pariwisata, industri, konektivitas, dan perekonomian terhadap kawasan selatan Pulau Jawa," ungkap Faik Fahmi.

Bandara Dhoho Kediri dilengkapi dengan terminal seluas 25.857 m2 yang mampu menampung hingga 1,5 juta penumpang/tahun, apron dengan kapasitas 12 pesawat berbadan sedang (narrow body) dan 3 pesawat berbadan lebar (wide body), serta runway berdimensi 3.300 m x 45 m yang mampu melayani pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 777-300ER.

Saat ini Bandara Dhoho Kediri melayani penerbangan rute dari/menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang dioperasikan oleh maskapai Citilink. Penerbangan yang beroperasi sejak 5 April 2024 tersebut kini dilayani dengan frekuensi dua penerbangan per pekan, yakni setiap Rabu dan Jumat.

Waketum PAN, Yandri Susanto, telah selesai mengikuti pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10). Acara itu diikuti 59 tamu yang merupakan calon menteri dan wamen kabinet Prabowo-Gibran.

Yandri awalnya mengungkap isi pembekalan tersebut. Dia mengatakan, Prabowo berpesan agar pemerintahan ke depan sukses dan berhasil.

"Arahan-arahan untuk membangun pemerintah yang berhasil dan sukses, jadi kita semakin mantap semakin form bahwa insyaAllah dibawah kepemimpinan Prabowo bangsa jadi lebih baik," kata Yandi di Hambalang.

Kemudian wartawan menanyai tentang hidangan selama pembekalan. Yandri menyebut, hidangan berupa bakso hingga soto.

"Hidangannya, ada bakso, ada soto bandung, banyak, mantap-mantap," ujarnya.

Sebelumnya, Yandri dikabarkan merupakan kandidat kuat untuk menduduki posisi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kabinet Prabowo mendatang.

Ketika disinggung apakah dirinya siap menjadi menteri, Yandri menegaskan sangat siap. Sebab ini adalah panggilan negara. Ia menyebut, Prabowo sudah meminta kesediaannya untuk membantunya di kabinet.

"Pak Prabowo menyampaikan, intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti dan saya saya siap demi bangsa dan negara, panggilan ini sangat mulia, dan saya siap menerima arahan dari pak presiden yang akan dilantik," kata Yandri di Jalan Kertanegara No 4, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) atau PGN membidik potensi pengembangan gas bumi untuk sektor industri sebesar 15 billion british thermal unit per day (BBtud) di Sulawesi Selatan.

PGN menandatangani dua Memorandum of Understanding (MoU) pada Jumat lalu (4/10/2024), mengenai potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi tersebut.

“PGN berupaya menjadikan kolaborasi sebagai sinergi yang bermanfaat, bagi pengembangan industri dan perekonomian daerah,” kata Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini lewat keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

PGN menandatangani MoU pertama bersama dengan KSO Indogawa serta Siantar Tara Sejati untuk memenuhi gas bumi untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Potensi pasokan gas bumi untuk kebutuhan tersebut sebesar 5 BBtud.

Selanjutnya, PGN menandatangani MoU dengan Kawasan Industri Pattene. Kawasan Industri Pattene yang memiliki luas kurang lebih 1.000 hektare serta sekitar 50 tenant industri, sehingga kerja sama ini menjadi lokasi strategis untuk memperluas penetrasi pasar PGN.

Kedepannya jumlah tenant di kawasan industri tersebut semakin bertambah sehingga potensi penyerapan gas bumi juga akan meningkat.

“Diharapkan, seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti agar menjadi kerja sama yang konkrit di mana gas bumi dapat menjadi salah satu daya tarik investasi,” kata Ratih.

PGN berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan gas bumi sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai aggregator gas bumi nasional, PGN menyediakan layanan gas pipa, LNG maupun CNG sehingga bentuk penyaluran gas bumi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

“Kerja sama ini bernilai bagi PGN yang saat ini tengah mengembangkan market di Sulawesi. Di samping itu, PGN ingin penggunaan gas bumi di dalam bauran energi bersih semakin terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” kata dia.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina membidik potensi pengembangan gas bumi untuk sektor industri sebesar 15 BBTUD di wilayah Sulawesi. Untuk mencapai potensi tersebut, PGN menandatangani 2 (dua) Memorandum of Understanding (MOU), mengenai potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di Sulawesi Selatan.

Adapun MoU pertama yang ditandatangani PGN pada Jumat (4/10) dilakukan bersama KSO Indogawa serta Siantar Tara Sejati. Kerja sama ini berupaya memenuhi gas bumi untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Potensi pasokan gas bumi untuk kebutuhan tersebut sebesar 5 BBTUD.

Selanjutnya, PGN menandatangani MoU dengan Kawasan Industri Pattene. Kawasan Industri Pattene diketahui memiliki luas +/- 1.000 ha serta sekitar 50 tenant industri, sehingga kerja sama ini dinilai berada di lokasi strategis karena dapat memperluas penetrasi pasar PGN.

Ke depannya, jumlah tenant di kawasan industri tersebut pun akan semakin bertambah sehingga potensi penyerapan gas bumi juga akan meningkat.

"PGN berupaya menjadikan kolaborasi sebagai sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan industri dan perekonomian daerah. Diharapkan, seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti agar menjadi kerja sama yang konkrit di mana gas bumi dapat menjadi salah satu daya tarik investasi," ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Ratih menambahkan PGN berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan gas bumi agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Sebagai agregator gas bumi nasional, PGN menyediakan layanan gas pipa, LNG, maupun CNG sehingga bentuk penyaluran gas bumi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

"Kerja sama ini bernilai lagi PGN yang saat ini tengah mengembangkan market di Sulawesi. Di samping itu, PGN ingin penggunaan gas bumi di dalam bauran energi bersih semakin terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Melalui komitmen ini, PGN berharap menyumbang pengurangan emisi karbon di masa transisi energi," pungkasnya.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

JAKARTA, investor.id - Bakso merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia. Hampir di seluruh pelosok nusantara bisa ditemukan pedagang atau warung yang menjual bakso, karena hidangan ini digemari oleh berbagai lapisan masyarakat.

Semangkuk bakso biasanya disajikan bersama mie kuning, bihun serta sayuran seperti sawi ataupun toge. Bakso begitu praktis, bisa dinikmati kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, baik pada acara resmi, santai atau resepsi pernikahan.

Antusiasme dan kegemaran masyarakat Indonesia yang begitu tinggi terhadap hidangan bakso, mendorong produsen makanan bihun instan Bihunku untuk menguatkan pangsa pasarnya dengan melakukan kolaborasi bersama restoran Bakso Malang Karapitan (BMK).

Bihunku yang diproduksi oleh PT FKS Food Sejahtera Tbk merupakan salah satu produk andalan yang menguasai pasar untuk kategori bihun instan dan pernah meraih penghargaan bergengsi TOP Brand 2023. Sementara Bakso Malang Karapitan (BMK) yang masuk dalam grup perusahaan PT Champ Resto Indonesia TBK namanya sudah cukup populer dan memiliki 19 cabang di seluruh Indonesia.

Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu, di seluruh cabang resto Bakso Malang Karapitan (BMK) akan ada menu kolaborasi berupa sajian Bihunku rasa Soto dan Laksa yang dipadukan dengan bakso khas BMK. Menurut Senior Brand Manager FKS Food Sejahtera, Yudho Biyantoro, menu kolaborasi ini akan menambah pengalaman baru dalam menikmati hidangan bihun dan bakso.

“Di tukang-tukang bakso biasanya dijual juga mie instan tapi belum pernah ada Bihun Instan. Nah ini karena kita produsen bihun, kita mau menambahkan opsi untuk konsumen dengan Bihunku rasa Soto dan Laksa. Sebelum berjalannya program ini, kita sudah melakukan beberapa kali ujicoba sangat luar biasa enak dan sangat cocok,” ujar Yudho.

Kolaborasi antara Bihunku dengan Bakso Malang Karapitan (BMK) ini akan saling menguntungkan dan menguatkan, sekaligus memperbesar market karena membuka peluang hadirnya potensi konsumen baru bagi masing-masing brand.

Yudho menjelaskan, jika konsumen datang ke outlet-outlet BMK, maka akan ditawarkan menu baru kolaborasi yaitu sajian Bihunku rasa Soto dan Laksa yang dipadu dengan bakso BMK dengan harga istimewa. Tak hanya itu, pengunjung pun mendapat bonus gratis 1 bungkus produk Bihunku untuk dimasak di rumah.

Ia menambahkan, jika konsumen membeli minimal 3 bungkus produk Bihunku di toko-toko, minimarket dan supermarket, maka konsumen bisa membawa struk atau bukti pembelian ke resto BMK dan bisa ditukarkan dengan menu kolaborasi Bihunku plus bakso BMK secara Gratis.

Tak berhenti di situ, para penikmat bakso bihun yang menyantap menu kolaborasi di BMK berkesempatan mengikuti photo competition dengan mengunggah foto menu Bihunku plus bakso BMK yang dipesannya di Instagram Story ataupun feed pribadi. Mereka pun berpeluang mendapatkan hadiah menarik seperti Gopay atau pulsa telepon genggam yang akan dibagikan setiap minggu untuk foto-foto terbaik.

Yudho menjelaskan, kolaborasi antara Bihunku dan BMK yang sudah berjalan sejak 1 September hingga 31 Oktober 2024 bisa dikatakan sebagai yang pertama di Indonesia untuk kategori makanan berupa bakso dan bihun instan. Ia meyakini kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah bagi masing-masing produk dan diharapkan muncul konsumen-konsumen baru yang tidak hanya sekedar mencoba, namun sekaligus menjadi penggemar setia Bihunku maupun Bakso Malang Karapitan (BMK).

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA melalui konsorsium PP-WIKA (WIKA KSO) ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membangun Rumah Sakit Gedung Harapan Kita-Tokushukai.

Pengerjaan proyek dengan nilai kontrak Rp 863 miliar tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama antara WIKA KSO dengan Kemenkes.

Adapun lingkup pekerjaan WIKA KSO pada proyek ini, meliputi persiapan struktur utama; penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (HSE); pekerjaan arsitektur, mechanical electrical and plumbing (MEP), information and communication technology (ICT), infrastruktur, dan landscape.

Dengan konsep smart hospital, gedung yang nantinya akan terdiri dari 20 lantai dan tiga basement tersebut akan menjadi pusat layanan kesehatan terintegrasi.

Konsep itu nantinya akan menghubungkan sistem Kemenkes dengan Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lembaga lainnya, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif.

Direktur Utama (Dirut) WIKA Agung Budi Waskito atau Agung BW mengatakan, melihat rekam jejak WIKA dalam membangun rumah sakit sebelumnya, ia optimistis bahwa proyek RS Gedung Harapan Kita-Tokushukai akan terwujud dengan mutu yang baik.

Proyek jembatan kaca untuk pariwisata Bendungan Sukamahi

Selain proyek rumah sakit, WIKA juga menandatangani kontrak proyek pembangunan dan pengawasan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi senilai Rp 185 miliar dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Karena telah membantu pembangunan Bendungan Sukamahi sebelumnya, WIKA diyakini memiliki pemahaman mendalam soal kondisi geografis dan teknis di lokasi proyek.

"WIKA dinilai memiliki keunggulan dalam merancang dan membangun jembatan kaca yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar," ungkap Agung BW.

Adapun Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi dicanangkan memiliki panjang 275 meter dan diharapkan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Bendungan Sukamahi.

"Untuk memastikan kelayakan kaca pada jembatan tersebut, akan dilakukan uji layak fungsi, evaluasi standar bangunan, dan standard operating procedure (SOP) teknis bangunan," lanjutnya.

Selain menarik wisatawan, jembatan kaca yang ditargetkan rampung pada Desember 2025 itu, diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

"Dengan membangun jembatan kaca ini, WIKA tidak hanya meningkatkan nilai estetika pada proyek tersebut, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan sarana yang dapat memberikan nilai lebih bagi sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat,” ucap Agung BW.

KOMPAS.com - Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nusantara (APMISO) terus berupaya maksimalnya digitalisasi pembayaran mempermudah penataan keuangan usaha lebih baik.

Dewan Pakar APMISO Guntur Subagja Mahardika mengaku sedang memaksimalkan sistem digitalisasi salah satunya dalam hal payment system terhadap penjual bakso dan mie ayam di seluruh daerah Indonesia.

"APMISO sudah bekerja sama dengan bank untuk penggunaan QRIS agar pedagang bakso dan mie ayam di bawah asosiasi kami bisa melakukan pembayaran dengan mudah dan bisa menata keuangan dengan baik," kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Menurut Guntur, yang juga Ketua Yayasan Mitra Mikro itu, saat ini untuk penjual bakso dan mie ayam yang segmen pasarnya menengah ke atas sudah 100 persen menggunakan QRIS dalam bertransaksi.

Namun untuk penjual bakso dan mie ayam segmen menengah ke bawah, Guntur mengakui masih kurang dari 50 persen yang sudah menggunakan QRIS.

"Penjual bakso dan mie ayam yang masuk ke kampung-kampung, dipikul atau pakai gerobak masih perlu sosialisasi dan edukasi untuk penggunaan QRIS. Sementara kalau yang sudah punya outlet di kota-kota sudah pakai QRIS. Mereka akui lebih mudah dan simpel. Karena bisa lebih gampang hitung modal, omset, untung dan uang untuk belanja bahan lagi," kata Guntur.

Guntur menyarankan agar bank dan penyedia jasa teknologi QRIS atau payment aggretator lebih proaktif ke pedagang bakso dan mie ayam kelas menengah bawah untuk memberikan edukasi soal penggunaan QRIS.

Kerja sama antara bank dan komunitas pedagang bakso dan mie ayam justru bisa jadi sarana promosi QRIS hingga ke pelosok daerah Indonesia.

Menurut data APMISO, saat ini ada sekitar 12 juta pedagang bakso dan mie ayam yang tersebar di Indonesia. Bahkan menurut data terkini, dari 64 juta jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air, 20 persen di antaranya adalah pedagang bakso dan mie ayam.

"Jadi bank jangan tunggu pedagang datang. Mereka mikir kalau ke Bank buat urus QRIS bisa habis waktu satu jam dan cuan hilang. Kalau QRIS tersebar di 12 juta pedagang bakso dan mie ayam ini bisa jadi lahan promosi. Transaksi aman karena pedagang tak perlu bawa uang cash yang lebih beresiko uang hilang dan menjadi korban kriminal," kata Guntur.

Guntur mengatakan, dengan digitalisasi pembayaran, pebisnis UMKM khususnya bakso dan mie ayam membuat pembayaran lebih mudah karena cashless dan supply chain, lebih murah dan gampang. Ia juga menyakini Potensi putaran uang pedagang mie ayam dan bakso sangat besar.

“Contohnya, dari 2 juta pedagang bakso mie ayam sehari bisa laku 50 mangkok. Satu mangkok harga Rp 10 ribu. Artinya satu pedagang 500 ribu per hari, kalau dikali 2 juta pedagang saja sudah Rp 1 triliun per hari. Sangat besar dan bisa menghidupkan ekonomi kalau dikelola dengan baik," demikian Guntur.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan digital mendukung penuh peningkatan literasi digital kepada UMKM termasuk pedagang mie dan bakso.

“Digitalisasi transaksi keuangan itu suatu keniscayaan yang wajib dimiliki UMKM termasuk pendagang mie ayam dan bakso saat ini, dan bentuk dukungan pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu sebagai perusahaan fasilitator transaksi keuangan digital dan konsultan keuangan, saya mendukung hal itu,” ujar Indra.

Indra mengatakan perusahaannya juga terus melakukan inovasi salah satunya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM dengan memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

KOMPAS.com - Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nusantara (APMISO) terus berupaya maksimalnya digitalisasi pembayaran mempermudah penataan keuangan usaha lebih baik.

Dewan Pakar APMISO Guntur Subagja Mahardika mengaku sedang memaksimalkan sistem digitalisasi salah satunya dalam hal payment system terhadap penjual bakso dan mie ayam di seluruh daerah Indonesia.

"APMISO sudah bekerja sama dengan bank untuk penggunaan QRIS agar pedagang bakso dan mie ayam di bawah asosiasi kami bisa melakukan pembayaran dengan mudah dan bisa menata keuangan dengan baik," kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Menurut Guntur, yang juga Ketua Yayasan Mitra Mikro itu, saat ini untuk penjual bakso dan mie ayam yang segmen pasarnya menengah ke atas sudah 100 persen menggunakan QRIS dalam bertransaksi.

Namun untuk penjual bakso dan mie ayam segmen menengah ke bawah, Guntur mengakui masih kurang dari 50 persen yang sudah menggunakan QRIS.

"Penjual bakso dan mie ayam yang masuk ke kampung-kampung, dipikul atau pakai gerobak masih perlu sosialisasi dan edukasi untuk penggunaan QRIS. Sementara kalau yang sudah punya outlet di kota-kota sudah pakai QRIS. Mereka akui lebih mudah dan simpel. Karena bisa lebih gampang hitung modal, omset, untung dan uang untuk belanja bahan lagi," kata Guntur.

Guntur menyarankan agar bank dan penyedia jasa teknologi QRIS atau payment aggretator lebih proaktif ke pedagang bakso dan mie ayam kelas menengah bawah untuk memberikan edukasi soal penggunaan QRIS.

Kerja sama antara bank dan komunitas pedagang bakso dan mie ayam justru bisa jadi sarana promosi QRIS hingga ke pelosok daerah Indonesia.

Menurut data APMISO, saat ini ada sekitar 12 juta pedagang bakso dan mie ayam yang tersebar di Indonesia. Bahkan menurut data terkini, dari 64 juta jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air, 20 persen di antaranya adalah pedagang bakso dan mie ayam.

"Jadi bank jangan tunggu pedagang datang. Mereka mikir kalau ke Bank buat urus QRIS bisa habis waktu satu jam dan cuan hilang. Kalau QRIS tersebar di 12 juta pedagang bakso dan mie ayam ini bisa jadi lahan promosi. Transaksi aman karena pedagang tak perlu bawa uang cash yang lebih beresiko uang hilang dan menjadi korban kriminal," kata Guntur.

Guntur mengatakan, dengan digitalisasi pembayaran, pebisnis UMKM khususnya bakso dan mie ayam membuat pembayaran lebih mudah karena cashless dan supply chain, lebih murah dan gampang. Ia juga menyakini Potensi putaran uang pedagang mie ayam dan bakso sangat besar.

“Contohnya, dari 2 juta pedagang bakso mie ayam sehari bisa laku 50 mangkok. Satu mangkok harga Rp 10 ribu. Artinya satu pedagang 500 ribu per hari, kalau dikali 2 juta pedagang saja sudah Rp 1 triliun per hari. Sangat besar dan bisa menghidupkan ekonomi kalau dikelola dengan baik," demikian Guntur.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan digital mendukung penuh peningkatan literasi digital kepada UMKM termasuk pedagang mie dan bakso.

“Digitalisasi transaksi keuangan itu suatu keniscayaan yang wajib dimiliki UMKM termasuk pendagang mie ayam dan bakso saat ini, dan bentuk dukungan pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu sebagai perusahaan fasilitator transaksi keuangan digital dan konsultan keuangan, saya mendukung hal itu,” ujar Indra.

Indra mengatakan perusahaannya juga terus melakukan inovasi salah satunya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM dengan memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa diantaranya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.

Aplikasi Posku Lite juga ikut serta berpartisipasi meramaikan kegiatan Jateng Fair 26-11 Agustus 2024 dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di Bali yang menggelar IKAPPI FEST di Bali 18-25 Agustus 2024.

“Keikutsertakan Poskulite di Jateng dan Bali tentunya untuk mendukung dan memfasilitasi pelaku bisnis dan UMKM di kedua provinsi tersebut dalam memberikan kemudahan dan kecepatan baik untuk pencatatan maupun transaksi usaha yang dijalankan. Kita juga beri edukasi atas minimnya wawasan mengenai penggunaan dan manfaat yang diberikan aplikasi kasir digital," kata Indra.

Menurut Indra, masih minimnya wawasan dan literasi yang ada, membuat masyarakat, khususnya pelaku usaha masih takut menggunakan aplikasi digital tersebut.

Padahal, kata dia aplikasi kasir digital memiliki banyak manfaat, salah satunya pencatatan transaksi, arus keluar masuk barang atau uang dalam menjalankan bisnis lebih aman dan terpercaya.

Indra juga sepakat pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang managemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Managemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang system keamanan Informasi.

"Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data," tambahnya.

KEDIRI, investor.id - Bagi anda penggemar kuliner bakso, tidak ada salahnya menikmati bakso milik pak Ndut yang berada di Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Pasalnya, bakso pak Ndut ini hanya dijual Rp 2.000 per porsinya. Dengan harga tersebut, sudah berisi 5 pentol, sayur, mi, dan kuah. Warung bakso murah meriah ini sudah berdiri sejak 13 tahun yang lalu.

Meskipun harganya murah, namun rasa bakso di warung Pak Ndut tidak kalah dengan bakso-bakso lainnya yang lebih mahal. Terbukti warung bakso Pak Ndut tidak pernah sepi pengunjung.

Para pelanggan yang datang ke warung bakso pak Ndut ini, rata-rata heran dengan harga yang ditawarkan. Karena di saat harga-harga sembako tinggi, namun warung bakso pak Ndut hanya menjual dengan hanya Rp 2.000 per mangkoknya.

"Harganya sangat terjangkau yakni hanya 2 ribu rupiah per porsi. Meskipun murah tetapi rasanya lezat dan tidak kalah dengan warung bakso lainnya. Dan tadi saya pesan bakso, lontong dan es," ujar Etik Kartika Sari, pelanggan warung bakso (pake kacamata), usai menikmati bakso, Sabtu (10/8/2024).

"Di sini selain harganya terjangkau, rasanya juga lezat dan enak. Dan yang membedakan dengan warung bakso lainnya, di sini meskipun murah, namun kualitas rasanya juga dijaga," kata Ayu Wandira, pelanggan bakso.

Sementara pemilik warung bakso Kholifah mengatakan, ia sengaja menjual dengan murah meriah, agar seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati kuliner bakso. Sebelum mendirikan warung bakso, pemilik hanya berjualan cilot keliling kampung memakai sepeda.

"Alasan kami menjual dengan harga murah, agar seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati kuliner bakso. Dan rata-rata setiap mampu menjual ratusan porsi bakso. Untuk dagingnya rata-rata perhari kami menghabiskan 2 sampai 3 kwintal daging sapi," kata Kholifah (istri pak Ndut) pemilik warung bakso murah.

Saat ini warung bakso Pak Ndut sudah memiliki 2 warung bakso di Desa Besuk dan di Kelurahan Pesantren Kota Kediri dengan karyawan mencapai 40 karyawan dari desa setempat.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News