JAKARTA,investor.id - Pemerintah menargetkan  pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10%. Koperasi telah menjadi backbone of economy pada negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa dengan jumlah anggotanya lebih dari 50% jumlah penduduknya," ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

MenKop Budi Arie menambahkan, dengan semakin banyak anggota koperasi yang bergabung, sumber daya untuk menggalang kekuatan agar koperasi tumbuh lebih besar semakin terbuka lebar.

Menurut dia, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami miss management.  "Dalam 10 tahun terakhir jumlah anggota koperasi di Indonesia memang tidak bergerak hanya berkisar di angka 25 juta orang, maka saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi hingga 60 juta orang,” kata Budi.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Salah satu yang menjadi tolok ukur koperasi memiliki performa yang baik adalah dari sisi jumlah anggota. Jika ada koperasi yang dikategorikan besar tapi jumlah anggotanya hanya segelintir orang saja, maka koperasi tersebut perlu dievaluasi.

Dia mengajak para pegiat koperasi untuk melakukan diskusi bulanan dengannya terkait kendala perkoperasian yang harus diselesaikan bersama. Dia juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Bandara Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini resmi terdaftar secara internasional dan memiliki kode International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu WALK.

Mengutip situs Dinas Hubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu (10/11/2024), Kode ICAO Bandara Internasional Nusantara yakni WALK. Namun, untuk kode International Air Transport Association(IATA), belum terdaftar.

Bandara Nusantara sudah berstatus beroperasi umum untuk melayani penerbangan domestik dan sudah mendapatkan sertifikat dapat didarati pesawat Boeing 737-800.

Dalam dunia penerbangan ada 2 jenis kode yang diakui dan digunakan dalam dunia penerbangannya. Pertama, kode ICAO yang digunakan untuk mengatur operasi pesawat terbang dan digunakan oleh pengatur lalu-lintas udara (air traffic control) dan maskapai penerbangan.

Sementara kode kedua yakni kode IATA yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia. Namun, secara umum kode IATA lebih populer daripada Kode ICAO karena melekat dengan masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikan mudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

Simak juga Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/kil)

Jakarta: Jadwal perilisan Android TV akan mengalami perubahan menjadi per dua kali dalam satu tahun. Google dilaporkan akan melewati perilisan Android TV 15 dan meluncurkan Android TV 16, berbasis Android 16.

Mengingat durasi bulan yang dibutuhkan perusahaan raksasa teknologi ini untuk merilis sistem operasi TV terbarunya, sejumlah meyakini update selanjutnya tersebut akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2026 mendatang.

Menurut sumber yang dikutip Android Authority, alasan utama Google mengurangi update OS karyanya untuk TV karena pelanggan tidak melakukan upgrade pada TV mereka sesering upgrade pada smartphone.
Umumnya, pengguna menggunakan TV bersistem operasi Android TV selama lima hingga 10 tahun, dan mengambil keputusan untuk melakukan upgrade pada TV cerdas mereka berdasarkan faktor lain seperti harga, ukuran layar, dan spesifikasi hardware, dibandingkan dengan update software.

TV merupakan perangkat konsumsi media dengan tujuan tunggal dan tidak menikmati banyak manfaat dari update software. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih rendah bagi produsen TV untuk menghadirkan Android terbaru pada perangkat mereka.

Karenanya, Google tidak perlu secara rutin merilis update sistem operasi setiap tahun. Kendati demikian, platform ini masih perlu mendapatkan update semi reguler untuk mendapatkan fitur baru dan memenuhi persyaratan sesuai regulasi.

Google dilaporkan telah menginformasikan mitra perusahaannya pada ajang konferensi mitra Android TV terkait keputusan tersebut. Sebelumnya, Google bersiap untuk memperluas jangkauan Play Store miliknya ke perangkat termasuk headset Extended Reality (XR), menurut temuan terkini di kode toko aplikasi tersebut.

Langkah ini mengindikasikan Google bersiap untuk ekspansi signifikan ke pasar XR, dan secara potensial akan dilakukan Google melalui perangkat karyanya, atau melalui kerjasama dengan manufaktur lain.

Versi terkini aplikasi Play Store termasuk ikon baru mengindikasikan headset XR dan referensi headset XR di daftar aplikasi. Sementara itu, analis teknologi kenamaan Mishaal Rahman menemukan petunjuk potensial mengindikasikan Google tengah berupaya untuk menghadirkan fitur Quick Share di platform iOS dan macOS.

Rahman menyadari perubahan terkini pada kode Google yang secara khusus menyebutkan perbaikan bug terkait nama perangkat di iOS dan macOS. Kendati hal ini tampak seperti perubahan kecil, penyebutan spesifik platform tersebut memicu spekulasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra meminta kepolisian untuk turut memeriksa Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait judi online (Judol).

Hal tersebut diperlukan menyusul adanya 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sebelumnya bernama Kemenkominfo, ditangkap kepolisian karena terlibat bisnis Judol dan berkomplot dengan bandar.

“Oleh karena itu, kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

“Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima di Kementerian. Ini kan suatu pertanyaan besar. Ya kan? Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya kenapa, gitu lho,” sambungnya.

Tandra berpandangan, pemeriksaan Budi Arie sebagai Eks Menkominfo dianggap perlu, karena seluruh pegawai pada umumnya bekerja sesuai arahan pimpinannya.

Dengan begitu, Budi Arie sebagai atasan dari para pegawai memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya ketika bekerja.

“Jadi begini lho, puncak tanggung jawab itu kan ada di pundak menteri, kan? Betul enggak? Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan anak yang ecek-ecek itu, gitu loh. Ya kan?” ungkap Tandra.

“Apalagi kalau kita melihat kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Minimal dia kan lalai untuk memimpin ini, Departemen itu. Ya kan?” kata Tandra.

Tandra pun menekankan bahwa hukum di Indonesia memiliki prinsip equality before the law atau kesamaan di mata hukum. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Budi Arie, walaupun memiliki jabatan tertentu.

“Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya. Harus diperiksa, gitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian bisa selesai dalam 100 hari kerja. Budi Arie menyebutkan bahwa UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah kuno.

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa tugas pentingnya saat ini adalah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perkoperasian agar segera disahkan menjadi UU.

Ia juga berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie.

Sebab, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno. Ia mendorong agar revisi UU Perkoperasian tersebut segera direalisasikan.

Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, dirinya telah membahas revisi itu dengan Menkop Budi Arie dalam pertemuan, Selasa (5/11/2024).

Adapun saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian bisa selesai dalam 100 hari kerja. Budi Arie menyebutkan bahwa UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah kuno.

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa tugas pentingnya saat ini adalah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perkoperasian agar segera disahkan menjadi UU.

Ia juga berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie.

Sebab, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno. Ia mendorong agar revisi UU Perkoperasian tersebut segera direalisasikan.

Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, dirinya telah membahas revisi itu dengan Menkop Budi Arie dalam pertemuan, Selasa (5/11/2024).

Adapun saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Koperasi ini, selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-Undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional, itu terakhir Undang-Undang tahun 1992 (UU Nomor 25 Tahun 1992). Amat sangat kuno," ujar Cak Imin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa.

"Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang," kata dia.

Cak Imin mengungkapkan, ia dan Menkop Budi Arie sepakat agar revisi UU Perkoperasian bisa disusun secara lebih komprehensif.

Adapun revisi UU Perkoperasian sebelumnya sudah disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM era Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.

Saat itu, Teten menjelaskan, rencana merevisi UU Perkoperasian bertujuan menghindarkan penjahat perbankan berpindah ke koperasi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Minat masyarakat Indonesia untuk berkoperasi menyusut. Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi mengakui saat ini jumlah orang yang berkoperasi tak lebih dari 10% dari total masyarakat Indonesia.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengiyakan minimnya jumlah orang berkoperasi tak luput dari masalah internal dan eksternal. Dari dalam koperasi itu sendiri, makin sedikit koperasi yang mampu memberi manfaat memadai bagi anggotanya.

"Padahal, kekuatan utama koperasi adalah anggota dan mereka akan aktif jika memperoleh manfaat yang nyata," jelas Awalil pada Kontan.co.id, Jum'at (8/11).

Untuk itu, saat ini tak banyak koperasi yang bisa berkembang dengan baik. Belakangan menurutnya jenis usaha koperasi yang masih bisa berjalan hanya simpan pinjam baik yang konvensional maupun yang syariah.

Sementara, dilihat dari latar keanggotaannya, yang banyak bertahan adalah koperasi instansi yang anggotanya merupakan pegawai, buruh perusahaan lantaran ada manfaat langsung, dan secara administrasi mudah dikelola.

Di lain sisi ada tantangan eksternal yang membuat jumlah anggota koperasi cenderung stagnan yakni faktor pemerintah dan faktor dinamika perekonomian.

Ia mengatakan, pemerintahan selama dua periode terakhir, terutama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak memberi dukungan yang memadai pada gerakan koperasi. Hal ini terlihat dari minimalnya alokasi anggaran Kementerian ini yang bahkan disatukan dengan UMKM.

Kondisi itu diperparah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kementerian yang terbatas, dan hanya sedikit yang menguasai atau kompeten dalam soal perkoperasian.

Dukungan negara juga tidak cukup serius dalam mendorong koperasi lebih berkembang. Menurutnya, hanya sedikit kebijakan belanja Kementerian/lembaga dan juga BUMN yang memberi perluang bagi partisipasi koperasi. Pun, jika ada hanya semacam formalitas dan untuk urusan yang tidak penting atau hanya sedikit dalam hal nilainya.

Sedangkan faktor dinamika perekonomian, menurutnya tidak ada keistimewaan lagi yang diberikan pada koperasi sebagaimana era Soeharto.

Ia mengatakan koperasi belakangan ini dipaksa bersaing bebas dengan pelaku usaha lain, yang lebih memiliki sumber daya besar, baik dalam soal modal, akses pasar dan SDM.

"Hasilnya, hanya sebagian koperasi yang mampu bersaing, antara lain seperti yang disinggung di atas, misalnya koperasi pegawai dan terutama bergerak dalam simpan pinjam," urainya.

Sebelumnya, Menkop Budi Arie Setiadi menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya, jumlah anggota koperasi bisa meningkat mencapai 60 juta orang.

"Di Amerika Serikat (AS) yang terkenal kapitalis, individualis saja yang berkoperasi 190 juta, masa kita negara pancasila hanya 10% dari total masyarakat kita, itu kan ironis," ujarnya.

Budi mempercayai bahwa ke depan koperasi bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya hal ini bisa dicapai jika partisipasi masyarakat yang tergabung dalam koperasi meningkat.

Di lain sisi, Budi mengungkap jumlah koperasi di Indonesia saat ini telah mencapai 121.000 koperasi. Namun dari total itu hanya 41.000 koperasi yang rutin menjalankan rapat tahunan atau evaluasi kerja.

"Jadi hanya 1/3 saja, maka ini perlu juga penguatan dari sisi kelembagaan," tutur Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

Hal itu diungkapkan Budi Arie setelah menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie dalam siaran pers Kemenkop, Jumat (8/11/2024).

Padahal, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Menkop Budi Arie menambahkan, dengan semakin bertambahnya anggota koperasi, sumber daya untuk menggalang kekuatan agar koperasi tumbuh lebih besar semakin terbuka lebar.

"Dalam 10 tahun terakhir, jumlah anggota koperasi di Indonesia memang tidak bergerak hanya berkisar di angka 25 juta orang, maka saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi hingga 60 juta orang,” ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi-koperasi di Indonesia.

“Jika ada koperasi yang dikategorikan besar tapi jumlah anggotanya hanya segelintir orang saja, maka koperasi tersebut perlu dievaluasi,” kata Budi Arie.

Dalam pertemuan dengan Forkom KBI tersebut, Budi Arie juga mengajak para pegiat koperasi untuk melakukan diskusi bulanan terkait kendala perkoperasian. Dia juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini.

Hal itu disampaikan Budi saat menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di Kantor Kemenetrian Koperasi, Jum'at (8/11).

"Saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi capai 60 juta orang," kata Budi.

Dalam catatannya, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami mismanagement. Bahkan menurutnya saat ini jumlah orang berkoperasi di tanah air hanya mencapai 25 juta orang atau tak lebih dari 10 persen dari total masyarakat Indonesia.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Pihaknya pun berencana membuat forum khusus yang fokus berdiskusi terkait pembenahan koperasi yang akan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Ketua Umum Projo ini, juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” tutupnya.

Diketahui, rencana revisi Undang-Undang Koperasi memang sempat direncanakan akan mulai dibahas bersama dengan DPR RI pada September lalu.

Namun, hingga masa pemerintahan berganti, rencana ini belum juga dilaksanakan.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019 -2024, Teten Masduki sempat meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan ini didesak karena aturan yang berlaku sudah tidak relevan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Teten menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden atau Surpres Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR RI. Namun, hingga kini DPR RI belum merespons lebih lanjut.

"Terkait dengan RUU Perkoperasian, kami harap pimpinan dan anggota DPR Komisi VI berkenan segera melakukan pembahasan, mengingat Presiden sudah mengirimkan Surpres," ujar Teten, Selasa (19/3).

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga menggenjot penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di berbagai sektor usaha, seperti tambang. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk operasional PT Vale Indonesia Tbk.

Nantinya HVO atau Pertamina Renewable Diesel ini akan digunakan Vale untuk pengoperasian alat berat milik perusahaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua perusahaan pada September lalu.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengatakan kolaborasi ini merupakan bukti nyata kedua perusahaan untuk mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," kata Maya dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, menurut Maya penyediaan HVO untuk operasional Vale ini turut menjadi uapaya Pertamina dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa swasembada energi. Sebab bahan bakar ramah lingkungan ini memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 99%.

"Ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen kami dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO sendiri memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau," terang Maya.

Untuk itu Maya menegaskan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor melalui kolaborasi dengan PT Vale ini dan berharap dapat terus mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia.

"Kolaborasi ini adalah bukti nyata bagaimana Pertamina Patra Niaga, bersama mitra-mitra strategis seperti PT Vale, United Tractors, dan Trakindo, bisa membawa perubahan positif dalam transisi energi. Kami berharap kerjasama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, Abu Ashar, turut menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. Khususnya untuk industri sektor tambang yang mereka jalankan.

"Penggunaan HVO merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi kami. Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Kami bangga menjadi pelopor dalam inovasi ini di sektor pertambangan Indonesia," jelas Abu Ashar.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam uji coba dua unit truk tambang, yakni Komatsu dan Caterpillar, menggunakan HVO memberikan hasil yang sangat memuaskan. Di mana penggunaan HVO ini terbukti mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo), Handoko mengatakan, Budi Arie Setiadi turut aktif menghapus situs-situs judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal ini disampaikan menanggapi tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam praktik melindungi situs judi online yang dilakukan oleh belasan pegawai Kementerian Kominfo (kini Komidgi).

Handoko memaparkan, selama 15 bulan menjabat Menkominfo, Budi Arie telah melakukan take down terhadap 3,8 juta situs judol.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-take down," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menuturkan bahwa take down tersebut merupakan salah satu langkah Budi Arie dalam komitmen memberantas judi online.

Tak hanya itu, Budi Arie disebut melakukan sejumlah langkah lainnya untuk memberantas judi online.

Semisal, mendorong seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kominfo untuk tidak terlibat judi online.

"Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," ujar Handoko.

Selain itu, Budi Arie juga disebut telah menutup 7.000 rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol.

Sebagai Menkominfo, lanjut Handoko, Budi Arie juga menerbitkan kebijakan membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta per hari.

"Ya kan kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online," imbuhnya.

Yang tidak kalah penting, ucap Handoko, Budi Arie berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus menggalakkan pemberantasan judi online.

Kemudian Budi Arie juga disebut mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas lembaga dan kementerian yang bernama Satgas Pemberantasan Judi Online.

"Maka kemudian kalau hari ini kami mengadakan jumpa pers ini untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi tentang situasi yang berkembang di mana dikabarkan seolah-olah kemudian Budi Arie Setiadi ini menjadi bagian dari situ (judi online)," tutur Handoko.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengecam perilaku pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika) yang terlibat kasus membekingi situs judi online (judol).

"Mereka telah mengkhianati negara. Mereka turut mengisap darah rakyat," ujar Budi Arie kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu menekankan, dirinya mendukung langkah Polri mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami mendukung pemberantasan judi online. Judi online menyengsarakan rakyat kecil, sangat merugikan rakyat kecil," lanjut dia.

Budi Arie melanjutkan, aktivitas para pegawai Komdigi melindungi situs judi online itu sebenarnya sudah sempat tercium pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Tetapi, saat itu bukti keterlibatan mereka dianggap kurang, sehingga ia lebih memilih mengambil langkah preventif dengan memindahkan beberapa pegawai menjadi nonjob.

Sebelum itu, beberapa kali Budi Arie juga mengaku pernah bertemu dengan pegawai nakal tersebut.

"Sebagian pegawai Komdigi (yang terlibat kasus melindungi situs judol) saya kenal karena mereka pernah dibawa oleh dirjen dan direktur, ya untuk berdiskusi dengan saya," ujar dia.

Oleh sebab itu, ketika pegawai Kementerian Komdigi itu ditangkap, semakin membuat terang akan tindak pidana yang mereka lakukan. Menurut Budi Arie, mereka pantas mendapatkan hukuman.

"Mereka mencederai kepercayaan saya sebagai atasan mereka saat itu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Polda Metro Jaya belakangan membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.