Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawasi proses penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan utang atau penggantian dana kepada anggota kedelapan koperasi itu mencapai Rp 26 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 3,4 triliun.

"Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah memang telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," jelasnya.

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

JAKARTA, investor.id – Sejumlah nasabah KSP Indosurya menyampaikan aspirasi secara damai di Jakarta, pada Senin (8/7/2024). Mereka tengah dilanda kecemasan atas upaya salah satu terdakwa megaskandal KSP Indosurya yang melakukan peninjauan kembali (PK), dan dapat menjadi ajang cek ombak bagi bagi aktor utama yaitu Henry Surya melakukan hal serupa.

Christian, salah satu anggota dari Aliansi Korban Koperasi Indosurya menerangkan, salah satu terdakwa yang sedang proses pengajuan PK adalah June Indria. PK ini sebetulnya telah diajukan sejak Desember 2023 lalu dan diperkirakan masuk persidangan dalam waktu dekat. Sebelumnya, June Indria telah divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 14 tahun.

Dia bilang, June Indria berperan sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) KSP Indosurya dan berstatus ipar dari Henry Surya, sang aktor utama dalam megaskandal tersebut. Di perkara yang sama, Henry Surya juga telah divonis kurungan penjara selama 18 tahun.

“Jika PK dikabulkan dan June Indria dilepaskan atau dibebaskan, maka Henry Surya akan mengikuti jejaknya dan mengajukan PK,” ujar Christian kepada Investor Daily, Senin (8/7/2024).

Untuk itu, kata dia, sejumlah nasabah yang tergabung dalam Aliansi Korban Koperasi Indosurya melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi atau kecemasan tersebut pada hari ini di Jakarta. Lebih dari itu, para nasabah khawatir aset sitaan senilai triliun rupiah juga ikut lolos jika June Indria bebas lewat proses PK. Apalagi sampai saat ini nasabah belum menerima haknya dari aset sitaan yang ada.

Kekhawatian para nasabah diungkapkan lebih lanjut oleh Teddy Adrian, yang juga ikut tergabung dalam Aliansi Korban Koperasi Indosurya. Para nasabah berharap kepada JAMPIDUM, PPA, LPSK agar aset sitaan yang berupa 202 aset properti dan 180 unit mobil segera dilelang dan dikembalikan ke 23 ribu korban mengingat sudah lebih dari satu tahun sejak putusan MA ditetapkan (16 Mei 2023).

“Jangan sampai timbul kecurigaan oleh para korban, kenapa untuk proses lelang seperti ditunda tunda? Apakah ada sesuatu yang menghambat atau ada sesuatu yang bermain di belakangnya? Mengingat jumlah total aset cukup besar mencapai ± Rp 2,4 triliun, yang tentu cukup menggiurkan bagi para oknum mafia hukum,” beber Teddy.

Jauh dari Cukup

Selanjutnya, menurut dia, kendati semua aset sitaan sudah masuk proses lelang, tetapi sejatinya nominal kerugian yang dialami nasabah masih jauh dari cukup. Audit Forensik Penyidik menyatakan kerugian para nasabah mencapai Rp 16,08 triliun. Selain itu, nilai lelang diprediksi ikut menurun imbas kondisi aset saat ini yang tak kunjung tuntas dalam pelelangan.

“Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada Kejaksaan dalam hal ini JAMPIDUM agar kasus dokumen palsu koperasi Indosurya yang sudah P21 dan sudah dinyatakan lengkap dan dokumen sudah diserahkan ke Kejaksaan sejak tanggal 12 Mei 2023 agar segera disidangkan,” harap Teddy.

Lewat upaya tersebut, para korban tentu dapat berharap agar aset sitaan bisa bertambah. Harapan ini didasarkan bahwa sejak awal penangkapan, polisi mengincar sita aset senilai Rp 3 triliun.

“Kami percaya bahwa hukum tetap menjadi panglima tertinggi di negara ini dan sungguh berharap agar para pejabat yang berwenang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sehingga pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan hak hak para korban bisa dipulihkan, serta para pelaku kejahatan tetap menerima hukuman yang setimpal,” pungkas Teddy.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News