Jakarta -

Pemerintah bakal mencari cara untuk menyelematkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada dalam kondisi pailit. Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian siang ini untuk membahas opsi penyelematan Sritex.

Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul di tengah kondisi Sritex yang pailit. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Sejauh ini pemerintah perlu melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kurator soal status kepailitan Sritex. Status Sritex baru dinyatakan pailit, namun masih dalam tahap kasasi.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga melanjutkan pemerintah sendiri sejauh ini masih percaya diri mendorong Sritex tetap bisa beroperasi dan berproduksi. Apalagi status Sritex masih dalam tahap kasasi, artinya perusahaan masih bisa lolos dari jeratan pailit. Dengan begitu opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," kata Airlangga ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal opsi bailout.

Prabowo sendiri sudah menegaskan dalam rapat, Sritex harus tetap berjalan. Airlangga dan jajarannya diminta untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," beber Airlangga.

(hal/kil)

Jakarta -

Pemerintah bakal mencari cara untuk menyelematkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada dalam kondisi pailit. Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian siang ini untuk membahas opsi penyelematan Sritex.

Prabowo sudah menegaskan dalam rapat, Sritex harus tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajarannya diminta untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul di tengah kondisi Sritex yang pailit. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Sejauh ini pemerintah perlu melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kurator soal status kepailitan Sritex. Status Sritex sendiri baru dinyatakan pailit, namun masih dalam tahap kasasi.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkap Airlangga.

Airlangga melanjutkan pemerintah sendiri sejauh ini masih percaya diri mendorong Sritex tetap bisa beroperasi dan berproduksi. Apalagi status Sritex masih dalam tahap kasasi, artinya perusahaan masih bisa lolos dari jeratan pailit. Dengan begitu opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," kata Airlangga ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal opsi bailout.

(hal/kil)

Pengadilan Niaga Semarang menunjuk empat kurator untuk mengurus harta dan aset salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan itu dinyatakan pailit beberapa waktu lalu.

Juru bicara Pengadilan Niaga Semarang Haruno Patriadi di Semarang pada Kamis (24/10) kemarin mengatakan, penunjukan empat kurator tersebut mengacu putusan majelis hakim yang menangani perkara tersebut

Keempat kurator tersebut masing-masing Deni Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin.

Adapun untuk hakim pengawas dalam proses pailit PT Sritex ialah Haruno Patriadi sendiri.

"Untuk selanjutnya rapat debitur akan diatur oleh kurator yang ditunjuk," katanya seperti dikutip dari Antara.

Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex), setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut.

Salah satu debitur PT Sritex, yakni PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022 lalu," kata Haruno.

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim mendengar keluhan profesi kurator terkait pekerjaan mereka. Banyak dari mereka dipermasalahkan ketika menjalankan tugas mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.

“Kalau ada kurator yang menjadi tersangka, ada pandangan dari asosiasi, sampaikan saja kepada kami, nanti menjadi pertimbangan kami untuk lebih objektif," kata Kepala Sub Direktorat Pra Penuntutan Kejaksaan Agung RI, Syahrul Juaksha Subuki, dalam keterangan yang dikutip Minggu, 6 Oktober 2024.

Hal itu diungkap Syahrul dalam seminar 'Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Proses PKPU dan Kepailitan'. Menurut dia, solusi tersebut merupakan jangka pendek untuk melindungi kurator.
"Nanti saya laporkan ke pimpinan, Pak Direktur kalau saya menjanjikan itu. Asosiasi kirim surat ke kami untuk perlindungan hukum, nanti kami asistensi dan supervisi kalau memang unsur tindak pidananya terpenuhi. kita juga tidak tahu takutnya ada oknum jaksa yang mendapat pesanan tertentu,” tegasnya.

Sementara solusi kedua untuk jangka panjang, ia juga mendorong adanya revisi UU Kepailitan dan PKPU agar nantinya ada hak imunitas bagi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas. Ia mencontohkan profesi notaris, ketika ada dugaan tindak pidana, Kejaksaan meminta pandangan dari asosiasi mengenai hal tersebut.

Penyidik Madya Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Didik Sudaryanto sepakat dengan hal tersebut. Dia menyampaikan jika menangani perkara terkait profesi tertentu seperti kurator dan pengurus, maka biasanya kerjasama dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman.

“MoU, kita susun bersama-sama pedomannya, dasarnya adalah MoU,” kata dia.

Founder RALC, Resha Agriansyah, mengapresiasi solusi Kejagung dan Bareskrim. Menurut mereka, hal tersebut mesti diwujudkan dalam kolabarorasi antarpenegak hukum. Sehingga, dapat benar-benar melindungi profesi kurator.

“Tadi seperti kita dengar dalam seminar, Bareskrim dan Kejaksan Agung membuka peluang untuk kerja sama,” ujar Resha.

Menurut dia, peluang kerja sama Bareskrim-Kejagung itu angin segar bagi kurator dan pengurus. Sebab, banyak dari mereka dilaporkan ke polisi dan kejaksaan saat menjalankan tugas. Padahal, kata Resha, mereka tidak melakukan tindak pidana dalam tugasnya.

Hal ini menjadi perhatian tersendiri, yakni bagaimana memberikan perlindungan bagi kurator dan pengurus dalam menjalankan profesinya.

“Ini sudah ada peluang perlindungan, dari Bareskrim RI dengan MoU, dan Kejaksaan RI melalui surat perlindungan dari Asosiasi. Ini saya sudah buka jalan, nanti bagaimana asosiasi tinggal melanjutkan saja,” terangnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) akan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2024 pada Rabu, 28 Agustus 2024 bertempat di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.

Ketua Panitia Kegiatan, Afdalis, menjelaskan RAT AKPI merupakan agenda rutin sekaligus perintah Anggaran Dasar AKPI.

"Pasal 32 Anggaran Dasar AKPI mengariskan bahwa Pelaksanaan RAT AKPI diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya setiap Bulan Agustus," kata dia.

Lebih lanjut, Afdalis menyampaikan dalam penyelenggaraan RAT AKPI 2024, rencananya terdapat 2 agenda wajib yang akan dibahas, yaitu Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus AKPI tahun Buku 2023-2024 dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Kehormatan Tahun 2023-2024.

"Panitia akan mewadahi dua agenda wajib berupa LPJ Pengurus dan LPJ Dewan Kehormaran serta akan ditambah agenda tambahan jika diperlukan oleh Peserta RAT," lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Kegiatan, Muh. Fadly Zijalal. Ia menjelaskan, jika kegiatan yang akan dilaksanakan di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan. Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung ini merupakan wujud transparansi pengurus AKPI dan Dewan Kehormatan.

Selain itu, Irvin Saut Tua Sihombing, selaku Sekretaris Panitia dalam kesempatannya juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan RAT 2024 ini, semua anggota AKPI akan di undang, karena sekaligus menjadi wadah kurator AKPI untuk saling bersilaturahmi.

"Seluruh Anggota AKPI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan di undang, seribuan lebih kurator dan pengurus AKPI, akan kami undang dalam pelaksanaan RAT AKPI ini, bahkan undangannya akan di sampaikan di surat kabar nasional," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Imran Nating, selaku Ketua Umum AKPI berharap agar Anggota AKPI dapat hadir dalam penyelenggaraan RAT 2024 ini sebab RAT merupakan agenda tahunan asosiasi dan tidak hanya sekadar untuk mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Kerja dan Keuangan Pengurus selama tahun buku 2023-2024, tetapi ini juga menjadi ajang silaturrahim bagi seluruh anggota AKPI di Indonesia.

"Karenanya selaku ketua umum sungguh berharap partisipasi aktif dari segenap anggota untuk sama sama menghadiri agenda tahunan AKPI, agar anggota dapat mengetahui agenda apa saja yg telah dilaksanakan dan yg akan dilaksanakan di satu tahun kedepan," kata dia.

Imran Nating menyampaikan RAT tahun ini juga menandai 26 tahun usia AKPI, dimana menurutnya usia tersebut sudah sangat matang untuk ukuran organisasi profesi, sehingga AKPI selaku asosiasi bisa semakin profesional dalam melayani anggotanya.

"Bagi Anggota AKPI, hendaknya memaknai 26 tahun usia AKPI dengan semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator dan Pengurus," ujar dia.