Hi!Pontianak - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Yohanes Desianto berkomitmen akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan dan jembatan.

"Bagaimana kita mendorong percepatan-percepatan pembangunan dan menggali potensi pendapatan hasil daerah. Kita mendorong aspirasi masyarakat terutama di bidang infrastruktur," ungkap Yohanes saat ditemui usai pelantikan anggota DPRD Kalbar pada 30 September 2024.

Caleg dari Dapil Bengkayang dan Landak ini bilang, saat ini DPRD akan terus mendorong Pemprov Kalbar untuk lebih serius memperhatikan jalan provinsi yang ada di Landak.

"Kalau di kita, Kabupaten Landak infrastrukturnya sangat butuh kerja serius dari pemerintah provinsi terutama untuk status jalan provinsinya. Begitu juga jembatan, kita mendorong pemerintah provinsi bagaimana di Landak jadi perhatian pemerintah provinsi secara serius," tambahnya.

Hi!Pontianak - Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3, Muda Mahendrawan menggelar acara kumpul keluarga besar di Dusun Raiy, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada Jumat malam, 11 Oktober 2024.

Acara bertajuk “Kumpul Keluarga Besar Nek Nak Hj. Segayah” ini turut dihadiri oleh ratusan warga setempat yang datang untuk merayakan kebersamaan sekaligus mendukung pencalonan Muda Mahendrawan dalam pilgub mendatang.

Dalam sambutannya, Muda menyampaikan rasa syukur atas kehadiran masyarakat yang telah mendukungnya. Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong dalam membangun Kalimantan Barat.

"Kita harus bersatu untuk memajukan daerah kita. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, cita-cita kita tidak akan terwujud," ujar Muda.

Dalam acara tersebut, Muda tak melewatkan kesempatan dengan melibatkan para pemuda setempat untuk berpartisipasi guna menggali potensi dan bakat yang ada di kalangan generasi muda. Acara ini sekaligus menjadi momentum bagi cagub Kalbar nomor urut 3 itu untuk mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat ke depannya secara langsung.

Muda Mahendrawan, mantan Bupati Kubu Raya yang dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap isu-isu sosial ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dengan semangat yang tinggi, ia meyakinkan warga bahwa program-program yang akan diluncurkan nantinya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Saya ingin menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah yang sejahtera dan mandiri. Kita akan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Hi!Pontianak - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3, Jakius Sinyor bertemu sapa dan menggelar dialog bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalbar pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Pada pertemuan tersebut, masyarakat Darit turut memberikan dukungan kepada laki-laki yang biasa disapa Bang Jek ini. Menurut mereka, putra asli kelahiran Darit itu telah berpengalaman banyak dan berkompeten dalam bidang birokrasi dan pemerintahan selama masa kepemimpinannya.

Mengenakan topi dan jaket, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar yang pernah menjabat selama 9 tahun ini pun mendengarkan aspirasi dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh yang hadir. Mereka tampak berbincang santai dan berpose bersama dengan simbol tangan menanjak untuk slogan ‘Kalbar Bahagia’ yang diusung pasangan Muda-Jakius.

Dalam kesempatan itu, para tokoh pemuda dan masyarakat Darit juga tak mau ketinggalan untuk menyampaikan harapan-harapan mereka kepada Jakius Sinyor sebagai Cawagub Kalbar. Mereka berharap, dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki Jakius selama ini dapat semakin memajukan wilayah Kalimantan Barat ke depannya.

Hi!Pontianak - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Didi Haryono mengajak warga Landak untuk sama-sama dorong melegalkan tambang rakyat. Didi bilang, saat ini Kabupaten Kapuas Hulu sudah menjadi pilot project tambang rakyat dan sudah menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Kabupaten Landak pasti juga bisa mendapatkan yang sama.

"Di Kapuas Hulu Wilayah Pertambangan Rakyatnya udah bagus dan jadi pilot project. Waktu saya jadi Kapolda itu saya usulkan untuk dikelola, diakomodir pertambangan emas. Di Kapuas Hulu sudah ada WPR-nya," ungkap laki-laki kelahiran Sambas yang biasa disapa Bang Didi saat menghadiri Rapat Konsolidasi Pemenangan Calon Kepala Daerah Partai Golkar Kabupaten Landak pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Menurut Bang Didi, Kabupaten Landak memiliki banyak sumber tambang yang bisa digali dan dimanfaatkan, sehingga sudah semestinya warganya bisa mendapatkan izin pertambangan rakyat sebagai mata pencahariannya.

"Di sini mungkin bisa dan dari beliau-beliau ini lah akan memberikan pelayanan. Bang Heri Saman, jika nanti beliau menang sebagai Bupati Landak bisa berkoordinasi dengan provinsi untuk membangun pertambangan rakyat yang notabene Kabupaten Landak ini sangat kaya, maka diperlukan kecerdasan, diperlukan keterampilan, diperlukan kemampuan, kemauan, tekad, etos dan keinginan dari para pemimpinnya," tambah Didi.

Warga Landak pun menyatakan komitmennya untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Didi Haryono ini. Selain karena kinerja Bang Midji yang sudah memberikan banyak pembangunan di Landak, mereka juga yakin dengan kolaborasi antara keduanya bisa membawa kesejahteraan dan keamanan untuk warga Kalbar.

Hi!Pontianak - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono mendapat dukungan dari ribuan warga Kabupaten Landak saat menghadiri Rakorcab DPC Partai Gerindra pada Sabtu, 28 September 2024.

Pada kesempatan itu, laki-laki yang biasa disapa Bang Didi ini memaparkan 4 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin.

"Ada 4 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang pertama memahami sumber daya manusianya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua paham dengan sistem budaya di daerahnya, yang ketiga dukungan sarana dan prasarananya dan yang terakhir dukungan anggaran. Jadi semua ini menjadi pegangan ketika seseorang diamanah untuk menjadi seorang pemimpin," jelas Calon Wakil Gubernur yang sebelumnya pernah menjadi Kapolda Kalbar ini disambut tepuk tangan riuh dari para peserta Rakorcab.

Selain mengingatkan masyarakat Landak untuk cerdas memilih pemimpin di pilkada kali ini, Didi juga mendorong pengembangan UMKM di kalangan ibu-ibu rumah tangga, Gen Z dan milenial.

"UMKM ini satu-satunya usaha yang tidak terpengaruh saat covid 19. Ibu-ibu dan anak-anak muda bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk mengembangkan UMKM," tambahnya.

Maria, satu di antara warga yang ikut hadir di Stadion Bujakng Nyangko Landak bilang, kedatangannya hari ini selain untuk menghadiri Rakorcab, juga ingin bertemu langsung dengan Calon Wakil Gubernur Kalbar paslon 1.

Hi!Pontianak - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono sarapan di pinggir jalan saat berkunjung di Kabupaten Landak.

"Beliau baik, ramah. Langsung singgah di warung saya ini, ya Allah seneng banget. Mimpi apa tadi malam Bapak makan di sini," ujar pemilik warung, Wiwin, Sabtu, 28 September 2024.

Bang Didi, sapaan akrab Didi Haryono terlihat nikmat menyantap bubur ikan teri bersama secangkir teh panas. Bahkan, warga pun meminta swafoto bareng dengan Bang Didi.

Dukungan untuk pasangan Sutarmidji dan Didi Haryono pun disampaikan Wiwin dan warga yang sedang sarapan di warungnya.

Memajukan UMKM merupakan salah satu program paslon 1 ini. Bang Midji juga berpesan kepada ibu-ibu untuk terus kreatif dalam menciptakan produk UMKM mereka.

"UMKM ini satu-satunya usaha yang tidak mati pada saat terjadi COVID-19 kemarin. Ibu-ibu di Kalbar teruslah kreatif menciptakan produk yang akan dijual di UMKM mereka," ucapnya.

Landak Jawa diduga dijual di sebuah forum di media sosial Facebook. Penjualan satwa dilindungi itu diduga dijual di wilayah Situbondo, Jawa Timur.

Atas informasi tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah V Banyuwangi, akan menelusuri penjualan Landak Jawa itu.

Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah V Banyuwangi, Dwi Putro Sugiarto, mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan informasi detail soal penjualan tersebut, tetapi akan didalami.

"Kami menelusuri informasi ini, di FB sudah dihapus, kami sejauh ini belum menemukan secara pasti lokasi landaknya, karena alamat detail maupun identitas asli peng-upload masih belum jelas. Upaya yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan Balai Penegakkan hukum. Masih proses pendalaman," kata Dwi kepada kumparan, Selasa (24/9).

Ia juga mengaku belum mengetahui kebenaran adanya penjualan Landak Jawa di wilayah Situbondo tersebut. Begitu juga terkait jumlah Landak Jawa yang dijual.

Meski demikian, pihaknya akan tetap menyelidikinya.

"Belum. Bisa saja akun fake, atau orangnya tidak berada di Situbondo, akun medsos sulit mengidentifikasi lokasi pasti dan keakuratan video, apakah video real time atau video lama yang baru diunggah. Masih penelusuran," ucapnya.

Sebelumnya ada warga Kota Denpasar, Bali, bernama Nyoman Sukena ditangkap Polda Bali pada 4 Maret 2024 karena memelihara Landak Jawa.

Sukena yang bekerja sebagai peternak ayam itu bahkan hingga disidangkan di pengadilan. Dia didakwa melanggar Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) dan terancam hukuman lima tahun penjara.

Dari fakta persidangan, diketahui bahwa Landak Jawa tersebut merupakan milik mertua Sukena. Landak itu diamankan keluarganya karena merusak tanaman.

Ayah dua anak itu mengaku tidak mengetahui jika Landak Jawa yang dipelihara dan dirawat selama hampir lima tahun itu merupakan satwa dilindungi. Pada akhirnya Sukena divonis bebas oleh majelis hakim.

Terdakwa I Nyoman Sukena (38) divonis bebas dalam kasus kepemilikan empat landak jawa atau hystrix javanica—satwa yang statusnya dilindungi—di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (19/9).

Majelis Hakim menilai peternak babi dan ayam ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 Ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE).

"Membebaskan terdakwa I Nyoman Sukena dari dakwaan tunggal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra.

Baik JPU dan I Nyoman Sukena menyatakan menerima putusan hakim tersebut.

"Terima kasih, Yang Mulia," kata Nyoman Sukena dan langsung bersujud tanda bersyukur.

Berdasarkan fakta persidangan, Nyoman Sukena awalnya mengambil dua landak di rumah kakak mertuanya di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Kakak mertua menemukan landak tersebut di kebun mereka.

Ia lalu menempatkan landak itu pada satu kandang besar hingga berkembang biak menjadi empat ekor. Landak Jawa itu dipelihara dengan kasih sayang bak keluarga.

Landak itu juga sempat dimanfaatkan warga untuk kepentingan upacara di pura desa. Hal ini sebagai tanda hubungan antara makhluk hidup dengan alam dan sekitarnya.

Malapetaka datang saat empat orang petugas Polda Bali datang ke rumahnya memeriksa kelengkapan izin burung jalak peliharaan kakaknya. Burung-burung ini sudah memiliki izin untuk dipelihara pemeliharaan.

Pihak polisi selanjutnya menghubungi BKSDA Bali menyita empat landak jawa itu saat Nyoman Sukena tak bisa menunjukkan surat izin memelihara satwa dilindungi.

Nyoman Sukena mengaku kapok memelihara satwa dilindungi dan memilih melepas ke alam apabila kembali menemukan di area perkebunan atau sekitar rumahnya.

Pesan Hakim Pembebas Pemelihara Landak: Adililah karena Bukti, Bukan Arogansi

Ketua Majelis Hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra meminta aparat penegak hukum berhati-hati dalam menentukan langkah penegakan hukum atas perilaku masyarakat. Hal ini untuk memenuhi kepastian hukum yang adil.

Hal ini disampaikan Patiputra dalam sidang vonis terdakwa kasus kepemilikan satwa dilindungi landak jawa, I Nyoman Sukena (39) di PN Denpasar, Kamis (19/9).

Menurutnya, seseorang terdakwa dituntut, diperiksa dan diadili bila telah memenuhi unsur pidana dan perkaranya telah dilimpahkan di pengadilan. Namun, seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak semestinya berdasarkan alat bukti yang sah, bukan arogansi kekuasaan.

"Berdasarkan alat-alat bukti yang sah, bukan berdasarkan arogansi kekuasaan, sehingga apa yang menjadi harapan dan sandaran hukum selama ini merupakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaataan bisa terwujud," sambungnya.

Vonis Bebas Terdakwa Pemelihara Landak, Hakim Singgung Hati Nurani Aparat

Ketua majelis hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra menyinggung soal hati nurani aparat penegak dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum berjalan ideal bila aparat memiliki insting kuat dan cerdas.

Pernyataan itu disampaikan Bawadewa saat menjatuhkan vonis bebas terhadap I Nyoman Sukena, terdakwa kasus pemeliharaan hewan dilindungi landak jawa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, pada Kamis (19/9).

"Penegakan hukum yang ideal bisa terwujud bilamana semua aparat penegak hukum dengan cerdas, tanggap, dan mempunyai insting nurani yang kuat," kata Bamadewa.

Aparat penegak hukum harus bisa memilah perkara mana yang bisa diselesaikan melalui restorative justice hingga pembinaan.

"Menelaah dan memilah-milah perkara mana yang harus diselesaikan dengan cara pembalasan, rehabilitasi, pembinaan, dan restitusi dari kerugian sehingga supremasi hukum bisa terwujud," sambungnya.

Sekilas Kasus

Kasus ini menjadi sorotan publik karena Nyoman Sukena dijerat hukum dan ditahan tanpa mengetahui status satwa itu dilindungi. Publik memberikan dukungan di media sosial hingga menjadi viral dalam kurun waktu sepekan.

Nyoman Sukena keluar dari Lapas Klas II A Kerobokan setelah majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan warga dan politikus.

Nyoman Sukena bahkan dituntut bebas oleh Tim JPU Kejati Bali, aparat hukum yang mendakwanya melanggar aturan tentang kepemilikan satwa dan menahannya selama ini. Tim JPU mendadak bak menelan ludah sendiri dengan membatalkan dakwaan.

Bisnis.com, DENPASAR - Terdakwa I Nyoman Sukena yang terbelit kasus hukum karena memelihara binatang langka landak akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis bebas.

Vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Ida Bagus Bamadewa pada sidang Kamis (19/9/2024) tersebut memutuskan Nyoman Sukena secara meyakinkan tidak bersalah atas tindakannya memelihara landak. Majelis menilai Sukena tidak terbukti melanggar Pasal 21 Ayat 2 a juncto Pasal 20 Ayat 2 Undang - Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di dalamnya.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam pidana hukum. Kedua membebaskan terdakwa Nyoman Sukena, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan harkat martabatnya," jelas Bamadewa dalam putusannya, Kamis (19/9/2024).

Sebelum vonis bebas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlebih dahulu meminta pria asal Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tersebut untuk dibebaskan. Dalam tuntutannya pada Jumat (13/9/2024) lalu, JPU menilai Nyoman Sukena tidak memiliki niat jahat atau mens rea untuk melanggar Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE).

Jaksa meminta agar terdakwa dibebaskan dari tahanan. Jaksa juga meminta Hakim agar memerintahkan barang bukti berupa empat ekor landak jawa dirampas negara untuk diserahkan ke BKSDA. Dalam surat tuntutan Jaksa, tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Sementara, hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa Nyoman Sukena menyesali perbuatannya, terdakwa tidak ada niat mengomersialkan hewan landak tersebut, terdakwa bukan merupakan residivis, terdakwa kurang paham adanya aturan bahwa landak termasuk satwa dilindungi, serta terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Sementara itu, usai divonis bebas I Nyoman Sukena meluapkan rasa syukurnya dengan melakukan sujud dan memeluk istri yang hadir di persidangan. Pria yang berprofesi sebagai peternak babi ini mengaku bahagia dengan putusan majelis hakim.

"Saya ucapkan syukur kepada Tuhan, kepada semua lapisan masyarakat, teman - teman, kepada media saya ucapkan terimakasih," ujar Sukena.

Dia juga mengaku tidak akan kembali memelihara landak jawa, dan ingin beraktivitas kembali secara normal dengan menjalani profesinya sebagai peternak babi.

Bisnis.com, DENPASAR - Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, membeberkan sejumlah alasan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Nyoman Sukena (38), warga penyelamat Landak Jawa asal Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, salah satunya faktor ketidaktahuan mengenai status satwa yang dilindungi.

Dalam amar putusannya di PN Denpasar, Kamis (19/9/2024), majelis hakim PN Denpasar yang terdiri atas Hakim Ketua Ida Bagus Bamadewa Patiputra dan didampingi Hakim Anggota Gede Putra Astawa dan Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, dalam pertimbangannya menyampaikan terdakwa tidak mengetahui bahwa memelihara landak, dalam hal ini Landak Jawa (Hystrix Javanica), harus memerlukan izin karena statusnya sebagai satwa yang dilindungi.

Majelis hakim mengatakan terdakwa yang awalnya memperoleh dua ekor anak landak dari almarhum mertua kakaknya memutuskan untuk memelihara karena ketidaktahuannya mengenai binatang berbulu tajam itu adalah satwa dilindungi dan juga karena di Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Badung, belum pernah ada sosialisasi.

Hal itu dikuatkan dengan pernyataan saksi dari BKSDA Bali bernama Suhendarto yang pada intinya menyatakan tidak mengetahui bahwa di Desa Bongkasa Pertiwi, ada landak yang banyak.

Hakim mempertimbangkan binatang yang tergolong mamalia itu telah menjadi hama bagi masyarakat karena memakan bibit kelapa yang ditanam masyarakat.

Mengingat tidak ada sosialisasi terkait hal ini dan menimbang pendapat ahli, perbuatan Sukena memelihara landak karena ketidaktahuannya hanyalah pelanggaran administrasi.

Oleh karena itu, hakim menilai hal itu cukup diberikan peringatan dan diminta mengurus izin. Kalaupun tidak bisa, landak itu diserahkan kepada BKSDA untuk dilepasliarkan.

Melihat fakta hukum dalam persidangan, hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menangkap, memelihara, hingga memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Apalagi upaya mengeksploitasi landak tersebut untuk keuntungan diri sendiri juga tidak terpenuhi.

Karena unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat disalahkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Majelis hakim dalam persidangan berharap kepada semua aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dan kewenangan agar kedepannya lebih berhati-hati dan lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah.

"Sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi pilar penegakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan segala pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya, majelis hakim PN Denpasar memutuskan Nyoman Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto Pasal 42 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hakim memerintahkan membebaskan terdakwa I Nyoman Sukena dari dakwaan tunggal tersebut dan meminta JPU segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan martabatnya.
Barang bukti landak dirampas untuk diserahkan kepada BKSDA Bali agar nantinya dilepasliarkan ke habitatnya atau suatu tempat yang dianggap layak untuk konservasi.
Terhadap putusan tersebut, Nyoman Sukena menyambut dengan bahagia.

Ayah dari dua anak tersebut langsung sujud syukur. Setelah persidangan selesai, dia memeluk sang istri.

Ketua majelis hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra menyinggung soal hati nurani aparat penegak dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum berjalan ideal bila aparat memiliki insting kuat dan cerdas.

Pernyataan itu disampaikan Bawadewa saat menjatuhkan vonis bebas terhadap I Nyoman Sukena, terdakwa kasus pemeliharaan hewan dilindungi landak jawa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, pada Kamis (19/9).

Aparat penegak hukum harus bisa memilah perkara mana yang bisa diselesaikan melalui restorative justice hingga pembinaan.

"Menelaah dan memilah-milah perkara mana yang harus diselesaikan dengan cara pembalasan, rehabilitasi, pembinaan, dan restitusi dari kerugian sehingga supremasi hukum bisa terwujud," sambungnya.

Ia mengatakan, dalam memutuskan perkara ini tidak hanya mengedepankan pendekatan kepastian hukum, tetapi juga melihat rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.

Hal ini karena hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan manusia sebagai individu dengan kepentingan berbeda. Hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

"Untuk menguji apakah seseorang terdakwa bersalah memenuhi unsur tindak pidana sudah tepat dilakukan pengujian di pengadilan. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah, bukan berdasarkan arogansi kekuasaan," ujarnya.

"Sehingga, apa yang menjadi harapan dan sandaran hukum selama ini merupakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaataan bisa terwujud," lanjutnya.

Bamadewa mengatakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Sukena tidak memiliki unsur kesengajaan atau niat untuk mengeksploitasi empat ekor landak jawa.

Sukena memelihara empat ekor landak tersebut secara ilegal karena keterbatasan pengetahuannya tentang hewan yang dilindungi dan memerlukan izin jika ingin dipelihara.

Apalagi, hewan tersebut dianggap hama oleh masyarakat setempat dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak melakukan sosialisasi secara masif terkait hal tersebut.

Majelis hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE).

Majelis hakim juga memerintah JPU agar membebaskan terdakwa dari tahanan dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya.

Ketua Majelis Hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra meminta aparat penegak hukum berhati-hati dalam menentukan langkah penegakan hukum atas perilaku masyarakat. Hal ini untuk memenuhi kepastian hukum yang adil.

Hal ini disampaikan Patiputra dalam sidang vonis terdakwa kasus kepemilikan satwa dilindungi landak jawa, I Nyoman Sukena (39) di PN Denpasar, Kamis (19/9).

"Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, manusia terhadap kepentingan yang berbeda, melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia sebagai subjek hukum," katanya saat membacakan amar putusan.

Menurutnya, seseorang terdakwa dituntut, diperiksa dan diadili bila telah memenuhi unsur pidana dan perkaranya telah dilimpahkan di pengadilan. Namun, seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak semestinya berdasarkan alat bukti yang sah, bukan arogansi kekuasaan.

"Berdasarkan alat-alat bukti yang sah, bukan berdasarkan arogansi kekuasaan, sehingga apa yang menjadi harapan dan sandaran hukum selama ini merupakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaataan bisa terwujud," sambungnya.

Patiputra berharap aparat penegak hukum mengedepankan restorative justice [kesepakatan antarpihak yang berperkara] dalam menyelesaikan suatu perkara.

"Harapan majelis hakim ke depan agar semua aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas kewenangan lebih berhati-hati dan lebih mengedepankan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menjadi pilar dalam penegakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Dalam kasus ini, Patiputra memvonis bebas I Nyoman Sukena. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai Nyoman Sukena tidak mengetahui bahwa memelihara landak jawa harus memiliki surat izin dari BKSDA.

Selain itu, Nyoman Sukena tidak mengetahui landak jawa merupakan satwa yang dilindungi. Nyoman Sukena mendapatkan empat landak jawa dari kakak mertuanya. Nyoman Sukena hobi memelihara binatang.

Majelis hakim menilai peternak babi dan ayam ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE).