JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa perseroan berencana ikut masuk ke Blok Andaman, di Aceh mencakup beberapa wilayah kerja seperti Andaman I, II, III dan South Andaman.
Hal itu untuk meningkatkan produksi migas nasional dan mendorong produksi sumur-sumur idle.

"Kita banyak tempat-tempat yang seharusnya mungkin dari dulu belum jalan, kita akan usahakan secepatnya. Masela kita dorong, Andaman kita dorong tempat-tempat lain masih banyak. Jadi saya fikir kita fokus ke situ," ujar Simon saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Simon mengungkapkan hal itu tentunya membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak seperti Kementerian ESDM, SKK Migas hingga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pihaknya membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai mitra. "Andaman iya, semua kita kerja sama, kita lakukan yang terbaik ya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Simon menegaskan komitmen Pertamina dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan produksi energi nasional. Menurutnya, pencapaian target tersebut memerlukan kerja keras dari seluruh pihak terkait, baik di lingkungan internal badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi tersebut maupun mitra kerja lainnya.

"Arahan dari presiden supaya produksi bertambah. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus kerja keras," pungkas Simon.

JAKARTA, KOMPAS.com –Pertamina EP Rantau Field yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan Zona 1 terus melakukan upaya untuk berkontribusi optimal terhadap target produksi migas nasional.

Terbaru, Pertamina EP Rantau melakukan langkah perbaikan secara berkesinambungan untuk mengatasi masalah kepasiran dengan Inovasi We Are Fines.

Dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024), Pertamina EP Rantau mengelola lapangan-lapangan migas yang tergolong sudah mature dan memiliki loss production opportunity yang disebabkan oleh pasir.

Menurut data yang dihimpun oleh Pertamina EP Rantau Field, Potensi Kehilangan Produksi/Loss Production Opportunity di tahun 2019 sampai 2022 adalah 62 persen.

Inovasi We Are Fines berupaya menekan angka tersebut dengan melakukan Management reservoir adalah proses pengelolaan data dan informasi terkait reservoir migas untuk mengoptimalkan produksi.

Ini mencakup analisis geologi atau karakteristik batuan, data produksi, dan perencanaan pengembangan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan eksploitasi sumber daya migas.

Metode We Are Fines memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil study dari LEMIGAS yang menyatakan bahwa penggunaan Potassium Klorida (KCI) memberikan efek positif pada reservoir. KCl adalah garam yang bersifat hipertonis, artinya memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dari air formasi.

Hal ini menyebabkan fluida KCl akan menarik air dari formasi ke dalam fluida KCl. Proses ini dinamakan Osmosis.

Proses ini dapat mencegah terjadi swelling pada formasi batuan. Swelling pada formasi bantuan dihindari karena dapat menyebabkan terproduksinya pasir ke permukaan.

Berhubung mineralogi formasi batuan di Lapangan Rantau memiliki tanah liat yang tinggi, penggunaan completion fluid yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya swelling dan terproduksinya pasir.

Oleh karena itu, metode We Are Fines juga melakukan improvisasi sensitivitas penggunaan konsentrasi KCl 2 sampai dengan 7 persen yang lebih efektif dan efisien pada masing-masing layer di Lapangan Rantau.

“Keberhasilan metode we are fines di dalam menentukan kandungan tanah liat di setiap lapisan batuan diharapkan dapat mempertahankan operasi produksi di field Rantau dan direplikasi ke lapangan migas mature lainnya,” ujar Feruz Kausar, Petroleum Engineering PEP Rantau.

Salah satu keberhasilan metode We Are Fines dalam mengatasi kepasiran adalah terbukti di sumur P-455. Sebelum penggunaan KCl, masa produksi (run life) sumur P-455 kurang dari 90 hari dengan hasil pengukuran tag True Depth (TD) terdapat pasir setinggi 126m di dalam lubang sumur.

Setelah menggunakan KCl dengan konsentrasi 7 persen, run life sumur P-455 menjadi lebih lama yaitu 222 hari dan sumur masih berproduski (onstream) sampai saat ini.

Metode We Are Fines terbukti dapat mengurangi Loss Production Opportunity akibat masalah kepasiran, menambah usia produktif sumur dan mengurangi frekuensi pekerjaan rig.

Keberhasilan implementasi Metode We Are Fines dapat di aplikasikan di lapangan lain yang mengalami permasalahan yang sama.

“Saya sangat mengapresiasi keberhasilan metode We Are Fines dalam menangani permasalahan kepasiran yang pada periode 2019 dan 2022 sempat membuat loss production oportunity meningkat di atas 50 persen," kata Tomi Wahyu Alimsyah, Manager Pertamina EP Rantau.

Inovasi-inovasi yang dilakukan para perwira kami ini harus di apresiasi tinggi, kembali saya tegaskan bahwa keberhasilan ini adalah kerja pintar dari perwira Pertamina EP Rantau dalam menjaga produksi lapangan Rantau,” imbuh dia.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetujui rencana pengembangan lapangan pertama dari Lapangan MigasGeng North Wilayah Kerja North Ganal dan Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal dan Wilayah Kerja Rapak (North Hub Development Project Selat Makassar). Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor: T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomor SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi POD North Hub Development Project Selat Makassar Wilayah Kerja North Ganal, Wilayah Kerja Ganal dan Wilayah Kerja Rapak.

"Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, maka persetujuan POD Lapangan Pertama Geng North WK North Ganal dan Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak menjadi kado terbaik pada perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia," ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro, baru-baru ini.

Pengembangan lapangan ini menurutnya akan menjadi milestone penting bagi industri hulu migas dalam memantapkan perannya sebagai kontributor utama dalam mendukung pencapaian ketahanan energi Indonesia. Hudi menambahkan, persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan cadangan di Geng North pada Oktober 2023, hanya dalam waktu 10 bulan POD-nya sudah disetujui.

"Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengonversi sumber daya ke produksi," tegas Hudi.

Pemerintah berharap persetujuan POD Lapangan Pertama Geng North WK North Ganal dan Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak ini semakin meningkatkan gairah investasi di sektor hulu migas. Hudi menuturkan, dengan persetujuan POD ini, maka akan ada investasi raksasa yang masuk ke Indonesia.

Diperkirakan, biaya investasi (di luar sunk cost) sebesar USD11.847 juta dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN dan PBB) sebesar USD5.643 juta. Sehingga, total keseluruhan investasi untuk pengembangan lapangan ini mencapai USD17.490 juta atau sekitar Rp280 triliun (kurs Rp16.000 per USD). Adapun untuk total sunk cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar USD859 juta. "Investasi Rp280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar daripada investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekitar Rp112 triliun," cetusnya.

Sementara itu, potensi pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) dari lapangan ini diperkirakan mencapai sekitar USD39.457 juta atau setara dengan Rp631 triliun. Dari pendapatan tersebut, alokasi bagian Pemerintah sebesar USD12.993 juta atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue. Adapun bagian kontraktor adalah USD8.128 juta atau sekitar 19,7% dari gross revenue, dan biaya cost recovery sebesar USD18.336 juta atau sekitar 44,4%.

"SKK Migas akan melakukan pengawasan dan kontrol semaksimal mungkin agar cost recovery bisa lebih efisien, sehingga penerimaan negara dapat didorong lebih besar lagi," kata Hudi.

Terkait dukungan bagi pemenuhan kebutuhan energi untuk domestik, produksi dari lapangan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri yang membutuhkan gas, khususnya di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan begitu, nilai tambah yang diperoleh negara pun akan semakin besar.

Hudi, multiplier effect yang dihasilkan pun luas, mengingat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi rata-rata sekitar 58%. "Kami berharap industri dalam negeri dapat menyiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga saat proyek ini sudah berjalan maka pabrikan dalam negeri dapat memasok barang/jasa secara optimal," tandasnya.

JAKARTA, investor.id – Penemuan sumber daya gas bumi di South Andaman dan Geng North menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara. Penemuan ini meningkatkan minat investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi.

Menurut Country Head Indonesia Rystad Energy Sofwan Hadi, dukungan berbagai pihak terhadap potensi sumber daya ini bersifat mendesak agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam mencapai ketahanan energi nasional.

Menurut Sofwan, tantangannya adalah dukungan untuk memonetisasi potensi sumber daya tersebut. “Kondisinya adalah, peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini,” kata Sofyan dalam diskusi media terbatas di Jakarta beberapa hari lalu.

Salah satu dukungan utama yang mendesak dilakukan adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif dan tax regime yang bisa memastikan keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait pilihan production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke cost recovery.

“Ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk KKKS karena karakteristik setiap wilayah kerja berbeda dan membutuhkan PSC yang berbeda. Selain itu, insentif berdasarkan waktu (time-based incentive) juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek,” kata Sofwan.

Dukungan mendesak lainnya adalah penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. “Jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost, maka yang terjadi akan mempengaruhi minat investor untuk mengembangkan proyek-proyek tersebut,” kata Sofwan.

“Hal yang perlu diingat oleh para stakeholders adalah keberadaan industri migas masih memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi, sehingga keberpihakan menjadi kunci dan bersifat mendesak untuk mencapai hal tersebut,” kata Sofwan.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro menyampaikan, pihaknya terus mendorong agar monetisasi proyek-proyek yang telah dan akan berjalan dapat segera terwujud. “SKK Migas dan seluruh KKKS terus bekerja sama mengembangkan potensi migas di Indonesia untuk memperkokoh peran industri hulu migas sebagai salah satu pilar ketahanan energi,” ujar Hudi.

SKK Migas mencatat peningkatan realisasi produksi migas hingga 15 Agustus 2024 mencapai 1.873 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD) atau meningkat sekitar 3,4 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023 (1.811 ribu BOEPD). Secara bulanan, hingga pertengahan Agustus 2024 produksi minyak dan gas mencapai 1.860 ribu BOEPD atau naik sekitar 3,5 persen dibandingkan pada data bulanan yang sama (1.797 ribu BOEPD).

SKK Migas optimistis bahwa proyek-proyek hulu migas yang selesai di tahun ini akan memberikan penambahan produksi minyak dan gas secara signifikan. “Selain dengan menemukan sumber-sumber baru, kami juga terus mengoptimalkan sumber-sumber yang telah beroperasi,” kata Hudi.

Salah satu kontributor penambahan produksi minyak adalah proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) di blok Cepu yang mencapai 13.300 barel minyak per hari (BOPD) dari 7 sumur yang dibor hingga tahun 2025. Kontributor lain adalah optimalnya penyerapan salur gas sejak Juli 2024 serta lifting (salur gas) di 24 Juli 2024 yang menembus 5.919 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD), di atas target ABPN sebesar 5.785 MMSCFD.

SKK Migas optimistis bahwa berbagai pencapaian industri hulu migas ini akan menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan ketahanan energi nasional. “Pencapaian ini menegaskan komitmen para pelaku industri hulu migas, termasuk seluruh KKKS, dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sebagai kado bagi HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Hudi.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Jumlahnya kurang lebih ya 100.000 barel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengumumkan rencana produksi minyak bumi dari enam lapangan baru yang diproyeksikan menambah lifting minyak nasional dengan kapasitas kurang lebih 100.000 barel per hari (BOPD).

"Dalam jangka yang relatif jangka pendek, ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Jumlahnya kurang lebih ya 100.000 barel," ujar Arifin, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Arifin mengatakan bahwa Kementerian ESDM terus menggencarkan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi minyak bumi nasional.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak.

Arifin mengatakan keenam lapangan baru tersebut diproyeksikan mulai berproduksi dalam periode 2024-2027. Rencana ini, kata dia, diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi produksi minyak nasional.

Adapun keenam lapangan baru tersebut meliputi Forel (10.000 BOPD) dengan estimasi produksi pada kuartal keempat 2024; Ande Ande Lumut (20.000 BOPD), estimasi produksi pada kuartal pertama 2028; Singa Laut Kuda Laut (20.313 BOPD), estimasi produksi pada kuartal keempat 2026; Hidayah (2.996 BOPD), estimasi produksi pada kuartal pertama 2027; BUIC (19.206 BOPD), estimasi produksi pada kuartal ketiga 2024; serta OO-OX (25.276 BOPD), estimasi produksi pada kuartal pertama 2026.

Arifin mengungkap bahwa sanksi internasional yang dikenakan terhadap Rusia menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan lapangan baru tersebut.

Lapangan Singa Laut Kuda Laut, kata dia, adalah salah satu proyek yang terkena dampak, sehingga menyebabkan perkiraan waktu on stream menjadi mundur hingga kuartal keempat 2026.

Selain mengembangkan lapangan baru, Kementerian ESDM juga fokus pada peningkatan recovery rate dari sumur-sumur yang sudah ada.

"Di samping yang 6 ini, kita juga sedang mengupayakan peningkatan recovery dari sumur-sumur yang ada. Jadi, kalau dulu recovery-nya itu kita biasanya hanya 30 persen, sekarang kita coba minta Pertamina untuk bisa meningkatkan menjadi ke 50 persen," kata Arifin.

Guna meningkatkan produksi migas, Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah merencanakan reaktivasi terhadap 1.000 hingga 1.500 sumur yang tidak aktif setiap tahunnya sebagai bagian dari strategi jangka pendek.

"Kita minta Pertamina untuk bisa mengupayakan idle well, sumur-sumur yang masih berprospek untuk bisa diupayakan kembali. Ini dalam upaya-upaya kita di jangka pendek," ujar Arifin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan ada tambahan produksi minyak lebih dari 100.000 barel per hari (bph) ketika 6 lapangan migas yang akan mulai onstream pada 2024-2027.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, mengenai prospek produksi minyak bumi dalam jangka yang relatif pendek ada 6 lapangan migas yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya pada tahun 2028.

"Jumlahnya kurang lebih 100.000 barel lebih sedikit. Nah, di samping dari yang 6 ini, kita juga sedang mengupayakan peningkatan recovery dari sumur-sumur yang ada. Jadi kalau dulu recovery-nya itu biasanya hanya 30%, sekarang kita coba minta Pertamina untuk bisa meningkatkannya menjadi ke 50%," kata Arifin di Jakarta, Jumat (2/8).

Untuk itu, kata Arifin, Pertamina nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman di teknologi. Bulan lalu, pihaknya telah ke China yang memiliki kemampuan untuk bisa mengangkat recovery di atas 50%.

"Jadi, kita lagi memadukan supaya ini bisa mengangkat [produksi]. Nah, kita harapkan nanti dari sini bisa ada tambahan lifting," ujar Arifin.

Adapun, 6 lapangan migas antara lain, pertama, Forel yang dikelola oleh Medco S. Natuna Sea B dengan produksi 10 ribu bph yang akan onstrem pada kuartal IV-2024

Kedua, proyek Ande-Ande Lumut yang dikelola oleh Prima Energy NW Natuna Pte. Ltd. dengan produksi 20 ribu bph yang akan onstream pada kuartal I-2028.

Ketiga, proyek Singa Laut Kuda Laut yang dikelola oleh Harbour Energy dengan produksi 20.313 bph akan onstream pada kuartal IV 2026. Keempat, proyek Hidayah yang dikelola oleh Petronas North Madura dengan produksi 25.276 bph direncanakan akan produksi pada kuartal I-2027.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah lifting dengan pengeboran dua sumur di WK Rokan dan pelaksanaan infield drilling melalui pengeboran di area klastik.

JAKARTA - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) akan segera melaksanakan proyek pengembangan lapangan OO-OX untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari Blok ONWJ. Pengembangan apangan OO-OX merupakan proyek optimalisasi lapangan minyak dan gas bumi yang berlokasi di lepas pantai utara Jawa Barat.

"Lapangan ini diperkirakan mampu menambah produksi minyak nasional sebanyak 2.996 BOPD dan gas bumi sebanyak 21,26 MMSCFD," ujar General Manager (GM) PHE ONWJ dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Menurut dia, lapangan OO-OX diproyeksikan mulai berproduksi pada kuartal-1 2026. Sejumlah aktivitas operasi akan dimulai tahun ini mencakup pemasangan satu anjungan tak berpenghuni baru, yakni OOA Platform, dan dilanjutkan instalasi pipa dari OOA Platform ke fasilitas pemrosesan darat di Balongan, Indramayu.

Progres pengembangan lapangan OO-OX saat ini telah ada tahap detail engineering design, sebelum masuk ke fase fabrikasi dan instalasi fasilitas.

"Setelah seluruh fasilitas terpasang, kegiatan akan dilanjutkan pengeboran sumur untuk memproduksi minyak dan gas bumi yang dialirkan ke fasilitas pemrosesan di Balongan untuk kemudian dikirim ke konsumen," jelasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat ada 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir. Harus ada stimulus dari pemerintah agar WK dan lapangan migas yang menganggur tersebut bisa digarap oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKS).

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro mengatakan, ada 38 WK dan 225 lapangan yang statusnya sudah tidak produksi 2 tahun terakhir atau kategori idle field.

"Kami sudah inventarisir dan diskusi teknis dengan semua KKKS tersebut dan sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi suburface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pemboran," ujarnya kepada Kontan, Jumat (12/7).

Hudi menerangkan, KKKS tidak mengembangkan lapangan-lapangan tersebut karena pada saat stop produksi dianggap sudah tidak ada potensinya pada saat itu, tapi mungkin sekarang masih bisa ada optimasi yang dilakukan.

Ekonom Energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai harus ada insentif tambahan agar KKKS menggarap itu. Hal tersebut lantaran menjadi idle karena belum sesuai prioritas strategi portofolio investasi dari KKKS itu.

"Makanya perlu diberikan insentif tambahan, bisa dalam bentuk tambahan split, untuk membuat keekonomiannya masuk ke dalam skala prioritas KKKS itu," kata Pri kepada Kontan, Jumat (12/7).

Dia menambahkan, dibutuhkan sistem komitmen vs reward saja, yang komitmen menggarap, akan mendapatkan reward tertentu dari pemerintah, tetap dalam bingkai kontrak kerja sama yang ada.

Pengamat Migas sekaligus mantan President Indonesian Petroleum Association (IPA) Tumbur Parlindungan menambahkan, usaha yang dilakukan ESDM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan exploration and development di Indonesia.

Menurut Tumbur, block yang idle ataupun lapangan yang idle bila tidak ada kegiatan sebaiknya dikembalikan ke negara apabila tidak ada keinginan untuk melanjutkan kegiatannya termasuk lapangan-lapangan yang idle di bawah Pertamina.

"Apabila dikembalikan ke pemerintah, lapangan/block tersebut dapat dilelang kembali ke investors lainnya," tandasnya kepada Kontan, Jumat (12/7).

Sebelumnya Kontan memberitakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan Bagian Wilayah Kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalisasi produksi migas.

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, Kriteria Bagian WK Migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, lanjutnya, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

“Terhadap bagian WK Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan,” kata Ariana dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7).

Ariana menerangkan bahwa ESDM meminta, pertama, KKKS diminta segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut. Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kedua, KKKS mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan Badan Usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis. Ketiga, KKKS mengusulkan Bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian Bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal meminta pemerintah cermat dalam pemberian hak pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) kepada calon kontraktor menyusul catatan 255 lapangan yang berhenti produksi selama 2 tahun terakhir.

Menurut Moshe, pemerintah mesti behati-hati dalam mengkaji kemampuan investasi serta keseriusan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam mengembangkan suatu blok migas untuk mendukung torehan produksi migas nasional.

“KKKS itu sendiri banyak sekali kejadian di mana sebenarnya mereka tidak punya kemampuan, dia mau ngambil wilayah kerja untuk dijual,” kata Moshe saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Kendati pemerintah telah memiliki aturan yang rigid soal komitmen kontraktor, Moshe mengatakan, beberapa lapangan masih belum serius digarap sejumlah pengembang hingga saat ini.

Seperti diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idle field.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh KKKS pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Pemerintah harus pinter-pinter-nya bagaimana menyikapinya memang sudah ada kebijakan-kebijakan di dalam kontrak untuk menghindari hal seperti ini, tapi tetap saja seperti itu,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan, sebagian lapangan memang tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, masalah keekonomian tetap menjadi isu krusial kendati pemerintah belakangan telah memperbarui terms and condition (T&C) untuk kontrak-kontrak yang baru.

“Kesulitan keuangan di tengah jalan ternyata hasil yang didapat setelah dikembangkan tidak sesuai harapan, produksinya kecil atau tidak produktif, jadi dari sisi data harus kuat,” kata dia.

SKK Migas melaporkan sejumlah blok dan lapangan itu tidak dikembangkan kontraktor lantaran dianggap sudah tidak memiliki prospek pada saat itu.

Kendati demikan, kata dia, lembaganya terus mendorong KKKS itu untuk melanjutkan kegiatan pengembangan blok yang telah lama tidak diaktifkan.

“Sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi subsurface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pengeboran,” kata Hudi kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle) alias nganggur, atau mengembalikannya.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian wilayah kerja migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu juga jika terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian wilayah kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

"Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," imbuh dia.

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut. Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis.

Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Adapun keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," ucap Ariana.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas.

Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen, dahulu hanya sekitar 15-30 persen.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle) alias nganggur, atau mengembalikannya.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian wilayah kerja migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu juga jika terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian wilayah kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

"Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," imbuh dia.

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut. Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis.

Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Adapun keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," ucap Ariana.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas.

Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen, dahulu hanya sekitar 15-30 persen.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.

JAKARTA - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ( PHE ONWJ ) berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi cadangan migas domestik untuk menjaga ketahanan energi. Salah satu strategi meningkatkan produksi, PHE ONWJ akan mengaktifkan kembali platform LES.

Platform LES terletak di lepas pantai 25 kilometer dari Cilamaya, Karawang ini diperkirakan menyimpan potensi minyak mencapai 0.34 Million Stock Tank Barrels (MMSTB) dan 24.23 Billion Standard Cubic Feet (BSCF) untuk gas.

"Saat ini proyek optimasi pengembangan lapangan LES dan reaktivasi platform LESA sudah berjalan dan akan rampung pada akhir tahun 2025. Proses drilling akan dimulai secepatnya setelah proyek optimasi pengembangan lapangan LES," ujar General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama dalam pernyataannya, Sabtu (6/7/2024).

Lapangan LES pertama kali ditemukan pada tahun 1994 melalui sumur eksplorasi LESA-1. Platform LESA mulai produksi pada tahun 2001 dengan performa produksi hingga 3,5 MMSCFD melalui tiga sumur aktif. Tiga sumur eksisting akan diaktifkan kembali setelah sebelumnya di non-aktifkan pada November 2017.

Selain reaktivasi tiga sumur yang sudah ada, PHE ONWJ akan melanjutkan penambahan pemboran dua sumur pengembangan baru dalam proyek ini. Dari lima sumur yang akan dikelola, diperkirakan mampu menambah capaian produksi nasional sebesar 14,7 MMSCFD untuk gas dan kondensat sebesar 139,3 Barel Condensate Per Day (BCPD).