Bekasi: Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Pasangan calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara dan Sholihin menyerahkan LADK dengan penerimaan sebesar Rp200 juta.

Selanjutnya, paslon nomor urut 2 telah menyerahkan LADK dengan jumlah Rp2.222.000.
Terakhir, LADK terbesar yaitu paslon nomor urut 3, Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe sebesar Rp500 juta.

Baca juga: Dana Kampanye Dibatasi, KPU Karanganyar: Supaya Tim Paslon tidak Jorjoran

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Teknis, Eli Ratnasari, mengatakan, terdapat batas dana batas kampanye untuk para Paslon Wali Kota Bekasi 2024.

"Ada, belum di-upload," katanya singkat saat dikonfirmasi.

Berdasarkan pengumuman yang telah dibagikan di laman resmi KPU, dana tersebut berasal dari pasangan calon dan menjadi saldo kas di rekening khusus dana kampanye.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MEL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan penerimaan-pengeluaran dana kampanye (LPPDK) justru membuka celah korupsi.

"Pelaporan dana kampanye dalam Pilkada Serentak 2024 kemungkinan besar akan dilakukan secara tidak serius dan tidak mengedepankan aspek kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas," sebut peneliti ICW, Seira Tamara, dalam siaran pers ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rabu (7/8/2024).

"Hal ini difasilitasi oleh KPU yang lagi-lagi mengutak-atik peraturan dana kampanye, membuat gelaran pemilu semakin jauh dari prinsip integritas," lanjut dia.

Sementara itu, KPU RI beralasan, UU Pilkada tak mengatur ketentuan diskualifikasi pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK.

Maka dari itu, menurut KPU RI, mereka juga tak dapat menetapkan sanksi semacam itu, meski sempat menerapkannya pada pilkada-pilkada sebelumnya.

"Dalam Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang," kata anggota KPU RI Idham Holik dalam uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Menimbang bahwa peraturan KPU sebagai peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan oleh undang-undang," tambah dia.

ICW mengkritik pola pikir ini, apalagi hampir semua komisioner KPU RI hari ini sebelumnya merupaka penyelenggara pemilu di daerah yang pernah menyelenggarakan pilkada dengan sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye.

Menurut ICW, hal ini menunjukkan KPU tidak menganggap pelaporan dana kampanye sebagai hal yang krusial dan bermanfaat bagi pemilih, dan hanya menilainya sebagai bagian dari administrasi semata.

Padahal, informasi LPPDK paling tidak dapat memberikan gambaran mengenai asal usul dan peruntukan pendanaan politik pilkada.

"Pelaporan dana kampanye ini misalnya, dapat meminimalisir masuknya hasil tindak pidana termasuk korupsi dalam pusaran pendanaan," sebut Seira.

"Lebih dalam, upaya preventif terhadap konflik kepentingan yang berujung korupsi politik di kemudian hari juga dapat dilakukan dengan mendeteksi sejak awal sumber-sumber utama pendanaan pasangan calon dalam laporan dana kampanye di pilkada," imbuhnya.

Ia menambahkan, UU Pilkada melalui ketentuan Pasal 187 ayat (7) dan ayat (8) mengatur bahwa penyampaian keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, serta menerima sumbangan namun tidak melaporkannya, termasuk ke dalam tindakan yang diganjar dengan sanksi pidana.

"Artinya KPU seharusnya mengakomodir semangat yang sama dalam PKPU dana kampanye. Semangat UU Pilkada tersebut dalam konteks kewenangan KPU sesungguhnya justru dapat ditegakkan melalui adanya ketentuan diskualifikasi bagi pasangan calon yang mangkir dari kewajiban tersebut," jelas Seira.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin mengatur agar sumbangan dana kampanye oleh relawan turut dilaporkan pasangan calon (paslon) kepala daerah dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, tidak ada kewajiban melaporkan sumbangan dana kampanye dari relawan dalam aturan lama. Meski demikian, KPU melihat kini relawan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.

"Sehingga menjadi penting bagi kami untuk mengaturnya, karena kalau bicara dengan kegiatan relawan dalam kegiatan kampanye itu saya melihat hampir sama dengan yang dilakukan oleh tim kampanye," jelas Idham dalam forum Uji Publik Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024)

Apalagi, sambungnya, sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah sejak lama menyoroti keterlibatan relawan ini. Di satu sisi relawan semakin menjamur, namun di sisi lain regulasinya tidak ada.

Sejalan dengan itu, Idham menyatakan KPU akan mewajibkan agar para pasangan calon kepala daerah turut mendaftarkan kelompok relawan pendukungnya baik dari tingkat provinsi hingga desa.

"Jadi memang itu harus diatur agar semuanya dapat terdeteksi aktivitas kampanyenya," ujar Idham.

Aturan tersebut ada dalam Pasal 6 ayat (5) draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. Di situ diatur bahwa ada empat kategori sumbangan dari perseorangan yang wajib dilaporkan ke KPU.

Pertama, dari anggota partai politik pengusung. Kedua, dari individu perseorangan. Ketiga, dari anggota partai politik nom pengusung. Keempat, dari relawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, dalam aturan lama yaitu Peraturan KPU (PKPU) No. 5/2017, pasangan calon kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPDK akan dikenai sanksi diskualifikasi. Meski demikian, kini KPU ingin menghapus sanksi tersebut.

Idham beralasan, aturan sanksi diskualifikasi karena tak melapor LPPDK tidak diatur dalam UU No. 10/2016 tentang Pilkada. Oleh sebab itu, KPU tidak bisa membuat aturan teknis yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

"Apalagi bertentangan secara norma hukum, maka ketentuan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila tidak menyampaikan LPPDK yang diatur dalam Pasal 54 PKPU 5/2017 itu perlu dihapus," jelas Idham dalam forum Uji Publik Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Dia mengingatkan, hierarki peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Pasal 7 UU No. 12/2011. KPU, lanjutnya, hanya ingin melakukan pendekatan hierarki dalam menyusun aturan teknis.

Oleh sebab itu, dalam Pasal 65 draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye hanya akan diatur bahwa pasangan calon yang tidak menyampaikan LADK dan LPPDK akan diumumkan ke publik. Jika pasangan calon yang bersangkutan tetap terpilih maka penetapannya akan ditunda sampai menyampaikan LPPDK.

Berikut bunyi lengkap draf Pasal 65 Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye:

1. Apabila terdapat Pasangan Calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK akan diberikan peringatan yang disampaikan melalui surat KPU dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan LADK dengan rentang waktu yang ditentukan.
2. Apabila setelah disampaikan peringatan, namun Paslon bersangkutan tetap tidak menyampaikan LADK, maka Paslon tersebut diberikan sanksi yaitu tidak dapat mengikuti kampanye.
3. Pasangan Calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK dan/atau LPPDK akan diumumkan kepada Publik.
4. Apabila Paslon tidak menyampaikan LPPDK tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih sampai dengan Calon bersangkutan menyampaikan LPPDK.