KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero), melalui subholding PT Kilang Pertamina Internasional, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), turut mendukung pelaksanaan Program Bersih Sungai Ciliwung di Saung Alkesa, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/11/2024).

Hadir dalam pelaksanaan Program Bersih Sungai Ciliwung itu Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Diaz Malik Hendropriyono, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, serta Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Adityawarman.

Dimulai sejak Sabtu (9/11/2024) pagi, Program Bersih Sungai Ciliwung diawali dengan penyerahan perahu secara simbolis oleh Wakil Menteri Kementerian LHK Diaz Malik Hendropriyono kepada komunitas dan dilanjutkan dengan Live Teleconference di sejumlah lokasi. Bersama Komunitas Sungai Ciliwung, kegiatan ini mencakup penanaman bibit pohon serta bersih-bersih di sekitar Sungai Ciliwung.

Diaz mengatakan, Program Kali Bersih (Prokasih) merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK sejak 1989. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah mendukung Prokasih.

Menurutnya, sungai adalah sumber kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus bekerjasama guna mendukung kebersihan sungai Ciliwung.

Dok. Pertamina Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Diaz Malik Hendropriyono, dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Adityawarman bersama Komunitas Sungai Ciliwung melakukan kegiatan Prokasih untuk membersihkan lingkungan Sungai Ciliwung di Saung Alkesa, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/11/2024).

“Tadi saya ikut merasakan beratnya pekerjaan membersihkan kali ini, dan melihat langsung betapa besar beban yang ditanggung komunitas,” ujar Diaz dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk saling mendukung dalam pembersihan sungai.

“Sebab, air adalah sumber kehidupan, mulai dari peradaban zaman dulu hingga sekarang,” tambahnya.

Diaz menyatakan, bahwa Prokasih mungkin belum sepenuhnya mengatasi masalah. Namun ini adalah langkah nyata dari Kementerian LHK dan Pertamina untuk terus mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia berharap, masyarakat kena turut berpartisipasi dan tidak membuang sampah yang bisa mencemari sungai-sungai sekitar.

Dok. Pertamina Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Diaz Malik Hendropriyono, dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Adityawarman melakukan arum jeram di sela-sela kegiatan Prokasih di Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/11/2024).

Selain itu, lanjutnya, Pertamina tak akan berhenti hanya sampai Prokasih. Sebab, Pertamina merasakan betapa pentingnya peran komunitas dalam mengedukasi masyarakat.

Untuk itu, Pertamina akan terus hadir dan membantu dalam mendukung program pemerintah demi mewujudkan tanggung jawab sosial yang pihaknya lakukan.

“Pertamina sendiri, memiliki beberapa kegiatan, seperti pemberdayaan komunitas hingga mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk terus bertumbuh agar perekonomian mereka meningkat serta wilayahnya berkembang,” jelasnya.

Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 melalui berbagai program yang selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Seluruh inisiatif itu dilakukan dengan menerapkan prinsip environmental, social, dan governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina,” tutur Simon.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersangka dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyita perhatian. Hal tersebut karena tidak terdapat rumah dan kendaraan dalam laporan itu.

Seperti dilihat detikcom, Rabu (30/10/2024), total harta yang dilaporkan mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM terakhir yakni 31 Desember 2019 sebesar Rp 101.486.990.994.

Dalam laporan tersebut tidak terdapat jumlah dan nilai untuk tanah dan bangunan yang dimiliki Tom Lembong. Selain itu, tidak terdapat juga jumlah dan nilai untuk alat transportasi dan mesin alias kendaraan yang dimiliki Tom.

Sementara, Tom Lembong melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp 180.990.000, surat berharga Rp 94.527.382.000, kas dan setara kas Rp 2.099.016.322, dan harta lainnya Rp 4.766.498.000. Tom Lembong memiliki utang Rp 86.895.328. Secara keseluruhan, total harta kekayaan Tom Lembong Rp 101.486.990.994.

Hal serupa juga terdapat pada LHKPN Tom Lembong pada tahun sebelumnya atau 2018. Tom Lembong melaporkan, total harta kekayaannya sebesar Rp 102.239.444.555.

Dalam laporan tersebut tidak terdapat jumlah dan nilai untuk tanah dan bangunan, serta alat transportasi dan mesin. Tom Lembong melaporkan, harta bergerak lainnya Rp 180.990.000, surat berharga Rp 96.964.850.000, kas dan setara kas Rp 2.065.738.102, harta lainnya Rp 3.402.498.000 dan utang Rp 374.631.547. Jadi, total harta Tom Lembong Rp 102.239.444.555.

Pada 2017, total harta kekayaan Tom Lembong tercatat Rp 103.186.694.172. Sama, untuk tanah dan bangunan, serta alat transportasi tidak tercatat dalam LHKPN tersebut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mencokok eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar terkait kasus vonis bebas Ronald Tannur. Kejagung juga menduga Zarof menerima gratifikasi sejumlah perkara di MA selama 12 tahun dalam kurun 2012-2024.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan di kediaman Zarof dan menemukan uang tunai hampir Rp 1 triliun.

Zarof terakhir melaporkan hartanya pada 2022 sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Harta yang dilaporkan: Rp 51 miliar, dengan Rp 45 miliar di antaranya adalah tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Bogor, Bandung.

Uang kas Zarof yang dilaporkan: Rp 4,4 miliar. Ini jauh lebih sedikit dibanding duit Rp 1 triliun temuan Kejagung.

Menanggapi pengungkapan kasus ini, ICW menyebut hal ini menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar praktik mafia peradilan di lingkungan MA.

"Iya harusnya ini menjadi momentum bagi Kejaksaan untuk membongkar secara terang-benderang adanya dugaan praktik mafia peradilan di MA," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi, Sabtu (26/10).

Ronald Tannur merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur yang didakwa membunuh pacarnya, Dini Sera Afrianti.

Di PN Surabaya, Ronal divonis bebas. Ternyata para hakim pembebas Ronald itu diduga dibayar—terdapat uang Rp 20 miliar yang ditemukan penyidik Kejagung.

Ada tiga Hakim yang diduga menerima suap dari Lisa -- Lisa Rachmat-- pengacara Ronald Tannur yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Ketiganya adalah Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur pada Juli 2024.

Diduga, Lisa menjanjikan fee sebesar Rp 5 miliar untuk hakim kasasi. Kemudian Rp 1 miliar kepada Zarof --mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar-- sebagai uang jasa pengurusan perkara.

Ketiga Hakim sudah dijerat sebagai tersangka dan ditahan. Pihak pemberi suap, Lisa Rachmat, juga kemudian dijerat sebagai tersangka. Keempatnya ditangkap pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Di tingkat kasasi, meski ada percobaan pemberian suap, namun vonisnya Tannur dinyatakan bersalah. Dia dihukum 5 tahun penjara atas meninggalnya sang kekasih, Dini Sera. Vonis kasasi diketok 22 Oktober 2024.

Ketua Majelis Kasasi ini adalah Hakim Agung Soesilo dengan Anggota Hakim Agung Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

Menurut Abdul Qohar, uang belum sempat diberikan Zarof Ricar kepada 3 Hakim Agung tersebut. "Belum. Namanya saja pemufakatan jahat. Kalau sudah penyerahan namanya delik selesai," ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik penasihat khusus, utusan khusus, hingga staf khusus Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). KPK pun mengimbau sejumlah pejabat yang dilantik itu untuk turut melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, pejabat yang dilantik tersebut memiliki fungsi strategis berdasarkan Perpres Nomor 137 tahun 2024.

Bahkan, dalam aturan itu disebut bahwa hak keuangan penasihat dan utusan khusus Presiden setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri. Kemudian, untuk staf khusus Presiden, setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I.a.

"Sehingga, jabatan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi penyelenggara negara. Salah satunya, dengan patuh melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Kepatuhan LHKPN tentu kita pandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance," kata dia.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi juga menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan untuk setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN-nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.

Ia juga meminta para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih untuk segera melaporkan LHKPN sesuai jangka waktu tersebut.

"Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN-nya sesuai jangka waktu tersebut," ucap Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10) kemarin.

"Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025," jelas dia.

Menurut Budi, KPK terbuka untuk membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN bila terkendala dalam pengisiannya. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online melalui https://elhkpn.kpk.go.id.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantunya menjalankan pemerintahan pada Senin (21/10) lalu. Beberapa menteri tersebut memiliki kekayaan yang tidak sedikit.

Berdasarkan situs LHKPN KPK, paling tidak ada 3 menteri yang punya kekayaan hingga triliunan Rupiah. Siapa saja mereka?

Sakti Wahyu Trenggono kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Prabowo. Sakti menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih dengan total harta Rp 2,6 triliun.

Jumlah kekayaan itu dilaporkannya pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Berikut rinciannya:

Total: Rp 2.665.900.513.951

Menteri BUMN Erick Thohir duduk di posisi kedua menteri terkaya di Kabinet Merah Putih. Berdasarkan laporan harta kekayaannya pada 27 Maret 2024, Erick punya harta Rp 2,3 triliun.

Berikut rinciannya:

Sebanyak 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Pasuruan, Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang, hingga Jakarta Pusat. Nilai asetnya itu mencapai Rp 419.672.160.071;

Kendaraan berupa mobil Mercedes Benz W108280S, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Genesis, dan motor Honda NF125TR, dengan total harga Rp 4.969.000.000;

Total: Rp 2.313.421.974.354

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi menteri terkaya ketiga di jajaran Kabinet Merah Putih. Berdasarkan laporan kekayaannya pada 31 Maret 2024, dia punya harta hingga Rp 1,1 triliun.

Berikut rinciannya:

Sebanyak 59 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Jakarta Selatan, hingga Konawe Utara. Total nilainya Rp 282.293.170.250

Kendaraan berupa mobil Hummer, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Innova, dua Toyota Alphard, Mini Cooper Countryman, Honda Brio, hingga Mercedes Benz Maybach S-Class. Nilai total asetnya tersebut senilai Rp 15.964.760.000

Total: Rp 1.196.888.974.071

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar mengklaim bahwa regulasi di sektor lingkungan saat ini sudah cukup modern dan relevan dengan perkembangan internasional. Karena itu, ia berpesan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melanjutkan program tersebut.

Ia mengatakan bahwa regulasi yang ada telah mencoba menyelesaikan kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan akses kelola hutan. Di antaranya dengan membuat konsep tata kelola lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau environmental governance dan juga tengah menyiapkan carbon governance.

"Dalam hal ini yang paling penting adalah pemahaman kita semua bahwa ada hubungan kausalitas antar kebijakan. Ada societal relevance dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Menteri Kehutanan di KLHK, Selasa 22 Oktober 2024.

Politikus dari Partai Nasdem ini berujar telah menyiapkan manual, Standar Operasional Prosedur (SOP), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dan lain sebagainya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ia menganggap, pelayanan ini akan lebih baik ke depannya jika diteruskan di bawah kepemimpinan dua menteri baru.

Ia juga menekankan agar memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity dan juga perubahan iklim. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi isu kunci yang sering dibahas dalam skala nasional maupun internasional.

Kemudian, Siti merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

Penasaran siapa saja lima Menteri tersebut dan berapa nilai harta kekayaannya? Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan jabatannya kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kementerian LHK, Selasa 22 Oktober 2024. Dalam serah terima jabatan itu, Siti berpesan kepada dua menteri baru untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) salah satunya perubahan iklim.

"Kesiapan yang sudah harus dihadapi langsung oleh para menteri, berkenaan dengan kerja sama secara global untuk biodiversity dan perubahan iklim," ujarnya dalam sambutan terakhir sebagai Menteri LHK.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan bahwa pada 12 November mendatang akan diadakanConference of the Parties(COP) mengenai perubahan iklim di Azerbaijan. Menurutnya, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dengan progres yang sudah dicapai serta target-target yang ditetapkan terkait upaya penanggulangan perubahan iklim.

Siti juga berujar bahwa salah satu upaya krusial yang harus dilakukan menteri-menteri baru dalam menangani perubahan iklim adalah menerapkan aturan Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi atauEuropean Union on Deforestation-Free Regulation(EUDR). Pasalnya, hal tersebut menyangkut kebutuhan dari para petani maupun usaha karena berkaitan dengan rantai suplai.

"Ini (EUDR) memang ada ketentuan bahwa akan diundur selama 12 bulan. Tetapi persiapan kementerian dan di dunia usaha serta di smallholders tetap harus dilakukan secara cepat," katanya.

Kemudian, Siti juga menekankan agar menteri baru memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Dalam paparannya, dalam waktu dekat akan ada COP internasional untuk biodiversity yang saat ini partisipasi Indonesia telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi.

Selain memberi pesan, Siti juga merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

Artis Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ini pertama kalinya, pemilik Rans Entertainment itu menjadi pejabat negara.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukannya adalah melaporkan harta kekayaannya.

Lantas, apakah Raffi akan langsung membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)?

"Iya, nanti kita akan melaporkan juga LKHPNnya," tutur dia di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

Selain sebagai artis atau selebritis, Raffi Ahmad juga dikenal sebagai pengusaha. Kekuatannya di digital dengan puluhan juta followers.

Raffi juga memiliki klub sepak bola Rans FC. Saat ini klub itu tengah mentas di kompetisi Liga 2.

Suami Nagita Slavina itu juga memohon doa kepada publik agar bisa mengemban amanah ini dengan baik.

"Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta, mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto." tutup Raffi.

Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin kemarin. Di bidang ekonomi, sebagian besar menteri sudah menjabat sejak pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.

Mulai dari Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang menjadi Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita yang jadi Menteri Perindustrian dan lain sebagainya.

Berkat itu harta kekayaan para menteri ini sudah tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Dari laporan itu, terlihat ada sejumlah menteri yang memiliki harta sangat berlimpah bahkan hingga triliunan rupiah.

1. Sakit Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi pertama sebagai menteri kabinet Merah Putih paling tahir dengan kekayaan senilai Rp 2,6 triliun. Jumlah kekayaannya ini ia laporkan pada 26 Maret 2024 lalu untuk periodik 2023.

Sakti melaporkan kepemilikan 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman dengan total nilai Rp 91 miliar.

Kemudian dirinya juga melaporkan kepemilikan tiga alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp 1,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp 22,9 miliar, surat berharga Rp 2,2 triliun kas dan setara kas Rp 156,1 miliar dan harta lainnya Rp 166,9 miliar. Di luar itu dirinya tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

2. Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mempunyai harta kekayaan senilai Rp 2,3 triliun, menjadikannya menteri bidang ekonomi terkaya kedua di RI. Laporan itu ia sampaikan ke KPK pada 27 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Erick tercatat mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat senilai Rp 419,6 miliar. Kemudian ada juga empat unit alat transportasi dan mesin senilai Rp 4,96 miliar.

Erick turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya Rp 28,5 miliar; surat berharga Rp 1,7 miliar; kas dan setara kas Rp 192,3 miliar. Meski begitu dirinya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 203 miliar.

3. Rosan Roeslani

Rosan Perkasa Roeslani mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 860,7 miliar. Hal ini terungkap dalam LHKPN pada 10 Juni 2024 lalu untuk periodik akhir menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Pria yang kini menduduki posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal mempunyai 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Badung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara senilai Rp 511 miliar.

Kemudian dirinya juga memiliki empay alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,1 miliar. Lalu Rosan juga mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah Rp 18,1 miliar; surat berharga Rp 17,8 miliar; kas dan setara kas Rp 61,6 miliar; serta harta lainnya sejumlah Rp 248,8 miliar; dan tidak memiliki utang.

4. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kekayaan senilai Rp 411,6 miliar ke KPK pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Ia tercatat mempunyai tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado senilai Rp107,8 miliar. Kemudian dirinya juga mempunyai lima unit alat transportasi dan mesin dengan harga keseluruhan Rp 2,8 miliar.

Airlangga juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp873.500.000; surat berharga Rp56,4 miliar; kas dan setara kas Rp305,8 miliar; harta lainnya Rp 16,6 miliar. Namun dirinya tercatat memiliki utang senilai Rp 78,9 miliar.

5. Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan harta kekayaan senilai Rp 310,4 miliar ke KPK pada 1 April 2024 untuk periodik 2023 saat dirinya masih memimpin di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil mengaku mempunyai 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen senilai Rp 291,6 miliar. Lalu untuk alat transportasi dan mesin dirinya hanya memiliki dua unit mobil dengan total nilai Rp 98.400.000.

Bahlil turut melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp 1,6 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp 17 miliar. Di luar itu dirinya mengaku tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

KPK mengimbau jajaran Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera menyampaikannya. Total ada 109 anggota Kabinet Merah Putih, beberapa di antaranya tercatat belum melaporkan atau memperbaharui LHKPN.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 02 tahun 2020, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN-nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.

"Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN-nya sesuai jangka waktu tersebut," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10).

"Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025," sambungnya.

Menurut Budi, KPK terbuka untuk membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN bila terkendala dalam pengisiannya. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online melalui https://elhkpn.kpk.go.id

Presiden Prabowo Subianto sudah melantik Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam pemerintahan. Total ada 109 anggota kabinet tersebut. Mulai dari Menteri Koordinator, Menteri teknis, Pejabat setingkat Menteri, serta Wakil Menteri.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari pejabat publik, militer, polisi, hingga swasta. Berapa harta kekayaan dalam LHKPN mereka?

Berikut daftarnya: