Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, berharap kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat hari libur keagamaan dikaji ulang dan dikorting. Apalagi jumlah hari libur keagamaan di Indonesia cukup banyak.

“Dibanding sesama negara Asia Tenggara, libur keagamaan di kita paling banyak. Jadi, kami berharap walaupun kebijakan ini dilaksanakan, harus dikaji ulang agar pelarangan itu tidak dilakukan terlalu panjang," kata Edy melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Dia mencontohkan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jumlah pemudik disebut tidak terlalu banyak dibandingkan dengan libur Lebaran. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tetap mempersilakan truk sumbu 3 beroperasi.
“Kalaupun mau dilarang, mungkin cukup dilakukan saat tanggal merahnya saja, yaitu 25 Desember dan 1 Januari,” kata Edy.

Begitu pun saat Lebaran. Dia berharap pelarangan tidak dilakukan terlalu panjang.

“Paling lama lima harilah. Supaya tidak terlalu merugikan kita para pelaku industri. Apalagi kondisi daya beli kita lagi turun," kata dia.

Edy mengatakan pelarangan pengoperasian truk sumbu 3 yang terlalu lama menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan dan distribusi. Terganggu pula kelancaran proses produksi.

Menurut dia, industri keramik merupakan industri strategis yang harus mendapatkan atensi, dukungan, dan perlindungan pemerintah. Industri keramik tidak hanya padat modal, tapi juga padat karya. Total industri ini mempekerjakan lebih dari 150 ribu orang.

"Produk keramik nasional kita juga memiliki TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang rata-rata di atas 75 persen,” kata Edy.

(UWA)

Jakarta: Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah mengkaji kembali larangan truk sumbu 3 beroperasi di hari-hari besar keagamaan. GPEI menilai larangan itu merugikan pengusaha, terutama yang tak mengenal waktu libur.

"Kondisi ekonomi dunia lagi lesu, ekspor menurun. Yang ada, kita harus menggenjot dan meningkatkan ekspor nasional, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang mempersulit," ujar Sekretaris Jenderal GPEI, Toto Dirgantoro, melalui keterangan tertulis, Jumat, 9 Agustus 2024.

Toto menilai industri ekspor hanya dari kawasan industri ke pelabuhan. Tak terlalu menghambat lalu lintas.
"Mestinya itu bisa diantisipasi, tidak harus dilarang,” ujar dia.

Dia mengutarakan industri ekspor itu tak mengenal hari libur. Kapal-kapal dari luar negeri tak mempertimbangkan hari libur di Indonesia. Apalagi pengusaha juga sudah memiliki kontrak dengan pembeli.

"Artinya, buyer itu yang menentukan kapalnya dan mereka tahunya barang terkirim sesuai schedule," kata Toto.

Jadi, menurut dia, larangan tersebut justru menambah biaya. Eksportir terpaksa menggunakan jasa pengawalan di jalan agar barang-barang bisa terkirim tepat waktu.

Lewat jalan arteri

Toto mengusulkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, melihat juga kepentingan ekonomi, selain masyarakat pemudik. "Pemerintah harus melihat juga kepentingan ekonomi nasional dan biaya usaha, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini," kata dia.

Setidaknya, menurut Toto, truk-truk besar diizinkan untuk melalui jalan-jalan arteri. Ini jika dianggap lewat jalan tol mengganggu orang mudik.

"Jadi, banyak alternatif solusi yang bisa dipikirkan. Karenanya, kita berharap pemerintah memiliki sense of crisis maupun sense of business," kata dia.

Toto mengatakan ekspor sangat berguna untuk memperkuat cadangan devisa negara. “Kalau nggak ada devisa, kita juga mati. Karena, kita juga butuh dolar buat bayar utang-utang negara kita ke luar negeri."

(UWA)

Jakarta: Supply Chain Indonesia (SCI) mengusulkan empat hal untuk menyiasati agar kegiatan libur keagamaan tak menghambat alur logistik. SCI menilai pembatasan angkutan logistik, khususnya truk sumbu tiga atau lebih, pada saat libur keagamaan sangat berdampak pada penyaluran logistik.

"Libur panjang keagamaan itu sesuatu yang berdampak pada terhentinya aliran barang," kata Senior Consultant SCI, Sugi Purnoto, melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 11 Juli 2024.

Di sektor ekspor impor, misalnya. Ada istilah closing kapal yang mengharuskan perjalanan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan berlangsung tanpa terhambat libur.
"Artinya, jika dilakukan pelarangan terhadap truk-truk di hari-hari libur, jelas berdampak terhadap peningkatan biaya logistik," kata dia.

Pembatasan juga membuat truk tidak bisa mengambil barang secara langsung. Dan ini akan berdampak kepada bertambahnya biaya storage atau penyimpanan di pelabuhan.

Produksi terganggu

Dia melanjutkan, pembatasan angkutan logistik juga akan menyebabkan terganggunya produksi. Musababnya, suplai material atau suplai bahan baku terhambat.

Dia mencontohkan pembatasan pengangkutan logistik di Jabodetabek. Pembatasan akan membuat aliran logistik dari Jabodetabek menuju ke luar kota, baik itu ke Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, atau sebaliknya akan ikut terhambat.

Jika pembatasan dilakukan selama 4 hari, menurut Sugi, hambatan logistik menuju tempat distribusi barang akan lebih lama lagi. Jika barang itu akan dibawa dari Jakarta ke Surabaya, berarti harus ditambah tiga hari perjalanan lagi.

"Karena, kan harus ditambahkan lagi durasi perjalanannya," kata dia.

Bisa timbulkan kelangkaan

Pembatasan, lanjut dia, juga akan menghambat penyaluran barang kebutuhan sehari-hari seperti air minum dalam kemasan (AMDK) ke toko-toko kecil. Menurut dia, akan terjadi kelangkaan stok.

"Karena stok mereka untuk semua merek AMDK paling banyak 30 atau 40 galon. Nah, itu kalau dibeli dalam dua kali saja mungkin sudah habis. Besoknya harus diisi lagi," kata dia.

Untuk itu, SCI mengusulkan empat hal agar pembatasan ini tak membuat alur logistik terhambat saat hari libur keagamaan. Keempat usulan itu, yakni:

1. Batasi angkutan orang

Dia mengutarakan bahwa pembatasan truk-truk sumbu 3 atau lebih di hari-hari libur keagamaan itu lebih berdampak di Jabodetabek dibanding daerah-daerah lain. Hal itu disebabkan pembatasannya ini dilakukan utamanya adalah tol dalam kota, tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), kemudian tol menuju Merak, Bandung, Trans-Jawa, hingga ke Kalikangkung di Semarang.

"Jadi, kalau saran saya, Pak Dirjen Hubdat yang baru (Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Risyapudin Nursin) hendaknya memprioritaskan pembatasan angkutan orang, bukan barang," usul dia.

Menurut Sugi, kebijakan pelarangan yang dibuat pemerintah selama ini hanya bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah lalu lintas orang yang melakukan perjalanan mudik. Pembatasan justru tak berpihak pada kepentingan industri.

"Nah, ini sayang kalau hanya mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan logistik nasional," kata dia.

2. Perketat aturan di jalan tol

Selanjutnya, SCI menguluskan ada pengetatan aturan lalu lintas di jalan tol. SCI meminta Polri mengatur secara ketat jalan tol saat hari-hari libur besar keagamaan. Artinya, dalam skalanya kalau dibatasi pun hanya di tolnya.

"Misalnya, mulai dari setelah Cikampek truk boleh tidak masuk tol. Truk bisa menggunakan jalur arteri di Pantura untuk yang ke arah timur," kata dia.

3. Percepat proyek tol Japek 2

Selain itu, dia juga mengusulkan agar Kementerian PUPR segera merampungkan proyek jalan tol Japek 2. "Sehingga, angkutan orang bisa menggunakan tol Japek 2. Dan yang mau ke Bandung bisa belok ke kiri,” ujar Sugi.

Kalau untuk Merak misalnya, seringkali bottlenecknya di pelabuhan saja, tapi di tolnya tidak ada kendala. "Nah, itu juga tolong jangan dilarang, sehingga mereka tetap bisa beraktivitas di logistiknya," kata dia.

4. Selektif atur jam operasi

Terakhir, SCI mengusulkan agar pemerintah selektif menggunakan pengaturan jam beroperasi kendaraan angkutan logistik. Contoh, angkutan barangnya dibatasi dari pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Setelah itu silakan berjalan untuk kendaraan pribadi. Jika hal itu dilanggar dan mobil pribadi tetap memaksa lewat di jam itu, ya risiko sendiri. Karena, secara durasi waktu kan sudah diberikan oleh pemerintah," kata dia.

(UWA)