Sabtu malam, 12 Oktober 2024, sejumlah tokoh berdatangan ke satu tempat di Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mereka hendak menandatangani pakta integritas sebagai salah satu syarat masuk ke dalam jajaran menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo.

Malam minggu itu, yang sepekan jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, Dasco menanyakan kesediaan para tokoh yang ia panggil: apakah mau membantu Prabowo menjalankan pemerintahan periode 2024–2029?

Dasco lantas memberi tahu secara eksplisit kepada mereka tentang tugas yang akan diberikan Prabowo. Mereka juga diminta mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti proses selanjutnya, yakni wawancara langsung oleh Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Senin dan Selasa, 15–16 Oktober.

“Di situlah menjadi jelas bahwa saya masuk nominasi; diusulkan menjadi salah satu wakil menteri,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor dua periode yang juga Ketua DPP PAN, kepada kumparan, Jumat (18/10).

Bima kini menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia ditugasi membantu Mendagri Tito Karnavian untuk menyinergikan seluruh kepala daerah, dan mengkaji sistem pemilu berbiaya tinggi di Indonesia yang dinilai Prabowo boros dan tidak efisien.

Menurut Bima, dalam pakta integritas yang ia tanda tangani saat bertemu Dasco, ada pernyataan kesediaan dan komitmen untuk tidak korupsi, menerapkan pemerintah yang bersih dan melayani rakyat, serta bersetia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal senada disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang kini ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kabinet Prabowo. Sebelum dipanggil Prabowo, Mu’ti juga disodori pakta integritas oleh Dasco. Ada dua pakta yang ia teken: 1) Kesediaan untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo; 2) Kesetiaan kepada NKRI dan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan.

Setelah meneken pakta integritas Sabtu malam, keesokannya, Minggu pagi (13/10), Bima Arya dihubungi Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo yang kini menjadi Sekretaris Kabinet, yang berpesan agar ia standby di Jakarta, tidak ke luar kota.

Dua hari kemudian, Selasa siang (15/10) pukul 12.55 WIB, Bima kembali ditelepon Mayor Teddy yang memintanya segera menghadap Prabowo pukul 14.00 WIB di Kertanegara. Bima segera kembali ke rumahnya untuk berganti pakaian sebelum mengebut ke kediaman Prabowo di Jakarta.

“Karena diminta pakai baju batik cokelat, saya harus pulang dulu ke rumah untuk salin,” tutur Bima, yang kemudian dipesani untuk memperbanyak batik cokelat untuk berbagai agenda ke depan.

Batik coklat tak hanya dipakai ketika para calon menteri dan wakil menteri dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi juga saat pembekalan di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Kamis (17/10).

Selasa itu, saat pertama kali dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Bima Arya yang berangkat dari Bogor merasa berdebar-debar karena khawatir telat. Mendekati pukul 14.00, jadwal yang ditentukan baginya untuk bertemu Prabowo, Mayor Teddy kembali menelepon untuk mengecek keberadaannya. Untung saja Bima tiba tepat waktu.

“Kata [aplikasi navigasi] Waze, saya jam 14.10 baru akan sampai di Kertanegara, tapi karena ngebut, Waze pun kalah. Jam 13.57 Mas Teddy telepon tanya posisi saya di mana, jam 13.58 saya sampai. Betul-betul on time,” ujar Bima.

Bukan cuma Bima yang berburu waktu ke Kertanegara. Meutya Hafid pun sama. Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR periode 2019–2024 itu menjadi calon menteri terakhir yang dihubungi Teddy pada hari Senin (14/10) untuk menghadap Prabowo.

Lewat akun IG-nya, Meutya bercerita dihubungi Mayor Teddy pukul 20.12 WIB. Ia diminta datang ke Kertanegara pukul 20.30 WIB. Artinya, hanya dalam waktu 18 menit ia sudah harus tiba di kediaman Prabowo.

Meutya yang malam itu hanya mengenakan kaus dan celana jeans santai karena tengah makan malam bersama teman-teman dekatnya, segera berpamitan dan berganti baju.

“Ganti baju, touch up, make up, semua di mobil. Dan saya orang paling terakhir yang dipanggil hari itu (artinya nggak bisa telat karena paling terakhir),” kata Meutya yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya adalah salah satu dari 8 menteri asal Golkar di kabinet Prabowo. Golkar memang mendapat jatah pos terbanyak di Kabinet Merah Putih. Selain Meutya, menteri asal Golkar yang lain ialah Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Nusron Wahid (Menteri Agraria), Dito Ariotedjo (Menpora), Wihaji (Menteri Kependudukan), dan Maman Abdurrahman (Menteri UMKM).

Maman mengatakan, prosesnya masuk kabinet tidak ujug-ujug, melainkan melalui komunikasi yang dilakukan sejak lama antara Prabowo dan Bahlil selaku Ketua Umum Golkar. Partai beringin mengajukan daftar panjang ke Prabowo berisi nama-nama kader Golkar yang dinilai kompeten sebagai menteri. Daftar itu kemudian disortir oleh Prabowo, dan nama Maman ikut lolos.

Cerita agak berbeda datang dari Abdul Kadir Karding, politisi PKB dan anggota DPR tiga periode yang kini ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karding mengatakan, meski ia kader PKB, ia direkrut sebagai profesional.

Kadir tak menyangka dipercaya Prabowo sebagai menteri. Sebelum dipanggil ke Kertanegara Senin sore, ia tak pernah berkomunikasi dengan pihak Prabowo. Ia juga tak berkomunikasi dengan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

“Jadi saya perlu tegaskan, saya memang kader PKB, tapi dalam konteks menteri ini, saya tidak di-endorse atau tidak direkomendasikan oleh PKB walaupun saya sampai hari ini adalah kader tulen PKB,” ucap Karding.

Prabowo menghabiskan waktu dua hari penuh untuk memanggil seratus lebih calon-calon menteri dan wakil menterinya. Selama berbicara dengan para kandidat, Prabowo memegang dan melihat-lihat data riwayat hidup atau curriculum vitae (CV) yang tertumpuk di mejanya.

“Pertama, Pak Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena kami sudah mau bergabung. Kedua, beliau memberikan arahan-arahan sambil membuka file yang di dalamnya ada CV kami, juga pakta integritas. Beliau lalu menyampaikan harapan dan memberikan tugas-tugas untuk setiap posisi,” papar Bima Arya.

CV para calon menteri dan wamen disebut sudah diminta Prabowo dari jauh-jauh hari ketika proses penjaringan anggota kabinet dimulai. CV menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan Prabowo dalam memilih menteri dan menentukan pos kementerian mana yang pas untuk kandidat yang lolos.

Dalam sesi “wawancara” di Kertanegara itu, Prabowo berdiskusi dengan tiap calon menteri/wakil menteri terkait topik sesuai jabatan yang bakal mereka emban. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza, misalnya, diajak berbincang soal situasi ekonomi yang berkelindan dengan perindustrian.

Faisol menduga Prabowo melihat riwayatnya yang pernah memimpin Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, BUMN, dan investasi. Itu sebabnya ia “diminta ikut mendiskusikan bagaimana kira-kira agar perekonomian di dalam negeri bisa tumbuh.”

Maka, Faisol menyampaikan situasi terkini yang menjadi temuan Komisi VI DPR dan PKB, misalnya menurunnya investasi dan industri manufaktur; rendahnya daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi deflasi; dan diperparah dengan maraknya peredaran barang-barang impor di tengah terpuruknya industri dalam negeri.

Faisol tak ingat berapa lama ia berdiskusi dengan Prabowo. Yang ia ingat, sepanjang pembicaraan, mereka hanya fokus pada tema ekonomi dan industri. Benar saja, ia kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perindustrian.

“Yang penting kami bisa bantu beliau meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke [target] 8%. Beliau juga concern dengan hilirisasi. Itu harus dilakukan sesegera mungkin karena akan berdampak luas terhadap perekonomian kita,” kata aktivis ‘98 itu.

Prabowo disebut menyeleksi CV para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan bersama orang-orang di lingkaran terdekatnya seperti Dasco dan Sjafrie Sjamsoeddin—yang kini menjadi Menteri Pertahanan.

Minggu malam (20/10), saat Prabowo mengumumkan 109 anggota kabinetnya yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pimpinan lembaga setingkat menteri, ia juga didampingi Dasco selain Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Dasco dan Gibran sama-sama berdiri sejajar di belakang Prabowo.

Tiga–empat hari sebelum diumumkan, para calon menteri dan wakil menteri dikumpulkan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, untuk diberi pembekalan. “Hambalang Retreat” tersebut digelar selama dua hari, yakni Rabu (16/10) untuk calon menteri dan kepala badan, serta Kamis (17/10) untuk calon wakil menteri.

Melalui pembekalan yang menghadirkan para pakar internasional yang ahli di berbagai bidang, mulai geopolitik, ekonomi, hukum, sampai teknologi AI. Menurut Bima Arya dan Karding, materi yang disampaikan sangat menarik karena terkait kondisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang perlu diantisipasi ke depan.

Karding mengatakan, Prabowo juga memberikan garis batas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan para anggota kabinetnya, misalnya “Jangan pernah main-main dengan APBN, jangan main korupsi.”

“Beliau ingin pemerintahan ini birokrasinya efektif sekaligus bersih, dan para pembantunya juga bersih… [menerapkan] perilaku antikorupsi,” tegas Karding.

Hambalang Retreat ialah bagian dari keinginan Prabowo agar transisi pemerintahan dari Jokowi ke dirinya berjalan mulus, agar anggota kabinetnya saling kenal sebelum mulai bekerja sama, dan agar kabinetnya bisa langsung tancap gas bekerja maksimal.

Bima Arya menyatakan, pembekalan semacam itu bisa jadi akan berlangsung rutin sepanjang masa bakti mereka di pemerintahan.

“Pak Prabowo menyampaikan ilustrasi, ketika ia bertanya kepada seorang tokoh tentang kunci kesuksesannya, dijawab ada tiga: 1) training; 2) training; dan 3) training. Artinya, pelatihan dan pembekalan yang selama ini menjadi ciri khas beliau di militer dan parpol kemungkinan akan ditularkan ke pemerintahan,” tutur Bima.

Hal tersebut dinilai positif oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin. Menurutnya, itu merupakan “bagian dari strategi dan kreativitas Pak Prabowo, sekaligus terobosan dalam sejarah pembentukan kabinet di Indonesia.”

Tak semua peserta pembekalan dipanggil lebih dulu ke Kertanegara, misalnya Budi Gunawan, Kepala BIN era Jokowi yang kini ditunjuk menjadi Menko Politik dan Keamanan di kabinet Prabowo.

Sebelumnya, Budi Gunawan memang santer disebut akan masuk ke kabinet sebagai representasi dari PDIP, sebab ia dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati. Budi Gunawan merupakan ajudan Megawati saat putri Soekarno itu menjadi Presiden RI periode 2001–2004.

Selain Budi Gunawan, ada dua kader PDIP yang semula digadang bergabung ke kabinet, yakni Abdullah Azwar Anas dan Olly Dondokambey. Namun, Megawati disebut belum merestui Anas, Olly, maupun kader PDIP lain untuk menjadi menteri Prabowo. Sementara Budi Gunawan, meski disebut dekat dengan Mega, bukanlah kader PDIP.

“Pak Budi Gunawan tidak punya KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP sehingga beliau bukan anggota PDIP,” jelas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Batalnya PDIP masuk kabinet ditandai dengan kandasnya rencana pertemuan Megawati-Prabowo. Padahal, utusan PDIP maupun Gerindra sudah cukup intens merencanakan pertemuan yang awalnya ditargetkan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober itu.

Menurut beberapa sumber, Megawati rupanya belum bersedia bertemu Prabowo dalam waktu dekat. Bujukan Puan Maharani, putri Mega yang juga Ketua DPP PDIP dan komunikator ke kubu Prabowo, pun belum berhasil meluluhkan hati Megawati.

Meski demikian, Puan—yang didukung Gerindra tetap menjadi Ketua DPR—menegaskan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo meski tidak menempatkan kader di kabinet. Di luar kabinet, PDIP bakal menjadi rekan yang konstruktif dan tidak asal mengkritik keras pemerintahan.

PDIP dan Gerindra mengatakan, Megawati dan Prabowo akan tetap bertemu meski waktu dan tempatnya belum ditentukan. Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Mega sudah mengagendakan silaturahmi dengan Prabowo sebagai pertemuan dua tokoh bangsa yang bersahabat.

Kans PDIP masuk pemerintahan Prabowo juga bukannya tertutup. Sumber di parpol menyebut, ada kemungkinan PDIP masuk kabinet melalui reshuffle setelah satu tahun Prabowo menjabat. Penundaan ini karena Megawati ingin sikap politik partai ditetapkan resmi melalui Kongres PDIP yang bakal digelar tahun depan, April 2025.

Sebetulnya, parpol yang tidak menempatkan kadernya di kabinet bukan cuma PDIP, tapi juga NasDem yang notabene mitra koalisi Prabowo di KIM Plus. Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh, partainya sengaja tidak mengambil jatah kursi kabinet karena tidak ingin bersikap pragmatis.

“Ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo. Beliau mengatakan, ‘Tolong Bung Surya jelaskan kepada masyarakat bahwa telah saya sediakan kursi kabinet untuk NasDem.’ Tetapi [memang] NasDem menolak,” ujar Paloh di sela pelantikan Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Minggu (20/10).

Ada 16 menteri Jokowi di kabinet Prabowo. Mereka antara lain Pratikno (sebelumnya Mensesneg, kini Menko PMK), Zulkifli Hasan (sebelumnya Mendag, kini Menko Pangan); AHY (sebelumnya Menteri ATR/BPN, kini Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Budi Arie Setiadi (sebelumnya Menkominfo, kini Menteri Koperasi)

Ada pula Tito Karnavian yang tetap menjadi Mendagri, Supratman Andi Agtas tetap Menkumham, Budi Gunadi Sadikin tetap Menkes, Sakti Wahyu Trenggono tetap Menteri Kelautan dan Perikanan, Amran Sulaiman tetap Menteri Pertanian, Saifullah Yusuf tetap Mensos, Dito Ariotedjo tetap Menpora, Airlangga Hartarto tetap Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia tetap Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita tetap Menteri Perindustrian, Erick Thohir tetap Menteri BUMN, Rosan Roeslani tetap Menteri Investasi (yang kementeriannya kini menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi), dan Sri Mulyani tetap Menkeu.

Selusin lebih menteri Jokowi yang diboyong ke pemerintahan Prabowo, menurut Firman, adalah wajar, sebab Prabowo sejak awal mengusung tema keberlanjutan. Selain itu, Jokowi ikut berkontribusi dalam kemenangannya di Pilpres.

Bila dicermati, jabatan menteri-menteri Jokowi sebagian besar tidak bergeser, utamanya yang menempati pos ekonomi. Hal ini disebut sudah menjadi salah satu kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo untuk mewujudkan masa transisi yang mulus, dengan sektor ekonomi menjadi prioritas.

Koalisi besar artinya banyak menteri. Kalau Jokowi punya 34 menteri/pejabat setingkat menteri,Prabowobakal punya 44–54menteri. Ada kementerian yang dipecah jadi dua, bahkan tiga kementerian; ada kementerian koordinator baru; dan ada sejumlah badan baru setingkat kementerian. Siapa saja kandidat menteri yang bakal mengisi nomenklatur besar itu?

***

Sekitar dua pekan menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2024–2029, Kamis, 19 September 2024, Rapat Paripurna DPR mengetuk palu pengesahan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Posisi UU ini vital karena disiapkan sebagai payung hukum teranyar bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun kabinet besarnya.

Melalui UU Kementerian Negara yang baru, Prabowo dapat dengan leluasa membentuk nomenklatur kabinet. Sebelum direvisi, UU Kementerian Negara dalam Pasal 15 mengatur jumlah kementerian yang dapat dibentuk presiden maksimal 34. Kini, dalam UU yang baru, jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan prinsip efektivitas pemerintahan.

RUU Kementerian Negara terkesan mendadak disahkan. Meski RUU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional sejak diusulkan pada 2019, ia tidak dibahas sampai 4,5 tahun berselang. Baru belakangan, tak lama setelah bergulir kabar Prabowo ingin menambah nomenklatur kabinet menjadi 40, RUU tersebut tiba-tiba dibuka kembali dan dibahas di Badan Legislasi DPR.

Tak seperti sebelumnya kala RUU mandek 4 tahun lebih, kali ini Baleg DPR hanya butuh tiga hari untuk merampungkan draf revisi UU Kementerian Negara. Pada saat bersamaan, Ketua MPR yang juga politikus Golkar Bambang Soesatyo mengatakan mendengar obrolan bahwa kabinet Prabowo bakal diisi 44 menteri. Artinya, ada penambahan 10 pos baru.

Ucapan Bamsoet itu diamini dua elite koalisi Prabowo, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Walau Zulhas berujar belum tahu pasti jumlah menteri Prabowo, menurutnya kemungkinan tak jauh dari yang diperkirakan, yakni sekitar 44 pos kementerian. Senada, Dasco menyebut bahwa salah satu simulasi yang digodok Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berisi 44 pos menteri.

“Penambahan kementerian itu untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka memenuhi janji kampanye yang ada di Asta Cita, program dan aksi yang dilakukan saat kampanye. Ada yang bilang jumlah (kementerian) itu 44, 42, atau 40, kami juga masih simulasi. Nomenklatur maupun orangnya (menteri) baru akan final H-7 atau H-5 [sebelum pelantikan presiden],” kata Dasco, Kamis (12/9).

Sumber di internal Koalisi Indonesia Maju Plus mengungkapkan, nomenklatur bisa saja mencapai 54 pos karena Prabowo ingin mengakomodasi seluruh parpol pendukungnya, termasuk yang tidak lolos ke parlemen. Nantinya jumlah 44 hingga 54 pos kementerian itu terdiri dari menteri hingga kepala badan.

Penambahan jumlah kementerian Prabowo lahir dari pemekaran dan pemisahan kementerian yang sudah ada plus pembentukan badan baru. Kementerian Koordinator, misalnya, bakal ada yang dipecah dan ditambah oleh Prabowo. Menurut sejumlah sumber, Menko di era Prabowo akan lebih dari 4 posisi.

Saat ini pada pemerintahan Jokowi, ada 4 Menko, yakni Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves).

Nantinya, menurut sumber-sumber di parpol, Kemenko Polhukam bakal dipecah Prabowo menjadi Kemenko Polkam dan Kemenko Hukum dan HAM. Selain itu, ada tambahan Kemenko Infrastruktur, sementara Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, dan Kemenko PMK tetap ada. Meski demikian, masih ada kemungkinan nomenklatur Kemenko ini mengalami perubahan.

Tak hanya kemenko, kementerian teknis Prabowo juga akan bertambah karena tugas pokok dan fungsinya dipecah menjadi kementerian terpisah atau badan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) misalnya dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Perombakan KLHK ini sudah Prabowo inginkan sejak lama dan sempat ia paparkan dalam debat Pilpres 2019.

“Saya akan pisahkan. Menteri Kehutanan kok jadi satu dengan Lingkungan Hidup,” kata Prabowo dalam debat pilpres 17 Februari 2019.

Menurut sumber, Prabowo juga berencana memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) bahkan sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 53 triliun.

Hal tersebut selaras dengan ucapan adik Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo, bahwa pemerintahan ke depan akan fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.

Selain KLHK dan PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga akan dipecah menjadi tiga kementerian. Prabowo bakal menghidupkan lagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemendikti Ristek) plus membentuk Kementerian Kebudayaan. Rencana pemecahan Kemendikbud Ristek ini sudah didengar PKB yang kini mendukung pemerintah Prabowo.

Berikutnya, Tim Sinkronisasi Prabowo juga menggodok usulan pemisahan Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama. Usulan ini juga sempat disampaikan Ketua Banggar sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang berpandangan akan lebih pas bila masalah keagamaan diatur dalam kementerian yang berbeda dengan urusan haji.

Seorang sumber juga mengatakan, Prabowo hendak mengembalikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti semula yang terdiri dari dua kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif. Indikasi pemisahan ini terlihat dari anggaran Kemenparekraf yang dipangkas separuh pada APBN 2025, yakni hanya Rp 1,7 triliun dari sebelumnya Rp 3,2 triliun.

Kementerian BUMN juga tak luput dari utak-atik Prabowo. sumber di internal koalisi, Prabowo ingin membuat BUMN menjadi super holding seperti Temasek di Singapura. Opsi ini bisa dijalankan dengan menempelkan super holding ini ke kementerian teknis seperti Pindad yang berada di bawah Kemenhan. Terkait ini, nantinya Kementerian BUMN berubah jadi Badan BUMN.

Pembentukan badan negara baru setara kementerian bukan cuma Badan BUMN, tapi juga Badan Penerimaan Negara (BPN), Badan Imigrasi, dan Badan Pemasyarakatan. Berdasarkan informasi sejumlah sumber, BPN merupakan gabungan dari Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan sebagian fungsi Ditjen Anggaran terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenkeu.

Meski MK menolak Ditjen Pajak dipisah dari Kemenkeu, Prabowo dikabarkan tetap akan membentuk BPN yang di dalamnya meliputi Ditjen Pajak. Rencana pembentukan BPN ini termaktub dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran. BPN diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB nasional dari 10% menjadi 23%.

Sementara rencana pembentukan Badan Imigrasi telah didengar oleh Dirjen Imigrasi Silmy Karim. Ia memandangnya sebagai langkah progresif yang perlu didukung. Terlebih, berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Imigrasi perlu diperkuat kelembagaannya agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara lebih mandiri.

Kajian LPEM FEB UI merekomendasikan penambahan kewenangan pada Imigrasi menyangkut isu-isu strategis global terkait pengungsi, kewarganegaraan, perbatasan, dan kejahatan transnasional.

“Saya mendapatkan informasi bahwa Imigrasi akan jadi kementerian atau badan. Pemisahan [Imigrasi dari Kemenkumham] ini akan membuat Imigrasi lebih lincah dan mendapatkan fokus lebih optimal,” kata Silmy.

Tak lupa, ada pula Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk di pengujung masa jabatan Jokowi dan diketuai Dadan Hindayana. Badan ini akan berperan penting dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.

Prabowo belakangan sibuk bertemu dengan para ketua umum partai koalisinya. Di kediamannya, Jl. Kertanegara Kebayoran Baru, para ketum parpol itu diminta menyampaikan pandangan terkait komposisi kabinet, termasuk usulan kandidat menteri dari partai masing-masing. Nama-nama itu disebut akan disortir Prabowo, dan bila lolos bakal ditentukan menduduki pos kementerian apa.

Sekjen Golkar M. Sarmuji mengiyakan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, sudah diajak Prabowo membahas kabinet. Namun ia mengatakan tak mengetahui nama-nama kader Golkar yang dibawa Bahlil ke Prabowo. Yang pasti, ujar Sarmuji, Golkar punya banyak stok kader mumpuni untuk membantu pemerintahan Prabowo ke depan.

“Yang jelas [Bahlil] sudah ketemu dengan Pak Prabowo dan membahas kementerian,” kata Sarmuji.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga sudah tiga kali bertemu Prabowo untuk membahas kabinet. Demikian pula Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketum PPP Mardiono bergantian menghadap Prabowo.

Meski mereka tidak mengungkap nama-nama kader yang diajukan ke Prabowo, sumber di internal koalisi Prabowo mengatakan, posisi Menko kemungkinan akan diduduki oleh para ketum parpol. Pun begitu, Bahlil Lahadalia disebut tetap akan mengisi posisi Menteri ESDM dan Zulkifli Hasan berpotensi tetap menjadi Menteri Perdagangan meski ia juga disebut-sebut bisa menduduki kursi Menko.

Sementara itu, eks Ketum Golkar Airlangga Hartarto disebut masih akan menduduki jabatan Menko Perekonomian, dan eks Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dikabarkan akan menjabat sebagai Menko Hukum dan HAM—kementerian koordinator baru di kabinet Prabowo.

Selain nama-nama ketum parpol, sejumlah menteri Jokowi juga dikabarkan akan melanjutkan tugasnya di kabinet Prabowo meski mungkin berbeda posisi, misalnya Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Jokowi yang santer disebut bakal menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Sebelum menjadi Menkes, Budi Gunadi memang puluhan tahun berkecimpung di sektor perbankan. Namanya dikenal publik setelah ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank Mandiri pada 2013. Kini, terkait beredarnya namanya sebagai kandidat Menkeu, Budi mengatakan, “Itu yang menentukan Pak Prabowo.”

Sejumlah menteri “magang” yang baru dilantik pada akhir masa jabatan Jokowi juga kemungkinan akan meneruskan tugasnya di kabinet Prabowo, antara lain Menkumham Supratman Andi Agtas, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Mensos Saifullah Yusuf, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamentan Sudaryono, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, dan Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi.

Sinyalemen mengambil menteri-menteri “baru” Jokowi ini disampaikan langsung oleh Prabowo di hadapan Jokowi saat menutup Rapat Pimpinan Nasional Gerindra, Sabtu (31/8).

“Maaf Pak [Jokowi], karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka [juga bertugas] di kabinet saya nanti ini,” kata Prabowo.

Ada pula 4 orang lulusan SMA Taruna Nusantara yang menurut Hashim menjadi calon kuat menteri Prabowo. Dari deretan lulusan Tarnus yang saat ini menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sugiono mencuat. AHY yang Ketum Demokrat kini menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, sedangkan Sugiono yang Waketum Gerindra merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR.

Sugiono dikabarkan akan menjadi Menlu menggantikan Retno Marsudi. Sugiono memang kerap mendampingi Prabowo dalam lawatan ke sejumlah negara seperti Yordania, Laos, dan Rusia. Terbaru, ia ikut dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila, 20 September 2024.

Sementara AHY disebut menjadi nama prioritas dari Demokrat yang disodorkan sebagai menteri. Ia ditimbang untuk memimpin kementerian teknis atau Menko, dan belakangan dikabarkan bakal mengisi pos Menko Infrastruktur, kementerian koordinator yang juga baru.

“Partai Demokrat dalam menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024 sehingga kami tentu berharap dapat menjadi bagian dalam mengawal pemerintahan ke depan," kata AHY.

Selain AHY dan Sugiono yang terhitung darah muda, tokoh senior yang juga orang dekat Prabowo, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, menjadi kandidat kuat Menteri Pertahanan. Sjafrie pernah menjadi Wamenhan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Parpol-parpol KIM Plus menyatakan menyerahkan sepenuhnya perkara kursi menteri ke Prabowo sebagai presiden terpilih. Menurut informasi dari berbagai sumber, jatah menteri untuk tiap parpol sesungguhnya sudah dibagi-bagi meski masih bisa berubah.

Golkar misalnya disebut akan menduduki 5–6 pos kementerian, sedangkan PAN dan Demokrat mengantongi 4–5 pos kementerian. Namun, baik Golkar, PAN, maupun Demokrat tak mau berspekulasi soal itu.

“Itu terserah Presiden-lah. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegas Zulhas.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga enggan menanggapi kabar bahwa partainya mendapatkan 1 kursi menteri/wakil menteri/kepala badan. Ia hanya berkata singkat, “Belum bicara soal itu.”

Partai yang belakangan bergabung dengan Prabowo, NasDem dan PKS, juga disebut mendapat 2 kursi menteri. Namun, keduanya bungkam soal itu.

Golkar sebagai partai dengan suara terbesar di koalisi, mengatakan tidak menuntut posisi tertentu. Menurut Sekjen Golkar Sarmuji, kalaupun jatah Golkar bertambah di kabinet Prabowo, itu merupakan bentuk penghargaan terhadap partainya.

“Prinsipnya kami menyerahkan itu sebagai hak prerogatif Presiden. Tapi kalau ditambah menterinya untuk Golkar itu pasti bentuk penghargaan Pak Prabowo terhadap kompetensi dan profesionalisme kader-kader Golkar yang Pak Prabowo tahu persis, karena Pak Prabowo pernah berada di Golkar,” kata Sarmuji.

Senada, PAN yang sudah sejak Pilpres 2014 mendukung Prabowo juga mengatakan tidak meminta secara khusus pos kementerian tertentu. PAN menekankan, mereka menjaga fatsun politik. Demokrat pun idem dan menyatakan kadernya siap ditugaskan di mana saja.

NasDem bahkan berpesan kepada Prabowo untuk mengutamakan parpol lain yang sudah sejak awal berada di koalisi. Menurut Paloh, “Tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, partai-partai politik lain. NasDem itu paling belakang saja.”

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun memasrahkan perkara kursi menteri ke Prabowo, sebab ia justru menjadi rival Prabowo pada Pilpres 2024 saat maju bersama Anies Baswedan.

PDI Perjuangan memang satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi besar KIM Plus. Tapi, itu bukan berarti PDIP bakal sepenuhnya menjadi oposisi. Sumber-sumber di kalangan parpol menyatakan, ada kemungkinan dua tokoh yang berafiliasi kental dengan PDIP masuk ke kabinet Prabowo. Mereka adalah Kepala BIN Budi Gunawan dan Abdullah Azwar Anas yang menjabat MenPAN RB di kabinet Jokowi.

Menurut seorang sumber, Budi Gunawan dan Azwar Anas diajak bergabung karena dilihat sebagai tokoh profesional meski berlatar “merah”. Budi Gunawan adalah orang dekat Megawati. Dia menjadi ajudan Mega saat Ketua Umum PDIP itu menjabat sebagai presiden. Sementara Azwar Anas yang Bupati Banyuwangi dua periode merupakan kader PDIP.

Bila keduanya ditarik Prabowo ke kabinet, hal itu disebut untuk menjaga hubungan baik dengan PDIP. Namun elite PDIP yang dikonfirmasi soal ini belum menjawab.

Dalam waktu dekat, Prabowo dan Megawati berencana bertemu. Ini dinilai bisa menjadi titik balik dalam dinamika politik jelang pelantikan Prabowo. Seorang sumber mengatakan, pertemuan itu kemungkinan akan berlangsung H-7 atau H+3 pelantikan Prabowo.

Menurut sumber itu, sebetulnya pertemuan Megawati dan Prabowo nantinya tidak bisa diartikan bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan. Namun, pandangan berbeda datang dari Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani.

Menurut Puan, sikap PDIP akan diputuskan setelah pertemuan antara Mega-Prabowo tersebut, dan bukan tak mungkin partainya bakal ikut gabung ke pemerintahan.

“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin,” kata Puan, Kamis (21/9).

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, PDIP sebetulnya saat ini diharapkan masyarakat menjadi oposisi untuk menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintah Prabowo.

“Kalau PDIP juga bergabung di kabinet, maka gerakan oposisi wasalam. Yang ada hanya oposisi jalanan,” tutup Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, Upaya memangkas ketimpangan pendidikan di Indonesia tak henti terus dikejar. Menurut Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Irsyad Zamjani, kesenjangan pendidikan merupakan isu yang tak lekang waktu. Bahkan, di negara maju sekalipun, masih terdapat ketimpangan pendidikan.

"Indonesia punya pengalaman kesenjangan pendidikan. Sebuah kawasan dengan 17 ribu pulau, 1.340 etnis, 715 bahasa daerah, dan 552 wilayah administratif, pasti menjadi lahan yang sangat subur untuk tumbuhnya kesenjangan, termasuk kesenjangan pendidikan," kata dia dalam Forum on Education and Learning Transformation (FELT) Indonesia 2024 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Menurut dia, diperlukan upaya dan komitmen, juga waktu, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ia menilai, komitmen dan upaya sebenarnya sudah dimiliki bersama, khususnya selama lima tahun terakhir melalui gerakan Merdeka Belajar.

Irsyad mengatakan, gerakan merdeka belajar merupakan sebuah reformasi besar untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata di kawasan terluar maupun terdalam Indonesia. Namun, masih diperlukan waktu untuk mewujudkan cita-cita dari gerakan itu. "Artinya, komitmen dan upaya besar ini harus terus menerus dijaga keberlanjutannya, lintas era, lintas administrasi," ujar dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menjelaskan, gerakan merdeka belajar itu berawal dari kualitas pendidikan di Indonesia yang stagnan. Pasalnya, kualitas pendidikan terhadap murid di sekolah tak mengalami perubahan selama puluhan tahun.

Ia mengakui, sistem pendidikan Indonesia telah membawa progres yang signifikan dalam akses sekolah, terutama dalam 20-30 tahun terakhir. Menurut dia, tingkat partisipasi anak dalam hal pendidikan dasar itu telah mencapai 90 persen atau bahkan mendekati 100 persen.

"Tapi masalah kualitas, ketika anak berada di sekolah, itu ada penelitian schooling, learning? Apakah kemudian mereka belajar? Ternyata kita jalan di tempat dalam hal kualitas proses dan hasil belajar. Jadi semua episode di merdeka belajar itu ujungnya untuk memecahkan masalah krisis pembelajaran," kata Iwan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 26 episode Merdeka Belajar. Puluhan episode itu dibuat tak lain untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi. Menurut Iwan, salah satu terobosan dalam gerakan Merdeka Belajar adalah menyentuh kalangan 50 persen bawah dari populasi. Ia mencontohkan, kebijakan yang dibuat untuk mengatasi itu adalah membedakan besaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara sekolah di daerah satu dan daerah lainnya.

"Itu dulu sama di Indonesia. SD, di Papua dan Jakarta itu sama. SMP semua sama. Lalu kami coba buat terobosan, dan bisa membuat satuan biaya BOS berdasarkan indeks kemahalan daerah. Jadi makin daerah berat, nilai BOS makin tinggi. Harapannya ini bisa lebih memgakselerasi operasional sekolah di seluruh Indonesia," kata dia.

Selain itu, gerakan merdeka belajar juga menghasilkan kebijakan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut dia, perubahan proses PPDB yang kini didasarkan pada sistem zonasi membuat terjadinya pemerataan pendidikan. "Implementasi kurikulum merdeka meningkatkan kemampuan numerasi di SD dan sederajat untuk daerah tertinggal angkanya tinggi. Demikian juga kemampuan literasi," kata dia.

Kuliah tak Lagi Sekedar Jadi Mimpi untuk Syifa

Syifatul Haya (20 tahun) merupakan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sudah empat semester, Syifa menerima manfaat dari program itu untuk meraih cita-citanya.

Anak kedua dari tiga bersaudara itu memang sejak awal ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas. Namun, kondisi ekonomi keluarga tak memungkinkan untuk membiayai perempuan itu masuk kampus. Bahkan, usai lulus SMA tiga tahun silam, ia harus bekerja terlebih dahulu karena niatnya untuk lanjut kuliah sempat tak dapat restu orang tua.

"Sempat kerja dulu, ngajar dulu, karena terbatas izin dari orang tua (untuk kuliah). Karena ekspektasi kuliah itu biayanya besar, jadi takut tidak bisa sampai selesai," kata mahasiswa jurusan Ilmu Jurnalistik di Universitas Garut itu kepada Republika, Senin (15/7/2024).

Ia menyebutkan, ayahnya yang bekerja sebagai buruh peternakan merasa tak yakin bisa menguliahkan anaknya. Sementara itu, ibunya juga hanya berusaha dengan membuka warung kecil di rumahnya.

Namun, Syifa tak kehilangan akal. Ia tetap menyimpan mimpinya itu sambil diam-diam mencari jalan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Hingga akhirnya, perempuan itu ingat bahwa selama sekolah dirinya telah masuk dalam program KIP. Ia pun mencari tahu lebih dalam terkait program itu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

Alhasil, Syifa mendaftar untuk bisa terdaftar dalam program KIP Kuliah. Tanpa disangka, ia pun lolos untuk bisa kuliah menggunakan beasiswa dari pemerintah itu. "Ya daftar aja dulu lah. Masalah keterima atau enggak, itu urusan nanti, yang penting udah berusaha. Akhirnya daftar, alhamdulillah keterima," kata dia.

Menurut dia, beasiswa KIP Kuliah sangat membantunya sebagai rakyat biasa. Pasalnya, uang yang didapat dari beasiswa KIP Kuliah per semesternya mencapai Rp 4,8 juta untuk biaya kuliah dan Rp 4,8 juta untuk biaya sehari-hari.

Ia mengaku tak lagi menyusahkan orang tua dengan adanya beasiswa itu. Apalagi, ia juga kuliah sambil bekerja sebagai pekerja lepas untuk menulis dan mendesain. "Jadi sangat terbantu. Ini juga bisa menjadi pembuktian bahwasannya keterbatasan ekonomi itu bukan juga ajang buat kita terbatas dalam bermimpi," kata Syifa.

Meski telah mendapatkan beasiswa KIP Kuliah, Syifa juga tetap harus rajin belajar. Pasalnya, di kampusnya terdapat persyaratan bahwa IPK penerima beasiswa KIP Kuliah tak boleh di bawah 3,5. "Jadi ada tanggung jawab juga buat jaga IPK tetap tinggi," kata perempuan yang ingin menjadi jurnalis itu.

Syifa mengatakan, adanya beasiswa KIP Kuliah itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat kecil. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program itu dengan baik. Sebab, kondisi ekonomi bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

"Kita semua itu sama punya kesempatan yang sama, punya kesuksesan juga yang sama, walaupun jalannya tadi berbeda. Ketika orang lain sudah difasilitasi atau sudah diberikan biaya oleh orang tua, kita harus menempuh jalan yang berbeda, tapi skenario yang Allah putuskan buat kita itu nggak semata-mata membuat kita merasa rendah, tapi ada hikmahnya, di mana ini jadi pembelajaran buat kita jauh lebih kuat lagi, lebih mandiri lagi," kata perempuan itu.

Sementara itu, salah seorang penerima KIP Kuliah lainnya, Lusiana Banda (21) juga mengaku sangat terbantu dengan beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, uang beasiswa dari program itu sangat berfungsi untuk membantu keluarga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Sangat sangat terbantu. Jadi kami enggak lagi bayar uang kuliah, bahkan dapat uang saku juga sekitar Rp 8,4 juta per semester. Jadi nggak minta orang tua lagi," mahasiswa semester enam jurusan Ilmu Komunikasi itu kepada Republika, Selasa (16/7/2024).

Perempuan asal Kabupaten Konawe itu memang ingin kuliah sejak masih duduk di bangku sekolah. Namun, ia tak pernah bermimpi untuk bisa kuliah di Jakarta. Beasiswa KIP Kuliah itu lah yang membawa Lusi bisa kuliah di Jakarta. "Soalnya kuliah ini kan biar bisa membanggakan orang tua dan membantu ekonomi keluarga," kata anak petani itu.

Sementara itu, orang tua Syifa, Acep Suherman (51), mengaku sangat terbantu dengan adanya beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, dengan beasiswa itu, anaknya bisa melanjutkan pendidikan sesuai kemauannya. "Alhamdulillah kami sangat bangga dengan perjuangan anak saya untuk mampu berkuliah," ujar dia.

Ia berharap, pendidikan yang ditempuh anaknya itu bisa membuat Syifa menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat lebih mudah dalam mendapatkan rezeki. Apalagi, di keluarganya barus Syifa seorang yang bisa menempuh pendidikan hingga kuliah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami perubahan pesat dalam lima tahun terakhir. Torehan apik ini tentu bukan hasil kerja semalam dan sendirian.

Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 berhasil mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Mantan Presiden Inter Milan itu menetapkan lima cetak biru meliputi nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, peningkatan investasi, kepemimpinan teknologi, dan pengembangan talenta sebagai prioritas utama BUMN.

"Dengan cetak biru ini, pola bisnis BUMN menjadi lebih jelas dan bisa berkontribusi lebih maksimal bagi negara," ujar Erick.

Cetak biru ini yang berpadu dengan core values Akhlak kian memperkuat upaya BUMN dalam bertransformasi secara komprehensif. Keduanya pun menjadi fondasi bagi akselerasi transformasi BUMN.

Erick mendobrak paradigma BUMN yang 'gemuk' menjadi lebih ramping dan lincah dalam menghadapi dinamika ekonomi terkini. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 108 BUMN kini tinggal 41 BUMN melalui sejumlah konsolidasi seperti klasterisasi, holdingisasi, merger, hingga likuidasi perusahaan.

"Daripada punya 108 BUMN, yang sehat hanya 20. Hari ini 41 BUMN, yang sehat pun 20 BUMN. Kita mau 30 BUMN yang semuanya sehat dan sebagai tempat bersaing," sambung Erick.

Langkah efisiensi begitu terasa dengan penggabungan BUMN dengan core business sejenis, penyatuan sejumlah BUMN dengan sektor yang sama dalam satu wadah holding, hingga menutup BUMN yang tidak bisa mampu lagi bersaing.

Erick ingin antar-BUMN saling berkolaborasi, bukan lagi mematikan satu sama lain. Dengan holdingisasi, Erick mendorong BUMN justru menjadi pemimpin dalam penguatan ekosistem ekonomi Indonesia bersama swasta dan UMKM.

"Kita tidak mau bisnis BUMN itu palugada, apa lu mau gua ada. BUMN harus menjadi fokus pada bisnis intinya masing-masing," ucap Erick.

Selama lima tahun terakhir, Erick berhasil membentuk holding farmasi, ultramikro, jasa survei (ID Survey), pangan (ID Food), pertahanan (Defend ID), pertambangan (MIND ID), asuransi (IFG), pelabuhan, pariwisata (InJourney), hingga Danareksa.

Erick pun menaruh perhatian penuh terhadap perbaikan struktur organisasi di Kementerian BUMN maupun di BUMN. Erick mengubah DNA Kementerian BUMN menjadi kementerian korporasi dengan tiga langkah.

Pertama, restrukturisasi organisasi dan penataan kebijakan. Erick mengeksekusi reformasi birokrasi terbesar pada level kementerian, mendirikan strategic delivery unit untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN, dan menyusun omnibus law dengan menyederhanakan 45 peraturan menteri (Permen) menjadi tiga Permen BUMN.

Langkah kedua, percepatan pengembangan talenta dengan menargetkan 10 persen talenta muda dan 25 persen talenta perempuan sebagai direksi BUMN. Poin ketiga meningkatkan transparansi data melalui pengembangan dan transformasi, menerbitkan laporan keuangan agregasian BUMN bagi publik untuk pertama kali, dan mereformasi standar manajemen risiko seluruh BUMN.

Terobosan ini ternyata...

Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat BUMN berhasil mengungguli dua super holding BUMN negara tetangga yakni Temasek dari Singapura dan Khazanah dari Malaysia. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto mengatakan hal ini terlihat dari raihan laba bersih dan pendapatan pada periode 2019-2020, 2021-2022, dan 2023.

"(Laporan) BUMN Indonesia untuk 2023 masih proyeksi karena belum bisa mendapat angka definitif. Namun, kemampuan BUMN untuk laba bersih dan pendapatan terus pulih dan meningkat sejak 2021," ujar Toto dalam seminar bertajuk "Analisis Kinerja dan Prospek BUMN Masa Depan" di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Pada periode 2019-2020, lanjut Toto, laba bersih BUMN sempat mengalami penurunan drastis dari Rp 8,83 miliar dolar AS menjadi 0,91 miliar dolar AS akibat pandemi. Sedangkan pendapatan BUMN meningkat dari 113,09 miliar dolar AS menjadi 132,38 miliar dolar AS.

Toto menyampaikan BUMN berhasil bangkit pada periode 2021-2022 dengan laba bersih yang melonjak dari 14,60 miliar dolar AS menjadi 20,81 miliar dolar AS. Pun dengan peningkatan pendapatan dari 160,10 miliar dolar AS menjadi 196,39 miliar dolar AS.

"Pada 2023, laba bersih BUMN mencapai 19,14 miliar dolar AS dengan pendapatan sebesar 121,31 miliar dolar AS," ucap Toto.

Toto mengatakan terdapat peningkatan bertahap dalam ekuitas BUMN dari 188 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 210 miliar dolar AS pada 2023. Toto mengatakan besaran utang dijaga dalam restrukturisasi utang tidak sehat dan peningkatan utang produktif oleh pemerintah.

"Hal ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian," ucap Toto.

Toto optimistis kinerja positif BUMN akan terus terjadi melalui fokus pembangunan 2020-2024 yang menetapkan sejumlah poin penting. Toto menyebut BUMN dalam beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya pembangunan SDM, infrastruktur, transformasi ekonomi, serta penyederhaaan regulasi dan birokrasi.

"Fokus pembangunan tersebut sudah berhasil dicapai Kementerian BUMN," kata Toto.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut keberhasilan BUMN tak selalu diukur dengan profitabilitas. Sebagai agen pembangunan, ucap Huda, BUMN pun menjadi representasi kehadiran negara di tengah masyarakat.

Huda menyoroti komitmen Erick terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai Erick memberikan dukungan besar bagi keberlangsungan dan kemajuan UMKM.

"Ini hasil kerja bersama pemerintah dengan andil BUMN dalam pengembangan UMKM yang relatif tinggi," ujar Huda.

Huda mengatakan BUMN telah memberikan begitu banyak bantuan pembiayaan kepada UMKM. Persoalan pembiayaan acapkali menjadi batu sandungan bagi UMKM untuk meningkatkan skala usaha. Tak sekadar pembiayaan, lanjut Huda, Erick juga menginstruksikan BUMN untuk membentuk ekosistem yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM.

"Dari BUMN juga banyak bantuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kita harus apresiasi hal tersebut," lanjut Huda.

Menurut Huda, kondisi BUMN yang lebih sehat juga menjadi faktor di balik kontribusi BUMN terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai BUMN era Erick Thohir cukup efektif dengan peningkatan pendapatan.

"Perbaikan kinerja BUMN berasal dari berbagai terobosan yang dilakukan Pak Erick, salah satunya itu melalui akselerasi transformasi dan digitalisasi," kata Huda menambahkan.