JAKARTA, investor.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis pipeline terbaru terkait rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dan pencatatan (listing) saham calon emiten per 30 Agustus 2024. Dalam pipeline tersebut disebutkan bahwa terdapat 23 perusahaan berencana masuk bursa.

Angka tersebut lebih sedikit dibandingkan pipeline sebelumnya. Sebagai informasi, per 9 Agustus 2024, pipeline BEI menyebutkan bahwa terdapat 28 perusahaan yang berencana menggelar IPO dan listing sahamnya di bursa.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan menyatakan mundur dari rencana pencatatan saham di BEI.

“Penyebabnya ada yang merupakan keputusan internal perusahaan untuk menunda maupun yang berdasarkan evaluasi BEI belum dapat memberikan persetujuan," kata Nyoman dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Sebelumnya, seperti yang sempat bikin geger jagat pasar modal, BEI telah memecat sejumlah karyawannya karena diduga menerima gratifikasi dari perusahaan tercatat, sehubungan dengan IPO. Kasus tersebut tengah dalam tahap investigasi oleh BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, kata Nyoman, keputusan calon emiten untuk menunda rencana IPO tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus gratifikasi.

“Semua proses evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada kaitannya dengan isu lain,” tegasnya.

Diketahui, sejak awal tahun hingga akhir Agustus 2024, sebanyak 34 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BEI. Total dana yang dihimpun mencapai Rp 5,15 triliun. Sementara itu, dalam pipeline terbaru, terungkap bahwa dari 23 perusahaan yang mengantre untuk IPO, 5 di antaranya merupakan perusahaan beraset besar di atas Rp 250 miliar.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengumumkan sejumlah emiten yang berpotensi delisting. Salah satunya adalah emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex.

Pada pengumuman Bursa per 30 Juni 2024, sebanyak 50 emiten telah disuspensi lebih dari 6 bulan. Sementara itu, secara regulasi suspensi saham hanya berlaku maksimal 24 bulan. Padahal, Sritex telah disuspensi sejak 19 Mei 2021, yang berarti saham SRIL telah disuspensi selama 37 bulan hingga saat ini.

SRIL telah mengungkapkan pihaknya telah meminta keringanan dan peninjauan kembali terkait potensi delisting dari Bursa Efek Indonesia hingga akhir 2024 dan saham diharapkan dapat kembali diperdagangkan pada tahun depan.

Direktur Sritex Welly Salam menyebutkan bahwa SRIL meminta keringanan dan peninjauan ulang terkait potensi delisting hingga akhir 2024 dari Bursa Efek Indonesia seiring dengan penyelesaian restrukturisasi entitas bisnis di Singapura.

"Insyaallah tahun depan kita bisa kembali diperdagangkan di Bursa, semoga kami segera menyelesaikan restrukturisasi di Singapura," ujar Welly saat public expose, beberapa waktu lalu.

Welly menjelaskan bahwa pihaknya tetap berkomunikasi dengan Bursa Efek Indonesia mengenai suspensi dan potensi delisting. Permintaan keringanan telah diajukan sejak tahun lalu, kata Welly, dengan kelonggaran yang diminta diperpanjang hingga akhir tahun 2024.

Namun, ia mengakui bahwa proses restrukturisasi masih belum mencapai kesepakatan dengan para kreditur. Pelambatan dalam proses restrukturisasi terjadi karena ada pertimbangan dan negosiasi yang harus diselesaikan dengan para kreditur tersebut.

"Kami akan melakukan komunikasi kembali dengan BEI dan juga memberikan transparansi kepada publik. Terkait PKPU, sudah selesai," katanya.

Berdasarkan data Bisnis, SRIL telah disuspensi dari Bursa sejak 18 Mei 2021 dengan harga Rp146 per saham.

Suspensi saham oleh BEI telah mengakibatkan potensi delisting saham SRIL. Suspensi tersebut didasarkan pada penundaan pembayaran pokok dan bunga Medium Term Notes (MTN) Tahap III Sritex Tahun 2018, serta kasus PKPU dan restrukturisasi.

Kondisi ini menyebabkan BEI menetapkan notasi M, E, X, L dan memasukkannya ke dalam daftar saham tidak likuid dengan kriteria 5 dan 7.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa emiten memiliki ekuitas negatif dalam laporan keuangan terbaru. Kemudian likuiditas rendah dengan nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 kali dalam 6 bulan terakhir di pasar reguler.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan turunan terkait kewajiban pembelian kembali (buyback) saham bagi para emiten yang terancam delisting. Hingga saat ini, ada 50 emiten yang terancam delisting.

Mengacu Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pasar Modal, perusahaan terbuka yang melakukan perubahan status menjadi perusahaan tertutup wajib melakukan pembelian kembali (buyback) yang dimiliki publik.

Setelah melakukan buyback, jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan ada beberapa kendala yang menyebabkan proses buyback saham bagi para emiten yang terancam delisting sulit dilakukan.

“Kalau buyback itu tidak hanya dananya saja, bisa jadi karena juga investornya itu tidak ditemukan, atau yang kita sebut namanya unclaimed asset,” ujar Inarno saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (22/7/2024).

Menurutnya, aset terlantar atau unclaimed asset bagi perusahaan yang terancam delisting itu selalu ada, sehingga OJK kini tengah mempersiapkan aturan turunan untuk kewajiban buyback saham emiten terancam delisting.

"Unclaimed asset itu selalu ada. Jadi misalnya perusahaan itu mau delisting, nah itu dicari pemegang saham pengendalinya, pasti ada sisanya. Itu yang kami sedang persiapkan [aturan turunan]," ujarnya.

Mengacu Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 50 emiten yang berpotensi dihapus pencatatannya atau delisting per 30 Juni 2024. Misalnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), dan PT Hanson International Tbk. (MYRX) milik Benny Tjokro.

BEI menuturkan 50 emiten tersebut telah disuspensi lebih dari 6 bulan. Sementara itu, secara regulasi suspensi saham hanya berlaku maksimal 24 bulan.

Adapun, BEI telah menerbitkan dan memberlakukan aturan baru yakni Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting).

Melalui peraturan tersebut, kini tidak lagi mengatur mengenai kewajiban buyback dan penentuan harga pembelian saham kembali bagi emiten yang akan bertransformasi menjadi perusahaan tertutup (delisting), terutama yang secara sukarela atau voluntary delisting.

Peraturan itu sebagai bentuk harmonisasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme delisting, termasuk penentuan harga buyback.