PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mencatat pra penjualan kuartal III-2024 mencapai Rp 4,25 triliun, setara dengan 79% dari target tahun ini. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan sebesar 26% dibandingkan kuartal III-2023.

Properti residensial tetap mendominasi penjualan pada kuartal III-2024, yakni sebesar 65%. Pencapaian ini sebagian besar didukung oleh permintaan yang berkelanjutan terhadap produk rumah tapak dengan harga terjangkau dari peluncuran sebelumnya, seperti Cendana Homes, XYZ Livin, dan Waterfront Uptown, serta peluncuran baru seri Zen di Park Serpong dan XQ Livin di Lippo Cikarang Cosmopolis.

"Manajemen yakin dapat mencapai target pra penjualan tahun ini dengan mempertahankan momentum penjualan di kuartal terakhir tahun ini," kata Group CEO LPKR John Riady dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Emiten LPKR juga akan memulai serah terima Park Serpong Fase 1 (yang diluncurkan pada Oktober 2023) pada Desember 2024, empat bulan lebih cepat dari jadwal awal 18 bulan.

Penjualan Lippo Karawaci (Holdco) sendiri pada kuartal III-2023 sebesar Rp 3,19 triliun, 81% dari target tahun ini, yang terutama ditopang oleh penjualan residensial yang menyumbang Rp 2,1 triliun, disusul penjualan kavling tanah Rp 491 miliar, dan penjualan komersial Rp 311 miliar. Selain itu, penjualan kavling pemakaman di San Diego Hills turut menyumbang Rp 155 miliar terhadap total pra penjualan.

Sementara anak usaha LPKR, yaitu PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), meraih pra penjualan sebesar Rp 1,05 triliun pada periode yang sama, dengan kontribusi produk residensial sebesar 64%, produk komersial sebesar 27%, dan produk industri sebesar 9%.

Video Airlangga soal Jadi Menko Perekonomian Lagi: Amanat yang Berat

Video Airlangga soal Jadi Menko Perekonomian Lagi: Amanat yang Berat

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

Simak Video Mendag Beri Penghargaan ke 610 Pasar Tertib Ukur & Ber-SNI

[Gambas:Video 20detik]