JAKARTA, investor.id – PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun Pertama kepada Kepala Staf Umum (Kasum) Tentara Nasional Indonesia Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan, S.E., M.M.

Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan memasuki masa purna pada bulan September 2024 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Bambang merupakan lulusan Akmil 1988 dan dinilai sangat berpengalaman pada bidang Infanteri Baret merah.

Penyerahan manfaat THT dan Jaminan Pensiun Pertama ini saksikan langsung oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PT Asabri (Persero), Khaidir Abdurrahman bersama dengan Mitra Kerja Pembayaran Bank Mandiri Taspen yang dihadiri oleh Direktur Utama, Elmamber Petamu Sinaga.

Asabri dan Bank Mantap mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Letjen TNI (Purn.) Bambang atas pelayanan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para purnawirawan.

“Terima kasih atas pelayanannya, ini tentu rumusan yang baik bagi purnawirawan. Saya mohon bapak-bapak sabar dan tidak merasa lelah untuk melayani purnawirawan yang sebagian besar sudah sepuh, semoga Asabri dan Mandiri Taspen terus memberikan layanan terbaik bagi purnawirawan” ujar Bambang dalam keterangan rilisnya dikutip Minggu (15/9/2024).

Selain itu, Sekretaris Perusahaan PT Asabri (Persero) Okki Jatnika, dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta, Aris Karyawan dalam kesempatan yang sama telah menjelaskan kepada Letjen TNI (Purn.) Bambang terkait dengan manfaat pensiun yang diterima serta hak dan kewajiban sebagai peserta Asabri.

Mencapai usia 53 tahun, Asabri selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada peserta Asabri yakni Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kemhan dan ASN Polri baik aktif maupun pensiun.

Hal ini dilakukan melalui perluasan titik layanan Asabri Link yang sampai dengan saat ini mencapai lebih dari 1.900 titik layanan dan Kantor Cabang Asabri yang tersebar di 33 wilayah seluruh Indonesia.

Selain itu perseroan menetapkan visi dan misi baru untuk terus melanjutkan transformasi bisnis dan budaya perusahaan serta peningkatan kesejahteraan peserta Asabri.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA memastikan kelolaan dana pensiun tetap aman di tengah tren lonjakan utang manfaat jatuh tempo pada semester I/2024.

"Dapen BCA memiliki kondisi ketahanan dana pensiun yang masih stabil, dimana iuran selalu diterima tepat waktu dan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan peserta," kata Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Peningkatan iuran dana pensiun Dapen BCA juga didapat dari iuran sukarela yang disetorkan peserta dana pensiun.

Sementara itu, untuk mengimbangi peningkatan pembayaran nilai manfaat, Budi mengatakan Dapen BCA sudah menyiapkan likuiditas yang cukup dan sudah disesuaikan dengan durasi investasinya. Dengan begitu, kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat diberikan sesuai dengan jatuh tempo.

Dapen BCA dalam memastikan ketahanan dana pensiunan, lanjut dia, adalah dengan mengelola portofolio investasi dengan baik untuk memastikan imbal hasil yang stabil dan mengurangi risiko.

Selain itu, investasi Dapen BCA dilakukan dengan diversifikasi ke berbagai kelas aset, serta menyesuaikan aset investasi berdasarkan proyeksi manfaat yang akan dibayarkan.

"Selain itu adanya program manfaat pensiun berkala yang dibayarkan oleh Dapen selama paling tidak 10 tahun, ini bisa menjadi strategi yang baik karena menciptakan arus kas stabil bagi pensiunan. Hal ini memberikan kepastian pendapatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mengurangi risiko pengeluaran dana pensiun sekaligus dalam jumlah besar,” jelasnya.

Budi menilai program manfaat pensiun berkala selama 10 tahun ini membantu perencanaan keuangan yang lebih baik, baik bagi pensiunan maupun pengelola dana pensiun.

Selain itu, program iuran sukarela alias top up oleh peserta di luar iuran wajib juga bermanfaat karena meningkatkan fleksibilitas kontribusi peserta.

"Iuran sukarela memungkinkan peserta menyetorkan dana tambahan di luar kewajiban iuran reguler, sehingga potensi pertumbuhan dana pensiun lebih besar. Ini juga memperkuat posisi keuangan dana pensiun, karena aliran dana lebih stabil dari kontribusi yang bervariasi,” paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan ketahanan dana pensiun bagi DPPK sangat tergantung oleh kemampuan keuangan dan pendanaan pihak pendiri dapen atau pemberi kerjanya.

Agar dapat menjaga ketahanan dana pensiun, dia mendorong pihak DPPK harus selalu mengelola kepesertaan dengan baik, menginvestasikan dana pensiun dengan optimal dan menghindari instrumen yang risikonya tinggi.

"Pedomannya adalah penerapan tata kelolaan dengan baik dan disiplin, penerapan manajemen risiko dengan baik dan disiplin, investasi yang optimal dengan rentabilitas secara kualitas dan kuantitas, dan kecukupan pendanaan, kemampuan serta kemauan pendiri dana pensiun,” jelasnya.

Sebagai informasi, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dibanding Rp104,17 miliar. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga naik 55,84% yoy menjadi Rp74,81 miliar dibanding Rp48 miliar di Juni 2023.

Bisns.com, JAKARTA-- Utang manfaat pensiun kompak naik hingga semester I/2024 ini. Tren tersebut justru diikuti dengan penurunan iuran dana pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dibanding Rp104,17 miliar.

Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga naik 55,84% yoy menjadi Rp74,81 miliar dibanding Rp48 miliar di Juni 2023. Sementara itu, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) juga naik 8,04% yoy menjadi Rp116,50 miliar, dibanding Rp107,83 miliar di Juni 2023.

Dari sisi iuran, iuran DPPK PPMP per Juni 2024 naik 5,09% yoy menjadi Rp3,66 triliun, dibanding Rp3,49 triliun. Tapi secara bulanan atau month-to-month (mtm) turun 12,62% dibanding Rp4,19 triliun pada Mei 2024.

Sementara itu, Iuran DPPK PPIP turun 21,76% yoy menjadi Rp77,38 miliar dibanding Rp98,91 miliar pada Juni 2023, atau turun 8,42% mtm dibanding Mei 2024 sebesar Rp84,50 miliar.

Sebagai infromasi, iuran DPPK PPMP terdiri dari komponen iuran normal pemberi kerja, iuran normal peserta, iuran sukarela peserta, dan iuran tambahan. Sedangkan iuran DPPK PPIP terdiri dari iuran normal pemberi kerja, iuran normal peserta, dan iuran sukarela peserta.

Secara agregat, OJK mencatat per Juni 2024 iuran dana pensiun sukarela (selain dana pensiun wajib seperti Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan) turun 9,02% yoy menjadi Rp17,49 triliun dari Rp19,23 triliun pada Juni 2023.

Tren penurunan terus berlanjut pada Juli 2024 dengan angka Rp20,51 triliun, atau turun 5,12% yoy dibanding Rp21,62 triliun pada Juli 2023.

Meski terjadi tren seperti itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menilai secara agregat sektor industri dana pensiun baik dana pensiun wajib maupun dana pensiun sukarela masih melanjutkan tren pertumbuhan positif. Hal itu mengacu pada pertumbuhan aset dana pensiun dan jumlah akun kepesertaan dana pensiun.

"Per Juli 2024, tercatat bahwa aset sektor industri dana pensiun tumbuh sebesar 8,05% yoy, dengan total nilai aset mencapai Rp1.465,40 triliun. Demikian pula halnya dengan jumlah akun kepesertaan dana pensiun, yang mencapai 28,48 juta akun peserta per Juli 2024, atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka per Desember 2023 yang mencapai 28,09 juta akun peserta," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Kamis (12/9/2024).

Indikator lainnya, Ogi menyoroti adanya tren peningkatan pendanaan dana pensiun sukarela yang menjalankan PPMP.

"Selama tiga tahun terakhir, presentase dana pensiun dengan tingkat pendanaan 1 meningkat dari 41% pada 2021 menjadi 43% pada 2023" kata Ogi.

Tingkat pendanaan 1 artinya adalah dana pensiun yang memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.

Sedangkan presentase jumlah dana pensiun dengan tingkat pendanaan 3 menurun dari 34% pada 2021 menjadi 33% pada 2023. Tingkat pendanaan 3 adalah dana pensiun dengan nilai aset yang lebih kecil dibanding dengan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.