Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi penerbit surat utang syariah terbesar di dunia atau yang disebut dengan sukuk. Nilainya kurang lebih mencapai US$ 5 miliar.

Perry mengatakan nilai sukuk tersebut terbilang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan investasi masyarakat Indonesia terhadap instrumen syariah yang aman dan sesuai nilai Islam.

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$ 5 miliar, yang kedua adalah Islamic Development Bank (IsDB) dan lainnya. Tapi kita butuh lebih banyak lagi," kata Perry dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (31/10/2024).

Perry menyebut besaran surat berharga syariah itu belum cukup untuk memajukan sektor keuangan syariah. Padahal sukuk sebagai instrumen surat berharga yang sudah stabil.

"Karena tanpa sukuk, bagaimana kita bisa memajukan sektor keuangan syariah? Karena sukuk sudah mapan, produknya sudah ada, yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan permintaan ini, mengajari mereka, membantu mereka untuk menerbitkan lebih banyak sukuk," ucap Perry.

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah otoritas negara-negara Islam untuk berinovasi mengembangkan sukuk sebagai instrumen investasi yang memberikan likuiditas besar dan bisa dalam jangka pendek.

"Tidak hanya menjadi penerbit, tapi bagaimana sukuk tersebut dapat digunakan untuk likuiditas. Dalam aspek ini, lebih kepada bagaimana membantu negara dan korporasi serta umat untuk bisa menciptakan lebih banyak sukuk yang menawarkan takaful dan juga waqaf," tuturnya.

Perry menilai kebutuhan akan sukuk ke depan bakal semakin besar. Pasalnya permintaan terhadap sukuk dari ritel khususnya anak-anak muda muslim semakin tinggi seiring berkembang pesatnya teknologi.

"Ini yang membuat tidur saya setiap malam semakin sulit. Tidak hanya memikirkan inovasi, digitalisasi, layanan keuangan yang terintegrasi, tetapi sebagai gubernur bank sentral, bagaimana saya bisa membuat kebijakan untuk menciptakan itu semua?" tutur Perry.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pasokan produk perikanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melimpah, terutama dari sisi jumlah maupun jenisnya.

Menurutnya, tata kelola hulu sektor kelautan dan perikanan akan terus ditingkatkan untuk mendukung kemandirian ketahanan pangan nasional.

"Yang paling penting sebetulnya hulu. Jadi hulu sedang kita tata dengan baik, supaya produksinya itu tidak ada reject dan jumlahnya harus memadai," ungkap Trenggono dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan data KKP, produksi perikanan nasional sampai triwulan III-2024 sebanyak 18,2 juta ton yang terdiri dari hasil tangkapan dan budi daya. Nilai produksi tersebut disokong oleh program ekonomi biru, seperti modeling budidaya udang, rumput laut, serta ikan nila salin yang telah berjalan. Program-program ekonomi biru pun masih akan terus dilanjutkan bahkan dikebut pelaksanaannya.

Selain untuk ketahanan pangan dan program MBG, produk perikanan juga diperlukan untuk peningkatan asupan protein masyarakat melalui ketersediaan produk kelautan dan perikanan maupun turunannya yang berkualitas.

Sebagai bentuk dukungan pada program makan bergizi gratis, pihaknya sudah memulai dengan membagikan paket nasi ikan gratis kepada puluhan ribu masyarakat Indonesia. Kegiatan bagi-bagi paket nasi ikan itu menjadi rangkaian puncak acara HUT KKP ke-25 yang dipusatkan di Pulau Untung Jawa, Jakarta, hari ini.

"Kita udah mulai hari ini dalam rangkaian HUT KKP. Tapi secara nasional untuk ketersediaan protein, kita akan sampaikan kepada pihak terkait, Badan Gizi. Nanti kita petakan, kita mapping di daerah-daerah mana yang sudah, yang produksinya cukup dan seterusnya," beber Trenggono.

Mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk perikanan diakui Trenggono juga sebagai upaya KKP dalam meningkatkan angka asupan protein nasional. Data menyebutkan bahwa 53 persen kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia dipenuhi oleh sumber protein yang berasal dari ikan. Persentase tersebut masih akan terus ditingkatkan oleh KKP.

Trenggono menambahkan, tingginya konsumsi produk perikanan di tengah masyarakat turut membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Hasil produksi mereka akan terserap dengan baik dengan harga yang bersaing.

Presiden Prabowo Subianto berjanji pada masa pemerintahannya akan membawa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Dirinya telah berkonsultasi dengan para pakar agar Indonesia dalam waktu singkat bisa swasembada pangan.

"Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo menginginkan hal itu karena berharap Indonesia tidak bergantung pada impor untuk urusan pangan. Dengan menjadi lumbung pangan dunia, meski dalam krisis ataupun genting, Prabowo yakin Indonesia tidak akan bergantung dengan negara lain.

"Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Untuk itu, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi pangan sendiri demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Prudential Life Assurance berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang kuat secara finansial. Untuk itu, perusahaan asuransi aktif melakukan kegiatan edukasi untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan.

Karin Zulkarnaen, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia mengatakan, edukasi yang dilakukan Prudential Indonesia juga menyasar para penyandang disabilitas. Pasalnya, tingkat literansi dan inklusi keuangan di kelompok ini masih rendah.

Survei Ekonomi Nasional tahun 2020 mencatat terdapat sekitar 28,05 juta penduduk penyandang disabilitas di Indonesia atau setara 10,38% dari jumlah penduduk Indonesia.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dari OJK yang dipublikasikan per Agustus 2024 mencatat bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia mencapai 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

Meski indeks literasi dan inklusi keuangan meningkat dibandingkan periode sebelumnya, layanan keuangan masih sulit diakses oleh sebagian masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.

Data OJK menyebutkan, baru 22% kelompok disabilitas yang memiliki akses keuangan atau yang memiliki rekening, sedangkan 78% belum tersentuh akses keuangan. Bahkan, 55,3% kelompok disabilitas belum mendapatkan literasi keuangan secara maksimal.

“Prudential Indonesia terus meningkatkan dukungan kami kepada pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk masyarakat disabilitas,” kata Karin dalam keterangan resminya, Kamis (3/10).

Salah satu langkah Prudential adalah berkolaborasi dengan Konekin melakukan pelatihan literasi keuangan inklusif bagi sekitar 650 penyandang disabilitas pada 28 September lalu. Konekin merupakan sebuah platform sosial yang mendorong ekosistem inklusif di Indonesia.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendidikan literasi keuangan kepada penyandang disabilitas dengan menghadirkan kegiatan yang inklusif, memiliki aksesibilitas, dan merangkul keberagaman.

Kegiatan itu juga dilakukan sebagai upaya mendukung program OJK yang terangkum dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025, di mana penyandang disabilitas termasuk dalam sasaran prioritas edukasi keuangan.

KOMPAS.com - Ada banyak faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental. Salah satu yang mempengaruhinya adalah fenomena kesehatan, seperti pandemi.

Menurut data yang didapatkan Litbang Kompas, tingkat rasa tertekan atau stres selama masa pandemi Covid-19 hingga 2021 adalah:

• Ya, merasa cukup tertekan = 33,3%
• Tidak, tidak terlalu tertekan = 28,7%
• Ya, merasa sering atau sangat tertekan = 24,5%
• Tidak, tidak tertekan sama sekali 13,5%
• Menurut data yang sama, berikut kegiatan yang dilakukan ketika merasa tertekan:
• Pasrah, berdoa kepada Tuhan = 51,4%
• Mencari hiburan (menonton film dan mendengarkan musik) = 20,3%
• Berkeluh kesah kepada teman atau kerabat = 6,7%
• Berdiam dan menenangkan diri = 6,6%
• Konsultasi ke ahli (psikolog atau psikiater = 1,6%
• Lainnya = 12,0%
• Tidak tahu = 1,5%

Data tersebut didapatkan melalui metode penelitian pengumpulan pendapat melalui telepon, yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 21-21 September 2021. Sebanyak 503 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi berhasil diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas, sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Dengan menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ±4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

"Kita mengukur bahwa kesadaran kesehatan mental masih sangat rendah," ujar Tim Jurnalisme Data Harian Kompas Margaretha Puteri Rosalina dalam acara Kompas Editor's Talks: Apakah Masyarakat Insonesia Sudah Cukup Sehat Mental?, belum lama ini.

Artinya, dari 33,3% orang yang merasa cukup tertekan dan 24,5% orang yang merasa sangat tertekan, hanya 1,6 persen yang konsultasi ke profesional.

"Padahal saat pandemi banyak orang yang stres, karena tidak boleh keluar dan sakit Covid," ujar Margaretha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk berkonsultasi perihal kesehatan mental masih sangat rendah.

Dari data yang sama, didapatkan bahwa kemauan melakukan konsultasi dengan ahli adalah sebagai berikut:

• Ya, asal mudah atau gratis = 35,5%
• Tidak, karena jauh atau sulit dijangkau dan repot = 27,7%
• Tidak, karena enggan atau malu = 19,1%
• Ya, meski sulit dan membayar = 15,5%
• Tidak tahu = 2,3%

"Meskipun kesadaran untuk berkonsultasi langsung masih rendah, namun ada kemauan asal mudah dan gratis," jelas Margaretha.

Adapun, 27,7% tidak mau berkonsultasi karena jauh juga repot. Itu berarti, jika tersedia layanan konsultasi kesehatan mental yang mudah dijangkau juga murah, maka kesadaran kesehatan mental di masyarakat bisa bertambah.

Adapun, 19,1% tidak mau berkonsultasi karena enggan atau malu. Hal tersebut dikarenakan, pergi ke psikiateer atau psikolog untuk memeriksakan kesehatan mental masih dianggap tabu oleh masyarakat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa jumlah rekening masyarakat Indonesia dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta rekening. Jumlah tersebut setara dengan 98,8% dari total 586,95 juta rekening yang tercatat hingga Juli 2024.

Berdasarkan data LPS periode Juli 2024, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta ini menjaditieringdengan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd) dibandingkan kelompok nominal lainnya, yakni sebesar 4,9% (ytd). Secara tahunan, jumlah itu bahkan tumbuh dobel digit sebanyak 11,8% (yoy).

Di sisi lain, jumlah rekening dengan saldo jumbo alias di atas Rp5 miliar juga tumbuh signifikan. BPS mencatat, terdapat 142,324 rekening dengan saldo tersebut atau tumbuh 3,6% sepanjang tahun berjalan (ytd). Apabila dilihat secara tahunan, pertumbuhannya mencapai 8,6% (yoy).

Selain itu, pertumbuhan jumlah rekening padatieringsaldo lainnya juga mengalami peningkatan beragam. Jumlah rekening dengan saldo Rp100 juta–Rp 200 juta tumbuh 1,3% ytd atau 3,8% yoy. Padatieringsaldo Rp200 juta–Rp500 juta, pertumbuhannya tercatat 2% ytd atau 3,6% yoy.

Lebih lanjut,tieringsaldo Rp500 juta–Rp 1 miliar mencatatkan pertumbuhan jumlah rekening 2,3% ytd atau 5,1% yoy.Tieringsaldo Rp1 miliar–Rp2 miliar tumbuh 4,4% ytd atau 5% yoy, sedangkan jumlah rekening padatieringsaldo Rp2 miliar–Rp5 miliar tumbuh 2,2% ytd atau 4,9% yoy.

Sementara itu, dari segi nominal simpanan, kelompok nominal di bawah Rp100 juta mencapai Rp1.057,79 triliun atau setara dengan 12,1% dari keseluruhan simpanan sebesar Rp8.727,38 triliun. Pertumbuhan simpanan kelompok ini hanya tumbuh 0,4% ytd, atau tumbuh 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Pada saat bersamaan, kelompok nominal di atas Rp5 miliar masih menjadi simpanan dengan nominal terbesar, yakni mencapai Rp4.671,31 triliun atau 53,5% dari total simpanan. Dibandingkan dengan simpanan di bawah Rp100 juta,tieringnominal ini mencatakan pertumbuhan sebanyak 3% ytd, atau tumbuh 10,4% secara tahunan.

Kelas Menengah Turun Kasta

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa sedikitnya 9,4 juta penduduk kelas menengah Tanah Air telah turun kasta ke kelompokaspiring middle classsepanjang periode 2019 hingga 2024.

Angka penurunan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan penjelasannya, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dengan demikian, pada 2024, masyarakat RI yang dikategorikan sebagai kelas menengah ialah yang memiliki pengeluaran dengan rentang Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Amalia membeberkan, terdapat 57,33 juta warga kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia pada 2019. Jumlah tersebut menyusut menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia pada 2024.

Pada periode yang sama, besaran kelompok penduduk rentan miskin dan menuju kelas menengah juga melesat. Jumlah penduduk rentan miskin naik dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang, sementara jumlah penduduk menuju kelas menengah naik dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta kepala.

Dengan demikian, alih-alih naik kelas, 9,4 juta penduduk kelas menengah justru turun kasta sepanjang 2019 hingga 2024. Amalia menilai, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor di balik fenomena tersebut.