Meutya Hafid resmi ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Digital oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/10) malam WIB. Dia menjadi perempuan pertama yang memimpin Komunikasi dan Digital, yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Meutya memang sudah lama digadang menjadi penerus Budi Arie Setiadi untuk mengisi posisi Menteri Komunikasi dan Informatika di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Isunya kian kencang, setelah politisi Golkar itu datang ke kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta, pada 14 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menkominfo diisi oleh beberapa nama, seperti Syamsul Muarif (Agustus 2001-Oktober 2004), Sofyan A. Djalil (Oktober 2004-Mei 2007), Mohammad Nuh (Mei 2007-Oktober 2009), Tifatul Sembiring (Oktober 2009-September 2014), Rudiantara (Oktober 2014-Oktober 2019), Johnny G. Plate (Oktober 2019-Mei 2023), Moh. Mahfud MD (status PLT, Mei 2023-Juli 2023), dan Budi Arie Setiadi (17 Juli 2023-20 Oktober 2024).

Lalu, siapa Meutya Hafid?

Nama Meutya sendiri tidak begitu asing di dunia politik. Menurut laporan Antara, dirinya sudah terjun ke politik sejak 2009, bergabung dengan Partai Golkar.

Meutya mulai menjabat sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I. Jabatan tersebut didapatnya melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal pada 2010.

Perempuan kelahiran 3 Mei 1978 itu kemudian menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 di dapil yang sama. Meutya bahkan sempat terpilih lagi sebagai anggota DPR RI untuk ketiga kalinya pada periode 2024-2029.

Meutya juga memiliki pengalaman panjang sebagai seorang jurnalis. Namanya dikenal publik ketika dia dan seorang kamerawan MetroTV disandera di Irak pada 2005 lalu.

Soal pendidikan, Meutya mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, serta SMA di Crescent Girl’s School, Singapura, hingga lulus pada 1997. Ia meraih gelar sarjana di Universitas New South Wales, Australia, pada 2001, kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Indonesia pada 2018.

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkap transaksi judi online terus berkembang. Saat ini modus baru transaksi judi online beranjak ke dompet digital atau e-wallet.

Budi Arie menyebut, dalam catatannya transaksi judi online melalui e-wallet mencapai lebih dari Rp 5,6 triliun. Pihaknya juga telah mengendus ada 573 akun e-wallet yang digunakan untuk transaksi judi online.

"Penggunaan e-wallet atau dompet digital sudah menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua," kata dia dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Sebanyak 537 akun e-wallet telah diajukan pemblokiran kepada Bank Indonesia (BI). Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mencatat ribuan rekening yang dijadikan untuk transaksi judi online.

"Permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada OJK. Pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet termasuk 16 akun Gopay terkait judi online kepada Bank Indonesia," jelasnya.

Hingga September 2024, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) transaksi judi online telah mencapai Rp 600 triliun.

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk mencegah dan memberantas judi online," pungkasnya.

(ada/ara)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dikabarkan bakal menggantikan posisi Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Sementara, Maman Abdurrahman yang akan menjadi Menteri UMKM. Mengingat pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang, persoalan koperasi dan UMKM akan dipisah.

"Tunggu saja, tunggu aja, tunggu aja pengumuman resmi dari presiden terpilih," kata Budi, di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sebagaimana diketahui, Budi Arie dan Maman Abdurrahman menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Beredar kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang dipisah, yakni Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Sleman -

Aplikasi Temu telah resmi diblokir oleh Kominfo. Pemerintah juga telah bersurat ke Google untuk penghapusan aplikasi asal China ini.

"Iya sudah bersurat ke playstore juga ke apps store. Seperti dijelaskan oleh Pak Menteri, blokir Temu itu guna menyelamatkan produk lokal, produk UMKM kita," kata Wamenkominfo Nezar Patria saat ditemui wartawan di UGM, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Nezar, pemerintah masih menunggu sikap Google terkait permintaan tersebut.

"Ya kita tunggu respons Google. Ya kita masih menunggu," ujarnya.

Nezar melanjutkan, pemblokiran dilakukan untuk menciptakan iklim transaksi yang sehat. Sebab, aplikasi Temu ini menjual barang langsung dari pabrik sehingga harga yang ditawarkan lebih murah.

"Jadi itu dilakukan agar adanya transaksi yang lebih sehat. Karena selama ini di Temu kenali bahwa Temu ini langsung dari pabrik jualnya ke konsumen. Sehingga dia bisa memberikan harga yang sangat murah yang membuat produk-produk lokal yang sejenis tidak bisa bersaing," ujarnya.

Dengan diblokirnya Temu, Nezar berharap ada iklim persaingan usaha yang lebih sehat.

"Oleh karena itu kita mengingat daya tahan dari produk-produk lokal kita bersaing dengan global sehingga kita menginginkan persaingan produk yang lebih sehat, dan temu ini kelihatannya tidak mendukung iklim persaingan sehat," bebernya.

Dilansir detikNews, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. Aplikasi tersebut sempat viral karena dinilai dapat merugikan UMKM.

"Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi Temu tidak terdaftar sebagai PSE," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu, (9/10).

Pemblokiran itu dilakukan demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini produk asing mengancam produk UMKM, baik melalui penjualan daring maupun luring.

(aku/dil)

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi secara tegas menyatakan bahwa aplikasi Temu terlarang, diblokir dan sudah tidak dapat digunakan lagi di Indonesia.

Langkah tersebut diambil untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri dari ancaman model bisnis yang diterapkan oleh aplikasi tersebut.

“Kalau aplikasi Temu, per kemarin sudah kami nyatakan terlarang di Indonesia. Karena apa? karena aplikasi Temu itu model bisnisnya adalah dari pabrikan langsung ke konsumen. Pabrikannya dari negara lain, konsumennya orang Indonesia. Nanti UMKM kita akan tergilas,” kata Menkominfo Budi usai merilis dua buku soal perkembangan digital di tanah air, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis.

Menkominfo juga menjelaskan bahwa meski tampilan aplikasi Temu masih bisa diakses, tapi transaksi sudah tidak dapat dilakukan, dan pengajuan untuk take down dari App Store dan Play Store sedang dalam proses.

Tidak hanya Temu, Menkominfo juga menyoroti aplikasi lain seperti Shein yang menjalankan konsep bisnis serupa, yaitu penjualan langsung dari luar negeri kepada konsumen Indonesia.

“Shein menjual produk fesyen dan kosmetik dengan cara yang sama seperti Temu. Kita harus menjaga UMKM kita, baik di Tasikmalaya, Pekalongan, dan daerah lainnya,” ungkapnya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi ekosistem UMKM di Indonesia dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan luar negeri.

"PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk Temu tidak akan diberikan, begitu juga jika ada aplikasi serupa yang mencoba masuk," kata Budi menegaskan.

Menkominfo juga menampik isu akuisisi platform e-commerce lokal oleh Temu, serta menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melindungi kepentingan UMKM dalam setiap kebijakan digital yang diambil.

Adapun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup akses aplikasi Temu sebagai penegakan aturan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Mengacu pada aturan tersebut aplikasi Temu tidak dapat beroperasi di Indonesia dan ditutup aksesnya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjawab isu-isu soal apakah dirinya masuk kabinet Prabowo-Gibran. Budi Arie hanya memberi jawaban diplomatis.

Budi menegaskan perihal menteri adalah hak prerogatif presiden. Dia meminta masyarakat menunggu.

"Tunggu saja, ya doain aja, tergantung doa kalian," ujar Budi kepada wartawan di Kemkominfo, usai meluncurkan 2 buku, "Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2024" dan "Horizon Pembangunan Digital Indonesia Tahun 2025-2030," Kamis (10/10).

Budi juga menyampaikan apa yang akan dia lakukan nanti setelah tugasnya sebagai menteri selesai.

"Pulang ke rumah, enggak tahu pokoknya kita ikut perintah presiden terpilih," sambung Ketum Projo—organ relawan Jokowi ini.

Kendati demikian, Budi hanya menjawab amin saat ditanya bagaimana bila Prabowo mengajaknya masuk kabinet.

"Aamiin," kata Budi dengan lantang.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, memastikan bahwa Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Kami men-take downTemu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Budi Arie mengatakan, pemblokiran ini dilakukan demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing yang saat ini banyak dijual lewat daring maupun laring. Masuknya produk asing ke Indonesia bisa mengancam pelaku UMKM lokal.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, telah melayangkan surat terkait perlindungan produk UMKM terhadap model bisnis yang diterapkan marketplace luar negeri yakni Temu.

“Produk UMKM lokal perlu mendapat perlindungan pemerintah dari marketplace asing yang menjual produk asing langsung dari pabriknya, sehingga harganya sangat murah. Ini persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan bisnis pelaku UMKM lokal,” jelas Menteri Budi Arie.

Temu adalah platform global cross-border berasal dari China. Aplikasi menggunakan metode penjualan langsung dari pabrik ke konsumen, metode yang dianggap dapat memberikan dampak buruk pada UMKM dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Di sejumlah negara, aplikasi asal China itu merugikan pelaku UMKM lokal dan para konsumen. Kualitas produk yang dijual Temu juga tidak memenuhi standar mutu.

Pada 2023, Google sempat menangguhkan PINDUODUO, induk aplikasi Temu karena diduga disusupi malware yang bisa mengamati aktivitas pengguna aplikasi.

“Kami melakukan pemblokiran Temu baik di App Store maupun Playstore demi melindungi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku UMKM,” ujar Menkominfo.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, memastikan bahwa Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Kami men-take downTemu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Budi Arie mengatakan, pemblokiran ini dilakukan demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing yang saat ini banyak dijual lewat daring maupun laring. Masuknya produk asing ke Indonesia bisa mengancam pelaku UMKM lokal.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, telah melayangkan surat terkait perlindungan produk UMKM terhadap model bisnis yang diterapkan marketplace luar negeri yakni Temu.

“Produk UMKM lokal perlu mendapat perlindungan pemerintah dari marketplace asing yang menjual produk asing langsung dari pabriknya, sehingga harganya sangat murah. Ini persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan bisnis pelaku UMKM lokal,” jelas Menteri Budi Arie.

Temu adalah platform global cross-border berasal dari China. Aplikasi menggunakan metode penjualan langsung dari pabrik ke konsumen, metode yang dianggap dapat memberikan dampak buruk pada UMKM dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Di sejumlah negara, aplikasi asal China itu merugikan pelaku UMKM lokal dan para konsumen. Kualitas produk yang dijual Temu juga tidak memenuhi standar mutu.

Pada 2023, Google sempat menangguhkan PINDUODUO, induk aplikasi Temu karena diduga disusupi malware yang bisa mengamati aktivitas pengguna aplikasi.

“Kami melakukan pemblokiran Temu baik di App Store maupun Playstore demi melindungi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku UMKM,” ujar Menkominfo.

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyinggung rencana pemerintah mengalihkan kapal pengangkut barang-barang China ke pelabuhan di wilayah Timur Indonesia. Rencana tersebut demi menyeimbangkan harga barang asal China saat tiba di Indonesia.

Menurut Budi Arie, barang-barang tersebut bisa dikirim ke pelabuhan di Jayapura, Sorong, atau Bitung, sebelum sampai di Jakarta dan Surabaya. Hal ini disampaikan Budi Arie dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakrie.

"Jadi kapal pengangkut barang China nggak boleh masuk Jakarta dan Surabaya. (Ke) Bitung, Sorong, habis itu dikirim ke sini kan harganya mahal juga kan, begitu," terang Budi Arie dalam acara sarasehan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Konteks pembicaraan Budi Arie adalah saat membahas aplikasi Temu asal Negeri Tirai Bambu. Ia menegaskan pemerintah akan melarang aplikasi tersebut karena berpotensi merusak pasar dalam negeri.

"Temu ini aplikasi platform dari China di mana dia mendisrupsi bukan hanya sebagai e-commerce, dia dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi bayangin dari pabrik langsung ke konsumen," terang Budi Arie.

Pola pengalihan pelabuhan memungkinkan Indonesia lolos dari potensi gugatan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pasalnya Indonesia tidak melarang ketentuan perdagangan melainkan hanya memindahkan pelabuhannya.

"Supaya nanti kita digugat WTO kan, oh nggak boleh. Kita kan punya negara begitu luas, kita tinggal atur. Nggak, kita nggak larang. Tapi parkirnya di di sono.

Menurutnya konsep serupa sudah diterapkan oleh Perancis beberapa tahun lalu. Hasilnya produk-produk di dalam negeri menjadi lebih kompetitif.

"Perancis pernah melakukan itu, semua barang-barang dari Amerika dan negara Eropa lainnya, 20 tahun, jangan langsung. Taruh di satu tempat apa saya lupa tuh nama kotanya. Ditaruh di situ, jadi dia bisa tahan supaya bisa lebih kompetitif di dalam negeri," tuturnya.

(ily/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berharap kecepatan internet Indonesia dapat menyentuh 100 Mbps dalam kurun waktu 5 tahun atau naik empat kali lipat dari posisi saat ini yang sebesar 25 Mbps.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa rata-rata kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dari kecepatan rata-rata internet di China yang tembus 160 Mbps.

Namun demikian, Budi menyampaikan bahwa kecepatan internet di Indonesia telah melonjak 10 kali lipat dalam kurun 10 tahun terakhir, tepatnya sejak 2014–2024.

Budi mengungkap bahwa pada mulanya, kecepatan rata-rata internet di Indonesia hanya mencapai 2,5 Mbps pada 2014. Dan naik pada 2024 menjadi 25 Mbps.

“Tapi mohon maaf 10 kali lipat dibandingkan China, sekarang China itu sudah 160 Mbps. Karena itulah kita menargetkan minimal Indonesia dalam 5 tahun ke depan mesti 100 Mbps,” kata Budi dalam acara Sarasehan bersama Menkominfo di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Pasalnya, jika teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) muncul, maka membutuhkan minimal kecepatan internet di rentang 500 Mbps—1 Gbps. Salah satunya dalam mengoperasikan platform jarak jauh.

Budi menyebut bahwa kecepatan rata-rata internet menjadi salah satu pekerjaan rumah infrastruktur digital yang harus ditangani.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kemenkominfo terus mendorong dan memberikan stimulus agar investasi infrastruktur digital bisa lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi pelaku industri, terutama untuk pelaku operator seluler. “Karena tulang punggungnya ini operator seluler sebagai penyedia infrastruktur digital,” ungkapnya.

Hal ini mengingat teknologi telekomunikasi di Indonesia hanya terdapat tiga pilihan, mulai dari fixed broadband, wireless, dan satelit. Budi juga mencatat bahwa home pass Indonesia baru menyentuh 15% dari jumlah penduduk dari fixed broadband.

“Jadi masih banyak tantangan kita, peluang kita masih besar dan saya yakin program pemerintahan Pak Prabowo ke depan dengan membangun rumah yang banyak. Nah, rumah perlu internet. Nggak mungkin ada rumah ngga sinyal. Karena itu sinergi dengan Kominfo ke depan semakin diperlukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut bahwa kecepatan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dia mengungkap bahwa kecepatan internet Indonesia yang semula hanya 2,5 Mbps kini mampu menyentuh 22–25 Mbps.

Namun, pada 2024, Heru menuturkan bahwa kecepatan internet Indonesia hanya berada di atas Myanmar. Menurutnya, upaya Indonesia dalam meningkatkan kecepatan internet belum berjalan maksimal dibandingkan negara lain.

Terlebih, Indonesia juga merupakan negara yang luas. Artinya, lanjut Heru, perlu ada upaya yang lebih maksimal dalam menyediakan internet di seluruh pelosok. Sebab, layanan telekomunikasi dan infrastruktur broadband tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak.

“Bahwa kecepatan internetnya juga harus kita dukung, dan sekarang banyak negara misalnya memiliki target untuk memberikan layanan sampai 100 Mbps. Kita masih 25 Mbps, nah ini kan tantangannya jauh,” kata Heru dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Heru mengatakan, jika internet hanya dibangun di wilayah Jakarta atau Pulau Jawa saja, maka akan berdampak pada rendahnya kecepatan internet di wilayah lain. “Karena perhitungan dari kecepatan internet itu adalah rata-rata. Sehingga kita juga perlu concern juga,” terangnya.

Untuk itu, Heru mengingatkan perlu dilakukan pemetaan terhadap tiap daerah yang lebih membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa kecepatan internet sebesar 100 Mbps, akan sulit dicapai jika terlalu banyak penyelenggara jasa internet (ISP) atau supply di satu wilayah, dibandingkan permintaan (demand). Imbasnya, hal ini akan mengacaukan atanan ekosistem yang kemudian terjadi perang harga.

“Kualitas [internet] bagaimana kita mau mencapai 100 Mbps, atau mau bersaing dengan beberapa negara tetangga yang mungkin punya kapasitas lebih tinggi lagi? Itu sulit ketika terlalu banyak supply, sehingga kualitas yang bisa kita jaga,” ujar Arif.

Arif menilai, agar internet di Indonesia merata, maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara. Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu memberikan stimulus atau insentif kepada penyelenggara.

sebesar 13,63 Mbps, dan latensi sebesar 24 ms.

Di sisi lain, jika menengok kondisi rataa-rata kecepatan internet fixed broadband Indonesia menempati urutan ke-119, atau naik dua tingkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Agustus 2024, kecepatan rata-rata unduh internet fixed broadband di Indonesia mencapai 32,06 Mbps dengan kecepatan unggah sebesar 19,37 Mbps, dan latensi di angka 8 ms.

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan tidak mengizinkan aplikasi Temu asal China beroperasi di Indonesia. Aplikasi tersebut menjadi perbincangan di media sosial X (dulu Twitter).

"Termasuk juga dari kemarin saya selalu ditanya soal Temu, nggak, nggak boleh Temu. Saya akan keras Temu nggak boleh beroperasi di Indonesia," ujar Budi Arie dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Alasa pemerintah melarang Temu tak lain karena aplikasi itu berpotensi merusak pasar di Indonesia. Pasalnya Temu dapat mengirim langsung barang dari pabrik ke konsumen.

"Temu ini aplikasi platform dari China di mana dia mendisrupsi bukan hanya sebagai e-commerce, dia dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi bayangin dari pabrik langsung ke konsumen," terang Budi Arie.

Pada akhirnya, kata dia, UMKM dalam negerilah yang akan dirugikan. Alasan tersebut lah yang menjadi pertimbangan pemerintah melarang Temu.

"Kalau dia barangnya dari China sampai Indonesia, apa nggak terdisrupsi, habis UMKM kita. Habis semua, Tasikmalaya, Bandung. Makanya ini nggak boleh, ini kurang sehat," tuturnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari mengatakan pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia. Sebab, apabila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia dapat membahayakan pelaku UMKM dalam negeri.

"Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM," kata Fiki dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/10/2024).

Fiki menjelaskan aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun affiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

"Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia," tuturnya.

(ily/hns)