JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya yakin Indonesia bisa segera lepas dari fenomena jebakan kelas menengah (middle income trap). Langkah jitu yang diperlukan untuk mencapai aspirasi itu adalah dengan melanjutkan program hilirisasi.

Dia menerangkan, program hilirisasi yang dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kini dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dipercaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% untuk Indonesia bisa lepas dari belenggu middle income trap.

“Pada kabinet Prabowo, kesinambungan hilirisasi akan berlanjut dan kita berharap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8%. Ini penting bagi Indonesia agar dapat keluar dari middle-income trap,” ujar Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk 'Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat' di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Bambang mengatakan, dalam berbagai kesempatan, termasuk pada pidato perdana seusai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober dan pada sidang perdana kabinet Merah Putih pada 23 Oktober, Prabowo selalu menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia. Termasuk di dalamnya ada hilirisasi nikel yang diyakini Prabowo bisa memberikan nilai tambah.

“Jadi, yang kita bahas di sini adalah bagaimana hilirisasi itu dapat memberikan nilai tambah kepada perekonomian secara keseluruhan. Kemudian juga tentunya meningkatkan penerimaan negara. Saat ini salah satu isu yang terpenting adalah bagaimana penerimaan negara itu dari sektor mineral ini meningkat (termasuk nikel),” tandas Bambang.

Kebijakan hilirisasi nikel menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika merujuk data Kemenko Maritim dan Investasi sebelumnya, nilai ekspor bijih nikel dan turunannya pada 2013 hanya mencapai US$ 5,4 miliar. Kemudian, melalui kebijakan hilirisasi, nilai ekspor turunan nikel tahun 2022 mencapai US$ 35,6 miliar atau meningkat 6,6 kali lipat lebih tinggi.

Bambang pun mendorong pemerintah Prabowo-Gibran kedepannya untuk menata secara komprehensif kebijakan hilirisasi nikel ini, mulai dari hulu hingga hilirnya. Termasuk, kata dia, peluang-peluang investasi dari hilirisasi tersebut sehingga bisa menciptakan multiplier effect.

Perlu Dukungan Regulasi

Selain itu, kata Bambang, pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi-regulasi teknis lanjutan dari ketentuan yang ada. Dia mencontohkan, perlu adanya aturan turunan dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 69/K/MB/01/MEM/B/2024 menetapkan 22 komoditas sebagai mineral strategis di Indonesia. Mineral-mineral tersebut di antaranya nikel dan timah.

“Juga memberikan regulasi-regulasi yang menstimulus situasi. Kita lihat ini kan kadang-kadang ada regulasi yang mungkin harus kita cocokkan lagi atau mungkin yang harus di-follow up lebih lanjut. Misalkan setelah ditetapkan adanya Kepmen 69 tentang penetapan 22 mineral strategis, lalu next-nya apa? Kan harus ada lanjutan bukan hanya ditetapkan. Ini harus berlanjut pada kebijakan pemerintah yang lain. Ini yang akan kita kawal nantinya,” jelas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengaku optimistis kebijakan hilirisasi nikel di era Prabowo bisa memberikan nilai tambah luar biasa. Pasalnya, komposisi tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran cukup kuat dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Apalagi, kata dia, ada beberapa kader partai Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

Selain itu, ada Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Terlebih lagi, lanjut Bambang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) setelah mempertahankan disertasi bertajuk 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'. Menurut dia, disertasi Bahlil bakal berkontribusi besar untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 8%.

“Ya (optimistis), Partai Golkar sejak awal merupakan salah satu penyokong utama dalam kabinet Bapak Prabowo. Dan tentunya hadirnya tokoh-tokoh penting dari Partai Golkar di dalam Kabinet, tentu ini akan mengakselerasikan ide-ide gagasan hilirisasi dan tentunya ini kita akan menggunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia sebesar-besarnya,” pungkas Bambang.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di semua jenjang menjadi salah satu prioritas yang akan dia kerjakan.

Stella mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar hal tersebut menjadi prioritas program Kementeriannya. 

“Tentu saja dari Kementerian Dikti Sains dan Teknologi fokus kami adalah pengembangan SDM dan bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru," kata Stella seusai dilantik di Istana Negara, pada Senin, (21/10/2024).

Menurut Stella, pengembangan SDM sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah. Salah satunya yang ia sebut bahwa hilirisasi tidak akan berjalan tanpa inovasi dari sains dan teknologi.

“Hilirisasi tak akan bisa terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu tentu salah satu yang sangat penting yang harus kita galakkan dan perlu dukungan bersama," jelasnya. 

Stella pun meminta dukungan dari masyarakat untuk menjalani program yang akan dilanjutkan sekaligus mengembangkan pendidikan tinggi dan teknologi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Hilirisasi dipercaya menjadi salah satu mesin yang dapat diandalkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka lapangan kerja, hingga mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hilirisasi sektor pertambangan dinilai masih perlu upaya lebih.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menerangkan, saat ini Indonesia telah melakukan hilirisasi untuk sejumlah komoditas seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, hingga batu bara. Namun, program hilirisasi ini semestinya tak selesai pada intermediate product, namun bisa menghasilkan produk-produk hilir.

“Ini harus dihadirkan, dalam arti diindustrialisasikan. Kita tidak boleh berhenti di tahapan yang sekarang sudah kita lakukan. Pemerintah, terutama pemerintah yang akan datang di kabinet Prabowo nantinya, para menteri diharapkan fokus dalam membentuk industrialisasi di Indonesia,” ungkap Rizal saat ditemui di Jakarta, pada Jumat (4/10/2024).

Menurut dia, sedikitnya ada empat hal yang harus dibenahi dan dibangun di era pemerintahan Prabowo Subianto untuk memacu program hilirisasi. Pertama dalam hal regulasi, dimana masih banyak regulasi di sektor pertambangan yang tumpang tindih.

“Kita sendiri di industri pertambangan ini bingung, kadang-kadang saking banyaknya regulasi, dan saling tumpang tindih. Misalnya, regulasi di Kementerian ESDM, kemudian ada regulasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada regulasi di Kementerian Perdagangan yang berkaitan dengan ekspor dan segala macam, kemudian di Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan segala macam,” urai Rizal.

Ia pun menyebut pemerintah mesti melakukan penyelarasan regulasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya terkait penyederhanaan perizinan, yang kini dinilai malah semakin rumit.

Rizal juga menyampaikan kritik terhadap kehadiran sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Submission System (OSS). Menurut dia, layanan ini menghambat proses perizinan untuk perusahaan-perusahaan kecil yang punya kapabilitas lebih rendah perihal pemenuhan AMDAL dan prasyarat lainnya. Bagi segmen perusahaan seperti ini, tentu menjadi tak ekonomis jika harus melakukan studi kelayakan dan berbagai persyaratan lain yang mesti menelan banyak biaya-biaya di awal usaha.

“Nah, sehingga mereka tidak akan mengurus, dan ujung-ujungnya apa? Ini akan menimbulkan PETI (Penambangan Tanpa Izin). Lebih bagus kalau mereka berkoordinasi dengan aparat di daerah daripada melakukan pengurusan perizinan di sistem atau di Kementerian ESDM. Nah, ini yang kita khawatirkan,” kata Rizal.

Riset dan SDM

Kedua, pemerintah ke depan harus memacu pengembangan program hilirisasi melalui penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian komoditas tambang. Rizal cukup pesimistis tentang hal ini, mengingat biaya yang besar dan sumber daya manusia yang belum memadai, sehingga jadi pertimbangan tersendiri untuk benar-benar merealisasikannya.

“Kalau saya katakan, mungkin kita tidak mampu (dalam waktu dekat) membuat teknologi dalam sektor pertambangan,” kata Rizal.

Jika memang teknologi sektor pertambangan masih sulit dibangun dalam waktu dekat, pemerintah bisa lebih dulu fokus membangun riset-riset bidang pertambangan. Dari sana, Perhapi yakin secara perlahan akan muncul teknologi-teknologi pendukung program hilirisasi.

“Kita lihat di Cina, sekarang semua bisa dilakukan, dan malah negara-negara maju lainnya sekarang kalah bersaing dengan China karena mereka punya teknologi yang bagus, riset yang cukup terstruktur, dan mereka menghasilkan semua sumber daya mineral untuk menjadi produk, bahkan produk jadi. Sehingga, apa yang kita lakukan sekarang adalah mengimpor produk jadi dari China,” beber Rizal.

Ketiga, terkait masalah pendanaan. Perhapi menilai sektor pertambangan masih dihadapkan pada sulitnya mendapat pendanaan, kecuali perusahaan-perusahaan besar. Mereka yang kesulitan pendanaan adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bermaksud meningkatkan kapasitas usahanya.

“Nah, untuk pengusaha nasional yang lain, mereka kurang punya jaringan. Ini yang harus diupayakan oleh pemerintah sehingga mereka bisa lebih berkembang lagi,” ujar Rizal.

Keempat, pemerintah era Prabowo Subianto harus juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang hilirisasi. Ini jadi bagian untuk Indonesia secara perlahan menghadirkan riset dan teknologi yang dibutuhkan terkait hilirasi.

“Kalau di bidang pertambangan, memang kita sudah cukup menguasai, tapi di bidang pengolahan dan pemurnian, karena kita masih menggunakan teknologi asing, kita masih kurang menguasai teknologi tersebut,” pungkas Rizal.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di bidang hilirisasi telah mencapai Rp 181,4 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi semester I-2024. Adapun realisasi investasi selama semester I-2024 sebesar Rp 829,9 triliun.

“Total realisasi investasi di bidang hilirisasi semester I-2024 adalah Rp 181,4 triliun,” ucap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I dan semester I-2024 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Senin (29/7/2024).

Realisasi investasi hilirisasi pada komoditas mineral terbagi dalam smelter sebesar Rp 114,1 triliun yang meliputi nikel sebesar Rp 80,9 triliun, tembaga sebesar Rp 28 triliun, bauksit sebesar Rp 5,1 triliun, dan timah sebesar Rp 100 miliar.

Sedangkan realisasi investasi pada sektor kehutanan yaitu dalam bentuk pulp dan paper sebesar Rp 24,5 triliun. Kemudian, realisasi investasi hilirisasi pada sektor pertanian melalui minyak kelapa sawit/oleokimia sebesar Rp 23,6 triliun.

Realisasi investasi hilirisasi pada sektor minyak dan gas sebesar petrochemical sebesar Rp 13,2 triliun. Selanjutnya realisasi investasi hilirisasi pada ekosistem kendaraan listrik dilakukan melalui baterai kendaraan listrik senilai Rp 6 triliun.

Jika dilihat hanya pada kuartal II-2024 tercatat nilai realisasi hilirisasi sebesar Rp 105,6 triliun atau 24,6% dari total realisasi investasi kuartal II-2024. Adapun realisasi investasi pada kuartal II-2024 sebesar Rp 428,4 triliun. Realisasi investasi hilirisasi pada komoditas mineral terbagi dalam smelter sebesar Rp 70,9 triliun; nikel sebesar Rp 47,5 triliun; tembaga sebesar Rp 19,6 triliun; bauksit sebesar Rp 3,7 triliun, dan timah sebesar Rp 100 miliar.

“Timah masih kecil karena memang timah ini industrinya beda dengan nikel atau bauksit karena nilai investasinya gak banyak,” terang Bahlil.

Hanya pada kuartal II-2024, 4ealisasi investasi pada sektor kehutanan yaitu dalam bentuk pulp dan paper sebesar Rp 11,2 triliun. Realisasi investasi hilirisasi pada sektor pertanian melalui minyak kelapa sawit/oleokimia sebesar Rp 12,5 triliun. Realisasi investasi hilirisasi pada sektor minyak dan gas sebesar petrochemical sebesar Rp 5,8 triliun. Realisasi investasi hilirisasi pada ekosistem kendaraan listrik dilakukan melalui baterai kendaraan listrik senilai Rp 5,2 triliun.

“Petrochemical termasuk yang Lotte di Cilegon. Kemungkinan besar Lotte tahun depan bulan Februari sudah produksi. (Tadinya) ini merupakan salah satu investasi mangkrak,” jelas Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News