JAKARTA, investor.id – Hilirisasi dipercaya menjadi salah satu mesin yang dapat diandalkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka lapangan kerja, hingga mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hilirisasi sektor pertambangan dinilai masih perlu upaya lebih.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menerangkan, saat ini Indonesia telah melakukan hilirisasi untuk sejumlah komoditas seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, hingga batu bara. Namun, program hilirisasi ini semestinya tak selesai pada intermediate product, namun bisa menghasilkan produk-produk hilir.
“Ini harus dihadirkan, dalam arti diindustrialisasikan. Kita tidak boleh berhenti di tahapan yang sekarang sudah kita lakukan. Pemerintah, terutama pemerintah yang akan datang di kabinet Prabowo nantinya, para menteri diharapkan fokus dalam membentuk industrialisasi di Indonesia,” ungkap Rizal saat ditemui di Jakarta, pada Jumat (4/10/2024).
Menurut dia, sedikitnya ada empat hal yang harus dibenahi dan dibangun di era pemerintahan Prabowo Subianto untuk memacu program hilirisasi. Pertama dalam hal regulasi, dimana masih banyak regulasi di sektor pertambangan yang tumpang tindih.
“Kita sendiri di industri pertambangan ini bingung, kadang-kadang saking banyaknya regulasi, dan saling tumpang tindih. Misalnya, regulasi di Kementerian ESDM, kemudian ada regulasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada regulasi di Kementerian Perdagangan yang berkaitan dengan ekspor dan segala macam, kemudian di Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan segala macam,” urai Rizal.
Ia pun menyebut pemerintah mesti melakukan penyelarasan regulasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya terkait penyederhanaan perizinan, yang kini dinilai malah semakin rumit.
Rizal juga menyampaikan kritik terhadap kehadiran sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Submission System (OSS). Menurut dia, layanan ini menghambat proses perizinan untuk perusahaan-perusahaan kecil yang punya kapabilitas lebih rendah perihal pemenuhan AMDAL dan prasyarat lainnya. Bagi segmen perusahaan seperti ini, tentu menjadi tak ekonomis jika harus melakukan studi kelayakan dan berbagai persyaratan lain yang mesti menelan banyak biaya-biaya di awal usaha.
“Nah, sehingga mereka tidak akan mengurus, dan ujung-ujungnya apa? Ini akan menimbulkan PETI (Penambangan Tanpa Izin). Lebih bagus kalau mereka berkoordinasi dengan aparat di daerah daripada melakukan pengurusan perizinan di sistem atau di Kementerian ESDM. Nah, ini yang kita khawatirkan,” kata Rizal.
Riset dan SDM
Kedua, pemerintah ke depan harus memacu pengembangan program hilirisasi melalui penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian komoditas tambang. Rizal cukup pesimistis tentang hal ini, mengingat biaya yang besar dan sumber daya manusia yang belum memadai, sehingga jadi pertimbangan tersendiri untuk benar-benar merealisasikannya.
“Kalau saya katakan, mungkin kita tidak mampu (dalam waktu dekat) membuat teknologi dalam sektor pertambangan,” kata Rizal.
Jika memang teknologi sektor pertambangan masih sulit dibangun dalam waktu dekat, pemerintah bisa lebih dulu fokus membangun riset-riset bidang pertambangan. Dari sana, Perhapi yakin secara perlahan akan muncul teknologi-teknologi pendukung program hilirisasi.
“Kita lihat di Cina, sekarang semua bisa dilakukan, dan malah negara-negara maju lainnya sekarang kalah bersaing dengan China karena mereka punya teknologi yang bagus, riset yang cukup terstruktur, dan mereka menghasilkan semua sumber daya mineral untuk menjadi produk, bahkan produk jadi. Sehingga, apa yang kita lakukan sekarang adalah mengimpor produk jadi dari China,” beber Rizal.
Ketiga, terkait masalah pendanaan. Perhapi menilai sektor pertambangan masih dihadapkan pada sulitnya mendapat pendanaan, kecuali perusahaan-perusahaan besar. Mereka yang kesulitan pendanaan adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bermaksud meningkatkan kapasitas usahanya.
“Nah, untuk pengusaha nasional yang lain, mereka kurang punya jaringan. Ini yang harus diupayakan oleh pemerintah sehingga mereka bisa lebih berkembang lagi,” ujar Rizal.
Keempat, pemerintah era Prabowo Subianto harus juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang hilirisasi. Ini jadi bagian untuk Indonesia secara perlahan menghadirkan riset dan teknologi yang dibutuhkan terkait hilirasi.
“Kalau di bidang pertambangan, memang kita sudah cukup menguasai, tapi di bidang pengolahan dan pemurnian, karena kita masih menggunakan teknologi asing, kita masih kurang menguasai teknologi tersebut,” pungkas Rizal.
Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News